Nasional

Nasional (114)

Jakarta, Sulutnews.com - Perayaan puncak Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2020 yang akan dipusatkan di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah menjadi pembicaraan hangat. Perjanjian kerja sama pelaksanaan HPN 2020 sudah ditandatangani pada Jumat (29/11/2019) di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Jalan Kebon Sirih 34, Jakarta.

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari, selaku pihak pertama dan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, selaku pihak kedua. Surat perjanjian kerja sama HPN itu dibawa ke Jakarta oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Kalsel, Kurnadiansyah, sekaligus menjadi saksi penandatangan perjanjian HPN tersebut.

Turut hadir pada acara itu, Kepala Badan Penghubung Pemprov Kalsel, Akhmad Zakhrani, dan Kepala Sub Bagian Pemberitaan Biro Humas Pemprov Kalsel. Sedang pihak pertama, Atal S Depari, didampingi Ketua Panitia Pelaksana HPN 2020, Auri Jaya dan Direktur Kesejahteraan dan Pengabdian Masyarakat PWI Pusat, M. Nasir.

Dalam perjanjian itu kedua belah pihak sepakat bekerja sama dalam semua proses penyelenggaraan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan HPN 2020.

Kurnadiansyah berharap, setelah penandatanganan perjanjian kerja sama HPN, kedua belah pihak dapat segera menindak lanjuti persiapan HPN dengan mitra-mitra terkait. “Secara teknis pelaksanaannya, perlu dibicarakan bersama. Kami tunggu kapan panitia pusat bisa datang ke Kalsel,” kata Kurnadiansyah.

Atal juga menyatakan akan secepatnya melakukan periapan bersama tim panitia pusat dan daerah dalam mengkonkretkan berbagai kagiatan seperti konvensi, seminar, bakti sosial kesehatan dan lain-lainnya.

“Dalam waktu dekat, tim panitia akan melakukan koordinasi ke Kalsel. HPN pasti berlangsung di sana,” kata Atal optimis. Sedang Auri Jaya mengatakan, dengan segera menyiapkan tim panitia yang akan berangkat ke Kalsel. (/Mercys)

Jakarta, Sulutnews.com - Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat menggantikan Peter F Gontha yang mengundurkan diri. Keputusan tersebut diambil.dalam rapat pengurus DK PWI yang dipimpin Ketua Ilham Bintang Kamis ( 21/11) di Kantor PWI Pusat.

Peter F Gontha mengundurkan diri setelah ia menjadi anggota Dewan Pakar Partai Nasdem. Ilham Bintang mengatakan sesuai Peraturan Dasar PWI Pasal 26 ayat 3 yang menyebutkan pengurus PWI tidak boleh merangkap jabatan pengurus partai politik, maka pengunduran diri Pak Peter mendapat apresiasi karena memberi contoh yang baik.

"Itu semua demi tegaknya disiplin organisasi dan kami salut serta berterima kasih" katanya.

Dengan demikian susunan lengkap  DK PWI Pusat terdiri dari Ketua Ilham Bintang, Sekretaris Sasongko Tedjo, dengan Anggota : Karni.Ilyas, Asro Kamal Rokan,Rosiana Silalahi Suryopratomo, Tri Agung, Teguh Santosa dan Rajapane.

Dalam kesempatan itu Ilham Bintang juga menyampaikan DK PWI ke depan akan lebih responsif menanggapi kasus kasus pers khususnya yang terkait pelanggaran kode etik jurnalistik

Sekarang PWI bahkan telah memiliki Kode Perilaku Wartawan yang akan mengawasi praktek jurnalistik yang profesional dan beretika.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menekankan pengawasan terhadap pers dapat dilakukan oleh masyarakat.

Untuk itu DK PWI bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) akan keliling tanah air untuk melakukan sosialisasi dan literasi ke masyarakat. Pengawasan masyarakat dirasa penting dan untuk itu mereka perlu dibekali pemahaman kode etik jurnalistik dan kode perilaku wartawan.

Ketua MPR Bambang Susatyo menyambut baik rencana itu  karena tegaknya pers yang profesional.dan beretika akan memperkuat konstitusi, demokrasi dan pilar pilar kebangsaan lainnya " Jadi tugas MPR dan pers itu seiring sejalan" kata Bambang.

Program literasi dan sosialisasi bersama MPR dan PWI ini akan dimulai awal tahun 2020.

Rosianna Magdalena Silalahi adalah presenter berita dan Mantan Pemimpin Redaksi Liputan 6 SCTV.  Saat ini Rosi begitu panggilan akrabnya  merupakan Pemimpin Redaksi dari news channel Kompas TV.  Isteri Dino Gregory Izaak itu lahir 26 September 1972 (usia 47 tahun), di Pangkal Pinang.

Alumnus Universitas Indonesia pernah meraih pengharggaan di bidang jurnalistik dan presenter televisi. Antaranya pengharggan Panasonic Gobel Award untuk Presenter Berita Terfavorit

Berkali- kali menjadi Nominee Panasonic Gobel Award untuk Presenter Talkshow Berita Terfavorit.(Mercys/PWI)

Jakarta, Sulutnews.com - Amandemen UUD 45 perlu disosialisasikan ke 514 kabupaten dan kota di Indonesia agar mendapat masukan dari berbagai lapisan masyarakat, baik civitas akademika maupun wartawan.

MPR akan bekerjasama dengan PWI dalam pelaksanaannya yang akan berlangsung selama 3 tahun hingga 2022.

Hal itu disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo ketika menerima kunjungan pengurus PWI Pusat yang dipimpin Sekjen PWI Mirza Zulhadi, disertai Ketua Dewan Kehormatan Ilham Bintang, Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman Mochtar, Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Zulkifli, Wakil Sekjen Pro Suprapto dan Direktur Kerjasama Wartawan ASEAN Dar Edi Yoga, di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Rabu, (20/11/2019).

"Mungkin kita perlu melakukan amendemen tentang pemilihan presiden yang dapat dilakukan tiga kali," ujar Bambang Soesatyo

Selain mensosialisasikan tentang amandemen UUD 45, Ketua MPR juga menyambut baik usulan dari PWI Pusat tentang sosialisasi kode prilaku wartawan dan juga mengingatkan kembali kode etik jurnalistik di setiap kunjungan Ketua MPR dan PWI ke daerah-daerah.

Dalam kesempatan tersebut Sekjen PWI juga melaporkan rencana pelaksanaan Hari Pers Nasional yang akan berlangsung di Banjarmasin dari tanggal 6-9 Februari 2020, dan mengundang Ketua MPR untuk dapat hadir di perayaan puncak HPN pada tanggal 9 Februari.

Terkait HPN 2020, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Nurjaman berharap Kalimantan selatan dapat menjadi pintu gerbang perdagangan internasional menggantikan Singapura, mengingat posisi Kalsel berada di tengah-tengah Indonesia dan akan menjadi daerah penyangga calon ibukota baru Indonesia di Kalimantan Timur.

"Selain mengadakan konvensi tentang dunia pers, dunia medsos, HPN juga akan membuat seminar tentang pariwisata dan juga perkembangan bisnis daerah Kalimantan Selatan dengan mengundang berbagai tokoh daerah maupun pusat," jelas Nurjaman Mochtar.

(Mercys/PWI)

Jakarta, Sulutnews.com - Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu menerima Piala Swasti Saba Padapa yaitu Penghargaan bagi Kabupaten/Kota Sehat yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung Sasana Bakti Praja Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat.

Adapun Swasti Saba Padapa adalah penghargaan bagi Kabupaten/Kota yang mampu menciptakan kondisi yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk tingkat pemantapan yang dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.

Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu saat penerimaan penghargaan didampingi Kepala Dinas Kesehatan dr. Erwin Schouten dan Kepala Bapelitbang Tertius Ulaan serta beberapa jajaran lainnya.

Bupati Tetty Paruntu menyampaikan apresiasi bagi masyarakat yang turut serta membantu menjaga kebersihan dan kenyamanan daerah yang merupakan salah satu indikator dalam penilaian.

"Kedepannya saya berharap Minahasa Selatan bisa meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan yang berkaitan dengan masalah lingkungan fisik dan lingkungan social di daerah, sehingga benar-benar jaminan kesehatan boleh sepenuhnya dinikmati masyarakat Minahasa Selatan." jelas Bupati Tetty Paruntu.

Secara terpisah Kepala Dinas Kesehatan dr. Erwin Schouten mengucapkan terima kasih kepada Bupati Christiany Eugenia Paruntu serta jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang secara serius memperhatikan masalah kesehatan. “Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Bupati Tetty Paruntu bersama jajaran Pemkab Minsel yang selalu memperhatikan masalah kesehatan setelah beberapa waktu yang lalu juga berhasil menjadikan Minahasa Selatan sebagai Kabupaten yang Universal Health Coverage (UHC) dalam hal jaminan asuransi kesehatan).(/Ferrowaney)

Menjadikan Indonesia Tidak Hanya Konsumen tetapi Produsen Produk Halal untuk Pasar Global

Jakarta, Sulutnews.com - "Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sebaiknya kita tidak terlena hanya menjadi konsumen produk-produk halal, tetapi kita juga sudah harus menjadi produsen produk-produk halal untuk pasar dunia," demikian dikatakan oleh Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, dalam sambutannya yang sekaligus membuka secara resmi

International Halal Lifestyle Conference 2019 (INHALIFE) hari ini Kamis 14 November 2019 di Jakarta Convention Center. Acara yang mengambil tema "Creating Halal Champions Accessing to The Global Halal Markets from Potency to Reality" ini terselenggara berkat kerjasama Indonesia Halal Lifestyle Center dan Bank Indonesia yang merupakan rangkaian acara dari Indonesia Sharia Economic Festival 2019.

Secara khusus Perry Warjiyo juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) yang sejak awal berdirinya sangat concern dengan visi tersebut.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sapta Nirwandar dan tim IHLC yang sangat concern dan secara serius mewujudkan visi besar menjadikan Indonesia tidak hanya konsumen tetapi juga sekaligus produsen produk-produk halal untuk pasar dunia," demikian dikatakan Gubernur Bank Indonesia ini yang disambut applaus ratusan peserta yang hadir.

Menanggapi seruan Perry Warjiyo tersebut, Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center, Sapta Nirwandar, mengatakan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi ke seluruh stakeholder ekonomi halal. "Kami akan terus melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder ekonomi halal Indonesia sehingga dampaknya akan lebih signifikan."

INHALIFE 2019 menghadirkan beberapa pakar/pembicara internasional antara lain Dr. Taleb Rifai (Secretary General of UNWTO 2009-2017), Abdulla Al Anwar (CEO of Dubai Islamic Economy Development  Centre), Raffi-uddin Shikoh (Managing Director of DinarStandard Dubai), Prof. Dr. Muhammad Nuh (Chief Executive of Indonesia Waqaf Board), Prof. Dr. Faridah Hj. Hassan (Founder of Halal Management and Science HALALMAS, Malaysia), Irsyad A. Cader (CEO Globothink Consultants, Australia), Dr. Nouraddin Yau Tzu Ma (Managing Director of Taipei Grand Mosque Fondation, Taiwan), Ekaterina Kamalova (Program Director of The International Economic Russia Islamic World),  Dr. Ir. Dan Ngiam (Founder the D & N International Enterprise, Asia Pacific, Singapore), Ali Charisma (Indonesia Fashion Chamber).

Selain itu INHALIFE juga menghadirkan pakar/pembicara nasional antara lain Samuel Pranata (Direktur Martha Tillar Group), Mohammad Bawazeer (Vice Chairman of Indonesian Chamber of Commerce and Industry Permanent Committee on Middle East & OIC Countries (KT3-OKI) dan Irwan Habsjah (KADIN).

Dalam INHALIFE 2019 yang merupakan gelaran tahun ke-4 ini juga dilaunching State of The Global Islamic Economy Report 2019-2020 dan penanda-tanganan beberapa Nota Kesepahaman antara IHLC dengan DIEDC dubai, IHLC dengan RFI Foundation London, IHLC dengan IPB Bogor dan ETOKOHALAL dengan CIMB Niaga Syariah.(/Mercys)

Jakarta, Sulutnews.com - Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh menyambut baik rencana pelaksanaan Hari Pers Nasional 2020 yang diselenggarakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dari tanggal 5 - 10 Februari 2020 mendatang. 

Hal itu disampaikan ketika menerima kunjungan Panitia HPN 2020 yang dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari di Sekretariat Dewan Pers Jakarta, Rabu, (13/11/2019).

"Ada tiga hal yang harus dipikirkan dalam pelaksanaan Hari Pers Nasional di Banjarmasin. Pertama, ini adalah gawe kita bersama masyarakat pers. Untuk itu kebersamaan lini dunia pers sangat penting," ujar M Nuh yang didampingi Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun dan anggota Dewan Pers Agus Sudibyo.

Kedua, lanjut M Nuh, setelah 20 tahun UU Pers, kira-kira apa yang bisa kita dapat? Dari situ kita kombinasikan acara-acara yang bersifat seremoni dengan pemikiran strategis, kritis terhadap dunia pers dan isu di Indonesia.  Jangan sampai hanya mengangkat isu pers juga, karena dunia per itu lintas batas. Harus ada FGD bberapa kali untuk flashback 20 tahun UU pers dan kelanjutannya seperti apa.

Ketiga, dengan dana dari Provinsi Kalsel yang cukup besar, maka kita harus menyiapkan kegiatan yang memberi dampak ekonomi buat masyarakat Kalsel, dan memiliki nilai investasi. Minimal dalam bentuk peliputan-peliputan yang mengangkat potensi daerah kalsel. 

"Menurut saya yang menarik dari Kalsel adalah Culture di Kalsel. Bukan sekedar taria-tarian, termasuk interaksi sosial masyakarakat Banjar. Kemudian potensi kewilayahan, demografi orang Kalsel. Dalam serial diskusi harus dimasukan narasumber dari daerah Kalsel," ujar Ketua Dewan Pers periode 2019-2022.

Sementara itu Ketua HPN yang juga Ketua Umum PWI Pusat Atal Depari berharap Dewan Pers menjadi penyelenggara konvensi media massa yang akan diikuti seluruh perusahaan pers dan tokoh pers, bicara tentang pers seperti apa, untuk melihat wajah ke depan seperti apa, karena ada kegelisahan pelaku pers saat ini. 

"Apakah ada penggagguran besar-besaran di profesi wartawan. Salah satunya adalah kita ingin mendorong pemerintah membuat regulasi. Misalnya regulasi untuk media sosial," ujar Atal S Depari.

Selain itu, Ketua Panitia Penyelenggara HPN Auri Jaya, berencana mengadakan forum investasi yang akan melibatkan beberapa kementerian dan pengusaha serta duta besar negara sahabat, mengingat Kalsel akan menjadi daerah penyangga Ibu Kota Negara Indonesia yang baru.

"Kami juga akan undang platform dan start up, karena Banjarmasin Kalsel akan menjadi IKN dan sudah disematkan sebagai smart city," terang Auri Jaya.

Hadir dalam pertemuan yang penuh rasa kekeluargaan itu, Ketua Bidang Luar Negeri PWI Pusat Abdul Azis, Ketua Bidang Luar Negeri PWI Nurjaman, Sekjen PWI Mirza Zulhadi, Wakil Sekjen Pro Suprapto, Bendahara Panitia HPN Dar Edi Yoga.(Mercys/PWI)

JAKARTA, Sulutnews.com – Provinsi Sulawesi Tenggara siap menjadi tuan rumah peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2021.

HPN merupakan agenda tahunan yang puncak peringatannya dilaksanakan setiap 9 Februari.

Kesiapan Sultra menjadi tuan rumah tersebut disampaikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sultra bersama Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, Syaifullah kepada Pengurus PWI Pusat, Rabu (13/11) siang di Kantor PWI Pusat jalan kebon sirih Jakarta Pusat.

Adapun bukti keseriusan Sultra untuk menjadi Panitia HPN 2021 tersebut ditandai dengan penyerahan surat permohonan secara resmi dari PWI Sultra serta surat rekomendasi sebagai bentuk dukungan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Ali Mazi selaku dan juga rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra yang ditandatangani Abdurrahman Shaleh selaku ketua.

“Kami mendapat dukungan serius dari Pemprov Sultra dan DPRD Sultra agar Sultra menjadi tuan rumah HPN 2021. Surat rekomendasi tersebut bahkan sudah ditandatangani Gubernur dan Ketua DPRD pada saat pelaksanaan HPN 2019 di Surabaya Februari lalu,” ujar Ketua PWI Sultra, Sarjono saat diterima Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari yang didampingi Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Mirza Zulhadi, Wasekjen Suprapto,Ketua Bidang Luar Negeri Abdul Aziz,Direktur CAJ Dar Edi Yoga dan Ketua Panitia HPN 2020 Auri Jaya serta sejumlah pengurus PWI lainnya di Sekretariat PWI Pusat.

Sementara itu Plt Kadis Kominfo Syaifullah dalam pertemuan tersebut mengatakan, jika dipercaya dan ditunjuk sebagai penyelenggara peringatan HPN dua tahun mendatang, maka Sultra sudah siap. Dia menyebutkan,Sultra telah beberapa kali menjadi tuan rumah pelaksanaan event berskala nasional bahkan internasional. Salah satunya peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2019 yang beberapa hari lalu sukses dilaksanakan di Sultra. Jadi kami tidak ragu lagi untuk membuat dengan kegiatan berskala besar.

Mengenai akomodasi hotel, khususnya di Kendari, Syaifullah meyakinkan kepada pengurus PWI Pusat bahwa tidak perlu kuatir akan kekurangan kamar hunian bagi peserta HPN, sebab pada peringatan Hari Pangan Sedunia  yang diikuti ribuan peserta semua terlayani dengan baik." Kata dia.

Demikian pula kesiapan teknis lainnya semua bisa dipersiapkan dengan baik jika Sultra ditunjuk sebagai tuan rumah HPN.(Mercys/PWI)

Jakarta, Sulutnews.com - Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Hj. Airin Rachmi Diany yang sehari-hari menjabat Walikota Tangerang Selatan, mendukung pelaksanaan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat. Acara ini, merupakan bagian dari perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2020, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang puncaknya pada 9 Februari 2020.

"Kami, Apeksi, mendukung acara Anugerah Kebudayaan PWI Pusat ini. Sebagai upaya memunculkan tokoh-tokoh kepala daerah, dalam hal ini walikota,  yang memiliki potensi bagus, namun kiprahnya kurang nampak di panggung nasional,"  tutur Airin saat berkunjung ke Kantor PWI Pusat, Gedung Dewan Pers Lantai 4, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019) malam.

Kunjungan Airin ditrima oleh Ketua Umum PWI Pusat Atal Depari,  Sekjen Mirza Zulhadi, Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI-Pusat Yusuf Susilo Hartono, Ketua Panpel HPN 2020 Auri Jaya, dan sejumlah Pengurus PWI Pusat.

Sebagai "ketua kelas" Apeksi, Airin menambahkan, sesungguhnya yang diberi panggung oleh penghargaan ini, tidak hanya Walikota, tapi juga Bupati.   "Tapi saya tidak berani bicara mengatasnakaman bupati, karena itu wilayah Mas Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi, sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia," ujarnya sambil tersenyum.

Melihat fakta di lapangan yang ada. Airin berpandangan bahwa pemerintah kota di Indonesia sangat beragam. Misalnya, Tangsel yang berada di dekat metropolitan Jakarta, secara kultur dan tradisi-tradisinya tentu berbeda dengan pemerintah kota yang jauh dari ibukota maupun provinsi. Pihaknya berharap, keragaman ini dapat menjadi pertimbangan tim juri.

Ketua Umum PWI Pusat Atal Depari memahami pandangan Airin tersebut. Tentu saja hal ini sudah diantisipasi, karena PWI Pusat sudah mempunyai pengalaman dalam menggelar Anugerah Kebudayaan pertama, pada HPN di Lombok 2016. Dengan para tokoh yang terpilih antara lain Bupati Banyuwangi Azwar Anas, dan Walikota Bandung Ridwan Kamil yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Barat.

 Tidak Mundur, Tapi Maju

Yusuf Susilo Hartono selaku Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI Pusat menambahkan bahwa tujuan pokok acara ini adalah untuk memilih Bupati/Walikota yang " pro (peduli) kebudayaan dan melek media". Ia memberikan contoh Banyuwangi, bagaimana dengan kebudayaan lokal dan media, Azwar Anas mampu mengubah "kota santet" itu menjadi maju seperti sekarang. Sehingga masyarakat di Banyuwangi, tumbuh berkembang di era global di atas karakter lokal dan akarnya sendiri.  Dan Indonesia hari ini, punya "banyuwangi-banyuwangi" lain, dengan segala variannya, yang perlu diangkat ke permukaan.

"Mohon diperhatikan, Anugerah Kebudayaan PWI ini, sama sekali tidak bermaksud menarik kita mundur ke belakang, ke masa lalu. Justru sebaliknya, mengajak maju bersama, dengan memantaafkan kekayaan warisan kearifan lokal  masing-masing dan kekuatan positif media massa dan media sosial untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, menguatkan keragaman dalam kesatuan, dengan karakter kita sendiri," ujarnya menegaskan

Menjawab Airin, Yusuf lebih jauh menjelaskan bahwa proses anugerah kebudayaan ini dilakukan bertahap.  Pertama, melalui proposal yang berisi empat aspek pokok : pemanfaatan media massa dan media sosial, peraturan daerah tentang kebudayaan, kebijakan -kebijakan yang inovatif, dan anggaran serta sarana prasarana pendukung. Proposal  dikirim ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hingga 30 November 2019. Kedua, sebanyak 10 proposal terbaik, bupati/walikotanya akan diundang ke Jakarta, untuk presentasi secara langsung di depan tim juri. Adapun tim juri dari unsur wartawan kebudayaan, budayawan, akademisi dan pengurus PWI Pusat.

Penghargaan, akan diberikan pada puncak HPN 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 9 Februari 2020. Pengalaman HPN 2016, penghargaan Anugerah Kebudayaan diberikan di depan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri serta tokoh-tokoh pers  se Indonesia yang hadir. (/Mercys/PWI)

Keterangan lebih lanjut hubungi:

Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI Pusat

Yusuf Susilo Hartono ( WA : 0812 8312 7458)

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Jakarta, Sulutnews.com -10 November 2019 merayakan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin Kalimantan Selatan,  PWI Pusat kembali menggelar Anugerah Kebudayaan PWI Pusat untuk Bupati/Walikota. Ini yang kedua, setelah yang pertama 2016 pada HPN di Lombok. Sebagai pilar demokrasi ke-4, pers bertugas mendorong tidak hanya bidang politik dan ekonomi semata, tapi juga kebudayaan yang dicita-citakan sebagai landasan pembangunan.

Pendaftaran yang tadinya ditutup 15 November 2019, diperpanjang hingga 30 November 2019.  

"Untuk memberi waktu dan kesempatan pada Bupati dan Walikota ikut acara ini dengan persiapan yang matang," ujar Yusuf Susilo Hartono sebagai Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI Pusat, Minggu, (10/11/2019).

Dijelaskan Yusuf, tujuan  penghargaan ini  untuk memilih Bupati/Walikota yang pro kebudayaan dan melek media. Yang sepak terjangnya memberikan inspirasi dan edukasi tentang perlunya membangun kabupaten/kota berbasis kebudayaan yang berkemajuan, masyarakatnya berkarakter, melek media, dan bijak dalam memanfaatkan medsos. 

"Bupati/Walikota yang pernah mendapatkan penghargaan di tahun 2016, antara lain Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Tegal Enthus Susmono (alm), Bupati  Purwakarta Dedy Mulyadi, Bupati Wakatobi Hugua, dan Walikota Sawahlunto Ali Yusuf, dan Walikota Bandung Ridwan Kamil," terang Yusuf Susilo. 

Ditambahkan Yusuf Susilo, pendaftaran dapat dilakukan melalui email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  Dengan melampirkan proposal yang di dalamnya berisi empat aspek. Pertama, Aspek pemanfatan media massa dan media sosial, untuk wahana penguatan kebudayaan lokal, dan alat komunikasi lokal-nasional dan global. Kedua, Aspek Aspek Peraturan Daerah tentang kebudayaan (cagar budaya, pelestarian tradisi dan adat istiadat, bahasa, kesenian, museum, festival, pariwisata, kuliner, dll), dan bagaimana mengimplementasikannya sbg sarana pembinaan karakter, ekspresi kreatif,  mengukuhkan persatuan dalam keragaman, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.

Ketiga, Aspek inovasi, berupa kebijakan, program hingga implementasi, yang mengarus-utamakan kebudayaan, sehingga mampu merevolusi mental masyarakat setempat, dalam mencapai kelestarian lingkungan, kemajuan, kesejahteraan (ekonomi)  yang berkeadilan (hukum). Dan keempat. Aspek pendukung   pada aktualisasi nilai-nilai lokal yang berdaya nasional/global, berupa anggaran, even2, sarana/prasarana, SDM, dan publikasi/dokumentasi yang berkelanjutan.

"Jika pada Anugerah Kebudayaan pertama memilih 7 Bupati/Walikota, pada pelaksanaan  kedua ini, direncanakan sampai 10 Bupati/Walikota. Adapun Tim Jurinya dari unsur Wartawan Senior Kebudayaan, Budayawan/akademisi, Pengurus PWI Pusat, perwakilan Apkasi dan Apeksi," jelas Yusuf. 

Dikatakan Yusuf, para Bupati/Walikota terpilih, nantinya akan menerima trofi dan piagam Anugerah Kebudayaan PWI Pusat pada puncak perayaan Hari Pers Nasional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 9 Februari 2020. Dalam penyelenggaraan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat yang kedua kalinya ini, PWI Pusat bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi ) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). (/Mercys/PWI)

-Pendaftaran diperpanjang hingga 30 November 2019.

Keterangan lebih lanjut hubungi:

Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI Pusat

Yusuf Susilo Hartono ( WA : 0812 8312 7458)

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Bali, Sulutnews.com - Melukat adalah salah satu tradisi ritual untuk membersihkan diri dari 10 sifat buruk manusia yang ada di Desa Adat Pakraman Sala, Abuan, Kabupaten Bangli Bali. Melalui ritual Malukat di sumber air suci Taman Pancamuhan, diyakini juga mampu menyebuhkan berbagai penyakit, termasuk sakit akibat black magic seperti pelet dan lainnya.

"Dengan melukat di sumber air Taman Pancamuhan, diharapkan Ida Sang Hyang Widi Wasa menganugerahkan kemampuan spiritual serta pengetahuan agar mampu dimanfaatkan dalam kehidupan," jelas Bendesa Adat Desa Sala, Abuan, Bangli, Ir I Ketut Kayana kepada rombongan wartawan dari Korea dan PWI Pusat, Minggu, (3/11/2019).

Dijelaskan Kayana, makna dari tradisi Melukat, yaitu untuk mensucikan diri melalui air utama (Toya Daha). Artinya, air yang belum digunakan siapapun untuk mandi. Secara garis besar, masyarakat sekitar percaya mandi dengan Toya Daha, dapat membersihkan diri dari 10 energi negatif(Dasamala) yang ada dalam diri seperti Kama (nafsu atau keinginan yang tidak terkendalikan), Loba (ketamakan yang selalu ingin mendapatkan lebih), Krodha

(amarah yang tidak terlampaui batas), Mada (rasa maduk yang menggelapkan pikiran), Moha (kebingungan yang menyebabkan seseorang sulit untuk berkonsentrasi sehingga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna), matsarya (iri hati yang menyebabkan permusuhan).

"Ritual Melukat dimulai dari matur piuning, yaitu memohon restu pada Tuhan, agar prosesi pengelukatan berjalan lancar, serta diberikan restu oleh Tuhan. Selanjutnya prosesi mesiram di pecampuhan, yang mirip dengan pertigaan jalan," terang Ketut Kayana.

Pecampuhan ini, jelas Kayana, diyakini sebagai sebuah tempat yang sangat suci, karena pertemuan dari dua buah sungai. Diyakini pula, pada pecampuhan tersebut sebagai tempat berkumpulnya para dewa atau yang biasa disebut Dewa Prayag.

Di sekitar sumber air suci Taman Pancamuhan terdapat beberapa air terjun dan juga beberapa kolam air tempat masyarakat melakukan ritual suci. Setiap orang yang ingin melaksanakan ritual Malukat wajib menggunakan kain merah sebagai perlindungan dari sanf pencipta, yakni Dewa Brahmana.(Mercys)