JAKARTA, Sulutnews.com - Masyarakat & Pers Pemantau Pemilihan Umum (Mappilu) PWI mengunjungi beberapa pihak untuk menggali pandangan atau pemikiran, dari para tokoh terkati pro-kontra pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang.

‘Roadshow’ ini dalam rangka persiapan diskusi yang dilatar belakangi oleh gelaran Pilkada Serentak 2020 yang oleh banyak kalangan diminta untuk ditunda meski oleh Pemerintah dan DPR ditetapkan dilaksanakan.

Sehubungan dengan rencana diskusi  itu, Mappilu PWI menemui Kapolri yang diwakili oleh Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen. Pol. Imam Sugianto, M.Si. di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/9) siang.

Dalam pertemuan tersebut Imam Sugianto mengatakan kepolisian republik Indonesia akan bertindak tegas untuk menegakkan aturan dengan berpedoman pada Undang-undang (UU) 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Apabila terdapat pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan, bukan hanya masyarakat tapi mereka yang menjadi penanggunjawab atau ‘provokator’ yang membuat warga berkerumun, kapolri secara tegas dalam maklumatnya mengatakan jika perlu bubarkan,” ujar Imam.

Imam menambahkan, polisi tidak akan mengeluarkan izin keramaian untuk para kandidat dalam Pilkada serentak 2020 ini.

"Jadi tidak ada acara hiburan, musik, atau kampanye terbuka," katanya

Mantan ajudan Presiden SBY yang juga pernah menjadi Wakapolda DIY dan Kalbar ini menambahkan, Polri senantiasa berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, termasuk pemerintah daerah  guna memastikan tahapan pilkada serentak berjalan sehat, jujur dan adil.

"Kami juga baru saja melakukakan rakor virtual bersama para kapolda se-Indonesia untuk memprioritaskan kesehatan dan keamanan di Pilkada Serentak di 270 daerah yang akan digelar pada 9 Desember 2020. Di mana tahapannya akan memasuki pencabutan nomor urut,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Mappilu PWI , Soeprapto Sastro Atmojo mengatakan pihaknya berpegang teguh pada dua prinsip pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Pertama, protokol kesehatan pencegahan dan penyebaran Covid-19 cara ketat. Kedua, perhatian penuh terhadap kesehatan dan keselamatan penyelenggara, termasuk para pihak yang terlibat.

“Mappilu PWI mendukung Polri bertindak tegas, karena konsen kami jika Pilkada jalan maka dua prinsip itu harus dilakukan. Protokol kesehatan harus ditaati oleh seluruh pihak agar bisa menghasilkan Pilkada yang sukses di tengah Pandemi,” jelasnya.

Dalam hal itu Mappilu mengatakan mendukung sikap tegas kepolisian untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pasangan calon Pilkada.

"Kami mendorong jangan saja kesadaran masyarakat yang diharapkan tapi juga kesadaran politisi pak. Kita harus berani mengkritisi politisi ini agar menghimbau tidak ada kerumunan,," kata Suprapto.

Suprapto pun berpesan agar kepolisian turut melibatkan pers untuk membantu sosialisasi tentang aturan protocol kesehatan pilkada, sebab dalam konteks pilkada serentak, PWI akan menggunakan media anggotanya untuk mewujudkan pemilu yang sehat.

“Jadi bayangkan saja anggota kami di kabupaten provinsi dan pusat luar biasa banyaknya, ada 16 ribu jejaring makanya melalui Mappilu PWI ini kita dapat bersama-sama menggunakan jejaring kita yang luas dan panjang itu Pak,” ungkap Suprapto Sastro yang dalam pertemuan itu didampingi oleh Mirza Zulhadi (Sekjen PWI Pusat), Tubagus Adi (Wakil Direktur Eksekutif Mappilu-PWI), Naek Pangaribuan (Divisi Pengawasan dan Pemantauan Mappilu-PWI), dan Mercys Charles Loho (Humas PWI Pusat).

Mappilu pwi juga meminta KPU juga mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur sanksi tegas kepada peserta pilkada jika pendukungnya melanggar protokol kesehatan.

termasuk meminta KPU tidak mengeluarkan ketentuan terkait kampanye terbuka karena berpotensi menjadi klaster Covid-19.

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis sendiri sebelumnya telah mengeluarkan maklumat tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020.(*/PS)

Bogor, Sulutnews.com - Inagurasi Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) dan Peresmian Patung Bung Karno Inisiator STIN adalah acara yang digelar bersamaan dengan Dies Natalis STIN 2020.

Wawan Hari Purwanto, Deputi VII BIN, Mantan Gubernur STIN menjelaskan acara tersebut juga dirangkai dengan penutupan Dikintelsus (Pendidikan Intelijen Khusus) dengan kode sandi Pasukan Khusus Rajawali.

Ini bukan Pasukan (Unit) tersendiri namun Kepelatihan Intelijen Khusus yang diberikan kepada Personil BIN yang bertugas di lapangan (bersama TNI, Polri), agar memahami tentang tugas dan dinamika di lapangan, antara lain Intelijen Tempur, Taktik dan Teknik Intelijen di medan hutan/perkotaan dll, serta peningkatan kapabilitas SDM.

Pelatihan ini dilaksanakan antara lain berdasarkan evaluasi terhadap hasil Operasi Satgas di wilayah Konflik, dimana Personil BIN di Papua ada yang telah Gugur dan terluka.

Kalau mengkaitkan ini dengan Schutz Staffel Nazi Jerman, dll rasanya terlalu jauh.

Penutupan Dikintelsus  selalu diwarnai dengan atraksi ketrampilan baik bela diri, IT, bahan peledak atau ketrampilan senjata serta  simulasi penumpasan ATHG lainnya.

Pendidikan ini ditujukan untuk mengasah kemampuan dalam mengatasi tugas khusus yang berat dan medan sulit. Setelah selesai pendidikan mereka diterjunkan untuk  tugas klandestin di berbagai sasaran yang menjadi titik ATHG. Mereka terjun seorang diri ataupun bekerja dengan tim kecil (Satgas).

Dikintelsus Ini bukan dibentuk menjadi sebuah pasukan tetapi akan terjun secara personal/ mandiri di wilayah tugas. Jadi ini bukan pasukan tempur, meskipun latihannya adalah latihan para komando.

Diklat seperti ini biasa dilakukan di BIN,  semua ditujukan untuk menciptakan insan intelijen yang tangguh guna melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, serta menjaga keselamatan 267 juta rakyat Indonesia.

Saya juga mantan rektor STIN yang sekarang disebut gubernur,  sehingga paham akan sistem pendidikan yang diterapkan di BIN.

Setelah selesai pendidikan mereka  kembali ke unit tugas masing- masing sesuai tupoksinya.

Atraksi penutupan pendidikan adalah simulasi hasil pendidikan yang mencerminkan ketangguhan skill, spirit dan stamina. Selain itu juga terbentuk keberanian, wawasan dan personal approach yang baik dan dibarengi kecepatan bertindak jika ada ATHG.

Jadi tidak ada Pasukan di BIN, Penamaan Pasukan Khusus Rajawali adalah kode sandi pendidikan yang selalu berubah kodenya di setiap jenis pendidikan.

Delegasi PWI Sampaikan Ide

Seoul, Sulutnews.com - Perundingan damai antara Korea Utara dan Korea Selatan soal Semenanjung Korea harus dilanjutkan, karena perang sudah berlangsung lama yaitu 70 tahun.  Kedua belah pihak diserukan untuk melaksanakan kesepakatan puncak antara Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

Kesepakatan itu disampaikan menjelang penutupan Konferensi Wartawan se-Dunia (World Journalists Conference/WJC) 2020, hari Rabu petang, 16 September 2020, di Seoul, setelah mendengarkan para pembicara dari berbagai negara, termasuk delegasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Bob Iskandar, Senior Director Confederation of Asean Journalists (CAJ), International Relations & Cooperations Worldwide.

Pertemuan WJC hari terakhir menampilkan pembicara dari kalangan wartawan dan akademisi Korea. WJC via aplikasi Zoom yang dikendalikan dari Seoul ini diikuti 100 wartawan dari 60 negara dan kalangan akademisi berlangsung tiga hari dengan membahas maraknya berita bohong, pandemi Covid-19, dan strategi perundingan damai di Semenanjung Korea.

Kesepakatan melanjutkan perundingan damai itu juga didorong oleh Lim Eul-chul, profesor dari Lembaga Kajian Timur Jauh pada Kyungnam University, dan Wang Son-taek, peneliti dari Think Tank Yeosijae yang berkantor di Seoul. Keduanya sepakat agar konflik Korea diakhiri karena membuat beban berat ekonomi dan militer di Korea.

Bob Iskandar dari PWI Pusat dalam presentasinya mengatakan, pada dasarnya keinginan bersatunya Korea ini sudah sangat diharapkan oleh rakyat Korea, baik yang di utara maupun selatan. “Saya melihat ini sesuatu yang sangat mendasar dan kuat untuk diperjuangkan oleh masing masing pimpinan dari kedua negara yang terpecah ini,” kata Bob.  

Hal ini tentu terasa sulit, kata Bob, karena para pemimpinnya tidak secara sungguh-sungguh dan berani memperjuangkan untuk bisa bersatu, disamping cengkeraman pihak luar semakin kuat dari waktu ke waktu.       “China memihak  pada Korea Utara, dan Amerika pada Korea Selatan Saya memberi tekanan pada satu kenyataan bahwasanya memperjuangkan suara hati nurani rakyat dalam menghadapi tirani, biasanya akan selalu berhasil asalkan dipimpin dan digerakan oleh pemimpin yang merakyat,” katanya. (*/PS)

SEOUL, Sulutnews.com - Konferensi Wartawan se-Dunia (World Journalists Conference/WJC) 2020 yang tertunda beberapa bulan karena pandemi virus corona (Covid-19), untuk sementara dilakukan melalui aplikasi Zoom yang dikendalikan dari  Pusat Pers Korea, Seoul, 14-16 September 2020.

WJC 2020 diikuti oleh 100 wartawan dari 60 negara dengan agenda membahas masalah merebaknya berita palsu, pandemi virus corona (Covid-19), dan strategi penyelesaian perdamaian Semenanjung Korea.

Presiden Asosiasi Wartawan Korea (Journalists Association of Korea/JAK) Kim Dong-hoon, dan Perdana Menteri Korea Chung Sye-kyun memberikan sambutan selamat melakukan konferensi pada acara pembukaan.

“Walaupun kami hanya bertemu lewat online, saya berharap kita semua dapat bertukar pendapat dan memberi rekomendasi  dalam kesempatan berdiskusi tentang masalah-masalah global,” kata Kim Dong-hoon.

Perdana Menteri Chung Sye-kyun mengatakan, berita palsu merupakan ancaman nyata terhadap kehidupan manusia. Dia mengutip sebuah jurnal ternama yang terbit di Amerika Serikat bahwa informasi yang salah mengenai Covid-19 mengakibatkan sekitar 800 orang meninggal dan 5.800 orang dirawat di rumah sakit.

“Saya yakin, ini menunjukkan betapa penting informasi yang benar bagi kita. Karena itu konferensi ini penting. Izinkan saya memberi hormat kepada semua wartawan dari seluruh dunia yang ikut dalam acara ini,” kata Chung.

Dalam WJC ini, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mengirim dua delegasi. Mereka adalah Sekretaris Tetap Konfederasi Wartawan ASEAN Bob Iskandar, dan Direktur Kesejahteraan dan Pengabdian Masyarakat PWI Pusat Mohammad Nasir sebagai pembicara sekaligus peserta.

Dalam konferensi hari pertama, Senin (14/9), Mohammad Nasir diberi kesempatan menyampaikan makalahnya berjudul “Purifying Contaminated Information from Fake News”.

Mohammad Nasir, wartawan Harian Kompas (1989- 2018) itu menyoroti merebaknya berita palsu yang mengalir melalui sosial media yang kadang-kadang menembus newsroom media pers yang seharusnya bisa membentengi diri dengan kompetensi yang dimiliki para wartawannya.

Menurut Nasir, Dewan Pers Indonesia telah bekerja keras bersama para konstituennya dan perusahaan media untuk memerangi berita palsu. Upaya yang telah dilakukan bersama dengan cara memperkuat kompetensi wartawan melalui pendidikan dan latihan pers dan uji kompetensi wartawan.

Dewan Pers juga telah mengeluarkan regulasi tentang panduan media siber, kode etik jurnalistik, dan bahkan sudah ada undang-undang pers nomor 40 tahun 1999.

“Di dalam hukum pers dan peraturan-peraturan itu terdapat banyak pasal yang melarang adanya berita palsu. Kalau wartawan itu kompeten, mereka tahu mana informasi palsu,” tuturnya.

Dengan kompetensi pula, wartawan tidak akan salah memperoleh informasi baik dalam berwawancara maupun pengamatan lapangan. Mereka juga akan tahu sambungan informasi yang salah, antara teks, foto, judul, dan isi berita, serta statistik tidak saling mendukung.  “Penyampaian informasi yang tidak terkait, tidak nyambung ini juga bagian dari fake news,” tuturnya. (*/ML)

Jakarta, Sulutnews.com - Dalam rangka meminialisir resiko penyebaran Covid 19, Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melakukan penyemprotan disinfektan di kantor Sekretariat PWI, Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2020).

Menurut Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Mirza Zulhadi, penyemprotan tersebut dilakukan, sebagai bentuk kesadaran diri untuk menjaga kesehatan staf, maupun para tamu yang hadir di kantor sekretariat PWI.

Penyemprotan ini hasil kerjasama PWI Pusat dengan Lembaga Daya Dharma (LDD) Keuskupan Agung Jakarta (KAJ).

“Hal ini kami lakukan demi menjaga kesehatan staf, pimpinan PWI serta tamu yang hadir di sekretariat di masa pandemi, kami akan melakukan penyemprotan ini setiap bulan untuk menjaga kondisi sekretariat tetap bersih dari ancaman virus apapun,” terang Mirza.

Selain itu, penyemprotan menurut Mirza, juga sebagai upaya PWI Pusat mendorong perusahaan media melakukan penyemprotan rutin di kantornya untuk memastikan kesehatan para wartawannya.

“Langkah ini sebagai salah satu cara kami mendukung upaya dari pemerintah pusat maupun daerah dalam menimalisir kemungkinan penyebaran covid-19 di perkantoran yang menjadi klaster baru, sehingga kami berharap kantor-kantor media nasional maupun di daerah turut menerapkan hal ini,” tambah Mirza.

Direktur LDD KAJ, Romo CH. Kristiono Puspo, SJ mengatakan, pihaknya menyambut baik kerja sama dengan PWI Pusat sebagai bentuk kontribusi untuk mencegah penularan Covid-19 di tanah air. “Rencananya, LDD KAJ akan melakukan kegiatan penyemprotan setiap bulan di PWI serta beberapa instansi lainya disesuaikan dengan permintaan. Hal ini kami lakukan demi mencegah warga terpapar virus mematikan tersebut,” tuturnya.

Selain melakukan penyemprotan di kantor sekretariat, PWI Pusat belum lama ini juga menjalin kerjasama dengan beberapa pihak untuk memberikan swab gratis serta membagikan masker kepada para wartawan demi menjaga kesehatan saat meliput.

“PWI Pusat sangat menghimbau agar para wartawan dalam melakukan tugasnya tetap mengutamakan kesehatan, menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti memakai masker hingga melakukan social distancing untuk menghindari penyebaran Covid-19,” tutup Mirza.(*/ML)

Jakarta, Sulutnews.com - Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Azis Syamsuddin mengutuk dengan keras peristiwa penikaman terhadap Ulama Syekh Ali Jaber yang terjadi di Bandar Lampung. Azis menegaskan bahwa perisitiwa penikaman ini adalah sangat menyedihkan dan meminta kepada aparat kemanan untuk  mengungkap motif pelaku beserta jaringan tang mungkin berafliasi dengan pelaku kekerasan terkait, dengan segera dan terbuka.

“Peristiwa penikaman terhadap Syekh Ali Jaber ini sangat menyedihkan. Saya menghimbau kepada aparat keamanan agar bisa bertindak dengan tegas dan mengungkap motif serta jaringan pelaku  kriminal ini, sehingga hukum dapat ditegakkan dalam hal memberikan kenyamanan pada masyarakat. Aparat wajib menjamin keamanan para Ulama dalam hal kebebasan berdakwah” ujar Azis.

Azis Syamssudin menilai peristiwa penikaman yang terjadi sangat tidak bermoral baik secara agama, etika maupun hukum.  Dalam hal ini Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam ini meminta aparat Kepolisian agar tidak dengan mudah memberikan kesimpulan ‘gangguan kejiwaan’ terhadap pelaku.

“Kepolisian harus tegas dalam investigasi kasus ini secara detail, sehingga motif sesungguhnya dapat diketahui. Jika memang ada aktor-aktor di belakang pelaku, maka wajib di ungkap dan ditindak secara tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.”

Politisi Golkar ini menegaskan mempercayai proses yang dijalankan oleh kepolisian setempat. Di saat yang sama Politis dari Dapil Lampung ini mempertagas akan mengawasi proses ini secara seksama.

"Saya akan memantau perkembangan penyelidikan ini secara terus-menerus. Hal ini karena saya ingin memastikan agar kejadikan serupa tidak terulang di masa yang mendatang. Saya ingin memastikan bahwa para Ulama merasa aman dan tentram dalam proses berdakwa dalam kehidupan bermasyarakat" ujarnya.

Mantan Ketua Komisi III ini menyatakan bahwa sesungguhnya masyarakat Lampung itu sangat damai, sehingga kejadian peristiwa ini sangat menggangu ketertiban umum. Azis berharap agar masyarakat bisa kembali tenang dan para Ulama dapat melanjutkan kegiatan berdakwa kembali seperti biasa.

“ Saya doakan Syekh Ali Jaber segera bisa sembuh dari lupa yang di deritanya serta dapat kembali berdakwa dalam proses mengamalkan ibadah dalam masyarakat. Juga terhadap para Ulama lainnya agar dapat kembali berkegiatan sebagaimana seharusnya tanpa memiliki kekwatiran. InsyaAllah niat berdakwa akan membuahkan kedamaian untuk kita semua” tutupnya.(/JR)

Jakarta, Sulutnews.com - Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) kembali membuka peluang bagi seluruh kawula muda Kawanua baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar negri untuk mengikuti ajang pemilihan Utu & Keke Kawanua tahun 2020.

Ketua Penyelenggara Moudy Lintuuran mengatakan, pasangan Utu & Keke yang terpilih nantinya dipastikan akan berhak mendapatkan sejumlah hadiah menarik dan juga dipastikan akan membuka peluang untuk mengikuti even even pemilihan tingkat nasional guna mewakili Kawanua ataupun Sulawesi Utara .

Pendaftaran bagi calon peserta pun sudah dibuka sejak 10 September 2020. Meski pendaftaran baru dibuka sore kemarin, namun peserta sudah ada yang mulai mendaftar.

Moudy Lintuuran, juga menyebutkan sesuai data yang ada pada pihaknya, sudah puluhan calon peserta yang menghubungi panitia bahkan sudah ada yang resmi mendaftar, bahkan mereka telah bersedia mengikuti seleksi. Ujar wanita yang juga pencinta Batik Minahasa ini.

Sementara itu Julian Fransisco Kojongian, Koordinator Bidang Humas dan Publikasi mengatakan,antusias calon peserta Utu & Keke Kawanua sangat luar biasa, saat ini yang sudah mendaftar ada yang berasal dari Kabupaten Kota di Sulawesi Utara, dari Ibukota Jakarta, Kalimantan,Bandung, Surabaya bahkan dari Amerika juga sudah ada.

"Kita masih terus menerima pendaftaran bagi yang berminat mengikuti kegiatan ini. Pendaftaran secara Online ini akan berlangsung bulan september 2020 ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Julian Fransisco juga mengatakan, persyaratannya yang harus dipenuhi oleh calon peserta Utu & Keke Kawanua adalah putra dan putri Kawanua atau keturunan Kawanua, memiliki kartu identitas yang jelas.  berusia antara 16 - 24 tahun, memiliki tinggi badan untuk putra 175 cm dan putri 165 cm. 

Selain itu, harus memiliki  wawasan luas, memiliki wawasan Kebudayaan, dan sejumlah persyaratan lainnya. Misalnya bisa menari tradisional Sulawesi Utara, bisa menyanyi atau memiliki kecakapan khusus.

Bagi seluruh calon peserta yang mendaftar, maka akan mengikuti audisi pada bulan Oktober 2020. sedangkan untuk karantina berlangsung pada awal Desember 2020 selanjutnya peserta akan mengikuti grand final pada 11 Desember 2020.

Bagi yang berminat mengikuti pemilihan utu keke kawanua 2020 bisa langsung menghubungi Sekertaris Donald Sendow 0811939025 Vera Sanger 081319923312 dan Sisco 0812-8937-2500 atau bisa juga mendaftar langsung dan mengunjungi website penyelenggara di http://www.utu-keke.my.id/

Sementara itu Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawanua, (KKK) Ronni F Sompie mengatakan, tujuan utama penyelenggaraan Pemilihan Utu & Keke Kawanua ini adalah memberikan wadah bagi putra-putri berdarah Kawanua untuk berekspresi di bidang seni dan budaya.

“kegiatan ini merupakan yang kedua kali dilaksanakan setelah sukses di tahun 2018 dan ini juga menjadi salah satu program KKK dalam rangka turut berkontribusi di bidang pembangunan Sulawesi Utara terlebih membangun sektor pariwisata dan seni budaya termasuk pengembangan sumber daya manusia, yakni anak-anak muda Sulawesi Utara/Kawanua ” ucap Jenderal Bintang dua asal Kawanua yang pernah menjadi Kadiv Humas Polri,Kapolda Bali dan Dirjen Imigrasi Kementerian hukum dan Ham ini meyakinkan.(*/HumasUTUKEKE2020)

Jakarta, Sulutnews.com -  10 September 2020, Dalam rangka penanggulangan penyebaran virus COVID-19, sebanyak 105 wartawan dan pekerja media mengikuti tes swab polymerase chain reaction (PCR) di Hall Gedung Dewan Pers di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Kamis (10/09/2020).

Ketua Komisi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Dewan Pers Agus Sudibyo mengatakan kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Dewan Pers dengan Astra dan RS Pusat Pertamina.

"Penanggulangan pandemi COVID-19 sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam melakukan komunikasi massa. Di sini, wartawan berada di garda depan penanggulangan pandemi dengan senantiasa memberitakan perkembangan pandemi dan menyebarkan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Namun, wartawan, khususnya yang berada di lapangan, sangat berisiko terpapar COVID-19. Dalam rangka melindungi dan meringankan beban para wartawan, Dewan Pers akan terus berupaya melaksanakan tes swab PCR untuk para wartawan," kata Agus.

Dewan Pers mengapresiasi kepedulian Astra dan RS Pusat Pertamina yang telah mendukung pelaksanaan tes swab PCR untuk insan media. “Terima kasih kepada Astra dan RS Pusat Pertamina sudah menunjukkan kepedulian yang tinggi. Semoga menjadi contoh untuk perusahaan-perusahaan yang lain,” kata Agus.

Dalam pelaksanaan tes swab PCR ini, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), dan Forum Pemred berperan dalam mengoordinir peserta tes dari anggota masing-masing.

Head of Corporate Communications Astra Boy Kelana Soebroto menyambut baik kegiatan tes swab PCR untuk insan media. "Sebagai bagian dari upaya mendukung pemerintah dan masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Astra mendukung inisiatif Dewan Pers membantu meringankan beban para insan media. Dukungan ini merupakan wujud kepedulian Astra terhadap insan media agar terhindar dari COVID-19, mengingat insan media terus berjuang di garda terdepan dalam mewartakan kabar terkini kepada masyarakat. Hingga saat ini, Astra telah menyerahkan bantuan hingga tahap keempat untuk memutus penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia,” ujar Boy.

Dr. Syamsul Bahri, MPH, Direktur RS Pusat Pertamina menambahkan, pada masa pandemi COVID-19 saat ini, hal yang tidak kalah penting adalah upaya pencegahan (preventif) dengan melakukan skrining atas orang-orang yang mempunyai risiko tertular COVID-19. Untuk itu, RS Pusat Pertamina telah menyiapkan fasilitas pemeriksaan PCR untuk diagnostic serta penyiapan fasilitas Perawatan Khusus pasien COVID-19 di Simprug.

“Khusus untuk pekerja media termasuk teman-teman wartawan yang merupakan profesi yang rentan dengan faktor risiko tertular, kita juga melaksanakan pemeriksaan swab PCR . Hal ini dapat terlaksana atas dukungan penuh Dewan Pers serta Astra,” ujar Dr. Syamsul Bahri, MPHDirektur RSPP.

Narahubung:

1. Agus Sudibyo/Dewan Pers (0811865062)

2. Boy Kelana Soebroto/Astra (0816743737)

3. Agus Widyandoko Susetyo/RSPP (08129668687)

Jakarta, Sulutnews.com - Masyarakat dan Pers Pengawas Pemilu (Mappilu) PWI meminta aparat penegak hukum agar menindak tegas pelanggar protokol kesehatan yang banyak terjadi pada saat pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon) Pilkada Serentak 2020.

"Kami melihat masih banyak calon yang membawa massa pendukung dalam jumlah besar, dan tidak mematuhi protokol kesehatan" ungkap Suprapto Sastro Atmojo Usai rapat Pengurus Mappilu PWI dan diikuti secara Virtual Ketua ketua PWI Provinsi di Sekertariat PWI Pusat, Senin (7/9/2020).

Protokol kesehatan dikatakannya sebaiknya ditaati oleh seluruh pihak agar bisa menghasilkan Pilkada yang sukses secara penyelenggaraan dan kualitas meskipun dilakukan ditengah Pandemi.

Mappilu PWI pun mendukung penuh, sikap tegas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran protokol kesehatan baik kerumunan massa ataupun pelanggaran lainya.

"Dalam PKPU No. 6 Tahun 2020 sudah diatur ketentuan pendaftaran Bapaslon harus memperhatikan protokol kesehatan. Dalam Pasal 50 ayat 3 PKPU No.6 Tahun 2020, disebutkan pendaftaran Bapaslon hanya dihadiri oleh ketua dan sekretaris parpol pengusul dan atau Bapaslon perseorangan," kata Suprapto Sastro Atmojo.

Suprapto dalam rapat yang dihadiri oleh ketua PWI provinsi dan pengurus Mappilu PWI itu, meminta aparat keamanan, dan aparat penegak hukum mesti menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Pasalnya peraturan sudah jelas bagi yang melanggar protokol kesehatan harus mendapatkan sanksi, untuk itu pihaknya menghimbau agar seluruh Bapaslon patuh pada aturan khususnya protokol kesehatan.

Sebelumnya, Bawaslu mencatat, selama dua hari pendaftaran peserta Pilkada 2020, terjadi 243 dugaan pelanggaran yang dilakukan bakal calon kepala daerah.

Secara rinci sebanyak 141 pelanggaran terjadi pada hari pertama, Jumat (4/9). Kemudian sebanyak 102 pelanggaran lainnya terjadi jelang penutupan pada Minggu (6/9/2020) kemarin.

Sementara itu data dari KPU, tiga hari masa pendaftaran Pilkada 2020 kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat sebanyak 37 bakal calon kepala daerah positif terinfeksi Covid-19.(/PWI)

Jakarta, Sulutnews.com - di Pastikan menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional 9 Februari Tahun 2021. Kepastian ini terjawab setelah pertemuan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI Pusat) di bawah pimpinan Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari yang juga Penanggung Jawab HPN dan Sekretaris Jenderal PWI Pusat Mirza Zuhaldi serta Panitia usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hari ini.

" Pak Gubernur Anies Baswedan kepala daerah yang sangat peduli terhadap perkembangan dunia pers. Tanpa pikir panjang, langsung menyetujui Jakarta menjadi tuan rumah HPN 2021. Bahkan Gubernur langsung mengusulkan Ancol sebagai lokasi HPN 2021,”  ucap Ketua Umum PWI Pusat Atal Depari usai rapat bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balaikota, Rabu(2/9).

Gubernur Anies Baswedan sendiri menyambut baik atas kepercayaan PWI kepada Pemerintah DKI Jakarta menjadi tuan rumah, Meskipun demikian gelaran HPN nanti akan disesuaikan dengan kondisi Pandemi Covid 19 dan sudah tentu akan menyesuaikan dengan Protokol Kesehatan, Ujar Gubernur.

" Semoga saat pelaksanaan HPN 9 Februari nanti Pandemi sudah berlalu,sehingga HPN ini juga menjadi salah satu acara yang luar biasa karena akibat pandemi Jakarta saat ini sangat minim kegiatan yang besar.

Pemprov akan mendukung penuh acara ini dan saya mengusulkan Ancol sebagai lokasi Puncak Acara HPN 2021. Selain fasilitasnya sangat memadai Ancol juga sangat memenuhi syarat dengan acara besar yang memenuhi standar Protokol kesehatan. Hal ini juga menunjukan Kota Jakarta identik dengan Kota Istimewa di pesisir Pantai. " Ujarnya.

Sementara itu Auri Jaya yang kembali di percayakan sebagai Ketua Panitia HPN 2021 Menyambut baik bersedianya DKI sebagai tuan rumah HPN 2021. Bahkan dua skenario gelaran HPN yang disiapkan nantinya seperti Pertemuan secara langsung dan secara Virtual akan di-detailkan sehingga gelaran tersebut dapat berjalan semarak dan berbobot seperti Hari Pers sebelumnya.

“ Secepatnya kami akan melakukan rapat Panitia selanjutnya bekoordinasi dengan Tim Pemprov DKI untuk mempersiapkan acara ini secara baik,” terang Auri yang juga sukses sebagai Ketua Panitia HPN 9 Februari 2020 lalu.

Selain Ketua Umum Atal S Depari dan Auri Jaya Ketua Panitia HPN pertemuan yang berlangsung di Balai Agung Balai Kota ini dihadiri Sekjen PWI Pusat Mirza Zuhaldi Wasekjen Marthen Selamet Susanto dan Prop Suprapto,Dar Edy Yoga Wakil Bendahara Umum PWI Pusat dan Humas PWI Pusat Mercys Charles Loho,Ketua PWI Jaya, Sayid Iskandarsyah, Sekertaris Kesit Budi Handoyo dan Wakil Ketua Tubagus Adi.(*/ PWI )