Nasional

Nasional (81)

Songsong Teknologi Digital 4.0 APJI Terus Lakukan Konsolidasi Organisasi

Jakarta, Sulutnews.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI) saat ini lagi gencar gencarnya melakukan konsolidasi organisasi di seluruh Provinsi. Demikian penjelasan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD APJO) Sulawesi Utata yang juga Humas DPP APJI Jimmy   Senduk di Jakarta kepada Wartawan.

Asosiasi berhimpunnya pengusaha Cetring dan Kuliner sebagai  ketua umum Rahayu Setiowati, Sekjen Diana Dewi dan Bendhara Umum Tasya megananda, telah melakukan road show mengunjungi beberapa daerah untuk pembentukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APJI yang baru.

DPD APJI Provinsi Sumatra Selatan yang akan dilantik 18/6 dengan Ketua DPD APJI Sulaiha, serta Provinsi Jambi yang diketuai Astina Devi akan di kukuhkan serta dilantik 20 Juni 2019 oleh Ketua umum DPP APJI  Rahayu setiowati akan di hadiri Gubernur.

Menurut Ketum, APJI Rahayu Setiowati, Dalam rangka untuk menyukseskan Rakernas pada bulan September  2019 di Bali,  DPP APJI juga akan segera melantik DPD DPD  yang sudah selesai periode masa baktinya.

"Pokoknya, kami terus melakukan konsolidasi karena begitu banyak permintaan Mandat APJI di daerah" tambah Sekjen Diana Dewi ketika dihubungi Wartawan.

Pengusaha suplayer Daging Sapi yang merupakan Calon Kuat Kadin DKI ini menambahkan saat Rakernas nanti  DPP APJI akan  mengadakan pameran bertaraf internasional dan festifal jajanan pasar nusantara makanan khas kebanggaan tiap provinsi di seluruh nusantara

Ditambahkannya APJI yang telah mendapatkan SK dari Kemenkunham  atas kepemimpinan Rahayu Setiowati yang kedua kalinya,  juga  menjadi satu satunya asosiasi jasaboga yang disingkat APJI, anggota nya  berkomitmen untuk selalu mendorong pelestarisn makanan khas Nusantara.

Oleh karenanya berharap semua DPD khususnya dan DPD Sumsel dan DPD Jambi dibawah pimpinan ibu Sulaiaha dan ibu Astina Devi  dapat lebih memperkuat komitmen APJI kedepan

Menjawab pertanyaan Ketum APJI mengakui Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi digital 4.0 harus dijadikan Peluang oleh APJI agar dapat mengembangkan persaingan di era globalisasi makanan khas Daerah menjadi unggulan di negeri sendiri juga manca negara.

APJI kedapan juga akan bersinergi dengan KADIN pusat bersama instansi terkait seperti Pariwisata,    dan Koperasi UMKM, Bekraf, Perbankan, dan BUMN serta instansi pemerintah terkait lannya dalam rangka  sinergitas program untuk membantu Anggota APJI di seluruh tanah air ini untuk mengembangkan tampilan jajan pasarnya lebih luas dan kreatif,  tambah Wasekjen Siti Radarwati didampingi Ketua Bidang Organisasi Rudy Harsono.(/Jemmy)

Jakarta, Sulutnews.com - Direktur KCC Indonesia Chun Young-Poung menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PWI Pusat, Atal Sembiring Depari di Jakarta, Selasa (28/5).

Pada kesempatan tersebut, Chun Young-Poung mengungkapkan bahwa, pada tanggal 2 hingga 9 September 2019 mendatang, Korean Cultural Center (KCC) Indonesia bersama Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta akan melaksanakan misi kebudayaan dengan menyusuri jalan Trans Jawa sejauh 805 kilometer, dimulai dari dari Jakarta hingga Surabaya

Dijelaskan Chun Young-Poung, kegiatan yang digelar bertujuan  untuk memperkuat hubungan kebudayaan antara Korea Selatan dan Indonesia.

"Pada kegiatan nanti, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Chang-Beom akan turut serta mendampingi rombongan dengan menggunakan bus mulai dari Jakarta hingga ke Surabaya," ujar Chun Young-Poung yang dalam kesempatan tersebut didampingi Administrative Staff In Public Relation Division, Kim Min Jung.

Menurut Chun Young-Poung, selain menampilkan ragam budaya Korea, dalam momen tersebut, akan dilakukan berbagai kegiatan seperti di Kota Cirebon, KCC melakukan kerja sama tekhnologi maritim dan juga ikut Kampanye Pengurangan Sampah di Laut. Di Semarang akan ada Culture Day, dan di Solo KCC akan ikut serta dalam Solo International Performing Art dengan penampilan dari salah satu universitas di Korea Selatan.

"Kalau untuk yang di  Surabaya, selain mengadakan Korean Food Festival, juga akan diadakan seminar yang bekerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya," terang Chun Young-Poung.

Ditempat yang sama, Ketua PWI Pusat Atal S Depari mengapresiasi dan menyambut gembira dan siap mendukung kegiatan yang pertama kali diikuti oleh seorang Duta Besar dari awal hingga akhir kegiatan dengan menggunakan trasportasi darat bus.

"PWI Pusat dan PWI di daerah siap mendukung dengan menjadi mitra kegiatan yang sangat spektakuler ini," pungkas Atal S Depari  didampingi sejumlah pengurus PWI Pusat.(/PWI)

Jakarta, Sulutnews.com - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Kamis (09/05/2019), dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Hi.Joko Widodo.

Acara yang bertemakan "Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas", juga dihadiri Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah non-Kementrian, para Gubernur se Indonesia, Bupati/Walikota serta para elit pemerintahan lainya.

Pada kesempatan itu pula, Bupati Minahasa Selatan DR. Christiany Eugenia Paruntu, SE saat menghadiri Musrenbangnas tersebut menyampaikan sesuai dengan tema Musrembang pentingnya peningkatan sumber daya manusia. "Tentunya peningkatan sumberdaya manusia pada saat ini sangat penting guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia kedepannya. Sehingga Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi secara signifikan," ujarnya

Ia juga berharap agar nantinya Kabupaten Minahasa Selatan bisa mendapat prioritas pembangunan dalam Musrenbang ini,  sehingga kedepan kemajuan daerah, khususnya Kabupaten Minahasa Selatan akan lebih berkembang sesuai dengan rencana kerja pemerintah.

Diketahui, Bupati DR. Christiany Eugenia Paruntu, SE menghadiri Musrenbangnas didampingi Sekertaris Daerah Denny Kaawoan, Kepala Bapelitbang Tertius Ulaan, dan Kabag Humas dan Protokoler Altin Sualang. (/ferrowaney)

Surabaya, Sulutnews.com - The Light of Aceh kembali hadir dalam pameran pariwisata terbesar segmen travel exchange di wilayah timur Indonesia, "Majapahit International Travel Fair (MITF) 2019" yang digelar tanggal 2-5 Mei 2019 di Grand City, Surabaya.

Dengan mengusung tema "Explore Tourism Village", Pameran Majapahit International Travel Fair 2019 diikuti oleh stand dari berbagai provinsi di Indonesia dan beberapa stand luar negeri.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh melalui Kepala Bidang Pemasaran yang diwakili oleh Kasi Analisa Pengembangan Segmen Pasar, Nurlaila Hamjah mengatakan bahwa Aceh hadir dengan tampilan stand yang menarik dan informatif, didesain bertemakan Aceh Hebat Melalui Ragam Pesona Wisata, serta mempromosikan tiga top event yang masuk dalam kalender event nasional, 10 top event aceh dan beragam event unggulan lainnya.

"Selain mempromosikan event wisata yang beragam sepanjang tahun 2019 kepada pengunjung kita juga menawarkan berbagai jenis paket wisata tematis, diantaranya segmen religi "Wonderful Ramadhan, Womderful Idul Fitri, Pesona Qurban di Aceh dan segmen alam lainnya, seperti Wonderful Sabang Underwater, Banda Aceh Sabang, Explore Pulau Banyak, Wonderful Pulau Aceh dan Birding in Gayo Highland. Ada juga berbagai paket wisata adventure yang sudah dikenal di kalangan wisatawan, seperti paket rafting, Surfing Simeulue, Green Canyon di Aceh Jaya, paket freediving, dan lain-lain, " ujar Nurlaila.

Dalam rangka membangun networking diantara pelaku pariwisata, Aceh juga mengikutsertakan travel agent "Aceh Great Wall Tour & Travel dan PT. Mangat Usaha Wisata, dimana perwakilannya akan mengikuti aktivitas travel exchange pada tanggal 4 Mei 2919 di Mercure Grand Mirama Hotel -  Surabaya.

Kegiatan tersebut akan mempertemukan seller dan buyer di satu lokasi agar terjadi transaksi bisnis dan penjualan paket-paket wisata unggulan daerah. Ada sekitar 80 peserta dalam dan luar negeri, diantaranya India, Thailand, Filipina, Malaysia, Australia, Tiongkok, Taiwan, dll akan hadir pada acara tersebut yang diundang sebagai buyer untuk dipertemukan dengan berbagai travel agent peserta pameran MITF 2019.

Acara yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak dipandang strategis dalam mempromosikan pariwisata Aceh, dimana terlihat antusias pengunjung yg datang ke booth "The Light of Aceh" dan disambut ramah oleh Duta Wisata Muhammad Hernan dan Elzira Cellicia, tutup Nurlaila

Moga branding wisata Aceh "the Light of Aceh" akan selalu mempesona wisatawan untuk datang dan mengeksplorasi Aceh dengan ragam pesona alam dan budaya Aceh serta keramahan masyarakatnya. (*/SMSI)

Bogor,Sulutnews.com – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Dr.Anwar Usman, SH, MH mengaku ikut berdosa lantaran turut memutuskan dilakukan pemilihan umum (PEMILU)secara serentak. Ia mengakui penyelenggaraan Pemilu 2019 merupakan yang tersulit di dunia.

"Saya merasa ikut berdosa karena saya ikut memutuskan. Kalau tidak salah sudah 45 orang petugas KPPS dan 15 orang polisi yang meninggal dunia (saat pemilu) dan masih bisa bertambah terus," ujar Anwar di Cisarua, Bogor, Senin (22/4/2019), saat membuka Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan se Indonesia.

Dalam sambutannya Anwar menjelaskan salah satu pertimbangan MK saat memutuskan pemilu serentak adalah efisiensi waktu dan anggaran. Namun, ia mengaku dalam pelaksanaanya, anggaran pemilu ternyata lebih besar dari perkiraan awal dan mencapai Rp25 triliun.

"Saya begitu pulang dari TPS, ternyata (sadar) betapa sulitnya Pemilu. Tapi putusan hakim MK pun bukan Firman Tuhan, konstitusi saja bisa diamandemen. Dari pengalamannya pribadi, Anwar mengaku kesulitan dalam memilih saat memasuki bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pasalnya, terlalu banyak pihak yang harus dipilih dalam pemilu serentak tersebut.

"Kebetulan saya memilih di wilayah Tangsel (Tanggerang Selatan), masuk Banten. Jadi dari tingkat kesulitan memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika yang kita tau sebagai mbahnya demokrasi," sebutnya.

Ia mengaku tak ingin menyesali keputusan yang telah terlanjur dibuat dan dilaksanakan tersebut. Kendati demikian, Anwar memastikan pelaksanaan pemilu 2019 akan menjadi bahan evaluasi ke depan. Tugas wartawan tidak kalah pentingnya dari tugas penyelenggara Negara untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat.

Ia juga berharap seluruh pihak dapat menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil pemilu pada 22 Mei mendatang.

"Tapi sudah lah, ini sudah terjadi. Ini bahan evaluasi ke depan. Tugas berat masih menanti kami, saya terus terang selalu berharap mudah-mudahan pemilu ini, terutama pilpres tidak bermuara ke MK," ungkap dia.

Sementara Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Dr.Guntur Hamzah,SH,MH dalam laporannya menyatakan wartawan mesti dibekali perspektif konstitusi agar memahami hak dan kewajibannya dalam berkonstitusi. Adapun beberapa tujuan kegiatan ini antara lain meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berpancasila serta berkonstitusi, meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi masyarakat mengenai konstitusi dan hukum acara MK serta isu-isu ketatanegaraan, dan lainnya.  

Sekjen juga menjelaskan pihaknya siap menerima gugatan baik dari pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun calon legislator dari 23 Mei hingga 9 Agustus 2019. 

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyatakan pemilu kali ini terasa berbeda. Lebih lama prosesnya. Meski pemilu secara legal telah selesai, Yosep ingin menegaskan wartawan harus selalu melakukan verifikasi, konfirmasi, cek,  ricek, dan banyak hal lainnya.  

"Wartawan tidak boleh menelan begitu saja informasi. Tidak bisa jadi wartawan hanya talking news," kata Yosep.   

Pada kegiatan ini juga ada penandatanganan memorandum of understanding (MoU) Mahkamah Konstitusi dan Dewan Pers untuk lima tahun yang akan datang.(/MS)

Medan, Sulutnews.com - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) mengapresiasi program memakmurkan masjid yang dilaksanakan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Dadang Hartanto SH SIK MSi beserta jajarannya secara rutin.

Program ini, ujar Ketua SMSI Sumut Ir Zulfikar Tanjung didampingi Wakil Ketua Chairum Lubis SH dan Sekretaris Erris J Naputupulu, Minggu (14/4) di Medan, selain bernilai ibadah dalam upaya memperkuat mental spiritual aparat kepolisian, juga ampuh mencegah dini hoax di masyarakat.

"Mendorong spiritual aparat memang bernilai strategis di kehidupan negara Pancasilais ini. Selanjutnya bagi kehidupan siber, program ini ampuh menangkal hoax, sebab turun langsungnya aparat pada momen masyarakat, maka warga berkesempatan lebih besar menanyakan akurasi rumor atau isu yang beredar, terutama isu digital," ujarnya.

Apalagi, lanjut Tanjung yang juga Ketua Bidang Pempolkam PWI Sumut ini pada setiap kegiatan makmur masjid seperti Safari Shalat Shubuh dari masjid ke masjid yang dilaksanakan Kapolrestabes ini selalu dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan aparat pemerintahan setempat yang berbaur dan bersilaturrahmi dengan jamaah masjid.

Memang Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Dadang Hartanto SH SIK MSi sudah berulang mengatakan kegiatan Sholat Subuh ini hanya semata-mata untuk ibadah yaitu mendekatkan diri aparatur kepada Allah SWT, kata Tanjung, namun program ini memiliki multiplier effect dari sudut kamtibmas termasuk menangkal hoax.

Oleh sebab itu SMSI Sumut mengapresiasi program memakmurkan masjid ini yaitu Sholat Subuh berjamaah, Magrib mengaji dan Jum’at Barokah yang serentak dilaksanakan setiap hari di jajaran Polrestabes Medan guna mendapatkan Ridho Allah SWT dan bersilaturahim kepada masyarakat serta menyampaikan informasi yang berkembang saat ini.

Sholat Subuh berjamaah bagi aparat kepolisian tentu positip dalam upaya membangun personel yang memiliki keimanan dan ketaqwaan yang kuat sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat terkendali dengan baik yaitu melayani masyarakat dan menjadi contoh suri tauladan serta menjadi tokoh di masyarakat.

Dengan memakmurkan masjid diharapkan akan semakin banyak yang datang ke masjid dengan harapan berjuang menebar kebaikan dan bersilaturahmi dengan masyarakat.

Tanjung sependapat dengan pernyataan Kapolrestabes bahwa upaya peningkatan iman dan taqwa aparatur keamanan perlu lebih digencarkan sehingga mental anggota Polri dapat tumbuh dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal sehingga tercipta pelayanan prima yang dapat memuaskan masyarakat.

Itu merupakan jaminan keamanan kepada masyarakat untuk membangun citra Polri yang lebih baik di mata masyarakat.

Selain itu, sebagaimana diungkapkan Kapolrestabes dalam beberapa kesempatan bahwa sekarang ini banyak penyebaran Hoax, Hate Speech dan Isu SARA melalui media sosial yang sengaja merusak ketentraman bangsa.

Karena itu setiap kegiatan aparatur Polrestabes menyambangi tokoh masyarakat, tokoh agama dan tiap rumah ibadah bernilai strategis untuk menyampaikan agar masyarakat anti Hoax dan menolak Hate Speech serta Isu SARA. 

Dalam hubungannya menyongsong perhelatan akbar pesta demokrasi lanjutnya mari kita sambut dengan baik dan minggu tenang ini hendaklah tetap menjaga suasana lebih kondusif. Isu Sara, Hoax dan terkait pemilu jangan terprovokasi.

"Berbeda pilihan boleh tapi jangan putus Silaturahmi. Mari kita perkuat silaturahmi kita dan jaga persatuan dan kesatuan. Kita berharap pesta demokrasi ini berjalan lancar, aman dan damai.(/SMSI)

Banten, Sulutnews.com - Akademi Multi Media (AMN), ahir April ini akan  melakukan Soft Lounching Jurnalis Boarding School (JBS) dan Wisata Religi, di Cilegon.

Jurnalis Boarding Schol (JBS), dibangun dua lantai dengan luas gedung 300 meter persegi, setiap lantainya. JBS merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan jurnalis untuk para pemula, alumni SMA dan alumni perguruan tinggi.

Para peserta Jurnalis Boarding School (JBS) diperkirakan akan menempuh masa pendidikan selama satu tahun, setara D1.

Di Jurnalis Boarding School (JBS), peserta  mendapatkan pelatihan yang meliputi, 6M (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan) informasi, desain grafis untuk media atau sarana tercetak, photoshop, digital marketing hingga mengelola medsos menjadi sumber pendapatan, membuat blog atau website dan beberapa keterampilan lainya, seperti olah kanuragan.

Jurnalis Boarding School (JBS) hadir menjawab tantangan di era milenial dengan konsep pelatihan yang mengkombinasikan nilai religius dan nilai-nilai lokal, seperti olah kanuragan.

Menurut Konsultan Management AMN, GS. Ashok Kumar pendidikan model ini, menjadi pertama di Indonesia bahkan Asia.

Ashok juga mengatakan, sesuai dengan keinginan Bapak Firdaus selaku Pimpinan, metode pendidikan dan latihan di Jurnalis Boarding School (JBS) terkonsentrasi di suatu tempat.

"Peserta didik disediakan penginapan dengan begitu secara langsung setiap peserta dapat diasuh dan diawasi oleh mentor. Lalu, dengan di mukimkannya seluruh peserta tersebut, peserta  selain wajib sholat jamaah, juga usai sholat magrib dan solat  subuh peserta diwajibkan belajar membaca Al Quran dan tajwid serta hapalan Al Quran. Peserta juga secara berkals dilatih public speaking, dan menjadi Imam solat," papar Ashok.

Ditempat yang sama, Firdaus selaku pimpinan AMN menerangkan, tujuannya peserta dimukimkan, selain optimalisasi waktu, juga  untuk  mengasah keterampilan dan disiplin sebagai dasar pendidikan berkarakter, agar juga tertib setoran hapalan Al Quran.

Firdaus juga menjelaskan,  di Jurnalis Boardibg School (JBS) untuk materi-materi umum, seperti keterampilan diberikan bagi seluruh peserta lulusan SMA maupun perguruan tinggi, tidak ada bedanya.

"Tetapi kemudian pada tahapan pengkonsentrasian, materinya berbeda. Untuk sarjana kita kosentrasikan pada jurnalistik profetik (bagian dari kelompok penyeru, untuk kepentingan publik) dan kepemimpinan, sementara peserta tamatan SMA, kita kosentrasikan pada penguasaan keterampilan media digital seperti desain web, pengelolaan medsos, dan digital marketing," ungkap Firdaus.

Ditambahkan Firdaus, Jurnalis Boarding School (JBS) juga menyiapkan wisata religi. "Jadi yang  disebut wisata religi,  sebenarnya sama juga, pendidikan dan pelatihan. Tetapi kosentrasinya diperuntukan bagi kaum yang sudah dewasa dan uzur.  Adapun kosentrasinya pada agama dan bersosialisasi secara empati pada lingkungan. Konsep ini lebih pada pendekatan hubungan pada Tuhan dan manusia secara real," urai Firdaus.

Latar belakang paket ini, lanjut Firdaus, menjembatani kebutuhan orang-orang sibuk yang luar biasa, hingga pada titik tertentu, kesibukannya tersebut menjadikan mereka lupa untuk membaca Al-Quran, ibadah dan bersosialisai dengan manusia dan alam.

"Untuk itu, kita menyiapkan paket pendidikan dan pelatihan selama satu minggu hingga satu bulan, bagi mereka yang masih ada kesibukan. Dan satu bulan hingga 3 bulan bagi yang sudah purna tugas," pungkas Firdaus.

Lebih jauh Firdaus menerangkan, wisata religi ini sebagai wisata alternatif bagi masyarakat tertentu yang biasanya menghabiskan waktu di obyek-obyek wisata ke tempat-tempat liburan yang terkenal dan berbiaya tinggi. "Tetapi ini liburannya di Jurnalis Boarding School (JBS), kita menyediakan paket NASUHA dan Paket KHUSNUL KHOTIMAH," tutur Firdaus.

"Paket Nasuha, adalah paket bermalam selama satu minggu, hingga satu bulan. Selama satu minggu hingga satu bulan tersebut, peserta di wajibkan sholat lima waktu barsama, usai subuh dan magrib belajar membaca Al Quran. Siang hari belajar membuat bata atau membuat tahu di pabrik tahu, juga ke kebun atau sawah," imbuh Firdaus sang penggagas, yang juga merupakan salah seorang pendiri SMSI.

"Adapun Paket Khusnul Khotimah, disediakan untuk para manula, dengan masa waktunya dari satu bulan hingga 3 bulan," jelas Firdaus seraya menerangkan bahwa paket Khusnul Khotimah, kosentrasi pada olah  hikmah, yaitu berlatih meredam eksistensi dengan bermuhasabah (intropeksi) dan berlatih dengan penyerahan pada pencipta Tuhan Yang Agung.

Firdaus juga menjelaskan, wisata religi ini menyediakan 3 ruang family dengan fasilitas, ruang tamu, dapur, kamar tidur, jemuran dan gudang.

Selain itu juga menyediakan 10 Kamar Deluxe, 4 kamar Standar, 2 Ruang Meeting dan 2 Ruang belajar.

Lokasi Jurnalis Boarding School ini berada di Lingkungan Kerotek RT 02 RW 05 Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Tepatnya Jl. Lingkar Selatan, Kota Cilegon.(*/SMSI)

JAKARTA, Sulutnews.com - Polemik terkait pernyataan calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang meragukan kekuatan TNI terus bergulir. Satu per satu purnawirawan TNI angkat suara merespons pandangan minor dari calon presiden yang jabatannya dicopot oleh Dewan Kehormatan Perwira TNI.

Purnawirawan TNI yang juga mantan anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin menilai ada kesalahan fatal dari cara berpikir Prabowo terkait sistem keamanan nasional. Menurut pria yang terakhir menjabat sebagai Mayor Jenderal itu, Prabowo tidak paham bahwa sistem keamanan Indonesia tidak boleh melenceng dari amanat konstitusi.

Konstitusi menggariskan bahwa keamanan Indonesia memiliki sistem defensif aktif. Sebaliknya, logika di kepala Prabowo dinilainya justru menganut sistem ofensif.

"Ada kesan yang disampaikan  oleh Pak Prabowo bahwa sistem pertahanan kita mengarah kepada sistem pertahanan ofensif aktif. Padahal sesungguhnya strategi pertahanan kita adalah defensif aktif sesuai dengan undang-undang pertahanan dan UUD 1945," ungka TB Hasanuddin.

Menurutnya, sistem defensif aktif yang digariskan undang-undang memiliki semangat untuk menjaga keutuhan dan teritorial Indonesia dengan mengandalkan sistem pengawasan yang menggunakan teknologi canggih. Sebaliknya, pertahanan Indonesia bukan mengacu pada semangat untuk agresif dan ekspansif.

Menurutnya TB Hasanuddin, pengetahuan Prabowo soal sistem keamanan jauh di bawah Jokowi. Padahal Prabowo punya latarbelakang militer, sedangkan Jokowi pemimpin dari sipil. Jokowi yang berlatar sipil dinilai lebih mampu dan cakap dalam memahami konteks pertahanan Indonesia yang sesuai dengan amanat konstitusi.

Pandangan Jokowi soal pertahanan, kata Hasanudddin, sudah sesuai dengan undang-undang dalam sistem defensif aktif. Sistem itu menggariskan bahwa setiap jengkal wilayah NKRI harus bisa dikontrol dengan sistem senjata modern antara lain melakukan pengawasan dengan radar.

"Radar harus menjadi CCTV-nya NKRI. Radar kemudian dihubungkan dengan satuan-satuan pemukul yang bergerak setiap saat sesuai dengan kebutuhan dan besarnya ancaman," ujarnya.

Pria yang juga pernah mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jawa Barat ini pun menilai, pernyataan Jokowi sudah sesuai dengan tracknya bahwa setiap pengadaan alutsista wajib melibatkan industri strategis dalam negeri. Jokowi dinilainya juga punya gagasan yang brilian dengan menekankan pembelian alutsista juga bagian dari alih teknologi secara berjenjang sampai dengan mampu membuat alutsista secara mandiri.

Menurut Hasannuddin, anggaran alutsista yang dikucurkan pemerintahan Presiden Jokowi sudah cukup memadai bahkan terus mengalami kenaikan. "Bayangkan saja tahun 2001 anggaran alutsista hanya Rp. 25 Triliun, namun sekarang naik 4 kali lipat lebih menjadi Rp. 107 Triliun," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini.

Saat ini, kata Hasanuddin, Indonesia menempati urutan ke 15 dalam jajaran peringkat militer terkuat sedunia setelah Amerika Serikat, Rusia, Cina, India, dan Prancis, yang menempati urutan pertama hingga kelima.

"Ini merupakan salah satu bukti TNI kita disegani oleh negara lain di dunia," tuturnya.

Hasanuddin menambahkan di tingkat regional, TNI merupakan satuan militer terbesar di Asia Tenggara. TNI mengungguli angkatan bersenjata Vietnam dan Thailand di urutan ke-2 dan ke-3. Prestasi ini disebabkan bonus demografi yang membuat TNI surplus banyak pasukan, baik tentara aktif maupun tentara cadangan yang mencapai lebih dari 800 ribu personel.

"Tentara kita ungggul di Asia Tenggara, bahkan dalam beberapa kompetisi, TNI selalu mampu meraih prestasi," ujar dia.

Hasanuddin juga sepakat dengan calon presiden 01 Joko Widodo yang menyebut tantangan di masa depan adalah perang teknologi sehingga pembangunan Alutsista menjadi sangat penting.

Dikatakan Kang TB, pemerintahan Jokowi lebih memilih membangun sistem alutsista daripada membeli dari negara lain.(/Merson)

JAKARTA, Sulutnews.com - Perdebatan pada debat IV Pilpres 2019 antara kedua capres, Joko Widodo dan Praboso Subianto, yang berlangsung Sabtu lalu menyita banyak perhatian. Terutama mengenai salah satu tema debat, pertahanan dan keamanan (hankam), yang mengerucut pada adu opini antara Jokowi yang berlatar belakang sipil, dengan Prabowo yang merupakan mantan jenderal bintang tiga TNI AD mengenai anggaran hankam, industri militer, dan konsep strategis menjaga kedaulatan negara.

Menurut mantan Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Mar (Purn.) Djoko Pramono, yang menyaksikan debat sejak awal hingga tuntas menilai ada nilai plus dan minus dari kedua kandidat presiden dalam membahas isu-isu seputar hankam. 

Ia berpandangan, Jokowi sebagai petahana yang pasti mendapat masukan dari para menteri atau pejabat berlatar belakang militer punya kelebihan dan kekurangan dalam menjelaskan visi-misi di bidang hankam. Sementara, Prabowo yang lebih banyak bertugas di lapangan semasa aktif di TNI, dianggap perlu lebih banyak mengembangkan wawasan dan langkah strategis karena ancaman hankam terkini sudah lebih beragam sesuai dengan perkembangan zaman dan tehnologi.

"Kelebihan pak Jokowi terletak pada kebijakan memprioritaskan industri pertahanan yang sangat tepat dan strategis. Kita harus menuju dan membangun industri pertahanan yang lebih kuat demi memiliki angkatan bersenjata yang kuat. Sebenarnya, kita sudah mulai dari dulu, namun masih kecil-kecil. Kini sudah menjadi prioritas sehingga kita punya industri alutsista (alat utama sistem pertahanan) seperti pindad, kapal perang, kapal selam, tank, dan juga peluru. Akan terjadi pula transfer tehnologi jika kita memiliki industri pertahanan yang bagus," jelas mantan jenderal bintang dua ini.

Bicara anggaran pertahanan, mantan Inspektur Jenderal TNI AL ini mengakui bahwa porsi 0,8% dari APBN, atau senilai Rp 110 trilyun masih tergolong kecil. Apalagi jika dibandingkan dengan anggaran pertahana negara-negara tetangga di Asia Tenggara dan Asia. "Hal itu terkait dengan prinsip, defensif aktif yang kita anut. Namun, harus ada keseimbangan dan saya sangat berharap, anggaran pertahanan secara bertahap harus dinaikkan. Baik untuk memperbesar industri pertahanan kita, atau melengkapi persenjataan yang lebih canggih demi menjaga kedaulatan negara," ungkap Djoko Pramono.

Terlebih, jika dikaitkan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif. Menurut Djoko, dalam mengusung politik luar negeri seperti itu, Indonesia tetap harus siap untuk sewaktu-waktu dibutuhkan penggunaan aktif alutsista dalam menjaga kedaulatan. 

"Saya punya pengalaman, dulu kapal TNI AL kita sering ditabrak oleh kapal-kapal nelayan asing yang besar dan punya mesin yang powernya besar. Apalagi senjata kita hanya M16. Namun, sejak ada kapal patroli TNL AL yang cepat, besar, dan dilengkapi senjata otomatis serta misil jarak pendek, maka kita ditakuti oleh para nelayan asing pencuri ikan atau yang ingin mengancam kedaulatan negara. Istilahnya, harus punya modal untuk disegani negara lain," ungkap Djoko.

Atas dasar itulah, Djoko menyarankan agar dalam membangun sistem pertahana dan keamanan negara, matra laut perlu mendapat prioritas pertama. Alasannya? "Indonesia itu negara yang sangat luas dengan 2/3 wilayah merupakan lautan. Saya sarankan, anggaran pertahanan diprioritaskan untuk menjaga lautan dan wilayah kita yang berbatasan laut dengan negara lain. Pentahapannya, bangun kekuatan laut, lalu udara, dan kemudian darat," pungkasnya.(/Merson)

JAKARTA, Sulutnews.com — Setiap warga negara seyogyanya membantu pemerintah mencari solusi  dan mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan energi yang kian hari semakin parah. Bagi Partai Berkarya, menggerakkan peran-serta masyarakat untuk mencukupi kebutuhan energi keluarga melalui biogas merupakan solusi sederhana namun efektif. 

Hal tersebut dikemukakan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra, atau akrab dipanggil Tommy Soeharto, sebagai sambutan penerimaan kepada putra-putri transmigran yang mengunjungi Saung Berkarya di Hambalang, Bogor, dalam rangkaian Musyawarah Nasional ke-IV Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI) yang digelar 12-14 Maret. Saung Berkarya adalah bengkel kerja (workshop) yang dibangun dan diampu Tommy sebagai wujud kepedulian Partai Berkarya terhadap persoalan pemenuhan pangan dan energi masyarakat. Saung itu terbuka untuk memberikan keahlian dan kecakapan dalam pertanian, peternakan dan biogas untuk masyarakat yang berminat dan membutuhkan. 

“Apalagi saat ini pemerintah pun sudah cukup kewalahan dengan subsidi LPG yang sudah mencapai Rp 24 triliun, subsidi minyak tanah yang besarnya Rp 18 triliun, serta subsidi pupuk yang mencapai Rp 12 triliun,” kata Tommy, sebagaimana diungkapkan penanggung jawab Saung Berkarya, Dr Sri Wahyuni. “Jadi, kita sebagai warga masyarakat bisa membantu pemerintah secara sederhana namun efektif.”

Sri Wahyuni menjelaskan program Kemandirian Pangan dan Energi tersebut berintikan pertanian terpadu. Secara sederhana, dalam skala kecil masyarakat akan didorong untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan dan energi mereka sendiri. “Jadi, kita berpikir sebaiknya setiap desa itu memiliki dan menonjolkan kekhasan mereka sendiri.

Ada desa yang kuat dalam peternakan ayam, dalam budi daya cabai, budi daya tomat, semua harus didorong. Desa cabai, misalnya, harus mampu memproduksi sampai semacam bon cabe, desa yang kuat tomat harus bisa memproduksi saus tomat sendiri,” kata Sri.

Berkombinasi dengan peternakan, kotoran ternaknya itulah yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk membuat biogas sebagai upaya memenuhi energi.

“Di desa-desa transmigrasi yang terpencil, dimana minyak tanah dan LPG susah, kemampuan membuat dan memanfaatkan biogas akan sangat membantu,” kata Sri menambahkan.

Saat ini, kata Sri yang juga anggota Dewan Pakar Partai Berkarya itu, pihaknya sudah memiliki proyek percontohan di Sentani, Papua. “Kami akan segera mencobakannya di Nagere, di Merauke, di Kerom, lalu Jayapura, dan beberapa tempat lain di Papua,” kata Sri. Kawasan Indonesia Timur, NTT, Kalimantan Barat, menjadi ajang uji coba partai dalam pengembangan biogas, selain di beberapa wilayah di Jawa. 

Perkembangan positif lainnya, Berkarya tengah pula mencoba pembuatan biogas dari rumah tangga, yakni limbah keluarga. Hal itu tengah dicoba di beberapa pesantren di Jawa Tengah dan Banten.

“Dalam waktu dekat, kami juga akan membangun sarana pembuatan biogas dari limbah keluarga ini di Pesantren Nurul Iman, Parung, Kabupaten Bogor,” kata Sri.

PATRI adalah sarana berhimpunnya aspirasi dan peran serta putra-putri para transmigran. Organisasi itu mulai terbentuk pada 2004 sebagai wadah pemikiran, pandangan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia, mitra pemerintah dalam pembangunan bidang ketransmigrasian.

“Kami anak anak transmigran benar-benar merasakan manfaat transmigrasi, meski pada awalnya tentu harus melalui proses berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian,” kata mantan Ketua Umum PATRI, Sugiarto Sumas. Menurut Sugiarto, kini rata-rata keluarga anak-anak transmigran hidup berkecukupan.  

“Ada yang berkarier di militer dan mencapai bintang dua, ada yang jadi guru besar dan bekerja di banyak sektor,” kata dia.(/SMSI)