Nasional

Nasional (77)

Bogor,Sulutnews.com – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Dr.Anwar Usman, SH, MH mengaku ikut berdosa lantaran turut memutuskan dilakukan pemilihan umum (PEMILU)secara serentak. Ia mengakui penyelenggaraan Pemilu 2019 merupakan yang tersulit di dunia.

"Saya merasa ikut berdosa karena saya ikut memutuskan. Kalau tidak salah sudah 45 orang petugas KPPS dan 15 orang polisi yang meninggal dunia (saat pemilu) dan masih bisa bertambah terus," ujar Anwar di Cisarua, Bogor, Senin (22/4/2019), saat membuka Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan se Indonesia.

Dalam sambutannya Anwar menjelaskan salah satu pertimbangan MK saat memutuskan pemilu serentak adalah efisiensi waktu dan anggaran. Namun, ia mengaku dalam pelaksanaanya, anggaran pemilu ternyata lebih besar dari perkiraan awal dan mencapai Rp25 triliun.

"Saya begitu pulang dari TPS, ternyata (sadar) betapa sulitnya Pemilu. Tapi putusan hakim MK pun bukan Firman Tuhan, konstitusi saja bisa diamandemen. Dari pengalamannya pribadi, Anwar mengaku kesulitan dalam memilih saat memasuki bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pasalnya, terlalu banyak pihak yang harus dipilih dalam pemilu serentak tersebut.

"Kebetulan saya memilih di wilayah Tangsel (Tanggerang Selatan), masuk Banten. Jadi dari tingkat kesulitan memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika yang kita tau sebagai mbahnya demokrasi," sebutnya.

Ia mengaku tak ingin menyesali keputusan yang telah terlanjur dibuat dan dilaksanakan tersebut. Kendati demikian, Anwar memastikan pelaksanaan pemilu 2019 akan menjadi bahan evaluasi ke depan. Tugas wartawan tidak kalah pentingnya dari tugas penyelenggara Negara untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat.

Ia juga berharap seluruh pihak dapat menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil pemilu pada 22 Mei mendatang.

"Tapi sudah lah, ini sudah terjadi. Ini bahan evaluasi ke depan. Tugas berat masih menanti kami, saya terus terang selalu berharap mudah-mudahan pemilu ini, terutama pilpres tidak bermuara ke MK," ungkap dia.

Sementara Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Dr.Guntur Hamzah,SH,MH dalam laporannya menyatakan wartawan mesti dibekali perspektif konstitusi agar memahami hak dan kewajibannya dalam berkonstitusi. Adapun beberapa tujuan kegiatan ini antara lain meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berpancasila serta berkonstitusi, meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi masyarakat mengenai konstitusi dan hukum acara MK serta isu-isu ketatanegaraan, dan lainnya.  

Sekjen juga menjelaskan pihaknya siap menerima gugatan baik dari pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun calon legislator dari 23 Mei hingga 9 Agustus 2019. 

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyatakan pemilu kali ini terasa berbeda. Lebih lama prosesnya. Meski pemilu secara legal telah selesai, Yosep ingin menegaskan wartawan harus selalu melakukan verifikasi, konfirmasi, cek,  ricek, dan banyak hal lainnya.  

"Wartawan tidak boleh menelan begitu saja informasi. Tidak bisa jadi wartawan hanya talking news," kata Yosep.   

Pada kegiatan ini juga ada penandatanganan memorandum of understanding (MoU) Mahkamah Konstitusi dan Dewan Pers untuk lima tahun yang akan datang.

Medan, Sulutnews.com - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) mengapresiasi program memakmurkan masjid yang dilaksanakan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Dadang Hartanto SH SIK MSi beserta jajarannya secara rutin.

Program ini, ujar Ketua SMSI Sumut Ir Zulfikar Tanjung didampingi Wakil Ketua Chairum Lubis SH dan Sekretaris Erris J Naputupulu, Minggu (14/4) di Medan, selain bernilai ibadah dalam upaya memperkuat mental spiritual aparat kepolisian, juga ampuh mencegah dini hoax di masyarakat.

"Mendorong spiritual aparat memang bernilai strategis di kehidupan negara Pancasilais ini. Selanjutnya bagi kehidupan siber, program ini ampuh menangkal hoax, sebab turun langsungnya aparat pada momen masyarakat, maka warga berkesempatan lebih besar menanyakan akurasi rumor atau isu yang beredar, terutama isu digital," ujarnya.

Apalagi, lanjut Tanjung yang juga Ketua Bidang Pempolkam PWI Sumut ini pada setiap kegiatan makmur masjid seperti Safari Shalat Shubuh dari masjid ke masjid yang dilaksanakan Kapolrestabes ini selalu dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan aparat pemerintahan setempat yang berbaur dan bersilaturrahmi dengan jamaah masjid.

Memang Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Dadang Hartanto SH SIK MSi sudah berulang mengatakan kegiatan Sholat Subuh ini hanya semata-mata untuk ibadah yaitu mendekatkan diri aparatur kepada Allah SWT, kata Tanjung, namun program ini memiliki multiplier effect dari sudut kamtibmas termasuk menangkal hoax.

Oleh sebab itu SMSI Sumut mengapresiasi program memakmurkan masjid ini yaitu Sholat Subuh berjamaah, Magrib mengaji dan Jum’at Barokah yang serentak dilaksanakan setiap hari di jajaran Polrestabes Medan guna mendapatkan Ridho Allah SWT dan bersilaturahim kepada masyarakat serta menyampaikan informasi yang berkembang saat ini.

Sholat Subuh berjamaah bagi aparat kepolisian tentu positip dalam upaya membangun personel yang memiliki keimanan dan ketaqwaan yang kuat sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat terkendali dengan baik yaitu melayani masyarakat dan menjadi contoh suri tauladan serta menjadi tokoh di masyarakat.

Dengan memakmurkan masjid diharapkan akan semakin banyak yang datang ke masjid dengan harapan berjuang menebar kebaikan dan bersilaturahmi dengan masyarakat.

Tanjung sependapat dengan pernyataan Kapolrestabes bahwa upaya peningkatan iman dan taqwa aparatur keamanan perlu lebih digencarkan sehingga mental anggota Polri dapat tumbuh dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal sehingga tercipta pelayanan prima yang dapat memuaskan masyarakat.

Itu merupakan jaminan keamanan kepada masyarakat untuk membangun citra Polri yang lebih baik di mata masyarakat.

Selain itu, sebagaimana diungkapkan Kapolrestabes dalam beberapa kesempatan bahwa sekarang ini banyak penyebaran Hoax, Hate Speech dan Isu SARA melalui media sosial yang sengaja merusak ketentraman bangsa.

Karena itu setiap kegiatan aparatur Polrestabes menyambangi tokoh masyarakat, tokoh agama dan tiap rumah ibadah bernilai strategis untuk menyampaikan agar masyarakat anti Hoax dan menolak Hate Speech serta Isu SARA. 

Dalam hubungannya menyongsong perhelatan akbar pesta demokrasi lanjutnya mari kita sambut dengan baik dan minggu tenang ini hendaklah tetap menjaga suasana lebih kondusif. Isu Sara, Hoax dan terkait pemilu jangan terprovokasi.

"Berbeda pilihan boleh tapi jangan putus Silaturahmi. Mari kita perkuat silaturahmi kita dan jaga persatuan dan kesatuan. Kita berharap pesta demokrasi ini berjalan lancar, aman dan damai.(/SMSI)

Banten, Sulutnews.com - Akademi Multi Media (AMN), ahir April ini akan  melakukan Soft Lounching Jurnalis Boarding School (JBS) dan Wisata Religi, di Cilegon.

Jurnalis Boarding Schol (JBS), dibangun dua lantai dengan luas gedung 300 meter persegi, setiap lantainya. JBS merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan jurnalis untuk para pemula, alumni SMA dan alumni perguruan tinggi.

Para peserta Jurnalis Boarding School (JBS) diperkirakan akan menempuh masa pendidikan selama satu tahun, setara D1.

Di Jurnalis Boarding School (JBS), peserta  mendapatkan pelatihan yang meliputi, 6M (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan) informasi, desain grafis untuk media atau sarana tercetak, photoshop, digital marketing hingga mengelola medsos menjadi sumber pendapatan, membuat blog atau website dan beberapa keterampilan lainya, seperti olah kanuragan.

Jurnalis Boarding School (JBS) hadir menjawab tantangan di era milenial dengan konsep pelatihan yang mengkombinasikan nilai religius dan nilai-nilai lokal, seperti olah kanuragan.

Menurut Konsultan Management AMN, GS. Ashok Kumar pendidikan model ini, menjadi pertama di Indonesia bahkan Asia.

Ashok juga mengatakan, sesuai dengan keinginan Bapak Firdaus selaku Pimpinan, metode pendidikan dan latihan di Jurnalis Boarding School (JBS) terkonsentrasi di suatu tempat.

"Peserta didik disediakan penginapan dengan begitu secara langsung setiap peserta dapat diasuh dan diawasi oleh mentor. Lalu, dengan di mukimkannya seluruh peserta tersebut, peserta  selain wajib sholat jamaah, juga usai sholat magrib dan solat  subuh peserta diwajibkan belajar membaca Al Quran dan tajwid serta hapalan Al Quran. Peserta juga secara berkals dilatih public speaking, dan menjadi Imam solat," papar Ashok.

Ditempat yang sama, Firdaus selaku pimpinan AMN menerangkan, tujuannya peserta dimukimkan, selain optimalisasi waktu, juga  untuk  mengasah keterampilan dan disiplin sebagai dasar pendidikan berkarakter, agar juga tertib setoran hapalan Al Quran.

Firdaus juga menjelaskan,  di Jurnalis Boardibg School (JBS) untuk materi-materi umum, seperti keterampilan diberikan bagi seluruh peserta lulusan SMA maupun perguruan tinggi, tidak ada bedanya.

"Tetapi kemudian pada tahapan pengkonsentrasian, materinya berbeda. Untuk sarjana kita kosentrasikan pada jurnalistik profetik (bagian dari kelompok penyeru, untuk kepentingan publik) dan kepemimpinan, sementara peserta tamatan SMA, kita kosentrasikan pada penguasaan keterampilan media digital seperti desain web, pengelolaan medsos, dan digital marketing," ungkap Firdaus.

Ditambahkan Firdaus, Jurnalis Boarding School (JBS) juga menyiapkan wisata religi. "Jadi yang  disebut wisata religi,  sebenarnya sama juga, pendidikan dan pelatihan. Tetapi kosentrasinya diperuntukan bagi kaum yang sudah dewasa dan uzur.  Adapun kosentrasinya pada agama dan bersosialisasi secara empati pada lingkungan. Konsep ini lebih pada pendekatan hubungan pada Tuhan dan manusia secara real," urai Firdaus.

Latar belakang paket ini, lanjut Firdaus, menjembatani kebutuhan orang-orang sibuk yang luar biasa, hingga pada titik tertentu, kesibukannya tersebut menjadikan mereka lupa untuk membaca Al-Quran, ibadah dan bersosialisai dengan manusia dan alam.

"Untuk itu, kita menyiapkan paket pendidikan dan pelatihan selama satu minggu hingga satu bulan, bagi mereka yang masih ada kesibukan. Dan satu bulan hingga 3 bulan bagi yang sudah purna tugas," pungkas Firdaus.

Lebih jauh Firdaus menerangkan, wisata religi ini sebagai wisata alternatif bagi masyarakat tertentu yang biasanya menghabiskan waktu di obyek-obyek wisata ke tempat-tempat liburan yang terkenal dan berbiaya tinggi. "Tetapi ini liburannya di Jurnalis Boarding School (JBS), kita menyediakan paket NASUHA dan Paket KHUSNUL KHOTIMAH," tutur Firdaus.

"Paket Nasuha, adalah paket bermalam selama satu minggu, hingga satu bulan. Selama satu minggu hingga satu bulan tersebut, peserta di wajibkan sholat lima waktu barsama, usai subuh dan magrib belajar membaca Al Quran. Siang hari belajar membuat bata atau membuat tahu di pabrik tahu, juga ke kebun atau sawah," imbuh Firdaus sang penggagas, yang juga merupakan salah seorang pendiri SMSI.

"Adapun Paket Khusnul Khotimah, disediakan untuk para manula, dengan masa waktunya dari satu bulan hingga 3 bulan," jelas Firdaus seraya menerangkan bahwa paket Khusnul Khotimah, kosentrasi pada olah  hikmah, yaitu berlatih meredam eksistensi dengan bermuhasabah (intropeksi) dan berlatih dengan penyerahan pada pencipta Tuhan Yang Agung.

Firdaus juga menjelaskan, wisata religi ini menyediakan 3 ruang family dengan fasilitas, ruang tamu, dapur, kamar tidur, jemuran dan gudang.

Selain itu juga menyediakan 10 Kamar Deluxe, 4 kamar Standar, 2 Ruang Meeting dan 2 Ruang belajar.

Lokasi Jurnalis Boarding School ini berada di Lingkungan Kerotek RT 02 RW 05 Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Tepatnya Jl. Lingkar Selatan, Kota Cilegon.(*/SMSI)

JAKARTA, Sulutnews.com - Polemik terkait pernyataan calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang meragukan kekuatan TNI terus bergulir. Satu per satu purnawirawan TNI angkat suara merespons pandangan minor dari calon presiden yang jabatannya dicopot oleh Dewan Kehormatan Perwira TNI.

Purnawirawan TNI yang juga mantan anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin menilai ada kesalahan fatal dari cara berpikir Prabowo terkait sistem keamanan nasional. Menurut pria yang terakhir menjabat sebagai Mayor Jenderal itu, Prabowo tidak paham bahwa sistem keamanan Indonesia tidak boleh melenceng dari amanat konstitusi.

Konstitusi menggariskan bahwa keamanan Indonesia memiliki sistem defensif aktif. Sebaliknya, logika di kepala Prabowo dinilainya justru menganut sistem ofensif.

"Ada kesan yang disampaikan  oleh Pak Prabowo bahwa sistem pertahanan kita mengarah kepada sistem pertahanan ofensif aktif. Padahal sesungguhnya strategi pertahanan kita adalah defensif aktif sesuai dengan undang-undang pertahanan dan UUD 1945," ungka TB Hasanuddin.

Menurutnya, sistem defensif aktif yang digariskan undang-undang memiliki semangat untuk menjaga keutuhan dan teritorial Indonesia dengan mengandalkan sistem pengawasan yang menggunakan teknologi canggih. Sebaliknya, pertahanan Indonesia bukan mengacu pada semangat untuk agresif dan ekspansif.

Menurutnya TB Hasanuddin, pengetahuan Prabowo soal sistem keamanan jauh di bawah Jokowi. Padahal Prabowo punya latarbelakang militer, sedangkan Jokowi pemimpin dari sipil. Jokowi yang berlatar sipil dinilai lebih mampu dan cakap dalam memahami konteks pertahanan Indonesia yang sesuai dengan amanat konstitusi.

Pandangan Jokowi soal pertahanan, kata Hasanudddin, sudah sesuai dengan undang-undang dalam sistem defensif aktif. Sistem itu menggariskan bahwa setiap jengkal wilayah NKRI harus bisa dikontrol dengan sistem senjata modern antara lain melakukan pengawasan dengan radar.

"Radar harus menjadi CCTV-nya NKRI. Radar kemudian dihubungkan dengan satuan-satuan pemukul yang bergerak setiap saat sesuai dengan kebutuhan dan besarnya ancaman," ujarnya.

Pria yang juga pernah mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jawa Barat ini pun menilai, pernyataan Jokowi sudah sesuai dengan tracknya bahwa setiap pengadaan alutsista wajib melibatkan industri strategis dalam negeri. Jokowi dinilainya juga punya gagasan yang brilian dengan menekankan pembelian alutsista juga bagian dari alih teknologi secara berjenjang sampai dengan mampu membuat alutsista secara mandiri.

Menurut Hasannuddin, anggaran alutsista yang dikucurkan pemerintahan Presiden Jokowi sudah cukup memadai bahkan terus mengalami kenaikan. "Bayangkan saja tahun 2001 anggaran alutsista hanya Rp. 25 Triliun, namun sekarang naik 4 kali lipat lebih menjadi Rp. 107 Triliun," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini.

Saat ini, kata Hasanuddin, Indonesia menempati urutan ke 15 dalam jajaran peringkat militer terkuat sedunia setelah Amerika Serikat, Rusia, Cina, India, dan Prancis, yang menempati urutan pertama hingga kelima.

"Ini merupakan salah satu bukti TNI kita disegani oleh negara lain di dunia," tuturnya.

Hasanuddin menambahkan di tingkat regional, TNI merupakan satuan militer terbesar di Asia Tenggara. TNI mengungguli angkatan bersenjata Vietnam dan Thailand di urutan ke-2 dan ke-3. Prestasi ini disebabkan bonus demografi yang membuat TNI surplus banyak pasukan, baik tentara aktif maupun tentara cadangan yang mencapai lebih dari 800 ribu personel.

"Tentara kita ungggul di Asia Tenggara, bahkan dalam beberapa kompetisi, TNI selalu mampu meraih prestasi," ujar dia.

Hasanuddin juga sepakat dengan calon presiden 01 Joko Widodo yang menyebut tantangan di masa depan adalah perang teknologi sehingga pembangunan Alutsista menjadi sangat penting.

Dikatakan Kang TB, pemerintahan Jokowi lebih memilih membangun sistem alutsista daripada membeli dari negara lain.(/Merson)

JAKARTA, Sulutnews.com - Perdebatan pada debat IV Pilpres 2019 antara kedua capres, Joko Widodo dan Praboso Subianto, yang berlangsung Sabtu lalu menyita banyak perhatian. Terutama mengenai salah satu tema debat, pertahanan dan keamanan (hankam), yang mengerucut pada adu opini antara Jokowi yang berlatar belakang sipil, dengan Prabowo yang merupakan mantan jenderal bintang tiga TNI AD mengenai anggaran hankam, industri militer, dan konsep strategis menjaga kedaulatan negara.

Menurut mantan Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Mar (Purn.) Djoko Pramono, yang menyaksikan debat sejak awal hingga tuntas menilai ada nilai plus dan minus dari kedua kandidat presiden dalam membahas isu-isu seputar hankam. 

Ia berpandangan, Jokowi sebagai petahana yang pasti mendapat masukan dari para menteri atau pejabat berlatar belakang militer punya kelebihan dan kekurangan dalam menjelaskan visi-misi di bidang hankam. Sementara, Prabowo yang lebih banyak bertugas di lapangan semasa aktif di TNI, dianggap perlu lebih banyak mengembangkan wawasan dan langkah strategis karena ancaman hankam terkini sudah lebih beragam sesuai dengan perkembangan zaman dan tehnologi.

"Kelebihan pak Jokowi terletak pada kebijakan memprioritaskan industri pertahanan yang sangat tepat dan strategis. Kita harus menuju dan membangun industri pertahanan yang lebih kuat demi memiliki angkatan bersenjata yang kuat. Sebenarnya, kita sudah mulai dari dulu, namun masih kecil-kecil. Kini sudah menjadi prioritas sehingga kita punya industri alutsista (alat utama sistem pertahanan) seperti pindad, kapal perang, kapal selam, tank, dan juga peluru. Akan terjadi pula transfer tehnologi jika kita memiliki industri pertahanan yang bagus," jelas mantan jenderal bintang dua ini.

Bicara anggaran pertahanan, mantan Inspektur Jenderal TNI AL ini mengakui bahwa porsi 0,8% dari APBN, atau senilai Rp 110 trilyun masih tergolong kecil. Apalagi jika dibandingkan dengan anggaran pertahana negara-negara tetangga di Asia Tenggara dan Asia. "Hal itu terkait dengan prinsip, defensif aktif yang kita anut. Namun, harus ada keseimbangan dan saya sangat berharap, anggaran pertahanan secara bertahap harus dinaikkan. Baik untuk memperbesar industri pertahanan kita, atau melengkapi persenjataan yang lebih canggih demi menjaga kedaulatan negara," ungkap Djoko Pramono.

Terlebih, jika dikaitkan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif. Menurut Djoko, dalam mengusung politik luar negeri seperti itu, Indonesia tetap harus siap untuk sewaktu-waktu dibutuhkan penggunaan aktif alutsista dalam menjaga kedaulatan. 

"Saya punya pengalaman, dulu kapal TNI AL kita sering ditabrak oleh kapal-kapal nelayan asing yang besar dan punya mesin yang powernya besar. Apalagi senjata kita hanya M16. Namun, sejak ada kapal patroli TNL AL yang cepat, besar, dan dilengkapi senjata otomatis serta misil jarak pendek, maka kita ditakuti oleh para nelayan asing pencuri ikan atau yang ingin mengancam kedaulatan negara. Istilahnya, harus punya modal untuk disegani negara lain," ungkap Djoko.

Atas dasar itulah, Djoko menyarankan agar dalam membangun sistem pertahana dan keamanan negara, matra laut perlu mendapat prioritas pertama. Alasannya? "Indonesia itu negara yang sangat luas dengan 2/3 wilayah merupakan lautan. Saya sarankan, anggaran pertahanan diprioritaskan untuk menjaga lautan dan wilayah kita yang berbatasan laut dengan negara lain. Pentahapannya, bangun kekuatan laut, lalu udara, dan kemudian darat," pungkasnya.(/Merson)

JAKARTA, Sulutnews.com — Setiap warga negara seyogyanya membantu pemerintah mencari solusi  dan mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan energi yang kian hari semakin parah. Bagi Partai Berkarya, menggerakkan peran-serta masyarakat untuk mencukupi kebutuhan energi keluarga melalui biogas merupakan solusi sederhana namun efektif. 

Hal tersebut dikemukakan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra, atau akrab dipanggil Tommy Soeharto, sebagai sambutan penerimaan kepada putra-putri transmigran yang mengunjungi Saung Berkarya di Hambalang, Bogor, dalam rangkaian Musyawarah Nasional ke-IV Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI) yang digelar 12-14 Maret. Saung Berkarya adalah bengkel kerja (workshop) yang dibangun dan diampu Tommy sebagai wujud kepedulian Partai Berkarya terhadap persoalan pemenuhan pangan dan energi masyarakat. Saung itu terbuka untuk memberikan keahlian dan kecakapan dalam pertanian, peternakan dan biogas untuk masyarakat yang berminat dan membutuhkan. 

“Apalagi saat ini pemerintah pun sudah cukup kewalahan dengan subsidi LPG yang sudah mencapai Rp 24 triliun, subsidi minyak tanah yang besarnya Rp 18 triliun, serta subsidi pupuk yang mencapai Rp 12 triliun,” kata Tommy, sebagaimana diungkapkan penanggung jawab Saung Berkarya, Dr Sri Wahyuni. “Jadi, kita sebagai warga masyarakat bisa membantu pemerintah secara sederhana namun efektif.”

Sri Wahyuni menjelaskan program Kemandirian Pangan dan Energi tersebut berintikan pertanian terpadu. Secara sederhana, dalam skala kecil masyarakat akan didorong untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan dan energi mereka sendiri. “Jadi, kita berpikir sebaiknya setiap desa itu memiliki dan menonjolkan kekhasan mereka sendiri.

Ada desa yang kuat dalam peternakan ayam, dalam budi daya cabai, budi daya tomat, semua harus didorong. Desa cabai, misalnya, harus mampu memproduksi sampai semacam bon cabe, desa yang kuat tomat harus bisa memproduksi saus tomat sendiri,” kata Sri.

Berkombinasi dengan peternakan, kotoran ternaknya itulah yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk membuat biogas sebagai upaya memenuhi energi.

“Di desa-desa transmigrasi yang terpencil, dimana minyak tanah dan LPG susah, kemampuan membuat dan memanfaatkan biogas akan sangat membantu,” kata Sri menambahkan.

Saat ini, kata Sri yang juga anggota Dewan Pakar Partai Berkarya itu, pihaknya sudah memiliki proyek percontohan di Sentani, Papua. “Kami akan segera mencobakannya di Nagere, di Merauke, di Kerom, lalu Jayapura, dan beberapa tempat lain di Papua,” kata Sri. Kawasan Indonesia Timur, NTT, Kalimantan Barat, menjadi ajang uji coba partai dalam pengembangan biogas, selain di beberapa wilayah di Jawa. 

Perkembangan positif lainnya, Berkarya tengah pula mencoba pembuatan biogas dari rumah tangga, yakni limbah keluarga. Hal itu tengah dicoba di beberapa pesantren di Jawa Tengah dan Banten.

“Dalam waktu dekat, kami juga akan membangun sarana pembuatan biogas dari limbah keluarga ini di Pesantren Nurul Iman, Parung, Kabupaten Bogor,” kata Sri.

PATRI adalah sarana berhimpunnya aspirasi dan peran serta putra-putri para transmigran. Organisasi itu mulai terbentuk pada 2004 sebagai wadah pemikiran, pandangan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia, mitra pemerintah dalam pembangunan bidang ketransmigrasian.

“Kami anak anak transmigran benar-benar merasakan manfaat transmigrasi, meski pada awalnya tentu harus melalui proses berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian,” kata mantan Ketua Umum PATRI, Sugiarto Sumas. Menurut Sugiarto, kini rata-rata keluarga anak-anak transmigran hidup berkecukupan.  

“Ada yang berkarier di militer dan mencapai bintang dua, ada yang jadi guru besar dan bekerja di banyak sektor,” kata dia.(/SMSI)

Banten, Sulutnews.com - Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak, Hadiri Rakernas Kemendag & BKPM RI. Rapat Koordinasi Nasional (rakornas) Investasi tahun 2019 yang diselenggarakan oleh BKPM di ICE, BSD, Tangerang Selasa (12/3/2019)

Kedua kegiatan ini dibuka oleh Presiden RI Ir Joko Widodo. Dalam kegiatan tersebut ,Jokowi ‎menuturkan kita semua wajib bersyukur karena di Tahun 2018, ekonomi Indonesia masih bertumbuh hingga 5,17 persen.

Padahal  dalam empat tahun terakhir, ekonomi global sedang tidak baik.

"Bicara urusan ekonomi. Empat tahun ini ekonomi global sedang pada posisi tidak baik. Ekonomi turun, pasar-pasar komoditas turun dan ikut mempengaruhi ekonomi dalam negeri Indonesia," ucap Jokowi yang menggunakan batik lengan panjang tersebut.

"Tapi kita wajib bersyukur, pada ‎2018 ekonomi kita masih tumbuh 5,17 persen. Ini patut kita syukuri. Banyak negara yang tidak bisa pertahankan growth sehingga banyak yang terjun ke bawah 1-1,5 persen," ungkap Jokowi lagi.

Dan Menurutnya juga  jika dibandingkan pada 2014, angka inflasi Indonesia mencapai 8 persen lalu terus mengalami penurunan mencapai 3,13 persen di ‎2018.

Penurunan angka inflasi itu, kata Jokowi harus pula disyukuri.‎ Ini berarti Indonesia bisa mengendalikan harga.

"Artinya pengendalian harga bisa dilakukan pada angka sangat rendah, 3,13 persen. Jadi kalau ada yang menyampaikan harga naik, ya kalau 1-2 barang biasa. Tapi secara rata-rata, teori ekonomi yang namanya inflasi ya pengendalian harga. Artinya dibanding 2014, turunnya anjlok," tambah Jokowi.

Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman, SE.Ak.mengatakan  bahwa Kota Tomohon mengalami kemajuan pesat dalam bidang ekonomi dan investasi hal ini ditandai dengan bergeliatnya perekonomian dengan hadirnya beberapa hotel yang sementara dalam proses perampungan pembangunan dan ada yang telah di buka dalam tahapan soft opening, begitu juga dengan bertambahkan obyek-obyek wisata yang di kelola  swasta dan telah menjadi tujuan wisata yang menarik minat kunjungan.

 Ini berdampak pada perekonomian masyarakat juga memberikan kontribusi nyata dalam investasi dan perdagangan di Indonesia.    

Kehadiran dalam rakornas ini merupakan bagian dari koordinasi antar stakeholder baik kementerian dan lembaga didalamnya pemerintah daerah.Kegiatan ini diikuti para kepala daerah serta instansi terkait lainnya.(/Prise)

JAKARTA, Sulutnews.com - Siti Hardijanti Rukmana, putri Presiden Soeharto yang lebih popular dengan panggilan Mbak Tutut, mengajak keluarga besar transmigran untuk mengembangkan peran dan potensi masing-masing guna memajukan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Tutut menyatakan hal tersebut saat membuka Musyawarah Nasional IV Persatuan Anak Transmigran RI (PATRI) yang berlangsung di Hotel Desa Wisata, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, 12-14 Maret 2019.

Menurut Voice of America, program transmigrasi yang terjadi selama era Presiden Soeharto telah mengubah wajah Indonesia. Sampai 1984, sekitar 2,5 juta penduduk menjadi transmigran dan terus bertambah sampai tahun terakhir Orde Baru. Data sensus 2010 menunjukan terdapat 15,5 juta transmigran di Sumatera. Sebanyak 4,5 juta lainnya tersebar di Kalimantan dan Papua. Dampak lanjutannya, transmigran berhasil mengembangkan 3,500 desa dengan berbagai infrastruktur, dan 30 desa itu mengalami perkembangan pesat menjadi kabupaten/kota.

"Transmigrasi itu meningkatkan harapan, karena membuat para transmigran memiliki tanah yang cukup untuk diolah guna menghidupi keluarga dan mencapai kesejahteraan," kata Mbak Tutut. Selain itu, menurutnya, program transmigrasi tak hanya memperluas kemajuan, melainkan juga merekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Program transmigrasi yang digagas Presiden Soeharto tidak hanya meningkatkan taraf hidup, tapi juga menggencarkan pembangunan luar Pulau Jawa, menyeimbangkan sebaran penduduk, pemerataan pembangunan, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, dan memperkuat ketahanan nasional terutama transmigran perbatasan.

Selama itu, Presiden Soeharto senantiasa memberikan perhatian serius terhadap kehidupan transmigran dengan membangun sarana pendidikan di desa-desa transmigran, dan akses bagi anak-anak transmigran untuk menempuh pendidikan tinggi. Ini terlihat dari banyaknya anak-anak transmigran gelombang pertama yang menyelesaikan pendidikan tinggi di kota besar, dan berkarier di berbagai bidang profesi.

Pada tahun 2004 anak-anak transmigran membentuk PATRI sebagai wadah pemikiran, pandangan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia, mitra pemerintah dalam pembangunan bidang ketransmigrasian.

"Kami anak anak transmigran benar-benar merasakan manfaat transmigrasi, meski pada awalnya tentu harus melalui proses berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian," kata Ketua Umum PATRI Sugiarto Sumas. Menurut Sugiarto, kini rata-rata keuarga anak-anak transmigran hidup berkecukupan. "Ada yang berkarier di militer dan mencapai bintang dua, ada yang jadi guru besar dan bekerja di banyak sektor," kata dia.

Meneruskan kerja besar sang ayah, Mbak Tutut terus membina PATRI dan memberikan pemikiran tentang apa yang harus dilakukan desa-desa transmigran menghadapi persoalan saat ini. “Ada banyak tantangan bangsa, yakni kesenjangan kaya-miskin, kesenjangan antar-wilayah, masalah kedaulatan pangan, masalah pemenuhan energi ramah lingkungan dan masalah air layak konsumsi, yang para transmigran bisa bersama-sama berperan menghadapinya,” kata Mbak Tutut.  Salah satu yang paling memungkinkan adalah dengan bersama-sama membangun desa mandiri pangan dan energi, setidaknya di wilayah-wilayah transmigran.  

Desa mandiri pangan dan energy akan mengurangi ketergantungan energi fosil secara nasional, memacu perkembangan daerah transmigran dan mengurangi kesenjangan Jawa dan luar Jawa. Desa transmigran yang mandiri membuat masyarakat memiliki kedaulatan pangan dan energi, dan mengurangi kesenjangan kaya-miskin.

“Jika ini terwujud, kemakmuran akan hadir di tanah-tanah transmigran,” kata Mbak Tutut. “Saya akan mendampingi para transmigran memajukan bangsa ini.” pungkas Mbak Tutut optimis [/SMSI ]

JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan kerja sama antar kedua lembaga, Pengurus PWI Riau bersilaturahmi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Rombongan PWI Riau dipimpin Ketua PWI Riau H. Zulmansyah Sekedang diterima Menteri LHK Siti Nurbaya di ruang kerjanya, Gedung Manggala Wana Bakti, Jakarta, Selasa (12/03/2019).

Hadir dalam pertemuan tersebut, Sekjen Kemen LHK Bambang Hendroyono, dan jajaran KLHK lainnya. Sementara dari PWI Riau, hadir Wakil Ketua Seksi KLH Zulmiron, Ketua Seksi Seni dan Budaya Kunni Masrohanti dan Wakil Ketua Seksi Usaha dan Kesejahteraan Dara Fitria.

"Atas nama Kementerian LHK, saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan pengurus PWI Riau dibawah kepemimpinan Bang Zulmansyah. Diskusi tadi sangat positif dan sangat bermanfaat juga bagi kami di Kementerian," kata Menteri LHK Siti Nurbaya.

Hampir dua jam terjalin diskusi dinamis. Tidak hanya menjawab berbagai pertanyaan, Menteri Siti Nurbaya juga mengungkapkan secara gamblang berbagai persoalan terkait LHK di Provinsi Riau.

"Menangani Riau itu bagi saya seperti bayi. Harus disayang dengan sangat hati-hati. Khawatir terbuka bajunya sebelah sini, masuk angin. Dibuka sebelah satu lagi takut sakit perut. Jadi hati-hati banget. Kenapa saya sampai beberapa kali datang diam-diam ke Riau,  supaya saya bisa dapat data yang akurat dari lapangan," katanya.

Provinsi Riau kata Siti Nurbaya, termasuk Provinsi yang menjadi perhatian utama KLHK. Banyak kasus di  Riau yang kemudian diangkat menjadi pilot project penyelesaian masalah yang sama di Provinsi lainnya di Indonesia.

"Sebenarnya banyak yang sudah kita benahi dan kerjakan. Semua itu sangat susah payah, butuh fokus dan energi yang luar biasa. Mungkin tidak terlalu terpublish keluar, karena memang konsentrasi kita adalah kerja, agar kelak lingkungan hidup dan hutan Riau lebih baik dari kondisi sebelumnya," kata Menteri Siti Nurbaya.

Sementara itu, Ketua PWI Riau H Zulmansyah Sekedang menyampaikan,  apresiasi dan terima kasih kepada  Menteri LHK Siti Nurbaya yang telah menerima kunjungan silaturahmi PWI Riau.

Terlebih lagi KLHK juga memberi suport pada program kerja PWI, khususnya di program kerja Seksi Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta program Lomba Karya Jurnalistik (LKJ) yang mengangkat tema kerja Manggala Agni, brigade pemadam kebakaran KLHK.

"Alhamdulillah Bu Menteri merespon dengan sangat baik, bahkan memberi hadiah tambahan bagi pemenang LKJ untuk berkunjung ke Taman Nasional Raja Ampat," kata Zulmansyah.

KLHK juga memberi dukungan untuk melaksanakan program NgoPi (Ngobrol Pintar) bersama wartawan terkait isu Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan ini rencananya akan digelar secara rutin sekali sebulan di Riau. Tujuannya memudahkan komunikasi antara pihak Kementerian dengan kalangan pers di Riau.

"Nanti pihak KLHK sebagai narasumber dan teman-teman wartawan audiensnya. Pada acara NgoPi bersama wartawan ini, kita bisa diskusi, dialog, menambah wawasan terkait kerja setrategis KLHK khususnya di Riau," ujar Zulmansyah.

Kedepan, kata Zulmansyah, diharapkan  KLHK tetap memaksimalkan ruang publik guna menyampaikan berbagai kerja yang sudah dilakukan untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk rakyat Riau. Terutama pada isu tata kelola hutan, pengendalian Karhutla, dan perlindungan ekosistem gambut.

"Dari diskusi kami tadi, ternyata banyak yang sudah dilakukan KLHK, tapi masyarakat Riau mungkin banyak yang tak tahu. Kenapa? Karena informasi itu disimpan di KLHK dan tidak dipublikasikan. Harapan kita setelah bekerjasama dengan PWI, informasi itu bisa disebarkan ke masyarakat lewat teman-teman wartawan," kata Zulmansyah.

Usai pertemuan, pengurus PWI Riau juga diajak untuk melihat langsung ruang monitor Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK. Di ruangan inilah KLHK memantau berbagai aksi kejahatan lingkungan, termasuk juga memantau hotspot, khususnya di lahan konsesi (/SMSI)

Manokwari, Sulutenws.com - Aksea jalan merupakan salah satu kebutuhan utama yang dibutuhkan masyarakat, karena sangatlah penting untuk melakukan aktivitas. Jalan yang menghubungkan Kabupaten Manokwari Selatan menuju Kabupaten Teluk Bintuni atau sebaliknya di Papua Barat ini, kini rusak parah.

Jalan yang telah rusak parah kurang lebih dua bulan ini menjadi masalah serius di Papua Barat, yang perlu mendapat penanganan cepat. Karena sangat menghambat perjalanan masyarakat maupun pendistribusian bapok yang melewati jalan satu-satunya ini.

Saat melewati jalan ini, Jumat dan Minggu lalu, saya mengamati volume kendaraan yang melewati jalan ini cukup banyak. Sering kali terjadi pertemuan antara kendaraan yang hendak ke Bintuni maupun ke arah Mansel dalam jumlah mencapai puluhan.

Rusaknya jalan persis di daerah Mamay, Kabupaten Manokwari Selatan ini, membuat pengguna jalan tidak merasa nyaman. Karena waktu tempuh yang biasanya empat hingga lima jam, bisa ditempuh hingga 16 jam. Bahkan truk-truk pengangkut bapok bisa bermalam dua hingga tiga hari di daerah lumpur ini.

Tentu ada kerugian yang sangat penting yang harus di terima ketika harus setiap saat melewati jalanan tersebut, yaitu perjalanan terhambat, menjadi lambat sampai ke tujuan dan onderdeal di kendaraan pun akan mudah rusak.

Bahkan ada juga kendaraan yang terbalik, karena terperosok masuk ke dalam lubang. Kerugian ini akan terus di rasakan selama jalan yang di lewati ini masih rusak.

Saat cuaca panas, jalanan ini akan mengeras, dan masih mudah untuk dilalui, namun jika turun hujan, seperti akhir-akhir ini, membuat jalan tersebut semakin tak berbentuk. Banyak kolam-kolam seakan-akan menjadi ranjau buat si pengendara. Pengendara harus pintar-pintar memilih dan memilah dalam melewati jalan tersebut, kalau tidak maka akan terjebak.

Sampai kapan jalan ini akan mudah untuk dilewati? Hendaknya dalam mengatasi masalah ini, bisa dilakukan lebih cepat, agar masyarakat tidak terus mengalami  kerugian saat menerobos jalan ini.(/Bustam)