Advertorial

Advertorial (23)

Manado, Sulutnews.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara, Rabu (2/10/2019) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Sulut Masa Jabatan Tahun 2019-2024. Pada paripurna yang dipimpin Andrei Angouw dan Victor Mailangkay sebagai pimpinan sementara, tersebut, dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw, Ketua Pengadilan Tinggi Manado Arif Supratman, Forkopimda Sulut, Anggota DPRD Sulut dan pejabat eselon, serta undangan lainnya.

Foto  : Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, bersama Ketua Pengadilan Tinggi Manado Arif  Supratman didampingi Andrei Angouw saat memasuki ruang paripurna

Pimpinan definitif DPRD Sulut periode 2019-2024 yang diambil Sumpah Janji yang dipandu Ketua Pengadilan Tinggi Manado masing-masing Ketua DPRD Andrei Angouw (PDI Perjuangan) , Wakil Ketua J Victor Mailangkay (Partai Nasdem), James Arthur Kojongian (Partai Golkar) dan Billy Lombok (Partai Demokrat).

Foto  : Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw saat menyampaikan sambutan pada rapat paripurna pengambilan Sumpah/Janji

Usai mengucapkan Sumpah/Janji, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dalam sambutannya menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua DPD PDIP Sulut Olly Dondokambey, para Ketua PAC dan Anak Ranting PDIP se Sulut, serta segenap masyarakat yang telah memberikan kepercayaan memimpin DPRD Sulut sekaligus mengungkapkan pandangannya terhadap langkah-langkah kongkrit pembangunan di Sulut kedepan dengan menjaga persatuan ketertiban, menjaga kinerja, komunikatif dan selalu membangun koordinasi agar dapat melaksanakan tugas secara maksima."Semua Anggota Dewan diharapkan hadir setiap rapat DPRD, ini adalah kewajiban guna memerjuangkan aspirasi rakyat," kata Angouw.

Foto : Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw saat foto bersama Pimpinan DPRD Sulut

Politisi yang telah dua kali menjadi Ketua DPRD Sulit ini juga berharap agar setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan tidak hanya didengar tetapi harus dianalisa dan diolah, untuk kemudian diperjuangkan lewat rapat DPRD."Anggota DPR harus berbicara tetepi jangan asal bicara, menjaga persatuan dan kesatuan serta toleransi agar tercipta kedamaian ditengah masyarakat, penting sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik." kata Angouw.

Foto : Penandatanganan berita acara pelantikan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Anggota DPRD secara kelembagaan bertanggungjawab merawat dan menjaga demokrasi itu sendiri agar tidak menjadi bumerang bagi kita semua termasuk untuk bangsa dan negara serta daerah kita tercinta Sulawesi Utara.

Foto : Wakil Gubernur Sulut saat menyampaikan sambutan pada paripurna pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Sulut periode 2019/2024

Sementara itu Wakil Gubernur Steven OE Kandouw dalam sambutannya mengatakan, atas nama Gubernur dan segenap masyarakat menyampaikan selamat atas pelantikan Pimpinan DPRD Sulut dan kiranya dapat bekerja sesuai koridor, karena ada banyak tugas yang menanti, dengan mengutamakan kesejahtraan masyarakat, "Mari bekerja bersama dan saling bermitra untuj mensinergikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Sulut," kata Kandouw.

Pelantikan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut didasarkan atas Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 161.71-4368/2019 tertanggal  27 September 2019.(Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Senin,  23 September 2019, dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka memperingati HUT Provinsi Sulawesi Utara ke 55.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD sementars Andrei Angouw didampingi Victor Malailangkay selaku Pimpinan sementara DPRD Provinsi Sulut juga dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O. E. Kandouw juga Forkopimda Sulut serta sejumlah undangan lain .

Dalam sambutanya Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, SE berharap agar daerah Sulut akan terus  maju dan rakyatnya sejahtera."Semua  lapisan masyarakat wajib  menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di Sulut, karena persatuan dan kesatuan adalah  hal utama dalam menjaga keamanan dan kedamaian yang sudah terbina selama ini," ungkap legislator PDIP ini.

Angouw juga mengatakan, Indonesia baru saja melewati kontestasi politik dimana politik identitas menjadi berisiko dapat memecah belah persatuan bangsa."Hasrat kekuasaan kerap mengabaikan etika dan semangat persatuan, untuk apa berkuasa jika keadaan masyarakat kacau balau," tegasnya.

 

Ia berharap dengan Persatuan dan Kesatuan maka akan mampu menciptakan SDM yang unggul, sehingga tujuan menjadikan Sulut Hebat dan Indonesia maju, dapat diraiih karena komitmen bersama.

Sementara itu Gubernur Sulut Olly Dondokambey,  dalam sambutannya, mengatakan peringatan HUT ke-55 Provinsi Sulut menjadi momentum untuk melipatgandakan semangat, sumberdaya dan kekuatan untuk merealisasikan Sulawesi Utara sebagai Pacific Gateway of Indonesia. Menurutnya, eksistensi Provinsi Sulut yang diraih tahun demi tahun, sejatinya tidak terlepas dari perjuangan dan kerja keras para leluhur,  pejuang dari Sulawesi Utara yang telah merancang dan meletakkan dasar dasar pembangunan."Semua yang sudah dicapai tidak lepas dari perjuangan para pendahulu kita yang berhasil meletskan dasar untuk berpijak bagi kita dalam mengisi pembangunan di bumi Nyiur Melambai," kata Dondokambey.

Juga kata Gubernur yang berhasil membawa Sulut semakin hebat ini, posisi Sulut di bibir pasifik memberikan akses yang luarbiasa sehingga keunggulan komparatif dan kompetitif sudah berada di Sulut." Kita harus siap menyongsong tantangan yang semakin berat agar kita tidak tertinggal," pungkas Gubernur yang dipersiapkan menjadi Mentri dikabinet Jokowi - Maaruf

Hadir juga para Anggota DPR RI dan DPD RI yang mewaliki Dapil Sulut,  Mantan Gubernur Sulut Lucky Korah, para istri Mantan Gubernur Sulut, beberapa Konsulat RI, Pimpinan Forkopimda Sulut, Pimpinan TNI dan Polri, Pimpinam KPU dan Bawaslu Sulut, Rektor Unsrat,  Sekprov Edwin Silangen dan Pejabat Eselon Pemprov Sulut, Sekwan Bartolomeus Mononutu, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Ormas dan LSM, Jajaran Media Cetak dan Elektronik, serta para undangan lainnya.

Rapat Paripurna ini juga dihadiri Para teladan/penerima penghargaan baik Tingkat Nasional maupun Tingkat Provinsi. Meramaikan rapat paipurna ini,  juga diselingi Musik Bambu, Tarian dan Masamper.(Advetorial/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Senin,  23 September 2019, dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka memperingati HUT Provinsi Sulawesi Utara ke 55.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD sementars Andrei Angouw didampingi Victor Malailangkay selaku Pimpinan sementara DPRD Provinsi Sulut juga dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O. E. Kandouw juga Forkopimda Sulut serta sejumlah undangan lain .

Dalam sambutanya Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, SE berharap agar daerah Sulut akan terus  maju dan rakyatnya sejahtera."Semua  lapisan masyarakat wajib  menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di Sulut, karena persatuan dan kesatuan adalah  hal utama dalam menjaga keamanan dan kedamaian yang sudah terbina selama ini," ungkap legislator PDIP ini.

Angouw juga mengatakan, Indonesia baru saja melewati kontestasi politik dimana politik identitas menjadi berisiko dapat memecah belah persatuan bangsa."Hasrat kekuasaan kerap mengabaikan etika dan semangat persatuan, untuk apa berkuasa jika keadaan masyarakat kacau balau," tegasnya.

 

Ia berharap dengan Persatuan dan Kesatuan maka akan mampu menciptakan SDM yang unggul, sehingga tujuan menjadikan Sulut Hebat dan Indonesia maju, dapat diraiih karena komitmen bersama.

Foto 6

Sementara itu Gubernur Sulut Olly Dondokambey,  dalam sambutannya, mengatakan peringatan HUT ke-55 Provinsi Sulut menjadi momentum untuk melipatgandakan semangat, sumberdaya dan kekuatan untuk merealisasikan Sulawesi Utara sebagai Pacific Gateway of Indonesia. Menurutnya, eksistensi Provinsi Sulut yang diraih tahun demi tahun, sejatinya tidak terlepas dari perjuangan dan kerja keras para leluhur,  pejuang dari Sulawesi Utara yang telah merancang dan meletakkan dasar dasar pembangunan."Semua yang sudah dicapai tidak lepas dari perjuangan para pendahulu kita yang berhasil meletskan dasar untuk berpijak bagi kita dalam mengisi pembangunan di bumi Nyiur Melambai," kata Dondokambey.

Foto 7

Juga kata Gubernur yang berhasil membawa Sulut semakin hebat ini, posisi Sulut di bibir pasifik memberikan akses yang luarbiasa sehingga keunggulan komparatif dan kompetitif sudah berada di Sulut." Kita harus siap menyongsong tantangan yang semakin berat agar kita tidak tertinggal," pungkas Gubernur yang dipersiapkan menjadi Mentri dikabinet Jokowi - Maaruf

Hadir juga para Anggota DPR RI dan DPD RI yang mewaliki Dapil Sulut,  Mantan Gubernur Sulut Lucky Korah, para istri Mantan Gubernur Sulut, beberapa Konsulat RI, Pimpinan Forkopimda Sulut, Pimpinan TNI dan Polri, Pimpinam KPU dan Bawaslu Sulut, Rektor Unsrat,  Sekprov Edwin Silangen dan Pejabat Eselon Pemprov Sulut, Sekwan Bartolomeus Mononutu, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Ormas dan LSM, Jajaran Media Cetak dan Elektronik, serta para undangan lainnya.

Rapat Paripurna ini juga dihadiri Para teladan/penerima penghargaan baik Tingkat Nasional maupun Tingkat Provinsi. Meramaikan rapat paipurna ini,  juga diselingi Musik Bambu, Tarian dan Masamper.(Advetorial/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com – 45 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara periode 2019-2024 resmi dilantik.

Acara pelantikan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Robinson Tarigan ditandai dengan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Sulut masa jabatan 2019-2024 lewat rapat paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna kantor DPRD Sulut, Senin (9/9/2019).

Pada acara yang juga dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey saat menyampaikan sambutannya menyampaikan selamat kepada seluruh anggota DPRD yang baru dilantik.

“Selamat kepada anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang hari ini telah diambil sumpah,"kata Dondokambey, sambil berharap kedepan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta mampu menjawab amanah rakyat Sulawesi Utara dengan kinerja yang optimal dan mendukung gerak langkah pembangunan di Propinsi Sulut,” kata Dondokambey

Juga kata kandidat kuat Mentri dipemerintahan Presiden Jokowi-Maaruf, agar seluruh anggota DPRD yang baru dilantik senantiasa dapat mengimplementasikan tugas dan tanggungjawab dengan baik sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dan mendukung gerak langkah pembangunan di daerah.

“Dapat menempatkan kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan kelompok dengan melaksanakan tugas tanggung jawab kita agar janji-janji politik sebagai anggota DPRD sebagai pemerintah dan semua eksekutif yang bercita-cita untuk membangun Sulawesi Utara lebih maju ke depan,”pungkas Dondokambey

Pada acara pelantikan yang dijaga ketat tersebut hadir juga Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw, Sekprov Edwin Silangen dan para tamu undangan serta pejabat dilingkup pemerintah propinsi Sulut.(josh tinungki)

Daftar 45 anggota DPRD Provinsi Sulut masa jabatan 2019-2024.

Dapil I Manado

  1. Andrei Angouw (PDIP)
  2. Richard Sualang (PDIP)
  3. Kristo Ivan Lumentut (Demokrat)
  4. Victor Mailangkay (Nasdem)
  5. Yongkie Limen (Golkar)
  6. Arthur Anthonius Kotambunan (PDIP)
  7. Ayub Ali (PAN)
  8. Amir Liputo (PKS)

Dapil II Minut-Bitung

  1. Hengky Honandar (PDIP)
  2. Nick Adicipta Lomban (Nasdem)
  3. Pricilya Cindy Wurangian (Golkar)
  4. Berty Kapojos (PDIP)
  5. Netty Agnes Pantouw (Demokrat)
  6. Fabian Kaloh (PDIP)
  7. Johny Panambunan (Nasdem)
  8. Melky Pangemanan (PSI)

Dapil III Nusa Utara

  1. Toni Supit (PDIP)
  2. Winsulangi Salindeho (Golkar)
  3. dr Fransiskus Andi Silangen (PDIP)
  4. Ronald Sampel (Demokrat)
  5. Syerly Tjanggulung (Nasdem)

Dapil IV Bolmong Raya

  1. Rocky Wowor (PDIP)
  2. Alfian Bara (Nasdem)
  3. Muslimah Mongilong (PDIP)
  4. Raski Mokodompit (Golkar)
  5. Nursiwin Dunggio (PAN)
  6. Yusra Alhabsyi (PKB)
  7. Mohammad Wongso (Nasdem)
  8. Jems Tuuk (PDIP)
  9. Sjenny Kalangie (Gerindra)
  10. I Nyoman Sarwa (Nasdem)

Dapil V Minsel-Mitra

  1. Jein Rende (PDIP)
  2. James Arthur Kojongian (Golkar)
  3. Sandra Rondonuwu (PDIP)
  4. Billy Lombok (Demokrat)
  5. Boy Tumiwa (PDIP)
  6. Stela Runtuwene (Nasdem)

Dapil VI Minahasa-Tomohon

  1. Melisa Gerungan (PDIP)
  2. Careigh Naichel Runtu (Golkar)
  3. Vonny Paat (PDIP)
  4. Braiyen Waworuntu (Nasdem)
  5. Wenny Lumentut (Gerindra)
  6. Imelda Novita Rewah (PDIP)
  7. Fanny Legoh (PDIP)
  8. Inggried Sondakh (Golkar).

Manado, Sulutnews.Com - Rapat paripurna DPR-RI dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-74 yang dirangkaikan dengan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, turut disaksikan melalui media elektronik oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut.

Foto :  Hadir Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Propvinsi Sulut

Pada paripurna yang dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Sulut, Jumat (16/8/2019), saat membuka sidang paripurna, Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw mengatakan HUT Kemerdekaan RI ke-74 menjadi energi untuk merawat persatuan dan kesatuan. Sebab kemerdekaan itu direbut oleh para pahlawan dengan mengorbankan jiwa dan raga.

Foto : Sekertaris Provinsi, bersama pimpinan BPK, Direktur BSGO, Kepala BI dan pejabat OJK

"Marilah kita tanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dan menjaga keutuhan NKRI serts mengisi kemerdekaan dengan cita-cita bangsa. Mari kita tingkatkan kualitas SDM, dengan bekerja keras dan keahlian di bidang masing-masing sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang disegani lewat kepribadian maupun kebudayaan," kata Angouw.

Foto : Foto bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut, Gubernur dan Wakil Gubernur, Forkopimda dan pejabat teras dijajaran pemprov

Juga kata Angouw, Kemerdekaan harus diisi dengan menyebarkan nilai-nilai Pancasila, bertoleransi dan bergotong-royong antar sesama anak bangsa, berpikir positif agar supaya menghasilkan tindakan positif bagi kita dan bangsa Indonesia."Tindakan -tindakan  yang positif akan menghasilkan kehidupan yang positif bagi kita dan bangsa Indonesia. Karena pikiran negatif hanya akan memberikan kehidupan yang negatif dan kalau sebagian besar masyarakat berpikir negatif maka kehidupan berbangsa akan negatif," ujarnya.

Foto: Anggota DPRD Sulut saat mengikuti sidang paripurna

Pidato Presiden RI ini, intinya mengingatkan semua pihak agar bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi. "Arus komunikasi dan interaksi yang semakin mudah dan terbuka harus dimanfaatkan sekaligus diwaspadai. Demikian juga dengan kemudahan informasi dan interaksi yang membawa ancaman-ancaman. Terutama terhadap ideologi Pancasila, ancaman adab, sopan santun kita, ancaman terhadap tradisi seni budaya kita, ancaman terhadap warisan dan kearifan lokal bangsa kita, dalam bidang pertahanan keamanan. Kita harus tanggap dan siap menghadapi intoleransi, menghadapi radikalisme, menghadapi terorisme serta menghadapi ancaman kejahatan lainnya," kata Jokowi.

Foto : Suasana sidang paripurna DPRD Sulut pada paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Ir Joko Widodo

Selain itu Jokowi juga menegaskan berkaitan dengan menghadapi persaingan ketat di era global, perlu disiapkan dengan sumber daya manusia yang unggul."Kita tidak perlu takut terhadap persaingan, karena kita hadapi persaingan dengan kreativitas dan inovasi serta kecepatan yang kita miliki, karena itu kita harus berubah, kita harus berani jadi pemain kelas dunia, itu harus. Kita harus memiliki reputasi yang diperhitungkan oleh dunia internasional. Itu yang harus kita siapkan. Sekali lagi kita harus semakin ekspansif, kita semua harus berbenah bersama saya yakin kita mampu melakukan lompatan-lompatan kemajuan secara signifikan," tandasnya.

Rapat paripurna ini turut dihadiri Gubernur Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, Forkopimda Sulut, Pejabat struktural dan masyarakat. (/Adv/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara Selasa (13/8/2019) menggelar paripurna Penyampaian dan penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Perubahan APBDP 2019. Pada rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw tersebut, Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw menyampaikan jika Pendapatan dalam APBD Perubahan tahun 2019 yang ditetapkan sebesar Rp 4.098.657.797. 000 Milyar berubah menjadi Rp4.110. 613.637.599 Miliyar atau mengalami kenaikan 0, 92 persen yakni menjadii Rp 11.955.840.599 Milyar.

Sementara Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp1,269.244.160.000 Triliun berubah menjadi Rp 1.277. 215.768.899,00 bertambah sebesar Rp. 7. 971.608. 899.00, sehingga total belanja daerah ditargetkan sebesar Rp.4,504.485.84.000,00 berubah menjadi Rp 4,770.127.954.299,79 atau mengalami kenaikan 5,90 persen yakni sebesar Rp 265.642. 113.299, 79 Milyar.

 

Foto : Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs. Steven O.E. Kandouw

Sementar itu menanggapi penyampaian Rancangan APBD Perubahan yang sudah disampaikan Gubernur lewat Wakil Gubernur Steven OE Kandouw,, Enam Fraksi pada paripurna tersebut, memberikan tanggapan masing- masing

 

Foto : Anggota Fraksi PDIP Dirk Makagansa saat membacakan pemandangan Umum Fraksi

Fraksi PDIP dibaca oleh Dirk Makagansa, menyoroti soal rektrukturisasi birokrasi agar dapat dilakukan sesuai ketentuan dan mekanism, juga F-PDIP memberikan Empat point patut diantaranya konsisten mendukung kepemimpinan OD-SK, pengembangan sektor pariwisata dan ifrastruktur perlu ditinfkatkan

Pembahasan Ranperda perubahan dpt mematuhi kaidah  dan dapat dibahas profesional sesuai mekanisme, mendukung percepatan realisasi pekerjaan proyek strategis nasional, pemerintah dpt memberi perhatian kepada sektor Perkebunan dan pertanian dan perikanan agar Pemerintah dengan membuat program peningkatan kesejahtraan masyarakat.

 

Foto : Meiva Lintang saat membacakan pemandangan umum Fraksi Golkar

Fraksi Partai Golkar yang dibacakan Anggota Meiva Lintang menyorot soal peningkatan kemiskinan di Sulut, juga soal pemanfaatan asrama mahasiswa di Jogya yang sampai hari ini belum digunakan, juga terkait tindak lanjut pembangunan ring road tiga.

 

Foto : Anggota DPRD Amir Liputo Saat membacakan pemandangan Umum Fraksi Amanat Keadilan

Sementara itu Fraksi Amanat Keadilan yang dibacakan oleh Anggota Amir Liputo juga mengharapkan agar anggatan perubahan yang minim untuj dapat diarahkan keada prioritas program yang lebih nenyentuh langaung bagi peningkatan kesejahtraan masyarakat, juga fraksi ini menyorot soal pengentasan kemiskinan dapat diarahkan pada masyarakat perkotaan.

 

Foto : Anggota DPRD Syenny Kalangi saat menyerahkan pemandangan Umum Fraksi Gerindra

Terkait pemandangan umum fraksi teehadap APBDP Sulut tahun 2019 ini Fraksi Demokrat, Fraksi Gwrindra dan Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan (FRNK) hanya diserahkan. (josh tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Sekertariat DPRD Propinsi Sulawesi Utara kembali menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Forum Komunikasi Sekertariat DPRD yang melibatkan Pimpinan dan staf Sekertariat DPRD Kabupaten Kota se Sulut. Pada kegiatan yang akan berlangsung dua hari mulai 18-19 Juli 2019 bertempat di Hotel Grand Puri Manado tersebut dilaksanakab dengab tujuan untuk membekali staf sekertariat dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kesekertariatan.

 

"Ini adalah kegiatan tahunan yang dilaksanakan untuk tujuan pengembangan kemampuan serta lebih memberikan penguatan terkait perkembangan terkini tentang tupoksi ASN khusunya dilingkup sekwan termasuk mempersiapkan pelantikan Anggota DPRD yang baru hasil Pileg 2019,"kata Sekertaris DPRD Sulut Bartholomeus Mononutu saat membuka secara resmi pelaksanaan Forkom Sekwan.

 

Sementara itu Kepala Bagian Keuangan Sekwan DPRD Sulut Dami Tendean mengatakan untuk pelaksanaan Bimtek Forum Komunikasi Sekwan DPRD se Sulut tahun 2019 ini dilaksanakan berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya, karena menghadirkan narasumber Profesional Trainer Samsul Rahman MA dari yayasan LUMORING.

 

juga Kasubag penyusunan anggaran dan peloporan Okta Lapian, S.IP yang membawakan materi Penyusunan Laporan Angkutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)." Manfaat yang didapat dari Bimtek sangat baik dalam peningkatan kapasitas ASN dilingkup sekertariat DPRD," kata Tendean.

 

Pada pelaksanaan hari ke dua Bimtek juga menghadirkan Sekwan DPRD Propinsi Jawa Timur Ahmad Jailani, SH, MM bersama staf guna shering tupoksi, juga menghadirkan narasumber dari Kemendagri, . (Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Dewan Perwakilan Rayakat Daerah (DPRD) Sulut menerima Ranperda APBD 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Keputusan ini disampaikan lewat juru bicara Badan Anggaran DPRD Sulut Edwin Lontoh saat membacakan Laporan Badan Anggaran pada rapat paripurna yang digelar Senin (8/7/2019).

Foto 2 : Penyerahan Dokumen Perda APBD 2018 oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw kepada Gubernur Oly Dondokambey

Dengan asumsi pengelolaan keuangan Daerah yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia, maka Enam Fraksi di DPRD Sulut juga menerima Ranperda APBD 2018 untuj ditetapkan menjadi Perda.

"Kami memberi apresiasi atas kinerja Pimpinan dan Anghota DPRD Sulut yang telah berhasil menetapkan Perda APBD 2018,ini adalah kerja bersama dalam mensukseskan program Sulut Hebat," ungkap Dondokambey saat menyampaikan sambutannya.

Foto :3 Penandatanganan Dokumen APBD

Terkait APBD 2018 DPRD Sulut lewat Badan Anggaran mengingatkan pemerintah propinsi agar,terkait Silpa 2018 yang cukup besar serta perencanaan anggaran segera diperbiaki dan diperkuat. Juga Secepatnya menyelesaikan inventarisir aset. Kemudian, ganti rugi pembebasan lahan secepatnya diselesaikan.Selain itu, perlu diperhatikan hutang piutang dan segera dibayar.

Foto  4 Penandataganan dokumen APBD 2018 oleh Gubernur

1. Konsistensi pelaksanaam APBD sesuai skala priroitas. 2. Pempeov lebih melaksanakan peogram tidak hanya da output tapi juga outcome. 3. Alokasi anggaran infratrukrtur menerapkan asas pemerataan dan tepat waktu. 4. Mengimbau perhatikan kegiatan sosial , sektor ril, dan infrastrukgur 5. Menflgharapkan pembebasan lahan tol dan RRIII dapat diseelsaikan tepat waktu

Foto 5 : Penyampaian laporan Badan anggaran DPRD Sulut oleh Juru Bicara Edwin Jerry Lontoh

6. Mengharapkan Pemprov tetap menjaga kualitas pembangunan dan pengelolaan keuangan 7. Hasil reses DPRD dapat ditindklanjuti pada APBD P 2019 dan APBD Induk 2020. Diharapkan dapat menindaklanjuto catatan BPK RI. 9. Memperhatikan sistem biaya masukan dalam melakukan perencanaan. 10. Sistem zonasi perlu dilaksanakan, diharpkan nomenklatur nama sekolah tidak pakai angka untuk menghilangkan sekolah favorit. Di samping memperhagikan fisik sekolah dan pengembangan SDM agar lebig kompetitif.11. Penganggaran keuangan diharapkan lebig efektif efisien dan akuntabel. 12. Diharapkan program berfokus pembangunan pertanian khsusunya kelapa

Foto 6 : Anggota DPRD Sulut saat mengikuti Paripurna pengesahan ABPD 2018

13.Semua SKPD diminta tanda tangan pakta integritas realiasi anggaran. 14. Lebih trasnparan berhubungan dengan pengawasan apbd. 15. Jembatan menghubungkan Boulevaed II menuju bandara secepatnya diselesaikan. 16. Standrmarisasi pelayanan kesehatan. 17. Dapat melakukan pengadan tanah bantuan stimulan program rumah swadya. 18. Anggaran peningkatan kapasitas aparatur dialihkan ke bansos. 19. Mengimbau Pemprov di APBD berikutnya dapat dilaksanakan semestinya. 20. Serapan anggaran harus lebih efektif 21. Dilakikan peningkatan objek wisata di Sulut. 22. Persetujuan Ranperda ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja. 23. Kordinasi dengan baik dinas uptd kabupaten/kota meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. (Adv/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Selasa (2/7/2019) DPRD Sulut menggelar Rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan penjelasan tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulut tahun 2018. Pada rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan dihadiri oleh Gubernur Olly Dondokambey tersebut disampaikan soal keberhasilan Pemprov Sulut yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Sulut tahun 2018.“Keberhasilan yang diraih tidak lepas dari peran DPRD Sulut, dan ini harus terus dipertahankan,” kata Dondokambey yang mengapresiasi kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut.

Dalam penjelasan tentang Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2018, Dondokambey mengatakan sebagai pemenuhan prinsip akuntabilitas dalam implementasi good governance di lingkungan Pemprov Sulut. Menurutnya berbagai komponen APBD mampu memacu gerak organisasi Pemprov Sulut melalui berbagai kebijakan dan program kerja yang telah dilakukan sepanjang T.A. 2018, sehingga turut memberikan sumbangsih pada percepatan gerak pembangunan daerah.

“Tertib administrasi dan disiplin anggaran dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan anggaran ditambah telah dilaksanakan, untuk melengkapi proses manajemen pengelolaan keuangan,”jelas Dondokambey.

Adapun rapat paripurna turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS dan para pejabat Pemprov Sulut. Terkait substansi materi penjelasan Gubernur Sulut tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut tahun 2018, Pendapatan Daerah

Dianggarkan sebesar Rp 3.8 Triliun kebih, dengan realisasi sebesar Rp 3.7 Triliun lebih, atau 98,86 persen, dengan rincian PAD yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dianggarkan Rp1, 2 Triliun lebih terealisasi Rp.1.253.804.977.826,74.

Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, dianggarkan Rp 2.586.413.233.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.505.226.773.486,00;

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, berasal dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, dianggarkan Rp.23.750.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.20.749.970.000,00.

Belanja Daerah Dianggarkan Rp 4,1 Triliun lebih terealisasi sebesar Rp 3,6 atau 88,55 persen, dengan rincian Belanja Tidak Langsung, yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dianggarkan Rp.2.297.489.330.632,00 terealisasi sebesar Rp.2.126.867.230.777,95.

Belanja Langsung, yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Rp.1.831.524.533.268,00 terealisasi sebesar Rp.1.529.234.730.260,00.

Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dianggarkan Rp.360.954.556.426,00 dan terealisasi sebesar Rp.300.954.556.426,00. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dianggarkan Rp.55.120.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.50.120.000.000,00.(*/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews. Com - Upaya dan komitmen yang mengedepankan akuntabilitas dan disiplin dalam penggunaan keuangan, berhasil mengantarkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Foto  : Ketua DPRD Sulut menandatangani komitmen LHP

"Penyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2018, merupakan wujud dari kerja sama antara BPK RI perwakilan Provinsi Sulut sebagai aparat pengawas yang bebas dan Mandiri bersama DPRD, sebagai pengemban fungsi pengawasan juga diberi hak menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Ketua DPRD Andrei Angouw  di ruang paripurna DPRD Provinsi Sulut, Senin (27/5/2019).

Foto  : Sambutan Gubernur Sulut Olly Dondokambey pada pariourna LHK di DPRD Sulut

Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK yang diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sudah sesuai kewenangannya serta disampaikan pula kepada Presiden, gubernur, bupati, walikota sesuai kewenangannya juga sesuai kesepakatan bersama BPK RI perwakilan Provinsi Sulut dengan DPRD Provinsi Sulut tentang tata cara penyerahan hasil pemeriksaan.

Foto  : Ketua BPK-RI Sulut saat membacakan hasil penilaian BPK terkait pengelolaan APBD  Sulut di Pariourna DPRD Sulut

Capaian quintrick atau yang kelima kalinya atas laporan keuangan Pemprov Sulut tahun 2018,  diserahkan langsung oleh Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis kepada Gubernur Olly Dondokambey SE,

Menurut Harry capaian opini WTP untuk yang kelima kalinya secara berturut-turut, dan ketiga kalinya di masa kepemimpinan Olly Dondokambey SE dan Drs Steven Kandouw (ODSK). Hal ini membuktikan pengelolaan keuangan oleh Pemprov Sulut dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Foto : Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut foto bersama Gubernur  dan Forkopimda Sulut

"Capaian WTP ini, tujuan akhirnya adalah untuk meningkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal itu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Sulut sebesar 6,01%, jumlah penduduk miskin turun 7,5% dan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM mencapai 72,2. Kesemuanya lebih baik dari rata-rata nasional," kata Harry.

Sementara itu, Gubernur Olly pada kesempatan yang sama menyampaikan ungkapan terima kasih kepada BPK RI atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sulut.

Foto : Anggota DPRD Sulut saat mengikuti paripurna LHK

"Secara khusus, saya ucapkan terima kasih dan berikan apresiasi kepada BPK RI. Tentunya hasil yang diberikan akan mendorong manajemen pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien, dalam penyelenggaraan pemerintahan," ujar Olly.

Disamping itu, Gubernur Olly juga berjanji segera menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Sulut.

"Saya mengajak kita semua untuk tidak pernah puas dengan opini yang telah diraih selama ini, tetapi terus terpacu untuk melakukan perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan dan memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah," beber Olly.(*/Josh Tinungki)