JAKARTA, Sulutnews.com – Di tengah pandemi Covid-19, Perum Bulog telah melaksanakan mandat pendistribusian bantuan beras kepada masyarakat terdampak virus korona jenis baru itu.  Yang menggembirakan, pendistribusian beras bantuan itu mampu menstabilkan harga pangan pokok itu di pasaran.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengemukakan hal itu saat kunjungan silaturahim ke Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2020). Awaludin yang didampingi tim Humas Perum Bulog dan stafnya itu diterima Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Wasekjen Suprapto, Ketua PWI Peduli M Nasir, Ketua Bidang Publikasi dan Informasi PWI Peduli Nurcholis MA Basyari, dan sejumlah pengurus PWI Pusat/PWI Peduli lainnya.

Selain berdiskusi, dalam kunjungan silaturahim tersebut, Awaludin secara simbolis menyerahkan bantuan paket sembako kepada Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari. Paket berupa beras, minyak tanah, telur, dan bahan pangan lainnya itu akan disalurkan oleh PWI Peduli kepada korban terdampak Covid-19. Total bantuan tersebut senilai Rp20 juta. Prioritas penerima terutama kalangan keluarga wartawan yang perekonomian keluarganya terdampak oleh mewabahnya virus korona jenis baru itu yang kini telah menjangkau 215 negara menurut catatan situs www.waldometers.

“Saat pandemi korona ini, keberadaan dan kiprah Bulog makin terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. Ini juga berkat dukungan pemberitaan yang luas dari rekan-rekan wartawan. Di wilayah DKI Jakarta, misalnya, kita dalam waktu singkat dapat mendistribusikan beras bantuan presiden yang ditugaskan oleh Bapak Presiden dua pekan sebelum dan dua pekan setelah Lebaran (Idhul Fitri 1441 H),” kata Awaludin.

Menurut Awaludin, pendistribusian beras oleh Bulog itu terbukti dapat mengurangi tekanan terhadap pasar sehingga tidak bergejolak. Hal itu tampak dari stabilnya stok dan harga  pangan, khususnya beras, pada masa menjelang dan setelah Idhul Fitri 1441 H pada akhir Mei silam. Bersamaan dengan itu, sejumlah wilayah sedang gencar-gencarnya menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Biasanya, pada masa-masa menjelang dan setelah Lebaran terjadi gejolak pasar yang ditandai dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

“Alhamdulillah, kali ini distribusi pangan lancar-lancar  saja dan stok tetap terjaga,” kata Awaludin

Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari menyatakan pihakya sangat mengapresiasi kepedulian Bulog untuk berbagi kepada para korban terdampak Covid-19, terutama dari kalangan keluarga wartawan. Kepedulian itu, menurut Atal, patut diapresiasi di tengah ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir.

“Bantuan Bulog ini sangat berarti wartawan dan keluarga wartawan yang terdampak Covid-19. Kita tidak tahu sampai kapan wabah ini akan berakhir,” ujar Atal.

Posisi Strategis Wartawan dan Media Jurnalistik

Awaludin mengakui wartawan dan media jurnalistik tempat mereka bekerja punya posisi strategis dalam menenangkan masyarakat sehingga tidak terjadi kegaduhan yang tak berdasar. Menurut dia, dalam banyak kasus, kepanikan masyarakat dalam menyikapi suatu keadaan, seperti stok pangan, lebih banyak dipicu oleh faktor psikologis ketimbang kondisi pasar atau kenyataan di lapangan.

“Misalkan ketika diberitakan stok pangan “tinggal” sekian. Masyarakat panik sehingga terjadi gejolak pasar. Padahal, sesungguhnya yang terjadi selama ini ialah bahwa berkurangnya stok pangan di pasar masih tergolong aman dan dan kenaikan harga yang terjadi itu lantaran mengikuti hukum pasar. Kepanikan itu yang sesungguhnya memicu gejolak pasar. Belum lagi jika ada oknum tertentu yang memainkan kondisi psikologis masyarakat itu,” ujar Awaludin.

Dia mengimbau masyarakat tidak perlu panik dalam menyikapi peristiwa semacam itu karena sesaui dengan mandat yang dituagaskan pemerintah, Bulog mati-matian menjaga distribusi, kualitas, dan stok pangan, khususnya beras, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pandangannya, harga pangan pokok sesungguhnya dapat dikendalikan. Pertama, konsumsi pangan, khususnya beras, oleh masyarakat relatif flat alias stabil. Kedua, masa panen dan jumlah produksinya dapat diprediksi. Dengan begitu, pengaturan distribusi dan stok dapat dilakukan secara baik sehingga dapat mengurangi gejolak pasar dan kepanikan masyarakat yang dilandasi aksi-aksi spekulatif.

Sementara itu, Atal Depari mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengendalikan stok dan harga pangan agar tetap terjangkau oleh masyarakat tanpa terjadi kepanikan dan gejolak pasar seperti yang terjadi bagai siklus rutin pada periode tertentu selama ini. Menurut Atal, gejolak seperti itu bukan hanya merugikan masyarakat selaku konsumen melainkan juga para petani sebagai produsen pangan.

“Saya kira, Bulog perlu diberikan mandat dan kesempatan untuk juga mengelola sektor pertanian sebagai corporate farming selaku BUMN. Bulog perlu didukung instrumen yang memadai agar mampu menjalankan mandat pemerintah untuk mengamankan sektor hulu-hilir pangan, khususnya beras atau padi, jagung, dan kedelai (pajale),” kata Atal. (/Nic/MS)

Jakarta, Sulutnews.com – Para pengelola media massa, khususnya media siber diserukan untuk berhati-hati, dan proporsional dalam menyikapi kondisi sosial politik terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Produk legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belakangan ini  cenderung menimbulkan polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat. Karena itu media massa juga diminta lebih arif dan proporsional dalam memberitakan produk legislasi DPR yang kadang-kadang mendahulukan  sisi politik dari pada kepentingan bangsa.

Seruan itu mengemuka setelah melalui pembahasan rapat pleno Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jumat sore (26/6/2020) melalui aplikasi Zoom yang dihadiri para pengurus SMSI. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua Umum SMSI Firdaus, didampingi Sekretaris Jenderal SMSI HM Untung Kurniadi.

Rapat pleno tersebut selain membahas rencana rapat kerja nasional SMSI, juga membicarakan persoalan bangsa, termasuk soal Pancasila yang menjadi dasar negara kita.

SMSI yang beranggotakan lebih dari 1000 perusahaan media siber di seluruh Indonesia, merasa terpanggil untuk membahas masalah kebangsaan yang terbelah gara-gara produk DPR.

Produk legislasi DPR terakhir yang menimbulkan perpecahan di masyarakat adalah RUU HIP. “Kami prihatin terhadap produk DPR yang hanya menimbulkan polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat,” kata Firdaus.

Menurut Firdaus, Pancasila yang selama ini menjadi dasar negara dan melandasi organisasi-organisasi di Indonesia harus tetap dipertahankan. Jangan ada pihak-pihak yang mengganggu, melemahkan, atau mengubah Pancasila melalui cara apapun.

“Kalau Pancasila diubah dengan RUU HIP ini, negara kita ini mau jadi apa? Pancasila juga sudah menjadi landasan organisasi kita SMSI. Kalau Pancasila diubah, mau dikemanakan arah organisasi ini,” kata Firdaus yang disambut para peserta pleno dengan kata sepakat, “RUU HIP harus dicabut”.

Sedikitnya ada empat poin di dalam RUU HIP yang paling banyak diprotes oleh berbagai kalangan. Pertama, tidak dicantumkannya TAP MPRS soal pelarangan PKI dan komunisme dalam konsideran.

Kedua adanya frasa “Ketuhanan yang berkebudayaan” dalam pasal 7 ayat (1) dan konsep Trisila dan Ekasila dalam pasal 7 ayat (2) yang dinilai mengesampingkan agama. RUU HIP tersebut telah disahkan menjadi RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakya (DPR). 

SMSI dalam menyikapi RUU HIP tersebut, selain menolak, juga akan melakukan kajian mendalam mengenai apa saja yang akan kena dampak negatif kalau sampai RUU HIP disahkan..(*/MS)

Nasional, SulutNews.com -- Partai Golkar dan Partai Demokrat secara resmi akan bekerja sama dalam menghadapi pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) tahun 2020, yang akan digelar pada 9 Desember mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan jajarannya di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (25/6/2020) malam.

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa dalam pertemuan ini juga membicarakan terkait Pilkada pada tanggal 9 Desember nanti.

"Partai Golkar dalam Pilkada ini ada 33 pasangan bersama dengan Partai Demokrat dan ada potensi di 31 daerah. Tadi sama-sama kita berbicara bagaimana bekerja sama di level Provinsi atau Kabupaten/Kota," tukas Airlangga.

Pada Pilkada kali ini, Airlangga menegaskan pihaknya tidak tertutup untuk berkoalisi dengan partai pendukung pemerintah saja. Namun koalisi itu bisa dibangun dengan partai-partai luar pemerintah di beberapa daerah.

"Ini adalah kerjasama antar Partai di dalam menata Politik dalam kehidupan berbangsa yang tentunya mencerminkan demokrasi ala Indonesia yaitu demokrasi berbasis Pancasila," katanya.

Dikesempatan yang sama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pertemuan ini untuk menyambung kembali tali silaturahim.

"Persatuan harus diutamakan, walaupun masing-masing partai politik ada perbedaan, Partai Demokrat dan Partai Golkar berada dalam satu tujuan besar, yakni memperjuangkan harapan dan kepentingan rakyat," ujar Agus Yudhoyono.

Untuk diketahui, dalam pertemuan ini Airlangga didampingi Sekjen Lodewijk Freidrich Paulus, dan sejumlah Wakil Ketua Umum seperti Agus Gumiwang Kartasasmita, Roem Kono, Kahar Muzakir, Azis Syamsuddin, Doli Kurnia, Nurul Arifin, dan sejumlah pengurus DPP PG lainnya.

Sementara Agus Yudhoyono datang didampingi Ketua Fraksi PD di DPR Edhy Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Sekjen PD Tengku Riefky, Bendahara Umum Renville Antonio, dan sejumlah Ketua DPP PD lainnya.

(TamuraWatung)

Jakarta, Sulutnews.com - Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA kembali melakukan pengetesan cepat atau Rapid Diagnostic Test (RDT) Bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Dewan Pers.

"Ini adalah rangkaian acara Kantor Berita ANTARA dalam melakukan safari rapid test kepada komunitas insan pers di Jakarta, setelah sebelumnya di beberapa media dan hari ini di PWI dan Dewan Pers," kata Direktur Pemberitaan LKBN ANTARA Akhmad Munir saat ditemui di Kantor Dewan Pers Jakarta, Rabu (17/6/2020)

Tercatat hampir 100 orang baik dari Dewan Pers dan anggota PWI telah menjalani pemeriksaan oleh para petugas medis dari LKBN ANTARA.

Nantinya hasil dari tes cepat itu akan diberikan kepada Dewan Pers dan PWI sehingga rekam jejak kesehatan para anggotanya terjaga.

"Kegiatan ini kami lakukan sebagai bagian dari kami selaku institusi BUMN melakukan kepedulian terhadap komunitas pers di Indonesia khususnya di Jakarta, dengan memberikan layanan pemeriksaan rapid test baik kepada wartawan maupun karyawan media termasuk di PWI dan Dewan Pers," kata Munir yang juga Ketua Bidang Pembinaan Daerah PWI Pusat.

Sementara itu Wakil Sekretaris Jenderal PWI Pusat Suprapto yang juga mengikuti tes cepat itu mengapresiasi kerja sama Antara LKBN ANTARA dan PWI Pusat karena telah menunjukkan kepeduliannya bagi kesehatan para insan pers.

"Rapid test ini buat teman-teman Pengurus PWI, khususnya juga bagi wartawan hal ini sangat penting karena teman-teman wartawan adalah orang di garda terdepan dalam memberitakan segala sesuatu terkait wabah virus corona (COVID-19) ini," kata Suprapto.

Pengadaan tes cepat yang diselenggarakan untuk Dewan Pers dan PWI itu termasuk dalam bentuk tanggung jawab sosial (CSR) LKBN ANTARA. Peserta tes cepat tidak dipunggut biaya alias Gratis.

Sebelumnya tes cepat ini juga  sebelumnya sudah dilakukan LKB Antara bersama beberapa Perusahaan Media. (*/MS)

Jakarta, Sulutnews.com - Acara Ibadah Syukur Hari Ulang Tahun ke-47 Kerukunan Keluarga Kawanua sekaligus juga memperingati Paskah, Kenaikan Yesus Kristus dan Pentakosta yang dilaksanakan secara daring dari gedung gereja GPIB Jemaat Paulus di Jakarta Pusat yang dimulai pada pukul 17.00 WIB hari Sabtu 13 Juni 2020 telah berlangsung sukses dan diikuti oleh lebih dari 15,000 warga Kawanua yang berada di seluruh dunia melalui media YouTube, Facebook dan Instagram.

Acara Ibadah ini adalah puncak dari keseluruhan rangkaian kegiatan termasuk webinar, bantuan sosial dan penyemprotan disinfektan rumah-rumah ibadah di Jakarta yang penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan oleh Panitia dengan Ketuanya Marsma TNI Donald Kasenda, ST, SIP, MM dan Sekretaris Panitia Dr. Donald R. Pokatong, Ir, MSc dan Bendahara Panitia Debby Watuliu-Dumais serta dibawah arahan Brigjen Pol Dr. Winston Tommy Watuliu, MSi selaku Wakil Ketua Umum I DPP KKK.

Dalam sambutannya Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawanua, Dr. Ronny F. Sompie, SH, MH menyampaikan apresiasi tinggi kepada Tim Panitia atas suksesnya pelaksanaan semua kegiatan. Dr. Ronny Sompie juga berkesempatan menjelaskan status legalitas Kerukunan Keluarga Kawanua sebagai organisasi berbadan hukum perkumpulan yang diakui resmi oleh pemerintah dan tercatat pada Kementerian Hukum dan HAM sejak September 2014. Juga disampaikan bahwa logo Kerukunan Keluarga Kawanua yang digunakan saat ini sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sejak bulan September 2013 sebagai 'seni logo' dan pemegang hak cipta adalah atas nama Perkumpulan "Kerukunan Keluarga Kawanua".

Pada HUT Ke-47 Kerukunan Keluarga Kawanua mendapat banyak ucapan selamat dari warga Kawanua seluruh dunia dan beberapa tokoh Kawanua dari kalangan TNI-Polri yaitu Marsma TNI Ronny Moningka, ST, MM (Komandan Lanud Roesmin Nuryadin Pekanbaru), Irjen Pol Dr. Petrus Golose (Kapolda Bali), Irjen Pol Drs. Royke Lumowa, MM (Kapolda Sulut) serta Gubernur Sulawesi Utara, Bpk Olly Dondokambey, SE.

Pada hari yang sama dengan pelaksanaan acara puncak ibadah syukur HUT ke-47, Kerukunan Keluarga Kawanua menerima berita duka bahwa Ibu Juliana Sompie-Dungus yang adalah ibunda dari Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawanua telah dipanggil Tuhan pada umur 88 tahun. Seluruh pengurus dari tingkat DPP, DPD, DPC menyampaikan bela sungkawa kepada Bapak Dr. Ronny F. Sompie, SH, MH dan mendoakan kepada Keluarga Besar Sompie-Dungus yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan.

Sekretariat Jenderal

DEWAN PENGURUS PUSAT

KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jakarta, Sulutnews.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  (DPR RI), Aziz Syamsuddin menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sebagai konstituen Dewa Pers.

Apresiasi tersebut disampaikan saat Ketua Umum SMSI Firdaus, didampingi perwakilan pengurus, H. M Nasir, M. Yasin, Junaidi, Andre  Sumanegara dan Teguh Idham Akbar melakukan audiensi. Selasa (9/6/2020).

Menurut Azis, SMSI merupakan wadah perkumpulan media siber yang bisa menjadi derijen untuk menyamakan tone dari perspektif atau sudut pandang yang berbeda-beda dari para anggotannya.

Selain itu, ia pun berharap agar SMSI yang saat ini telah menjadi konstituen dewan pers,  bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) khusunya bagi para insan pers di Indonesia.

"Saya berharap SMSI memberikan sumbangsih, pola kecerdasan kualitas sumber daya manusia, khususnya insan jurnalistik di Indonesia," harap Azis. (*/MS)

Jakarta, Sulutnews.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  (DPR RI), Aziz Syamsuddin menyambut baik rencana pembuatan Newsroom (ruang berita) yang digagas Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Gagasan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum SMSI Firdaus saat melakukan audiensi dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  (DPR RI), Aziz Syamsuddin. Selasa (9/6/2020).

Menurut Firdaus, Newsroom yang dibangun ini diharapkan menjadi sentral produk berita online, baik naskah dan video, dari para anggotanya di berbagai daerah di Indonesia.

Di ruang berita tersebut, para editor akan bekerja bersama mengolah ribuan produk berita yang diterima dari seluruh media online di Indonesia yang menjadi anggota SMSI

Sehingga mutu produk berita yang baik dari berbagai daerah tadi bisa dimanfaatkan juga oleh anggota SMSI untuk dipublikasikan ke masyarakat luas.

Selain menyiapkan Newsroom, SMSI juga telah mempersiapkan beberapa kanal-kanal siber berita dan SeMSItv yang akan diluncurkan. (*/MS)

Jakarta, Sulutnews.com - Rencana Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) untuk menyatukan banyak perusahaan media online yang berbeda-beda akan mengadapi kesulitan dalam hal perspektif pemberitaan. “Masalahnya setiap perusahaan media, setiap wartawan dalam menulis berita punya perspektif masing-masing, punya sudut pandang yang berbeda-beda. Bagaimana ini menyatukannya. Ini sulit, harus ada langkah konsolidasi organisasi,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  (DPR RI), Aziz Syamsuddin ketika menerima kunjungan audiensi pengurus SMSI yang dipimpin oleh Ketua Umum SMSI Firdaus, Selasa sore, 9 Juni 2020 di Gedung DPR RI, Jakarta.

Pada acara audiensi tersebut, Firdaus didampingi H.M.Nasir, Junaidi, Andre Sumanegara, Teguh Idham Akbar.

Audiensi diterima Aziz Syamsudin, didampingi Boby Rizaldi, Dipo Nusantara dan M. Yasin.

Sebagai organisasi perusahaan media siber terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota lebih dari 1000 perusahaan pers di seluruh provinsi di Tanah Air.

Aziz mengatakan, kalau tidak bisa menyamakan perspektif, paling tidak tone pemberitaan yang mestinya bisa disamakan. “Itu pun tone pemberitaan, akan mengalami gradasi yang berbeda-beda,” tutur  Aziz.

Dalam penyatuan media-media online yang berbeda-beda, kata Aziz, harus ada kepentingan yang saling memberi manfaat positif. “Saling memberi manfaat ini penting, sebab kalau tidak ada, mereka akan mengembangkan kepentingan perusahaan masing-masing,” kata Aziz.

SMSI Optimis

Firdaus menjelaskan, 1000 perusahaan online yang menjadi anggota SMSI akan disatukan dalam newsroom bersama.  Mereka saling memanfaatkan berita-berita yang ada dalam newsroom. Tetapi mereka juga punya kewajiban untuk mengirim berita ke newsroom bersama.

Ini kepentingan yang menguntungkan buat perusahaan-perusahaan media yang bergabung dengan newsroom bersama. Jadi yang disatukan bukan sudut pandangnya, bukan perspektifnya. Pasti sulit. “Memang diharapkan setiap perusahaan media dan wartawannya mempunyai perspektif dan tone yang baik dalam pemberitaan, kalaupun memberi kritik, tentu kritik yang membangun, kritik yang mengingatkan,”  kata Firdaus. (*/MS)

Jakarta, Sulutnews.com - Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari menyambut baik atas dukungan sejumlah kepala daerah yang telah memperhatikan kelangsungan hidup media di daerah akibat pandemi Covid-19 seperti yang telah ditunjukan Gubernur Kalimantan Tengah dan Gubernur Jawa Timur.

"Berbagai langkah insentif kepada industri media harus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah agar dapat menyelamatkan hidup pers nasional di tengah ancaman pemutusan hubungan kerja karyawan perusahaan media seiring dengan penurunan performa bisnis industri media nasional secara drastis akibat imbas Covid-19," ujar Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, Minggu, 7 Juni 2020.

Pernyataan Ketua Umum PWI Pusat itu berdasarkan informasi yang dia terima dalam pertemuan webinar antara pengurus pusat PWI dengan para ketua PWI se Indonesia baru-baru ini.

Dalam pertemuan tersebut PWI berharap agar kerjasama iklan dan advetorial dengan Pemda tetap terjalin karena hal itu sangat membantu kelangsungan hidup media. Dan berharap jangan sampai anggaran dikurangi karena alasan pandemi.

Menurut Ketua PWI Kalteng Haris Sadikin, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran telah menyetujui penambahan belanja publikasi melalui media sebesar Rp10 miliar periode Juli hingga Desember 2020 dalam rapat koordinasi dengan organisasi pers (PWI) dan pimpinan media, pada Rabu, 3 Juni 2020. 

"Belanja publikasi diantaranya untuk kontrak pemberitaan, iklan, dan advertorial. Belanja publikasi dialokasikan untuk media berbadan hukum yang terdampak covid-19, dan media yang masuk dalam kategori UMKM," jelas Ketua PWI Kalteng Haris Sadikin.

Haris juga memohon doa dan dukungan dari para pengurus PWI agar DPA belanja media dapat selesai disusun dan disahkan paling lambat pertengahan Juni 2020.

Sementara itu dari Jawa Timur dikabarkan bahwa Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak membuka kerjasama dengan media di tengah keterbatasan situasi saat ini. Emil Dardak menyampaikan bahwa media juga tetap punya fungsi advokasi untuk mengingatkan apa yang luput dilihat pemerintah. Di sisi lain, dia meminta media juga dapat menjadi penyampai info yang clear, dan mengingatkan soal judul-judul berita yang kadang bombastis. Pemprov sendiri menegaskan tidak akan memotong anggaran pers dan sosialisasi melalui media.

Mendengar kesulitan yang dialami berbagai media di sejumlah daerah, Sekretaris Jenderal PWI Pusat Mirza Zulhadi berharap agar para kepala daerah di Indonesia dapat terus mendukung kelangsungan hidup media di daerahnya, karena bagaimanapun juga pers adalah salah satu dari pilar demokrasi dan pers punya peran strategis di masa pandemi ini.

"Dari Sumatera Utara juga mengabarkan bahwa gubernur dan jajarannya berinisiatif melakukan pertemuan dengan jajaran pers setempat dan membentuk tim bersama untuk mencari solusi di tengah pandemi," ujar Mirza Zulhadi.(/rls/PWI)

Jakarta, Sulutnews.com Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) kini beranggotakan lebih dari 844 perusahaan media siber yang tersebar di setiap provinsi di Indonesia, siap menghadapi tantangan dunia pers di era baru, era digital, internet of things.

Hendry CH Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers, menyampaikan selamat atas pencapaian SMSI menjadi konstituen Dewan Pers atas perjuangan selama lebih kurang 3 tahun, membangun, melakukan pendatataan hingga verifikasi faktual  dilakukan dewan pers ke setiap provinsi. “Mari kita menatap peluang, tantangan dan hambatan kedepan”, tegasnya saat rapat pleno SMSI Pusat dan Provinsi via aplikasi zoom, Jumat (5/6/2020)

Menurut Ketua Umum SMSI, Firdaus, SMSI sebagai payung hukum organisasi perusahaan media online, akan dikembangkan hingga tingkat kabupaten dan kota. Dengan demikian, jaringan informasi akan semakin luas, menjangkau pelosok tanah air,” kata Firdaus.

Wakil Ketua Dewan Penasihat SMSI Dr, Ir Hatta Rajasa yang turut hadir dalam rapat pleno tersebut mendukung gagasan Firdaus memperluas jaringan organisasi di seluruh wilayah Tanah Air.

Dengan penguasaan data dan jaringan informasi yang luas di abad ini, kata Hatta, SMSI akan menjadi kekuatan yang luar biasa, dan penting menjadi mitra pemerintah.

Program kerja lainnya dalam waktu dekat, SMSI membangun newsroom bersama para anggotanya yang ada di daerah-daerah.

Kebersamaan akan terlihat dari mega proyek ini. Realisasi rencana ini akan membawa manfaat bagi perusahaan media online, terutama usaha rintisan pers yang jumlah staf redaksinya masih relatif sedikit.

“Pasti ada manfaatnya untuk pengembangan media siber di daerah-daerah,” kata Firdaus optimis.

Dengan bertambahnya SMSI sebagai konstituen Dewan Pers, maka jumlah konstituen saat ini menjadi 10, yakni:

  1. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI),
  2. Aliansi Jurnalis Independen (AJI),
  3. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI),
  4. Serikat Penerbit Pers (SPS),
  5. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI),
  6. Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI),
  7. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI),
  8. Pewarta Foto Indonesia (PFI),
  9. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan
  10. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)

 

Berikut data para ketua SMSI se-Indonesia:

  1. Aceh: Tarmilin Usman (sinarpidie.co)
  2. Sumatera Utara: Zulfikar Tanjung (Intipos.com)
  3. Riau: Novrizon Burman (riausatu.com)
  4. Kepulauan Riau: Zakmi (Luarbiasa.id)
  5. Sumatera Barat: Zulnadi (semangatnews.com)
  6. Sumatera Selatan: Jhon Heri (Jodanews.com)
  7. Bengkulu: Wibowo Susilo (Bengkulutoday.com)
  8. Jambi: Muhtadi Putranusa (Kenali.co)
  9. Bangka Belitung: Nico Alpiandy (lensabangkabelitung.com)
  10. Lampung: Donny Irawan (Saibumi.com)
  11. Banten: Junaidi (Tangerangonline.id)
  12. Jakarta: Nandi Nanti (industry.co.id)
  13. Jawa Barat: Hardiansyah (Ayobandung.com)
  14. Jawa Tengah: Hendra Kelana (Suaramerdeka.com)
  15. Yogyakarta: Sihono
  16. Jawa Timur: Eko Pamuji (Duta.co)
  17. Bali: Emanuel Dewata Oja (Fajarbali.co.id)
  18. Sulawesi Selatan: Rasyid Alfarisi (Fajar.co.id)
  19. Sulawesi Utara: Merson Simbolon (Sulutnews.com)
  20. Sulawesi Barat: Naskah M. Nabhan (sulbarexpress.fajar.co.id)
  21. Sulawesi Tenggara: Gugus Suryaman (Turgo.id)
  22. Sulawesi Tengah: Mahmud Matangara (Deadline-news.com)
  23. Gorontalo: Irwanto Achmad (pojok6.id)
  24. Kalimantan Timur: Indra Zakaria (Prokal.co)
  25. Kalimantan Tengah: Sutransyah (kaltengpos.com)
  26. Kalimantan Utara: M. Reza (Metrokaltara.com)
  27. Papua: Plt. Hans Bisay (papuatimes.co.id)
  28. Papua Barat: Bustam (Klikpapua.com)
  29. Maluku: Paulus Joris (info-ambon.com)
  30. Maluku Utara: Faiz Albar (Malutnews.com)
  31. NTB: Achmad Sukisman Azmi (Radarlombok.co.id)
  32. NTT: Dion DB Putra (Pos Kupang)
  33. Mandatori Kalimantan Selatan: Anang Fadhilah (infobanua.co.id).(*/SMSI)