Dinilai Cacat Hukum, Proses PAW Kader PBB di DPRK Pijay Harus Dihentikan

Banda Aceh, Sulutnews.com - Proses pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Bulan Bintang , Misdar kemungkinan besar bakal gagal dilakukan. Penyebabnya, dari kajian Kuasa Hukum Misdar, Ruli Riski SH ditemukan, proses PAW tersebut penuh kejanggalan dan banyak potensi pelanggaran hukum.

“Proses PAW terhadap klien saya ditempuh bukan melalui cara cara yang diatur oleh perundang-rundangan yang berlaku, jadi kami menilai itu sebuah pelanggaran hukum yang sangat fatal,” kata Kuasa Hukum Misdar, Ruli Riski SH, Rabu, 4 Oktober 2017.

Selain itu, kata Ruli Riski, berdasarkan surat yang dikirimkan oleh pimpinan DPRK tertanggal 22 Juni 2017 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh melalui Bupati Pidie Jaya, selanjutnya Bupati juga telah mengirimkan surat dengan Nomor : 174/3106/2017 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, dalam hal ini melalui dan ditandatangani oleh Wakil Bupati perihal usulan Pergantian Antar Waktu anggota DPRK Pidie Jaya, atas nama Misdar yang digantikan oleh Azwar Aswah untuk sementara diminta tidak dilakukan sebelum ada kejelasan hukum yang mengikat.

“Perlu kami sampaikan bahwa terkait persoalan PAW tersebut, klien kami Misdar telah menempuh upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli, yakni mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan sudah terdaftar hanya tinggal disidangkan dan selanjutnya menunggu Putusan dari MA RI, maka proses PAW terhadap Misdar dari anggota DPRK Pidie Jaya tidak bisa ditindaklanjuti karena masih dalam proses hukum dan belum berkekuatan hukum tetap,” tegas Ruli.

Terang Ruli lagi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 khususnya Pasal 241 ayat (1) “Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya, (diusulkan oleh partai politiknya seseuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

“Maka oleh karena alasan hukum tersebut, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, memohon kepada Gubernur Aceh untuk tidsak menindaklanjuti proses PAW terhadap Misdar sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap,” pintanya.(JR)