Utama

Utama (209)

Bakal Tampilkan Group Terbaik dan Berprestasi

MANADO, Sulutnews.Com - Dinas Kebudayaan Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Kepala Dinas Jendri Sualang terus melakukan terobosan untuk memajukan Seni dan Budaya Sulawesi Utara. Terbukti mulai 10 - 18 Agustus 2020 akan digekar lomba Kreativitas Kolintang Virtual.

" Selain untuk memeriahkan HUT Proklamasi 17 Agustus ke 57 dan HUT Provinsi Sulut ke 56, lomba Kolintang ini juga bertujuan untuk melestarikan seni budaya dimana alat musik Ansambel Kolintang Kayu asal Minahasa akan diajukan sebagai nominator warisan budaya tak benda UNESCO," jelas Sualang.

Pagelaran seni budaya lewat lomba Kolintang ini juga menjadi ajang para seniman untuk terus berkaya agar kesenian asal Sulawesi Utara semakin berkembang dan terus mengikuti perkembangan jaman agar tetap menjadi idola bagi duniabpariwisata di Dunia." Diharapkan para pegiat seni budaya dapat berpartisipasi pada ivent yang akanndilaksanakan secara virtual," kata Sualang.

Seni budaya Sulawesi Utara sangat kaya dan memiliki chirikas yang berbeda dengan daerah lain, sehingga menjadi tugas kita bersama untuk terus melestarikannya.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara pada pelaksanaan pencoblosan kertas suara di Pilkada Gubernur, Bupati/Walikota, 9 Desember 2020 akan memberlakukan 9 langkah saat wajib pilih mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurut Salman Sahelangi Komisioner KPU Sulut, pada hari pencoblosan di Pilkada Serentak 2020 ini akan terlihat berbeda, dimana akan ada penerapan protokol kesehatan sebagai antisipasi penyebaran virus Covid 19.

"Saat mendatangi TPS, wajib pilih, akan mengikuti semua protokol kesehatan yang nanti akan disampaikan oleh petugas KPPS," kata Sahelangi.

Juga dijekaskan Sahelangi, Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara, nantinya akan menyiapkan semua Alat Pelindung Diri (APD) berupa Masker, Handsanitazer dan sarung tangan plastik di semua TPS, agar wajib pilih dapat menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan." Diharapkan seluruh wajib pilih dapat mendatangi TPS, untuk menyalurkan hak suaranya guna menentukan pemimpin yang berkwalitas dan diharapkan dapat memperhatikan anjuran untuk mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Covid 19," ungkap Sahelangi.

Untuk diketahui 9 langkah yang wajib diikuti saat berada di TPS yakni, Kedatangan Wajib Pilih akan diatur oleh petugas KPPS yang bebas virus covid 19, Wajib melakukan pengukuran suhu tubuh 37,3, jumlah Wajip pilih dibatasi paling banyak 500 orang, Wajib menggunakan Masker, wajib menggunakan sarung tangan yang sudah disiapkan di lokasi TPS, Setelah selesai mencoblos kertas suara, tidak lagi mencelupkan jari kedalam botol tinta seperti biasa, tapi nantinya tinta akan tetes ke jari oleh petugas.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Upaya DPRD Sulut melalui Komisi IV yang memperjuangkan aspirasi Mahasiswa PPDS Unsrat soal keringanan uang kuliah dimasa pandemi Covid 19, masih akan dikaji oleh Kementrian Pendidikan. Saat Komisi yang mengurusi masalah pendidikan ini menggelar pertemuan bersama Ditjen Dikti Rabu (5/8/2020) disampaikan, setelah mendengar penjelasan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Kementrian Pendidikan nantinya akan mengeluarkan surat yang mengatur tentang uang kuliah bagi Perguruan Tinggi Negri.

“Perwakilan Ditjen Dikti menyambut baik aspirasi mahasiswa PPDS Unsrat yang disampaikan oleh Komisi IV DPRD Sulawesi Utara dan menjamin akan menerbitkan surat sebagai solusi atas permasalahan yang disampaikan,” ujar Wakil Ketua DPRD Sulut, Billy Lombok yang juga koordinator Komisi IV.

Terkait mekanisme keringanan uang kuliah menurut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) Kemendikbud RI telah mengeluarkan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 terkait mekanisme keringanan uang kuliah bagi mahasiswa Diploma dan Sarjana dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan Perguruan Tinggi masing-masing dan diputuskan oleh rektor di masing- masing perguruan tinggi," jelas MJP pada laporan kerjanya.

Berdasarkan PMK Nomor 19/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sam Ratulangi Manado pada pasal 5 ayat 2 mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif program sarjana jalur mandiri dan tarif program Pascasarjana, Profesi, dan Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh rektor Badan Layanan Umum Universitas Sam Ratulangi Manado,” jelas Politisi yang mengutamakan transparansi dalam setiap tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

Lombok dan MJP serta Careig Runtu menyatakan, “Saat ini sedang dipersiapkan surat edaran kepada PTN terkait keringanan kepada PTN terkait dengan keringanan UKT,” pungkas keduanya.

Diketahui, dalam kunjungan kerja tersebut selain Billy Lombok dab Melky Jakhin Pangemanan, ikut hadir antara lain, Careig Naichel Runtu, Yusra Al Habsyi, Braien Waworuntu dan tak ketinggalan Melissa Gerungan.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan sosialisasi persyaratan pencalonan dan Syarat calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020. Pada kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Mercure, Rabu (5/8/2020), Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan agar setiap kebijakan terkait regulasi KPU dalam pelaksanaan tahapan pemilikada yaitu tahapan pencalonan dapat diketahui oleh masyarakat terlebih khusus oleh Parpol yang mengusung calon." Diharapkan lewat sosialisasi ini regulasi dapat diketahui oleh masyarakat terlebih khusus Parpol dan diharapkan dalam hal pencalonan tidak ada sengketa, dan KPU akan melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan," kata Mewoh.

Pada kegiatan ini juga Ilham Saputra Komisioner KPU Pusat menegaskan agar Sumber Daya Manusia dan integritas penyelenggara dapat memperlakukan semua calon sama, jika ada persoalan yang muncul (sengketa pemilu),pihak yang merasa dirugikan dapat berkoordinasi dengan KPU selaku penyelenggara." Parpol diharapkan sebelum mendaftarkan calon dapat melihat syarat pencalonan yang telah disyaratkan berdasarkan PKPU," tegas Ilham lewat media zoom.

Juga disampaikan Hasyim Ashari Komisi KPU Pusat yang menjabarkan terkait tahapan pilkada lanjutan ditengah pandemi Covid 19, dengan menekankan pada syarat pencalonan baik terkait tanggal pendaftaran, juga terkait calon yang perna terpidana sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian dari Parpol agar dapat mengusung calon yang tidak bermasalah." Parpol pengusung hendaknya dapat mengajukan calon yang tidak bermasalah hukum agar tidak menimbulkan persoalan,"ungkap Ashari.

Terkait tahapan pendaftaran bakal calon akan dimulai tanggal 28 Agustus s/d 3 September 2020, Pendaftaran Paslon dan Verifikasi syarat pencalonan 4-6 September 2020, Pengumuman dokumen pasangan calon untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat 4-8 September 2020, dan pemeriksaan kesehatan Paslon 4-11 September 2020. (josh tinungki)

Saat Detik-Derik Proklamasi, Seluruh Warga Negara Dihimbau Tinggalkan Aktifitas dan Kumandangkan Indonesia Raya Dengan Sikap Sempurna

MANADO, Sulutnews.Com - Ketua Panitia Perayaan HUT Proklamasi ke 75 dan HUT Provinsi Sulut ke 56 Clay Dondokambey menjelaskan untuk perayaan HUT Proklamasi ke 75 ditengah pandemi Covid 19 akan dirayakan secara sederhana dan akanndigekar dalam 4 rangkaian besar, yakni pertama acara pembukaan akan dilaksanakan pada 7 Agustus, Mendengarkan Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus dan Apel Kehormatan 17 Agustus dilanjutkan Renungan suci.

" Saat Detik-Derik Proklamasi, Seluruh Warga Negara Dihimbau Tinggalkan Aktifitas dan Kumandangkan Indonesia Raya Dengan Sikap Sempurna," jelas Clay usai menggelar rapat panitia di kantor DPRD Sulut, Selasa (4/8/2020).

Juga dijelaskan Clay, pada puncak perayaan HUT Proklamasi kali ini juga dibagi dalam lima kegiatan diantaranya Pemberian Remisi bagi warga Lembaga Pemasyarakatan Tuminting, Pelaksanaan upacara di halaman kamtor Gubernur, Mengikuti secara virtual detik-detik Proklamasi langsung dari Istana Negara Jakarta dan Mengikuti acara penurunan bendera secara virtual langsung dari Istana Negara Jakarta." Untuk pelalsanaan seluruh agenda peringatan HUT Proklamasi ke 75 akan menerapkan protokol kesehatan," kata Clay.

Pada rapat panitia ke 3, terkait pematangan persiapan dalam kaitan HUT Proklamasi juga diundang semua unsur yakni TNI, Polri Kementrian Hukum dan HAM, Perangkat Daerah yang terlibat dalam unsur kepanitiaan.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Meski merasa dizolimi karena DPP Partai Demokrat mengeluarkan SK kepada Bakal Calon Bupati Minut yang bukan Kader sendiri, namun politikus senior Netty Agnes Pantow (NAP) yang juga sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ini tetap berjiwa besar. Dan sebagai pribadi yang sebelumnya telah menerima surat rekomendasi dari DPP, dia tetap mengucap syukur.

“Ini bukan akhir, tetapi menjadi pengalaman iman, sebab jalan hidup sudah diatur oleh Tuhan. karna itu, Saya tetap bilang Puji Tuhan," kata NAP, sapaan akrab politisi yang sudah 3 periode di DPRD Sulut

Juga kata asisten Bendahara WKI Sinode GMIM ini, semua belum berakhir, masih ada waktu hingga pendaftaran September mendatang." Politik dinamis. Masih satu bulan setengah, keinginan untuk maju belum lenyap. Tetap ada semangat serta tetap bekerja dan berdoa,” tuturnya.

Sebagai politikus perempuan masih punya keinginan yang kuat untuk bangun Minut. “Soal dukungan Parpol adalah otoritas Tuhan, bukan kewenangan kita,” tegas NAP. (josh tinungki)

MANADO Sulutnews.Com - Menghadapi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Partai Demokrat Sulawesi Utara belum menentukan sikap politik untuk mendukung salah satu pasangan calon yang telah siap maju di Pilkada serentak 9 Desember 2020. Terkait hal ini, Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara Billy Lombok SH mengakui proses dukungan yang akan diberikan masih sementara digidik di tingkat majelis tinggi DPP partai Demokrat.

"DPD Demokrat Sulut, masih menunggu kepada siapa dukungan politik akan diberikan, jadi proses itu masih ditunggu. Dan majelis tinggi ini sendiri dipimpin langsung oleh pak SBY dan ketua harian ketum AHY," jelas Lombok keoada sejumlah wartawan .

Terkait dukungan politik partai demokrat telah ada komunikasi dengan partai Gokkar bahkan sudah ada beberapa kesepakatan meskipun itu belum final." Komunikasi politik dengan partai Golkar sangat intens, tetapi ini juga masih sementara dikaji," kata Lombok.

Dia juga menjelaskan untuk dukungan politik kepada calon Bupati Walikota, Partai Demokrat Sulut sudah jelas."Pertimbangan dinilai dari latar belakang, hasil survei, dan kemampuan untuk melihat mitra koalisi. Jadi meskipun survei tinggi tapi misalnya tidak bisa menggaet mitra koalisi maka bisa dipastikan bahwa itu tidak akan masuk dalam kriteria," jelasnya.

Sejumlah bakal calon Bupati Walikota yang sudah mendapatkan SK DPP Paratai Demokrat diantaranya diberikan kepada pasangan JEPAR - HAM (Manado), Pasangan MEP - VT
(Minsel), bakal calon Walikota Jilly Grace Eman (Tomohon), pasangan JG-CL (Minut) dan Boltim.(josh tinungki)

 

 

 

MEP Terpilih Secara Aklamasi

AMURANG - Sulutnews.Com - Musyawara Daerah Partai Golkar Kabupaten Minahasa Selatan yang digelar Senin (3/8/2020) dengan agenda pemilihan Ketua DPD, berhasil memilih Michaela E Paruntu sebagai Ketua DPD untuk periode 2020-2025. Dalam forum Musda ke IV tersebut MEP terpilih secara aklamasi.

" Tentunya setelah Musda ini, Ketua terpilih wajib melakukan konsolidasi organisasi, untuk menyiapkan kepengurusan sampai ke tingkat kelurahan dan Desa apalagi dalam waktu dekat ini ada perhelatan demokrasi Pilkada," tegas Rasky Mokodompit Sekertaris DPD I Golkar Sulut usai gelar Musda.

Juga kata Dia, dengan terpilihnya MEP, diharapkan dapat membawa partai Golkar semakin solid untuk membangun bagi kepentingan masyarakat."Selain konsolidasi kepengurusan, tugas yang juga penting wajib diselesaikan dalam waktu dekat yakni memenangkan Pilkada 9 Desember 2020 ini, " kata Mokodompit.

MEP sendiri adalah generasi milenial yang juga diharapkan, dapat membawa Partai Golkar Minsel sebagai partai yang dapat menjawab kebutuhan kaum milenial dalam peran serta mengisi pembangunan, agar tujuan masyarakat sejahtra bisa terwujud lewat kepemimpinan generasi milenial." Dicalonkan sebagai Bupati Minsel, MEP adalah jawaban untuk melanjutkan kepemimpinan yang sudah ada, untuk itu dukungan segenap masyarakat di Kabipaten Minsel sangat diharapkan agar pemerintahan yang muaranya untuk mensejahtrakan rakyat akan segera terwujut,' tutup Mokodompit. (josh tinungki)

TOMOHON, Sulutnews.Com - Ketua DPD PDI Perjuangan Olly Dondokambey menargetkan kemenangan di Pilwako Kota Tomohon dengan capaian dukungan sebesar 40 Ribu suara. Hal ini disampaikan OD saat membuka gelar Musyawara Cabang PDI Perjuangan Kota Tomohon Sabtu (1/8/2020).

Menurutnya PDI Perjuangan harus menang di Pilwako Tomohon agar perjuangan menjadikan Kota Tomohon menjadi lebih Hebat." Perjuangan PDIP belum akan berakhir jika ada masyarakat yang masih susah, sehingga kemenangan di Pilkada Mulai Gubernur, Bupati Walikota agar masyarakat semakin merasakan sejahtra," tegas OD.

Pada kegiatan yang digelar di puncak Wawo Tomohon tersebut, OD juga berharap agar Kader PDIP dapat bersatu dengan melupakan persoalan pribadi." Siapapun calon yang diputuskan oleh DPP, kader PDIP harus bersatu," tegas OD.

Pada kegiatan yang juga dilakukan pelantik bagi pengurus anak ranting se Kota Tomohon, juga dihadiri Wenny Lumentut sebagai kandidat yang dipersiapkan untuk maju di Pilwako Tomohon 9 Desember 2020 mendatang. (Josh tinungki)

MANADO, Sulutnewa.Com —Isu Mahar dengan skenario politik dagang yang "Diduga" dimainkan oleh oknum pengurus Partai Demokrat, sehingga berhasil membuat DPP Partai Demokrat mengeluarkan SK dukungan ke pasangan Joune Ganda-Kevin Lotulung (JG-KL), mulai merebak. Ketua PAC Dimembe Henry Walukow menilai putusan Demokrat menyerahkan SK dukungan pada JG-KL ‘sangat mudah’.

Empat kursi itu bukan capaian sedikit. Satu kursi saja diperhitungkan apalagi empat kursi,” sebut Anggota DPRD Minahasa Utara periode 2009-2014.

Menurutnya Demokrat bukanlah partai kecil. Karena khusus di Minahasa Utara sudah sering membentuk fraksi sendiri. “Juga kita pernah mengantar Presiden RI dua periode, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi Demokrat itu bukan partai kecil,” tukasnya.

Juga Walukow mengatakan, sangat wajar jika akhirnya bermunculan isu adanya mahar. “Semoga tidak. Karena ini merusak citra Demokrat Minut,” tandasnya.(josh tinungki)