Foto : Ketua KPU Sulut Dr. Ardiles Mewoh Foto : Ketua KPU Sulut Dr. Ardiles Mewoh

Ardiles : Akses Data Pemilih Harus Seijin Kementrian Terkait

Written by  Jul 24, 2020

MANADO, Sulutnews.Com - Menjawab adanya permintaan terkait data pemilih oleh kelompok masyarakat atau lembaga tertentu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban melindungi data pribadi dari pemilih. Tetapi alasan permintaan terkait dengan pengawasan, itu bisa diberikan, namun harus seizin Kementrian terkait.

"Bisa diambil (datanya), tapi harus ada izin atau persetujuan dari kementrian yang mengelola terkait administrasi kependudukan," kata Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, Jumat (24/7).

Deterangkannya, kalau pun data itu bisa diambil, dengan catatan dalam surat keputusan KPU tersebut, itu bisa dengan persetujuan kementrian terkait. "Dokumen (SK) itu tidak lagi berlaku, ketika dapat izin dari kementrian yang mengelola administrasi kependudukan," tandasnya.

Dijelaskan Ardiles, formulir model A. KWK merupakan administrasi yang di dalamnya terdapat informasi data pribadi penduduk yang menurut peraturan harus disimpan dan dilindungi. "KPU menerbitkan Surat Keputusan (SK) KPU RI Nomor 335 tentang penetapan informasi daftar pemilih pada formulir A. KWK yang digunakan dalam pemutakhiran data pemilih, itu menjadi informasi yang dikecualikan," jelasnya.

Ardiles juga mengatakan, dalam hal menjawab informasi publik, misalnya termasuk pengawasan, KPU tetap berpedoman pada SK KPU RI tersebut."Bukan berarti menutup informasih terkait data pemilih, Pengawasan tetap bisa dilakukan dengan cara mengikuti secara langsung proses coklit. Itu maksudnya," ungkapnya.(josh tinungki)