Pangkal Pinang, Sulutnews.com - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) gelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung selama tiga hari yakni 10-12 Oktober 2017. Rapimnas ini membahas isu-isu strategis tentang perkembangan media siber dan sinergitas pembangunan nasional.

“Ada berbagai tema kita siapkan, diantaranya terkait perkembangan media siber, ekonomi, demokrasi, dan yang terpenting adalah soal pendataan dan verifikasi media siber,” kata Sekjen SMSI Pusat, Firdaus, Senin (9/10/2017) di Pangkal Pinang.

Selain itu, akan hadir sejumlah tokoh pers nasional yang akan memberikan sumbangsih pemikiran dalam forum Rapimnas. “Ada pak Dahlan Iskan, Chairul Tanjung, juga Kapolri dan nara sumber lainnya yang kompeten di bidangnya kita undang,” katanya.

Forum Rapimnas akan diikuti oleh Pengurus Pusat SMSI dan SMSI Provinsi se Indonesia. “Ada juga agenda pelantikan pengurus SMSI Provinsi Bangka Belitung dan persiapan HPN 2018,” pungkas Firdaus.

Dikesempatan terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bangka Belitung, Yan Mega Wandi menyambut Bendahara SMSI Pusat, Basril Basyar, Ketua SMSI Sumbar, Syahrial Aziz dan rombongan di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang.

“Saya sengaja sambut Uda Yal Aziz (Syahrial Aziz-red), karena beliau ini guru saya,”sebut Yan Mega Wandi. “Kami pernah sama-sama di Sriwijaya Post,” tambahnya. “Waktu itu saya reporter, dan beliau redaktur,” tambahnya sembari pamit karena harus segera terbang ke Jambi.(SMSI)

Gorontalo, Sulutnews.com - Pagi ini, Kamis (5/10/2027) Limboto bakal didatangi sekelompok aksi massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Keadilan dan Penegakan Hukum. Informasi yang diperoleh dari salah satu coordinator team aksi, terdapat 3 titik yang bakal didatangi untuk menyampaikan aspirasi diantaranya kantor Bupati kabupaten Gorontalo, kantor DPRD dan kantor Kejaksaan Negeri Limboto.

Aksi yang diprediksi turun dengan kekuatan full itu akan menyampaikan aspirasi terkait dengan berbagai kasus yang menimpa pemerintah kabupaten Gorontalo. Diantara kasus yang bakal disoroti dan meminta kejelasan pihak Pemda, DPRD dan penegak hukum Kejaksaan Limboto diantaranya kasus perjalanan dinas, pengadaan sapi dan pembongkaran asset kantor camat Telaga.

Bagi Aliansi Peduli Keadilan dan Penegakan Hukum yang korlapnya Rahmat Mamonto, meminta kasus ini segera mendapat penanganan pihak penegak hukum. Bahkan, kasus ini akan dikawal hingga tuntas, ungkap Taufik Buhungo dan Nasser Pakaya selaku Presiden BEM IAIN yang bakal berorator pagi ini sekitar pukul 10.00 wita.(SMSI)

 

Manado, Sulutnews.com – Sekretariat regional prakarsa segitika karang untuk terumbu karang, perikanan dan ketahanan pangan atau Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) di dukung oleh United States Agency International Development (USAID) dan United States Department Of Interior (USDOI). Menyelenggarakan Workshop selama 2 hari 25-26 September 2017, dalam rangka mengantisipasi penerapan sistem Catch Documentation And Traceability (CDT) di 6 negara anggota CTI-CFF.

Workshop kali ini membahas Catch Documentation And Traceability (CDT) yaitu proses pengembangan dan penerapan sistim dokumentasi hasil tangkap dan ketelusuran yang diharapkan dari proses pengembangan dan penerapan sistim ini maka kegiatan Illegal, Unreported, Undocumented Fishing (IUUF) dan seafood fraud dapat dikurangi sekaligus meningkatkan praktek perikanan berkelanjutan dan mendukung upaya-upaya pelestarian kekayaan aneka ragam hayati laut.

Dr. Muhammad Lukman pada confrensi pers di Gedung CTI Kairagi Manado mengatakan per 1 januari 2018 semua seafood (makanan laut) yang masuk ke negeri paman sam Amerika Serikat mengsyaratkan adanya dokumen ketelusuran CDT, terutama komoditas ikan tuna dan ikan karang hidup yang merupakan ekspor unggulan dari Indonesia.

“Implementasi CDT di Negara-negara anggota CDI-CFF adalah sebuah keniscayaan, karena persyaratan yang sangat  ketat dari Negara inportir hasil perikanan, namun menjadi peluang dalam menggarap pasar perdagangan perikanan yang masih sangat terbuka lebar khususnya pasar Amerika Serikat yang bernilai USD 96 Milyar”, Ujar Lukman.

Sementara itu Dr. Alan Koropitan salah satu Fasilitator menjelaskan dalam Workshop kali ini turut dilakukan identifikasi secara komprehensif 4 (empat) faktor utama di masing-masing Negara anggota CTI untuk membangun CDT yang kuat yaitu sistim ketelusuran, teknologi, oprasional dan regulasi.

“Memang enam negara CTI berbeda kesiapannya dalam mengadopsi sistim yang disampaikan seperti Indonesia, Malaysia, dan filipina dari segi ketelusuran mereka sangat siap tapi masih sebatas manual” kata Koropitan.

Universitas Samratulangi Manado, diwakili Dr. Ir. Reiny Tumbol menjelaskan untuk pelaksanaan CDT dikawasan CTI telah ditetapkan kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai tempat pembelajaran, meliputi implementasi dokumen hasil tangkap dan ketelusuran pada perusahaan ikan dan pelabuhan untuk tujuan ekspor.(MS)

 

Banda Aceh, Sulutnews.com - Proses pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Bulan Bintang , Misdar kemungkinan besar bakal gagal dilakukan. Penyebabnya, dari kajian Kuasa Hukum Misdar, Ruli Riski SH ditemukan, proses PAW tersebut penuh kejanggalan dan banyak potensi pelanggaran hukum.

“Proses PAW terhadap klien saya ditempuh bukan melalui cara cara yang diatur oleh perundang-rundangan yang berlaku, jadi kami menilai itu sebuah pelanggaran hukum yang sangat fatal,” kata Kuasa Hukum Misdar, Ruli Riski SH, Rabu, 4 Oktober 2017.

Selain itu, kata Ruli Riski, berdasarkan surat yang dikirimkan oleh pimpinan DPRK tertanggal 22 Juni 2017 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh melalui Bupati Pidie Jaya, selanjutnya Bupati juga telah mengirimkan surat dengan Nomor : 174/3106/2017 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, dalam hal ini melalui dan ditandatangani oleh Wakil Bupati perihal usulan Pergantian Antar Waktu anggota DPRK Pidie Jaya, atas nama Misdar yang digantikan oleh Azwar Aswah untuk sementara diminta tidak dilakukan sebelum ada kejelasan hukum yang mengikat.

“Perlu kami sampaikan bahwa terkait persoalan PAW tersebut, klien kami Misdar telah menempuh upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli, yakni mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan sudah terdaftar hanya tinggal disidangkan dan selanjutnya menunggu Putusan dari MA RI, maka proses PAW terhadap Misdar dari anggota DPRK Pidie Jaya tidak bisa ditindaklanjuti karena masih dalam proses hukum dan belum berkekuatan hukum tetap,” tegas Ruli.

Terang Ruli lagi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 khususnya Pasal 241 ayat (1) “Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya, (diusulkan oleh partai politiknya seseuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

“Maka oleh karena alasan hukum tersebut, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, memohon kepada Gubernur Aceh untuk tidsak menindaklanjuti proses PAW terhadap Misdar sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap,” pintanya.(JR)

Manado, Sulutnews.com -  Benny Ramdhani salah satu Senator asal Sulut Sabtu (23/9) akhir pekan menggelar sosialisasi empat pilar di Masjid Pondok Pesantren Karya Pembangunan (PKP) Kecamatan Singkil Kota Manado. Ramdhani mengatakan,  tujuan pelaksanaan sosialisasi untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar dapat dipahami secara utuh, menyeluruh dan berkelanjutan. 

“Diharapkan bisa menjadi dasar dalam mewujudkan visi dan misi Indonesia ke depan lebih maju dan bermartabat,” katanya.

Lanjutnya, beberapa tahun terakhir ini sering terjadi aksi terorisme, dan berkembangnya faham radikal yang mengatasnamakan agama dalam setiap aksinya. Itu akibat dari kurangnya pemahaman tentang nilai – nilai yang terkandung dalam 4 pilar bangsa yaitu, Pancasila yang merupakan dasar dan idiologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR lainnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara serta Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara.

“Harapan kami yang saat ini dipercayakan sebagai pelaksana dari kegiatan ini, semoga kegiatan ini memberikan hasil yang nyata bagi peserta yang hadir dengan mengimplementasikan ilmu dan informasi yang didapatkan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan masing masing,” ujarnya. (Yy)