Nasional

Nasional (86)

CILEGON, Sulutnews.com - Tim relawan pemenangan Firdaus yang di usung masyarakat pers untuk maju dalam kontestasi politik pada Pilkada 2020 di Kota Cilegon, berkumpul di Journalist Boarding School (JBS), menyatukan pandangan untuk perubahan di Kota Cilegon.

Para relawan dari seluruh Kecamatan Se-Kota Cilegon, berkumpul di ruang Mahmud Matangara guna merumuskan strategi pemenangan Firdaus dalam Pilkada Kota Cilegon 2020 (20/8).

Pertemuan Relawan diawali acara makan malam dan bakar sate di Teras Amir Mahmud, usai makan malam Relawan dan tim pemenangan baru kemudian diskusikan strategi pemenangan hingga larut.

Sebagaimana diketahui, di JBS tersedia 20 kamar untuk santri, dan para tamu.  Kamar-kamar dinamai dengan nama para aktifis pers seantero Nusantara.  Ada kamar  Ramon Damora, Edward Thahir, Ocktap Riadi, Abdul Munib, Bustam, Sarjono, Haris TVRI, Voucke Lontaan, Zugito, Izaac M. Tulalessy, Faturahman Boy, Zulmansyah Sekedang, Tarmilin Usman, Supriadi Alpian, Nizwar, Ganda Khalik, Hermansyah, Loby Agus Salim, Loby Mahmud Matangara, Musholla Mirza Zulhadi, Teras Amir Mahmud.

Pada gelaran tersebut, Family Room Ramon Damora menjadi ruang favorit bagi para relawan yang berkumpul, selain memiliki ruang tamu dan pantry, letaknya juga di depan lobby dekat dengan Front Desk memungkinkan bagi para penikmat rokok, ketika kebelet merokok, dapat langsung keluar menuju teras.

Dalam kesempatan gelaran Relawan dan Tim Pemenangan tersebut, selain hadir para relawan dan TIM, kemudian juga hadir Ketua PA 212 Cilegon M. H. Joni yang juga digadang sebagai Calon Walikota Cilegon pada Pilkada 2020 datang bersilaturahmi dalam rangka menyatukan persepsi tentang perubahan Kota Cilegon lebih maju.

Selaku direktur JBS, Firdaus berharap kedepan JBS selain tempat Kawah Candradimuka bagi insan pers, juga dapat menjadi simbol persaudaraan.

"Diniatkan JBS ini sebagai Kawah Candradimuka bagi  insan pers, yang kelak akan melahirkan jurnalis propetik yang independen dan memiliki pengetahuan agama yang baik dan juga sebagai simbol persaudaraan" tandasnya. (*SMSI)

Jakarta, Sulutnews.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengapresiasi rencana Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020  digelar di ujung Timur Indonesia tepatnya di Tanah Papua.

"Rencana yang sangat bagus, dan tentu mewakili Pemerintah saya sangat menyambut baik dan mengapresiasi rencana PWI untuk HPN 2020 di Papua. Ujar Menko Polhukam Wiranto, di Jakarta, Senin (5/08/2019)

Pernyataan Wiranto ini disampaikannya usai beraudiensi dengan jajaran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang dipimpin Ketua Umum Atal S Depari dan Sekjen Mirza Zuhaldi terkait rencana peringatan HPN 2020.

Dalam pertemuan ini. selain Ketua Umum dan Sekjen Dari PWI hadir juga Suprapto (Wakil Sekjen), Peter F Gontha dan Asro Kamal Rokan sebagai anggota Dewan Kehormatan PWI.

Menkopolhukam mengaku meski penyelenggaraan HPN di Papua memerlukan biaya yang besar,tetapi jika bisa kerja sama dengan topangan berbagai pihak pasti semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Wiranto juga berharap penyelenggaraan di Papua sangat penting dari sisi kewilayahan,dan tentunya untuk menjaga aspek persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ujarnya.

Menurut Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, Sejak sumatra utara mengundurkan diri dari rencana Awal Pelaksana HPN 2020 PWI Pusat langsung mengelar rapat dan hasil rapat sepakat HPN 2020 kita gelar di Jayapura, di Papua," Ujarnya.

Depari menambahkan pemilihan Papua sebagai tuan rumah HPN 2020 merupakan inisiatif dari PWI untuk menunjukkan kepada dunia mengenai realitas yang terjadi di wilayah itu.

"Kami ingin menunjukkan kepada dunia. Mungkin melalui event pers nasional itu, HPN, bahwa Papua itu tidak seperti yang digambarkan selama ini," katanya.

Ajang HPN selain dihadiri  Wartawan dari Seluruh Indonesia,Gema HPN juga akan mendunia karna akan dihadiri oleh beberapa wartawan dari negara sahabat. (/SMSI)

Banjarmasin, Sulutnews.com – Kepengurusan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalimantan Selatan Periode 2019-2024 resmi dilantik bertempat di Mahakam Room Hotel Aria Barito Banjarmasin, Sabtu (3/7/2019).

Dalam sambutannya Ketua SMSI Pusat yang diwakili Yono Hartono berharap, Hadirnya SMSI di Kalsel ini bisa mengakomodir dan menjembatani media-media online, agar nantinya bisa berdamai dan berkompromi dengan semua lini, baik masyarakat maupun pemerintah.

“Semoga seluruh media siber di Kalsel mampu bersaing dan bersinergi, tidak menjadi oposisi, tapi mampu bersinergi dengan seluruh stakeholder untuk kepentingan masyarakat,” ujar Yono Hartono.

“Kami berharap hadirnya SMSI di Kalsel juga menjadi jembatan dan membantu kawan-kawan pemilik media berbasis online, agar ke depan media mereka dapat terverifikasi secara faktual,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Kalsel, Siswansyah mengatakan, dengan dilantiknya kepengurusan SMSI Kalsel 2019-2024, ini bisa memberikan kontribusi besar terhadap pemerintahan dan pembangunan di Bumi Lambung Mangkurat.

Hadirnya SMSI Kalsel diharapkan mampu menjadi garda terdepan dan melindungi seluruh pemberitaan online agar tidak menyebarkan ujaran kebencian dan hoax.

“Kami juga berharap, kepengurusan SMSI ini mampu memegang amanah demi kemajuan dan kesejahteraan warga Banua,” katanya.

Ketua SMSI Kalsel Milhan Rusli mengatakan, langkah pertama yang akan dilakukan oleh SMSI Kalsel yakni mendata secara menyeluruh media siber yang belum terverifikasi.

Dalam Pelantikan pengurus SMSI Kalimantan Selatan ini turut dihadiri juga oleh Walikota Samarinda Ibnu Sina yang sekaligus menjadi salah satu pembicara dalam  seminar,hadir juga Humas se Kalsel dan Perwakilan dari Pers Mahasiswa sementara dari SMSI Pusat hadir juga Mercys Charles Loho dari Departemen Antar Lembaga dan Kerja Sama. (*/SMSI)

Ketua : Milhan Rusli

Sekertaris: SA Lingga

Bendahara: Ulul Maskuriah

Jakarta, Sulutnews.com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengecam tindakan brutal dan aksi main hakim sendiri yang dilakukan orang tak dikenal (OTK) yang membakar Kantor PWI Aceh Tenggara di Kutacane, Aceh, Kamis (1/8/2019) dini hari.

Pembakaran terhadap kantor organisasi wartawan terbesar dan tertua di Indonesia itu merupakan bentuk ancaman terhadap kemerdekaan pers dan teror terhadap wartawan.

Karena itu, PWI mendesak Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk memerintahkan Kapolda Aceh dan jajarannya agar bertindak cepat mengusut kasus tersebut.

Di samping itu, PWI juga kembali mengimbau kepada pihak-pihak terkait untuk tetap menghormati hukum dan tidak menghalangi kerja wartawan dengan cara melakukan teror. Apabila ada pihak-pihak yang keberatan atas suatu karya jurnalistik, sebaiknya menempuh jalur hukum atau menyampaikan hak jawab kepada media yang memberitakan.

“Saya kira, tindakan main hakim sendiri, tindakan teror dalam bentuk pembakaran kantor PWI Aceh Tenggara apa pun alasannya tidak bisa dibenarkan. PWI mengecam tindakan barbar tersebut dan meminta Bapak Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk memastikan jajaran kepolisian mengusut tuntas kasus ini,” ujar Ketua Umum PWI Atal S Depari di Jakarta, Kamis (1/8/2019).

PWI pusat telah meminta masukan dari PWI Provinsi Aceh terkait kasus pembakaran kantor PWI Aceh Tenggara tersebut. Dari laporan tersebut, PWI Pusat berharap polisi cepat mengusut kasus ini dan mengungkap pihak-pihak yang terlibat dan motif di balik pembakaran itu.

Sebelumnya, PWI Pusat juga telah meminta polisi untuk segera mengungkap kasus pembakaran rumah wartawan Serambi Indonesia, Asnawi Luwi, di Kutacane, Aceh Tenggara.

Rumah Asnawi Luwi diduga dibakar orang tak dikenal, Selasa (30/7/2019) sekitar pukul 02:00.  Asnawi Luwi selama ini dikenal sebagai wartawan yang kritis dalam membuat berita, terutama terkait kasus illegal logging dan proyek-proyek bermasalah di Aceh.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Tetapi, rumah Asnawi Luwi ludes dilalap si jago merah. Polisi dari Polres Aceh Tenggara telah melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus tersebut

Teror Wartawan Aceh

Teror terhadap pekerja pers di Kabupaten Aceh Tenggara mengarah kepada tindakan brutal dan barbar dan tidak bisa didiamkan.

PWI Aceh meminta kepada Kapolda Aceh untuk menurunkan aparatnya, mengusut tuntas dan menangkap para pelaku teror tersebut.

Teror terhadap wartawan dilakukan oleh OTK dengan berupaya membakar kantor PWI Aceh Tenggara di Kutacane, Kamis dinihari tadi (1/8/2019). Sehari sebelumnya, OTK diduga juga membakar rumah dan mobil milik wartawan Harian Serambi Indonesia, hingga hangus dan tinggal puing.

Aldin NL, Sekretaris PWI Aceh, mengatakan, “Tindakan para peneror itu sudah di luar batas kemanusiaan, dan mengarah kepada tindakan bar-bar. Untuk itu kami minta Polda Aceh untuk membantu Polres Aceh Tenggara mengungkap kasus pembakaran kantor PWI dan pembakaran rumah wartawan Harian Serambi Indonesia.”

Aldin mengimbau masyarakat, bila keberatan dengan suatu pemberitaan di media massa, dapat menggunakan Hak Jawab melalui saluran yang dibenarkan oleh Undang-undang. Wartawan, kata Aldin, dalam menjalankan tugasnya, dilindungi oleh Undang-undang No.40 tahun 1999, tentang Pers.

“Wartawan itu bekerja secara profesional dan mempedomani kode etik. Jadi bila ada yang keberatan dengan pemberitaan media, silahkan menggunakan Hak Jawab, bukan dengan cara bar-bar. Kami mengecam keras segala tindakan teror,” lanjut Aldin NL.

Menurut Aldin semakin jelas indikasinya bahwa pembakaran rumah wartawan Harian Serambi Indonesia dan pembakaran kantor PWI Aceh Tenggara, terkait dengan pemberitaannya. Karena sasarannya memang ditujukan kepada wartawan sebagai pribadi dan organisasi.

Informasi dari pengurus PWI Aceh Tenggara, selama ini wartawan di Kutacane. Aceh Tenggara kritis terhadap sejumlah masalah, seperti ilegal loging, galian C hingga kasus kasus hukum lainnya. Diduga aksi pembakaran di rumah wartawan Serambi Indonesia. Asnawi Luwi dan kantor PWI Aceh Tenggara ada relevansi dengan kerja kerja jurnalis di daerah itu.

PWI Aceh juga sudah melaporkan peristiwa pembakaran itu ke PWI Pusat dan pusat minta polisi harus sering ungkap siapa pelaku dibalik pembakaran itu. (*/PWI)

Palu, Sulutnews.com - Ketua PWI Sulteng, Mahmud Matangara buka suara terkait kasus yang menimpa Gencar Djarot,Wartawan dan juga pengelola media online Koranindigo.online yang telah resmi ditetapkan tersangka Oleh Penyidik Polres Parimo terkait laporan Mantan Direktur RS Anuntaloko Parimo,,Nurlaela Harate.

Menurut wartawan senior disulteng ini,kasus yang disangkakan polisi kepada Genjar Djarot murni delik pers,semua unsur dalam kode etik jurnalistik dalam penyajian berita sudah terpenuhi saat menulis kasus yang mengkritisi kebijakan RS Anuntaloko dalam pelayanan terhadap orang miskin.

Hal tersebut disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Sulawesi tengah (Sulteng), Mahmud Matagara SH.MH, saat ditemui sejumlah diruang kerjanya.

Dia mengatakan, berdasarkan hasil telaahnya terkait kasus yang dijerat kepada wartawan KoranIndigo.online, murni delik pers.

“Saya telah bertemu dengan yang bersangkutan dan mendengar penjelasannya. Menurut saya, kasus ini lebih berat pada delik pers, sehingga dalam penanganannya mestinya merujuk pada UU nomor 40 tahun 1999,” ujarnya.

Berdasarkan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers kata dia, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan control sosial, yang kemerdekaannya dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Selain itu lanjut dia, merujuk pada nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang salah satu isi kesepakatan menjelaskan koordinasi dibidang penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.

“Seharusnya, pihak penyidik tidak mengesampingkan hal ini. Dalam nota kesepahaman tersebut sangat jelas menyebutkan adanya koordinasi antar Dewan Pers dengan Polri untuk menyimpulkan sebuah perbuatan apakah murni tindak pidana atau pelangaran kode etik,” jelasnya.

Mahmud juga menyayangkan langkah yang diambil bekas direktur BLUD RSUD Anuntaloko Parigi, Nurlaela Harate, yang nota bene pejabat publik mengabaikan UU nomor 40 tahun 1999.

Padahal sebagai bagian dari empat pilar Negara demokrasi tuturnya, pers mempunyai andil dalam melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

“Inikan negara demokrasi, empat pilar yaitu Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Pers harusnya saling bahu membahu dalam membangun negeri ini,” terangnya.

Dia menghimbau, agar pihak Polri khususnya wilayah Sulawesi tengah, dapat melakukan sosialisasi tentang nota kesepahaman antara Polri dan Dewan Pers yang ditandatangani Kapolri, Jendral Polisi Tito Karnavian tahun 2017.

Sebelumnya diketahui, setelah dilakukan dua pemeriksaan atas laporan bekas Direktur BLUD RSUD Anuntaloko, Nurlaela Harate, pada tanggal 25 Juni 2019, Gencar Djarot ditetapkan sebagai tersangka oleh Sat Reskrim Parimo. 

Gencar Djarot disangkakan dengan dugaan pelanggaran Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Hal ini juga menjadi perhatian sejumlah media di seluruh Indonesia. Sementara itu, berdasarkan surat berkop Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resor Parigi Moutong. Bernomor B / 142 / VI / 2019 / Reskrim, prihal pemberitahuan penetapan status tersangka.

Dari bukti permulaan dan keterangan saksi, Gencar Djarot terbukti telah melakukan tindak pidana mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Dengan cara menulis status di media sosial facebook dan media cetak online Koran Indigo.online.

Penyidik Polres Parimo kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gencar Djarot Pada Jumad (19/07/2019), dipastikan Pengurus SMSI Sulteng dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulteng akan mendampinginya dalam menghadapi Proses hukum.(*/SMSI)

Songsong Teknologi Digital 4.0 APJI Terus Lakukan Konsolidasi Organisasi

Jakarta, Sulutnews.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI) saat ini lagi gencar gencarnya melakukan konsolidasi organisasi di seluruh Provinsi. Demikian penjelasan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD APJO) Sulawesi Utata yang juga Humas DPP APJI Jimmy   Senduk di Jakarta kepada Wartawan.

Asosiasi berhimpunnya pengusaha Cetring dan Kuliner sebagai  ketua umum Rahayu Setiowati, Sekjen Diana Dewi dan Bendhara Umum Tasya megananda, telah melakukan road show mengunjungi beberapa daerah untuk pembentukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APJI yang baru.

DPD APJI Provinsi Sumatra Selatan yang akan dilantik 18/6 dengan Ketua DPD APJI Sulaiha, serta Provinsi Jambi yang diketuai Astina Devi akan di kukuhkan serta dilantik 20 Juni 2019 oleh Ketua umum DPP APJI  Rahayu setiowati akan di hadiri Gubernur.

Menurut Ketum, APJI Rahayu Setiowati, Dalam rangka untuk menyukseskan Rakernas pada bulan September  2019 di Bali,  DPP APJI juga akan segera melantik DPD DPD  yang sudah selesai periode masa baktinya.

"Pokoknya, kami terus melakukan konsolidasi karena begitu banyak permintaan Mandat APJI di daerah" tambah Sekjen Diana Dewi ketika dihubungi Wartawan.

Pengusaha suplayer Daging Sapi yang merupakan Calon Kuat Kadin DKI ini menambahkan saat Rakernas nanti  DPP APJI akan  mengadakan pameran bertaraf internasional dan festifal jajanan pasar nusantara makanan khas kebanggaan tiap provinsi di seluruh nusantara

Ditambahkannya APJI yang telah mendapatkan SK dari Kemenkunham  atas kepemimpinan Rahayu Setiowati yang kedua kalinya,  juga  menjadi satu satunya asosiasi jasaboga yang disingkat APJI, anggota nya  berkomitmen untuk selalu mendorong pelestarisn makanan khas Nusantara.

Oleh karenanya berharap semua DPD khususnya dan DPD Sumsel dan DPD Jambi dibawah pimpinan ibu Sulaiaha dan ibu Astina Devi  dapat lebih memperkuat komitmen APJI kedepan

Menjawab pertanyaan Ketum APJI mengakui Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi digital 4.0 harus dijadikan Peluang oleh APJI agar dapat mengembangkan persaingan di era globalisasi makanan khas Daerah menjadi unggulan di negeri sendiri juga manca negara.

APJI kedapan juga akan bersinergi dengan KADIN pusat bersama instansi terkait seperti Pariwisata,    dan Koperasi UMKM, Bekraf, Perbankan, dan BUMN serta instansi pemerintah terkait lannya dalam rangka  sinergitas program untuk membantu Anggota APJI di seluruh tanah air ini untuk mengembangkan tampilan jajan pasarnya lebih luas dan kreatif,  tambah Wasekjen Siti Radarwati didampingi Ketua Bidang Organisasi Rudy Harsono.(/Jemmy)

Jakarta, Sulutnews.com - Direktur KCC Indonesia Chun Young-Poung menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PWI Pusat, Atal Sembiring Depari di Jakarta, Selasa (28/5).

Pada kesempatan tersebut, Chun Young-Poung mengungkapkan bahwa, pada tanggal 2 hingga 9 September 2019 mendatang, Korean Cultural Center (KCC) Indonesia bersama Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta akan melaksanakan misi kebudayaan dengan menyusuri jalan Trans Jawa sejauh 805 kilometer, dimulai dari dari Jakarta hingga Surabaya

Dijelaskan Chun Young-Poung, kegiatan yang digelar bertujuan  untuk memperkuat hubungan kebudayaan antara Korea Selatan dan Indonesia.

"Pada kegiatan nanti, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Chang-Beom akan turut serta mendampingi rombongan dengan menggunakan bus mulai dari Jakarta hingga ke Surabaya," ujar Chun Young-Poung yang dalam kesempatan tersebut didampingi Administrative Staff In Public Relation Division, Kim Min Jung.

Menurut Chun Young-Poung, selain menampilkan ragam budaya Korea, dalam momen tersebut, akan dilakukan berbagai kegiatan seperti di Kota Cirebon, KCC melakukan kerja sama tekhnologi maritim dan juga ikut Kampanye Pengurangan Sampah di Laut. Di Semarang akan ada Culture Day, dan di Solo KCC akan ikut serta dalam Solo International Performing Art dengan penampilan dari salah satu universitas di Korea Selatan.

"Kalau untuk yang di  Surabaya, selain mengadakan Korean Food Festival, juga akan diadakan seminar yang bekerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya," terang Chun Young-Poung.

Ditempat yang sama, Ketua PWI Pusat Atal S Depari mengapresiasi dan menyambut gembira dan siap mendukung kegiatan yang pertama kali diikuti oleh seorang Duta Besar dari awal hingga akhir kegiatan dengan menggunakan trasportasi darat bus.

"PWI Pusat dan PWI di daerah siap mendukung dengan menjadi mitra kegiatan yang sangat spektakuler ini," pungkas Atal S Depari  didampingi sejumlah pengurus PWI Pusat.(/PWI)

Jakarta, Sulutnews.com - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Kamis (09/05/2019), dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Hi.Joko Widodo.

Acara yang bertemakan "Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas", juga dihadiri Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah non-Kementrian, para Gubernur se Indonesia, Bupati/Walikota serta para elit pemerintahan lainya.

Pada kesempatan itu pula, Bupati Minahasa Selatan DR. Christiany Eugenia Paruntu, SE saat menghadiri Musrenbangnas tersebut menyampaikan sesuai dengan tema Musrembang pentingnya peningkatan sumber daya manusia. "Tentunya peningkatan sumberdaya manusia pada saat ini sangat penting guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia kedepannya. Sehingga Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi secara signifikan," ujarnya

Ia juga berharap agar nantinya Kabupaten Minahasa Selatan bisa mendapat prioritas pembangunan dalam Musrenbang ini,  sehingga kedepan kemajuan daerah, khususnya Kabupaten Minahasa Selatan akan lebih berkembang sesuai dengan rencana kerja pemerintah.

Diketahui, Bupati DR. Christiany Eugenia Paruntu, SE menghadiri Musrenbangnas didampingi Sekertaris Daerah Denny Kaawoan, Kepala Bapelitbang Tertius Ulaan, dan Kabag Humas dan Protokoler Altin Sualang. (/ferrowaney)

Surabaya, Sulutnews.com - The Light of Aceh kembali hadir dalam pameran pariwisata terbesar segmen travel exchange di wilayah timur Indonesia, "Majapahit International Travel Fair (MITF) 2019" yang digelar tanggal 2-5 Mei 2019 di Grand City, Surabaya.

Dengan mengusung tema "Explore Tourism Village", Pameran Majapahit International Travel Fair 2019 diikuti oleh stand dari berbagai provinsi di Indonesia dan beberapa stand luar negeri.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh melalui Kepala Bidang Pemasaran yang diwakili oleh Kasi Analisa Pengembangan Segmen Pasar, Nurlaila Hamjah mengatakan bahwa Aceh hadir dengan tampilan stand yang menarik dan informatif, didesain bertemakan Aceh Hebat Melalui Ragam Pesona Wisata, serta mempromosikan tiga top event yang masuk dalam kalender event nasional, 10 top event aceh dan beragam event unggulan lainnya.

"Selain mempromosikan event wisata yang beragam sepanjang tahun 2019 kepada pengunjung kita juga menawarkan berbagai jenis paket wisata tematis, diantaranya segmen religi "Wonderful Ramadhan, Womderful Idul Fitri, Pesona Qurban di Aceh dan segmen alam lainnya, seperti Wonderful Sabang Underwater, Banda Aceh Sabang, Explore Pulau Banyak, Wonderful Pulau Aceh dan Birding in Gayo Highland. Ada juga berbagai paket wisata adventure yang sudah dikenal di kalangan wisatawan, seperti paket rafting, Surfing Simeulue, Green Canyon di Aceh Jaya, paket freediving, dan lain-lain, " ujar Nurlaila.

Dalam rangka membangun networking diantara pelaku pariwisata, Aceh juga mengikutsertakan travel agent "Aceh Great Wall Tour & Travel dan PT. Mangat Usaha Wisata, dimana perwakilannya akan mengikuti aktivitas travel exchange pada tanggal 4 Mei 2919 di Mercure Grand Mirama Hotel -  Surabaya.

Kegiatan tersebut akan mempertemukan seller dan buyer di satu lokasi agar terjadi transaksi bisnis dan penjualan paket-paket wisata unggulan daerah. Ada sekitar 80 peserta dalam dan luar negeri, diantaranya India, Thailand, Filipina, Malaysia, Australia, Tiongkok, Taiwan, dll akan hadir pada acara tersebut yang diundang sebagai buyer untuk dipertemukan dengan berbagai travel agent peserta pameran MITF 2019.

Acara yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak dipandang strategis dalam mempromosikan pariwisata Aceh, dimana terlihat antusias pengunjung yg datang ke booth "The Light of Aceh" dan disambut ramah oleh Duta Wisata Muhammad Hernan dan Elzira Cellicia, tutup Nurlaila

Moga branding wisata Aceh "the Light of Aceh" akan selalu mempesona wisatawan untuk datang dan mengeksplorasi Aceh dengan ragam pesona alam dan budaya Aceh serta keramahan masyarakatnya. (*/SMSI)

Bogor,Sulutnews.com – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Dr.Anwar Usman, SH, MH mengaku ikut berdosa lantaran turut memutuskan dilakukan pemilihan umum (PEMILU)secara serentak. Ia mengakui penyelenggaraan Pemilu 2019 merupakan yang tersulit di dunia.

"Saya merasa ikut berdosa karena saya ikut memutuskan. Kalau tidak salah sudah 45 orang petugas KPPS dan 15 orang polisi yang meninggal dunia (saat pemilu) dan masih bisa bertambah terus," ujar Anwar di Cisarua, Bogor, Senin (22/4/2019), saat membuka Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan se Indonesia.

Dalam sambutannya Anwar menjelaskan salah satu pertimbangan MK saat memutuskan pemilu serentak adalah efisiensi waktu dan anggaran. Namun, ia mengaku dalam pelaksanaanya, anggaran pemilu ternyata lebih besar dari perkiraan awal dan mencapai Rp25 triliun.

"Saya begitu pulang dari TPS, ternyata (sadar) betapa sulitnya Pemilu. Tapi putusan hakim MK pun bukan Firman Tuhan, konstitusi saja bisa diamandemen. Dari pengalamannya pribadi, Anwar mengaku kesulitan dalam memilih saat memasuki bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pasalnya, terlalu banyak pihak yang harus dipilih dalam pemilu serentak tersebut.

"Kebetulan saya memilih di wilayah Tangsel (Tanggerang Selatan), masuk Banten. Jadi dari tingkat kesulitan memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika yang kita tau sebagai mbahnya demokrasi," sebutnya.

Ia mengaku tak ingin menyesali keputusan yang telah terlanjur dibuat dan dilaksanakan tersebut. Kendati demikian, Anwar memastikan pelaksanaan pemilu 2019 akan menjadi bahan evaluasi ke depan. Tugas wartawan tidak kalah pentingnya dari tugas penyelenggara Negara untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat.

Ia juga berharap seluruh pihak dapat menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil pemilu pada 22 Mei mendatang.

"Tapi sudah lah, ini sudah terjadi. Ini bahan evaluasi ke depan. Tugas berat masih menanti kami, saya terus terang selalu berharap mudah-mudahan pemilu ini, terutama pilpres tidak bermuara ke MK," ungkap dia.

Sementara Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Dr.Guntur Hamzah,SH,MH dalam laporannya menyatakan wartawan mesti dibekali perspektif konstitusi agar memahami hak dan kewajibannya dalam berkonstitusi. Adapun beberapa tujuan kegiatan ini antara lain meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berpancasila serta berkonstitusi, meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi masyarakat mengenai konstitusi dan hukum acara MK serta isu-isu ketatanegaraan, dan lainnya.  

Sekjen juga menjelaskan pihaknya siap menerima gugatan baik dari pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun calon legislator dari 23 Mei hingga 9 Agustus 2019. 

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyatakan pemilu kali ini terasa berbeda. Lebih lama prosesnya. Meski pemilu secara legal telah selesai, Yosep ingin menegaskan wartawan harus selalu melakukan verifikasi, konfirmasi, cek,  ricek, dan banyak hal lainnya.  

"Wartawan tidak boleh menelan begitu saja informasi. Tidak bisa jadi wartawan hanya talking news," kata Yosep.   

Pada kegiatan ini juga ada penandatanganan memorandum of understanding (MoU) Mahkamah Konstitusi dan Dewan Pers untuk lima tahun yang akan datang.(/MS)