Nasional

Nasional (122)

Jakarta, Sulutnews.cm - Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Panitia Pusat Hari Pers Nasional (HPN) 2020, melakukan pertemuan dengan Muhajir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Kabinet Indonesia Maju di kantornya jalan Merdeka Utara, Selasa  (21/1/2020).

Dalam pertemuan ini Menko PMK Muhajir Effendy didampingi Sekretaris kemenko PMK Yohanes Satya Sananugraha,Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Agus Suprapto dan Asisten Deputi Pelayanan Kesehatan Andi Rahmadi.

Adapun dari PWI Pusat Ketua Umum Atal S Depari yang juga Penanggung Jawab HPN 2020 didampingi Sekjen PWI Pusat Mirza Zuhaldi, Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman Mokthar,Wakil Deputi I HPN Nurcholis MA Basyari, Anggota Tim Baksos Karim Paputungan dan Humas HPN Mercys Charles Loho.

Dalam kesempatan itu, Atal memaparkan serangkaian kegiatan HPN 2020, antara lain konvensi media massa, forum investasi,  seminar stunting, bakti sosial, layanan kesehatan, dan pameran. Terkait dengan kegiatan peringatan HPN 2020 itu, Atal menyampaikan undangan kepada Menko PMK untuk berkenan menjadi keynote speaker pada seminar stubting di RSUD Ulin, Banjarmasin, pada 8 Februari 2020.

"Terima kasih kedatangan rombongan Panitia HPN yang dipimpin Pak Atal. Saya sangat mendukung digelarnya seminar stunting ini. Saya akan hadir," kata Muhajir seraya meminta jajarannya memberikan dukungan yang diperlukan guna menyukseskan kegiatan tersebut.

Kepada rombongan PWI Menko Muhajir Effendy yang juga pernah menjadi wartawan saat masih mahasiswa menyampaikan apresiasinya atas kedatangan Tim PWI Pusat dan Panitia HPN 2020.

Bahkan dirinya berharap ajang HPN Sangat pas untuk Kemenko PMK Melakukan sosialisasi karena di HPN Kalimantan Selatan nanti akan berkumpul ribuan wartawan dari sabang sampai Merauke.

"Kami akan bekerja sama dengan PWI untuk beberapa hal,salah satu Program yang kami akan upayakan untuk bisa Launching bersamaan dengan HPN 2020 adalah Program Sarapan Tambahan Anak Desa yang di singkat SAPTADESA." Saya berharap Kik Off dari Program ini bisa dimulai di HPN. Saya akan berkoordinasi dengan beberapa kementrian dan jika berkenan Presiden yang akan melaunching program ini." Ujarnya.

Sementara itu Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari mengapresiasi  kesediaan Menko PMK Muhajir Effendy untuk hadir di HPN 2020  Kalsel. Dia berharap Menko PMK juga bersedia untuk memberikan Anugerah Kebudayaan kepada Bupati Kepala Daerah peraih Award Kebudayaan dari PWI Pusat.

Hari Pers Nasional 2020 yang mengambil Tema "Kalsel sebagai Pintu Gerbang Ibu Kota Negara" Akan berlangsung pada 7 - 9 Februari di Kalimantan Selatan.(/Mercys)

Jakarta, Sulutnews.com - Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari menerima kunjungan bikers dan pendaki gunung Indonesia Wariani Krishnayanni atau akrab disapa Yanni di Sekretariat PWI Pusat, Senin, (20/1/2020). 

Kedatangan wanita kelahiran Mojokerto 21 Oktober 1970 ini untuk memohon restu dan dukungan dari Ketua Umum PWI Pusat terkait rencana keliling Indonesia dengan mengggunakan motor Honda CB 150 R pada tanggal 21 April hingga 17 Agustus mendatang.

Dalam kesempatan itu, Atal S Depari yang didampingi Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Direktur Kerjasama Wartawan ASEAN Dar Edi Yoga dan anggota Komisi Pendidikan Nurcholish MA Basyari, mendukung dan mengapresiasi rencana Yanni Krishnayanni untuk keliling Indonesia dengan menggunakan motor serta mendaki 7 puncak tertinggi Indonesia.

"Kami turut mendukung rencana ini, apalagi dilakukan seorang wartawati yang punya hobi mengendari motor dan mendaki gunung," ujar Atal S Depari. 

Ketua Umum PWI Pusat juga berharap selama perjalanan di bulan puasa nanti, Yanni dapat melaksanakan juga ibadah puasa yang tentunya akan menambah kualitas keimanan Yanni, dan juga ada nilai berita yang tinggi.

"Saya sanggup melaksanakan ibadah puasa saat melakukan perjalanan nanti," tegas Yanni Krishnayanni yang datang didampingi salah satu pendiri komunitas Swara Ibu Asah Bangsa Indonesia, Onaria Fransisca.

Sejak kecil Yanni memang suka berpetualang. Ketika SMA ikut bergabung dalam kelompok Pecinta Alam, dan saat itu tidak banyak gunung yang didaki. Justru pendakian rutin dia tekuni mulai tahun 2017 dengan melakukan perjalanan kembali ke sejumlah gunung di Jawa, Lombok dan Flores. Hingga saat ini sudah 21 gunung yang didaki. 

Kecintaan Yanni  terhadap alam membuat dirinya kerap menuliskan perjalanannya di berbagai media massa sehingga akhirnya dia menjadi wartawan di salah satu media kaum muda Indonesia dan telah lulus Uji Kompetensi Wartawan angkatan 45 yang diadakan oleh PWI Jaya.

Yanni ingin melakukan perjalanan solo touring (berkendara seorang diri) dengan Honda CB 150R keliling Indonesia. Mengendarai motor seorang diri bukanlah yang pertama kali dijalani rider wanita Yanni Krishnayanni karena sebelumnya Yanni sudah beberapa kali menjalani solo touring dengan rute, antara lain Surabaya - Jogja, Surabaya - Semarang, Surabaya-Solo,  Surabaya - Bali, Surabaya - Jakarta.

Ketika melakukan touring, Yanni juga melakukan pendakian ke berbagai puncak gunung tertinggi di Indonesia saat melintasi berbagai daerah yang memiliki gunung tertinggi. Disamping itu juga melakukan pertemuan dengan sejumlah komunitas seperti pencinta alam, bikers, pencinta inftastrukrur, dan komunitas pencinta parawisata.

Obsesi besar Yanni ingin memecahkan rekor MURI sebagai rider wanita pertama yang mengelilingi Indonesia seorang diri sambil mendaki gunung dan ingin membuktikan bahwa alam Indonesia patut dijadikan daerah wisata dunia. Selain itu juga ingin merasakan berbagai sarana infrastruktur yang telah dibangun selama ini, khususnya di era Presiden Joko Widodo.(/Mercys)

Jakarta, Sulutnews.com - Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Panitia Pusat Hari Pers Nasional (HPN) 2020, melakukan pertemuan dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo di kantornya, Rabu (15/1/2020).

Dalam pertemuan ini Ketua Umum Atal S Depari yang juga penanggung Jawab HPN 2020 di dampingi Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi,Ketua Panitia HPN Auri Jaya, Wakil Ketua Bidang Luar Negeri PWI Pusat Abdul Aziz,Wasekjen PWI Pusat Suprapto, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Nurjaman Mochtar,Adhy Trisnanto Bidang Pameran HPN,Humas HPN Mercys Charles Loho dan Luthfi Harisma.

Menteri PANRB dalam pertemuan ini di dampingi Staf Ahli bidang Pemerintahan & Otonomi Daerah Kementerian PANRB Jufri Rahman, Staf Ahli bidang Budaya Kerja Kementerian PANRB Teguh Widjinarko,serta Elfansuri Kepala Bagian Komunikasi Publik dan Pelayanan Informasi Kementerian PANRB.

Ketua Umum PWI Pusat mengatakan selain meminta kehadiran pak Menteri PWI juga mengusulkan kegiatan yang bisa digarap bersama terkait pelayanan inovasi kepada publik. 

"Usulan kegiatan tersebut kami usulkan karena ini juga untuk mengembangkan prinsip good governance di dalam pelayanan publik serta untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitas dalam pemerintahan baik Provinsi Kalimantan Selatan atau Indonesia pada umumnya." Ujar Atal S Depari.

Menteri PANRB sangat mengapresiasi kedatangan tim HPN dan usulanya langsung disetujui bahkan di HPN Nanti akan  digelar Forum Inovasi pelayanan publik dan ini nanti akan dihadiri oleh SKPD se Kalimantan Selatan.

" Forum ini juga tujuannya sangat baik agar program tersebut selaras juga dengan visi Presiden RI, agar seluruh pihak di tempat bekerja mampu mengembangkan keterampilan yang dapat mempermudah dalam melakukan setiap pekerjaannya. " jelas Tjahjo.

Menteri juga berharap seluruh daerah untuk turut terlibat meramaikan HPN 2020 sebagai bentuk semaraknya demokrasi di Indonesia.

"Kami menghimbau seluruh daerah seluruh pemangku kepentingan agar mengorganisir warganya turut meramaikan Hari Pers Nasional yang berlangsung 7 sampai 9 Februari di Kalimantan Selatan,Gaungnya jangan hanya ramai di Jakarta atau di Kalsel saja," ujarnya.(/Humas HPN)

Tegakkan Independensi dan Profesionalisme Pers

Jakarta, Sulutnews.com - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat  Atal Sembiring Depari menyampaikan beberapa catatan tentang kelemahan yang perlu diperbaiki, Pemilu 2019 telah berjalan lancar. Meski terjadi beberapa hambatan di sejumlah tempat, secara umum penyelenggaraan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) yang untuk pertama kali berlangsung secara serentak, berjalan sesuai jadwal.

Kalangan dunia internasional pun mengakui keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan pemilu secara serentak hanya dalam satu hari itu. Angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mencapai 81 persen atau sekitar 3,5 persen di atas target yang ditetapkan, yakni 77,5 persen.

Ini di atas partisipasi Pemilu sebelumnya pada 2014, tingkat partisipasi pemilih 70 persen untuk Pilpres dan 75 persen untuk Pileg. Tingginya tingkat partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator Pemilu berjalan sukses dan proses demokrasi berjalan lancar.

Dalam pandangan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), keberhasilan dan kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2019 tak terlepas dari peran pers nasional. Pers indonesia secara umum mampu menetralisir epidemi hoaks politik yang melanda masyarakat.

“Bahkan sejumlah media arus utama online menyediakan rubrik khusus untuk mengecek apakah sebuah informasi itu hoaks atau sesuai fakta. Selain itu, pers lebih fokus ke pemberitaan tentang visi misi dan program para kandidat, baik pasangan calon presiden dan calon wakil presiden maupun calon anggota legislatif,” kata Ketua Umum PWI, Atal Sembiring Depari, Sabtu (28/12/2019).

Meski demikian, lanjut Atal, harus diakui pesta demokrasi lima tahunan itu juga meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah. Keterbelahan sebagian pemilih karena hanya dua pasang calon, sedikit banyak berdampak pada dunia pers.

“Independensi media banyak dipersoalkan publik. Beberapa media cenderung berpihak pada salah satu kandidat. Berita-berita atau informasi yang disuguhkan cenderung membangun citra positif kandidat tertentu dan cenderung merugikan atau membangun citra negatif candidat lainnya,” jelasnya.

Di samping itu kata Atal, profesionalisme pers juga mendapat perhatian serius. Beberapa media kurang hati-hati pada informasi yang berbau hoaks.

“Bukannya menghindar, alih-alih justru turut menyebarluaskannya. Termasuk media arus utama sering kali tidak melakukan tiga prinsip utama jurnalistik, klarifikasi, konfirmasi, dan verifikasi. Informasi yang bernada hoaks langsung disiarkan di media berbasis jurnalistik secara ramai-ramai. Contohnya kasus Ratna Sarumpaet, belakangan diketahui adalah hoax,” tuturnya.

Tahun 2020 adalah juga tahun politik. Akan diselenggarakan 270 pilkada di seluruh Indonesia.

 

"Diharapkan kelemahan-kelemahan sebagaimana disebutkan di atas tidak terulang. Media tidak boleh partisan. Media jangan ikut menyebarkan hoaks. Media harus kembali kepada jatidirinya dan tetap menjaga independensi news room dan bekerja secara profesional dengan melakukan uji informasi melalui konfirmasi, klarifikasi, dan verifikasi,” jelasnya.

“Wartawan juga jangan sampai ikut-ikutan menjadi tim sukses dalam pilkada atau bahkan terjun dalam politik praktis. Hal ini akan sangat mengganggu independensi media dan kepercayaan publik. Pers lokal harus bisa menjaga indepedensi dan profesionalismenya dalam pilkada tahun 2020,” tambahnya.

Kekerasan Terhadap Wartawan

Terkait kekerasan terhadap wartawan, baik yang dilakukan oleh aparat negara, organisasi massa, maupun warga masyarakat, juga masih saja terjadi.

Kekerasan tersebut tidak hanya berupa fisik seperti penganiayaan atau pemukulan, tetapi juga teror. Sekadar contoh, seorang wartawan di Aceh rumahnya dibakar orang tak dikenal, sebagian kantor PWI Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, juga sempat dibakar, dan kantor redaksi sebuah harian di Bogor, Jawa Barat, diserbu simpatisan partai politik tertentu.

“Penegakan hukum terkait kasus yang melibatkan wartawan juga belum sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan MoU antara Kapolri dan Ketua Dewan Pers nomor 2/DP/MOU/2/2017-II-2017 yang ditandatangani pada 9 Februari 2017,” ujar Atal.

Lebih jauh ia menjelaskan, dalam Pasal 15 ayat 2 huruf C UU Pers disebutkan Dewan Pers melaksanakan fungsi memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

“Pertimbangan atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf C adalah yang berkaitan dengan hak jawab, hak koreksi, dan dengan pelanggaran terhadap kode etik,” terangnya.

Dalam MoU Kapolri dan Ketua Dewan Pers di antaranya disebutkan, apabila ada dugaan terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan pemberitaan Pers maka penyelesaiannya mendahulukan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers sebelum menerapkan peraturan perundang-undangan lain. Di samping itu, apabila Polri menerima laporan dan atau pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pemberitaan Pers dalam proses penyelidikan dan penyidik berkonsultasi dengan Dewan Pers.

“Dalam prakteknya, penyelesaian sengketa pers tidak semuanya diproses sesuai UU Pers dan MoU tersebut. Di sejumlah daerah, polisi sebagai penerima pengaduan masyarakat atas pemberitaan, langsung memproses menggunakan UU non Pers, misalnya UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP,” imbuhnya.

Sekadar contoh adalah kasus yang terjadi pada Januari 2019. Koran Jawa Post dilaporkan pimpinan klub sepak bola di Surabaya atas dugaan fitnah dan pecemaran nama baik sebagaimana diatur pasal 310, 311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE karena membuat berita yang dianggap merugikannya.

Selain itu, PWI mengimbau agar perusahaan pers tetap memperhatikan kesejahteraan wartawan. Meskipun secara bisnis hampir sebagian besar revenue industri pers dalam posisi menurun drastis, hak-hak karyawan (wartawan) sebagai pekerja secara normatif harus tetap dipenuhi.

“PWI akan terus meningkatkan profesionalisme wartawan anggotanya dengan pelatihan dan meningkatkan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan peraturan perundang-undangan yang terkait, serta pelatihan kompetensi teknis wartawan pada era konvergensi media. Selamat tahun baru dan semoga 2020 akan lebih baik,” pungkas Atal. (**Sumber : Sekretariat PWI Pusat)

Jakarta, Sulutnews.com Kongres I Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang digelar di Kantor PWI Pusat Jumat (20/12/2019), berhasil memilih Firdaus sebagai ketua umum SMSI Pusat periode 2019-2024. Firdaus terpilih setelah unggul atas calon Teguh Santosa. Dari total 27 suara, Firdaus meraih 14 suara, Teguh 12 suara dan 1 suara abstain.

"Terimakasih kawan-kawan, dalam pemilihan ini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, sebab semua untuk kepentingan SMSI kedepan yang lebih baik,"" kata Firdaus memberikan sambutan usai terpilih.

Kongres I SMSI dihadiri oleh Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari yang juga pendiri SMSI, serta utusan dari 27 pengurus SMSI dari 27 provinsi. Dalam kongres ini, ada dua kandidat yang maju, yakni Teguh Santosa dan Firdaus. Sedangkan Auri Jaya yang dikabarkan akan maju, namun di forum Kongres tidak mendaftar sebagai calon ketua umum, sehingga menyisakan dua kandidat saja.

Kongres berlangsung tertib, aman dan kondusif. Meski berlangsung hanya sehari, Kongres berjalan sesuai dengan agenda awalnya, yakni merevisi AD ART SMSI, menyusun program kerja dan memilih ketua umum yang baru untuk lima tahun mendatang.

Sosok Firdaus bukanlah orang baru di SMSI. Dia merupakan salah satu pendiri SMSI, dan menjabat sekretaris jenderal di SMSI. Mantan ketua PWI Banten dua periode ini saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi di PWI Pusat. Selain memang dikenal tokoh pers, Firdaus juga mendirikan sekolah jurnalistik plus di Serang, Banten.

Adapun program prioritas SMSI saat ini adalah menjadi konstituen Dewan Pers, sebagai organisasi yang merupakan perkumpulan para pemilik media siber. Organisasi SMSI, saat ini menjadi organisasi gabungan pemilik media online terbesar di Indonesia.(/MS)

Jakarta, Sulutnews.com - Menteri Kesehatan Dr dr Terawan Agus Putranto menyatakan, pihaknya menyambut baik rencana Rumah Sakit Daerah (RSUD) Ulin yang berlokasi di Jalan A Yani, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan menjadi rumah sakit rujukan penyakit jantung. 

Bahkan Menteri Kesehatan telah merevisi sejumlah aturan yang memudahkan menjadikan rumah sakit daerah menjadi rumah sakit rujukan.

“Di daerah perlu ada rumah sakit rujukan, supaya tidak semua orang daerah ke Jakarta, “ kata  Dr dr Terawan, Jumat (20/12) ketika menerima kunjungan audiensi tim panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Gedung Adhyatma Kementerian Kesehatan, Jakarta.

Dalam audiensi itu tim panitia HPN dipimpin oleh Penanggung Jawab HPN 2020 Atal S. Depari yang juga Ketua Umum PWI Pusat, dengan didampingi Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Ketua Panitia Pelaksana HPN Auri Jaya, Direktur Kesejahteraan dan Pengabdian Masyarakat PWI Pusat M. Nasir, serta Direktur Kerjasama Wartawan ASEAN Dar Edi Yoga dan Humas Mercys Charles Loho.

Terawan sepakat RSUD Ulin menjadi rumah sakit rujukan penanganan  jantung. Asalkan bangunan dan ruangannya sudah memungkinkan.

RSUD Ulin sendiri sekarang berkelas A tengah menyiapkan gedung bertingkat dan ruangan-ruangan yang memadai untuk menjadi rumah sakit rujukan penanganan jantung. Hal ini untuk melayani masyarakat Kalimantan qenam bulan untuk bisa dapat pelayanan operasi jantung di RS Harapan Kita di Jakarta.

“Kami berharap segera bisa melayani masyarakat Kalsel di rumah sakit rujuan di daerah sendiri. Kasihan warga Kalsel harus ngantre sampai enam bulan untuk mendapat layanan kesehatan jantung di Jakarta, “ kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel yang dihubungi per telepon.

Terawan mengatakan, ia akan meninjau rumah sakit tersebut, sekaligus menghadiri acara HPN, seminar tentang stunting dan bakti sosial kesehatan berupa pengobatan gratis yang akan diselenggarakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan panitia HPN serta PWI Peduli.

Semua rangkaian kegiatan HPN yang berkaitan dengan kesehatan, termasuk pameran kesehatan di Kalsel akan dikunjungi Menkes Terawan. “Kami akan hadir bersama pak Presiden,” kata Terawan yang didampingi Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi dr Slamet, MPH, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat drg Widyawati, MKN, Staf Khusus Kementerian Kesehatan Brigjen TNI (Purn) dr Jajang Edi Priyatno, Staf Khusus Kementerian Kesehatan Mayjen TNI (Purn) dr Daniel Tjen. (Humas/Mercys)

Manado, Sulutnews.Com - Komisi IX DPR-RI menggelar kunjungan ke Sulawesi Utara, saat tiba di bumi Nyiur Melambai rombongan Komisi IX DPR-RI yang dipimpin langsung Ketua Komisi Felly Estelita Runtuwene langsung mengunjungi RSUD Prof Kandouw Malalayang.

Foto :Ketua Komisi IX Felly Estelita Runtuwene

Saat tiba di rumah sakit umum daerah terbesar di Sulut tersebut Rabu (18/12/2019) rombongan langsung mengunjungi ruang perawatan diantaranya ruang IGD, kemudian menuju ruangan Edelweis tempat perawatan pasien umum, lalu keruangan CardioVascular Brain Centre (Pembuluh Darah dan Otak) kelas 1 dan Presiden swet room lantai 3 ruang perawatan penyakit jantung.

Usai memantau sejumlah ruang perawatan dan melakukan wawancara dengan pasien, Ketua Komisi IX DPR-RI Felly Runtuwene didampingi Direktur RSUP Prof Kandouw Dr Jemmy Panelewen kepada wartawan menjelaskan, untuk pelayanan pasien pengguna kartu BPJS tidak ada masalah.

"Saya mewawancara langsung beberapa pasien dan tidak ada kendala soal pelayanan bagi pengguna kartu BPJS," jelas Runtuwene.

Dalam kunjungan kerja Komisi yang membidangi, Kesehatan, Ketenaga kerjaan dan Kependudukan DPR-RI, Ketua Komisi juga Runtuwene memberi apresiasi pengelolaan management RSUP Kandouw yang melakukan upaya penambahan kamar untuk kelas 3. "Setiap kami rapat dipusat kami meminta RS untuk menambah ruangan untuk kelas 3 karena pasti pasien akan meledak untuj pasien kelas 3 akibat dari kenaikan iuran BPJS” ungkap politisi Nasdem itu sambil berharap ada pembenahan yakni terkait jarak di Irina terlalu jauh. "Rumah sakit yang telah terakreditasi internasional harusnya segera mendapat ijin transparasi ginjal, agar sudah bisa dilakukan disini, sehingga sangat membantu keluarga pasien yang akan mendonorkan ginjal untuk pasien” imbuhnya.

Pada kunjungan kerja ke Sulawesi Utara yang diikuti 21 Orang Anggota dari total 51 Orang personil Komisi yang membidangi Kesejahtraan Rakyat DPR-RI ini akan dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 18-19 Desember 2019.(/Josh Tinungki)

Batam, Sulutnews.com - Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) melaksanakan rapat kerja Nasional (Rakernas) yang berlangsung selama 4 hari, 12-15 Desember 2019 bertempat di Harmoni One Hotel, Batam, Kepulauan Riau.

Selain dari pemateri dari internal marga Simbolon, juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristanto.

Sebelum menyampaikan materi dihadapat seribuan peserta Rakernaas PSBI, Hasto menyampaikan dua  pantun.

"Datang ke Batam menghadiri Rakernas keluarga Simbolon, hati saya pun rasanya plong. Salam hormat bagi Ketum Doktor Effendi Sakti Simbolon, kepemimpinanmu bikin terbengong-bengong,"

Selanjutnya Hasto menyampaikan pantun keduanya. Kali ini, pantun kedua berisikan pujian kepada Rakernas PSBI yang dianggap visioner dan membumi.

"Rakernas PSBI visioner dan membumi. Bangun persatu paduan keluarga Simbolon penuh kompetensi diri. PSBI patriot sejati, dari Samosir menyebar ke seluruh negeri," ucap Hasto berpantun, kamis (12/12/2019).

Setelah berpantun, Hasto menyebut PSBI sudah banyak mendukung kebijakan Jokowi. Contohnya, PSBI bisa membentuk manusia handal dengan mempertahankan kebudayaan lokal.

"Kalau saya lihat, boleh jadi orang Batak pendidikannya S3, profesor, dari luar negeri, tapi selalu memiliki akar kebudayaan yang kuat. Tidak pernah melupakan kebudayaannya. Hubungan kerabatannya sungguh luar biasa," ungkap Hasto.

"Ini bisa menjadi inspirasi. Karena ketika kita mengorganisir diri dengan visi yang jelas, yang tadi disampaikan kaitannya untuk mendukung kebijakan Pak Jokowi, agar manusia-manusia yang handal tercipta melalui PSBI," lanjut dia.

Sementara itu, Ketua Umum PSBI Effendi Simbolon menyebut organisasinya memang fokus meningkatkan sumber daya manusia sejak 15 tahun lalu. PSBI memberikan pelatihan kerja bagi para anggota, menyalurkan untuk ikut training di corporate, kerja sama dengan pemerintah," jelas Effendi.

Pria yang merupakan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP ini menegaskan, paguyuban yang jumlah anggota yang sudah tercatat lebih dari 200 ribu jiwa, sudah memikirkan bagaimana menghadapi tantangan ke depan.

"Jadi kami sekarang lebih fokus ke kaum milenial, kaum muda. Baik dalam pendidikan, lebih virtual, aplikasi dengan kita tetap tidak mengesampingkan masalah kekerabatan dengan seni dan budaya. Karena itu menjadi togak dari paguyuban ini," tutur Effendy Simbolon.

Jakarta, Sulutnews.com - Perayaan puncak Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2020 yang akan dipusatkan di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah menjadi pembicaraan hangat. Perjanjian kerja sama pelaksanaan HPN 2020 sudah ditandatangani pada Jumat (29/11/2019) di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Jalan Kebon Sirih 34, Jakarta.

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari, selaku pihak pertama dan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, selaku pihak kedua. Surat perjanjian kerja sama HPN itu dibawa ke Jakarta oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Kalsel, Kurnadiansyah, sekaligus menjadi saksi penandatangan perjanjian HPN tersebut.

Turut hadir pada acara itu, Kepala Badan Penghubung Pemprov Kalsel, Akhmad Zakhrani, dan Kepala Sub Bagian Pemberitaan Biro Humas Pemprov Kalsel. Sedang pihak pertama, Atal S Depari, didampingi Ketua Panitia Pelaksana HPN 2020, Auri Jaya dan Direktur Kesejahteraan dan Pengabdian Masyarakat PWI Pusat, M. Nasir.

Dalam perjanjian itu kedua belah pihak sepakat bekerja sama dalam semua proses penyelenggaraan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan HPN 2020.

Kurnadiansyah berharap, setelah penandatanganan perjanjian kerja sama HPN, kedua belah pihak dapat segera menindak lanjuti persiapan HPN dengan mitra-mitra terkait. “Secara teknis pelaksanaannya, perlu dibicarakan bersama. Kami tunggu kapan panitia pusat bisa datang ke Kalsel,” kata Kurnadiansyah.

Atal juga menyatakan akan secepatnya melakukan periapan bersama tim panitia pusat dan daerah dalam mengkonkretkan berbagai kagiatan seperti konvensi, seminar, bakti sosial kesehatan dan lain-lainnya.

“Dalam waktu dekat, tim panitia akan melakukan koordinasi ke Kalsel. HPN pasti berlangsung di sana,” kata Atal optimis. Sedang Auri Jaya mengatakan, dengan segera menyiapkan tim panitia yang akan berangkat ke Kalsel. (/Mercys)

Jakarta, Sulutnews.com - Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat menggantikan Peter F Gontha yang mengundurkan diri. Keputusan tersebut diambil.dalam rapat pengurus DK PWI yang dipimpin Ketua Ilham Bintang Kamis ( 21/11) di Kantor PWI Pusat.

Peter F Gontha mengundurkan diri setelah ia menjadi anggota Dewan Pakar Partai Nasdem. Ilham Bintang mengatakan sesuai Peraturan Dasar PWI Pasal 26 ayat 3 yang menyebutkan pengurus PWI tidak boleh merangkap jabatan pengurus partai politik, maka pengunduran diri Pak Peter mendapat apresiasi karena memberi contoh yang baik.

"Itu semua demi tegaknya disiplin organisasi dan kami salut serta berterima kasih" katanya.

Dengan demikian susunan lengkap  DK PWI Pusat terdiri dari Ketua Ilham Bintang, Sekretaris Sasongko Tedjo, dengan Anggota : Karni.Ilyas, Asro Kamal Rokan,Rosiana Silalahi Suryopratomo, Tri Agung, Teguh Santosa dan Rajapane.

Dalam kesempatan itu Ilham Bintang juga menyampaikan DK PWI ke depan akan lebih responsif menanggapi kasus kasus pers khususnya yang terkait pelanggaran kode etik jurnalistik

Sekarang PWI bahkan telah memiliki Kode Perilaku Wartawan yang akan mengawasi praktek jurnalistik yang profesional dan beretika.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menekankan pengawasan terhadap pers dapat dilakukan oleh masyarakat.

Untuk itu DK PWI bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) akan keliling tanah air untuk melakukan sosialisasi dan literasi ke masyarakat. Pengawasan masyarakat dirasa penting dan untuk itu mereka perlu dibekali pemahaman kode etik jurnalistik dan kode perilaku wartawan.

Ketua MPR Bambang Susatyo menyambut baik rencana itu  karena tegaknya pers yang profesional.dan beretika akan memperkuat konstitusi, demokrasi dan pilar pilar kebangsaan lainnya " Jadi tugas MPR dan pers itu seiring sejalan" kata Bambang.

Program literasi dan sosialisasi bersama MPR dan PWI ini akan dimulai awal tahun 2020.

Rosianna Magdalena Silalahi adalah presenter berita dan Mantan Pemimpin Redaksi Liputan 6 SCTV.  Saat ini Rosi begitu panggilan akrabnya  merupakan Pemimpin Redaksi dari news channel Kompas TV.  Isteri Dino Gregory Izaak itu lahir 26 September 1972 (usia 47 tahun), di Pangkal Pinang.

Alumnus Universitas Indonesia pernah meraih pengharggaan di bidang jurnalistik dan presenter televisi. Antaranya pengharggan Panasonic Gobel Award untuk Presenter Berita Terfavorit

Berkali- kali menjadi Nominee Panasonic Gobel Award untuk Presenter Talkshow Berita Terfavorit.(Mercys/PWI)