Manado, Sulutnews.Com – 45 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara periode 2019-2024 resmi dilantik.

Acara pelantikan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Robinson Tarigan ditandai dengan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Sulut masa jabatan 2019-2024 lewat rapat paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna kantor DPRD Sulut, Senin (9/9/2019).

Pada acara yang juga dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey saat menyampaikan sambutannya menyampaikan selamat kepada seluruh anggota DPRD yang baru dilantik.

“Selamat kepada anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang hari ini telah diambil sumpah,"kata Dondokambey, sambil berharap kedepan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta mampu menjawab amanah rakyat Sulawesi Utara dengan kinerja yang optimal dan mendukung gerak langkah pembangunan di Propinsi Sulut,” kata Dondokambey

Juga kata kandidat kuat Mentri dipemerintahan Presiden Jokowi-Maaruf, agar seluruh anggota DPRD yang baru dilantik senantiasa dapat mengimplementasikan tugas dan tanggungjawab dengan baik sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dan mendukung gerak langkah pembangunan di daerah.

“Dapat menempatkan kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan kelompok dengan melaksanakan tugas tanggung jawab kita agar janji-janji politik sebagai anggota DPRD sebagai pemerintah dan semua eksekutif yang bercita-cita untuk membangun Sulawesi Utara lebih maju ke depan,”pungkas Dondokambey

Pada acara pelantikan yang dijaga ketat tersebut hadir juga Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw, Sekprov Edwin Silangen dan para tamu undangan serta pejabat dilingkup pemerintah propinsi Sulut.(josh tinungki)

Daftar 45 anggota DPRD Provinsi Sulut masa jabatan 2019-2024.

Dapil I Manado

  1. Andrei Angouw (PDIP)
  2. Richard Sualang (PDIP)
  3. Kristo Ivan Lumentut (Demokrat)
  4. Victor Mailangkay (Nasdem)
  5. Yongkie Limen (Golkar)
  6. Arthur Anthonius Kotambunan (PDIP)
  7. Ayub Ali (PAN)
  8. Amir Liputo (PKS)

Dapil II Minut-Bitung

  1. Hengky Honandar (PDIP)
  2. Nick Adicipta Lomban (Nasdem)
  3. Pricilya Cindy Wurangian (Golkar)
  4. Berty Kapojos (PDIP)
  5. Netty Agnes Pantouw (Demokrat)
  6. Fabian Kaloh (PDIP)
  7. Johny Panambunan (Nasdem)
  8. Melky Pangemanan (PSI)

Dapil III Nusa Utara

  1. Toni Supit (PDIP)
  2. Winsulangi Salindeho (Golkar)
  3. dr Fransiskus Andi Silangen (PDIP)
  4. Ronald Sampel (Demokrat)
  5. Syerly Tjanggulung (Nasdem)

Dapil IV Bolmong Raya

  1. Rocky Wowor (PDIP)
  2. Alfian Bara (Nasdem)
  3. Muslimah Mongilong (PDIP)
  4. Raski Mokodompit (Golkar)
  5. Nursiwin Dunggio (PAN)
  6. Yusra Alhabsyi (PKB)
  7. Mohammad Wongso (Nasdem)
  8. Jems Tuuk (PDIP)
  9. Sjenny Kalangie (Gerindra)
  10. I Nyoman Sarwa (Nasdem)

Dapil V Minsel-Mitra

  1. Jein Rende (PDIP)
  2. James Arthur Kojongian (Golkar)
  3. Sandra Rondonuwu (PDIP)
  4. Billy Lombok (Demokrat)
  5. Boy Tumiwa (PDIP)
  6. Stela Runtuwene (Nasdem)

Dapil VI Minahasa-Tomohon

  1. Melisa Gerungan (PDIP)
  2. Careigh Naichel Runtu (Golkar)
  3. Vonny Paat (PDIP)
  4. Braiyen Waworuntu (Nasdem)
  5. Wenny Lumentut (Gerindra)
  6. Imelda Novita Rewah (PDIP)
  7. Fanny Legoh (PDIP)
  8. Inggried Sondakh (Golkar).

Tomohon, Sulutnews.com - Berbagai kegiatan dalam rangka HUT RI ke 74 telah dilaksanakan dengan aman, lancar dan sangat meriah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon melaksanakan pawai bocah dengan mengambil start dari SD Katholik St Clara dan finish di depan Bank SulutGo Tomohon, Kamis (15/08/2019).

Foto : HUT RI Ke-74 Kota Tomohon Dimeriahkan Pawai Bocah

Kegiatan pawai bocah dilepas oleh Wakil Walikota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan, didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon Dr Juliana Dolvin Karwur MKes MSi. Pawai bocah kali ini diikuti oleh kelompok bermain, PAUD dan Taman Kanak kanak dengan jumlah 75 sekolah. Sedangkan tingkat sekolah dasar sebanyak 66 sekolah yang tersebar di Kota Tomohon.

Foto : Pawai Pembangunan, Kota Tomohon

Pemerintah kota Tomohon juga menggelar Pawai Pembagunan Kota Tomohon dalam rangka peringatan HUT ke-47 RI, menggambarkan beragam capaian yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam berbagai bidang yang dapat menggerakkan ekonomi yang mensejahterakan rakyat. Wali Kota Tomohon Jimmy Eman SE Ak CA bersama Wakil Wali Kota Syerly Sompotan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Tomohon dan pihak terkait lainnya yang telah mengikuti pawai pembangunan, Kamis (15/08/2019).

Ketua Seksi Pawai Pembangunan Sjerly Bororing SP MMsip kepada media ini mengaku puas atas respon dari perangkat daerah Pemkot Tomohon yang terdiri dari dinas dan badan serta kecamatan dan juga kelurahan, dimana jumlah peserta mencapai 93 dan diatur dengan rapih untuk lalu lintas dan start sesuai dengan nomor urut.

Jumat (16/08/2019) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon mengadakan Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh ketua DPRD Tomohon Miky Wenur, yang dihadiri oleh Walikota Tomohon Jimmy Eman, wakil walikota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan (SAS) dan para pejabat pemkot Tomohon, komisioner KPU, perwakilan TNI/Polri dan anggota DPRD.

Foto : Walikota Tomohon Jimmy F. Eman Sebagai Inspektur Upacara HUT RI Ke-74

Upacara peringatan hari kemerdekaan RI ke – 74 Sabtu (17/08/2019) di Kota Tomohon bertindak selaku Inspektur Upacara Walikota Jimmy F. Eman. Sedangkan komandan upacara dipercayakan kepada AKP Ikhwan Syukri SH,SIK yang adalah Kasat Reskrim Polres Tomohon. Upacara berlangsung hikmat, dan nanpak para pasukan pengibar bendera (Paskibraka) dengan langkah tegap ikut menyedot perhatian seluruh peserta upacara

Acara perayaan HUT RI ke-74 dilanjutkan dengan Defile pukul 11.00 WITA, dengan rute Start dari Menara Alva Omega menuju ke arah selatan dan Finish di Alfa Mart Kelurahan Lansot.

 Foto : Acara Defile Diikuti Oleh Walikota Tomohonn Jimmy F. Eman

Walikota Tomohon Jimmy feidie eman,SE.Ak,CA melanjutkan kegiatan dan bertindak sebagai Inspektur Upacara Pemberian Remisi Narapidana dalam rangka memperingati HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019. Upacara digelar di halaman Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon dan Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado di Tomohon. Walikota membacakan sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona H. Laoly menyampaikan bahwa “Tahun ini sebagaimana tahun-tahun sebelumya, dalam rangka peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama pemerintah memberikan remisi umum kepada 130.383 orang narapidana dan anak,” ucap Walikota Eman.

Foto : Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE,Ak,CA sebagai inspektur upacara pemberian Remisi Narapidana, Lapas Khusus Anak Kelas II Tomohon

Usai berbagai kegiatan dalam rangka HUT RI ke 74, dilaksanakan kegiatan toast kenegaraan, untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah rela berkorban demi tanah air Indonesia, meningkatkan kesadaran akan besarnya jasa pejuang kemerdekaan dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia, mendorong seluruh masyarakat Kota Tomohon untuk memiliki rasa bangga dan cintah tanah air.

Foto : Toast Kenegaraan

Pada kesempatan tersebut pula walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE,Ak,CA, didampingi Wakil Walikota Syerly Adelyn Sompotan membacakan sambutan Gubernur Sulut, menyampaikan, Selamat memperingati hari kemerdekaan dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat bumi nyiur melambai yang selama ini senantiasa mampu mengisi kemerdekaan dan memberi sumbangsih di lintas sektor dan dimensi pembangunan yang ada.(/Advertorial)

Manado, Sulutnews.Com - Rapat paripurna DPR-RI dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-74 yang dirangkaikan dengan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, turut disaksikan melalui media elektronik oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut.

Foto :  Hadir Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Propvinsi Sulut

Pada paripurna yang dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Sulut, Jumat (16/8/2019), saat membuka sidang paripurna, Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw mengatakan HUT Kemerdekaan RI ke-74 menjadi energi untuk merawat persatuan dan kesatuan. Sebab kemerdekaan itu direbut oleh para pahlawan dengan mengorbankan jiwa dan raga.

Foto : Sekertaris Provinsi, bersama pimpinan BPK, Direktur BSGO, Kepala BI dan pejabat OJK

"Marilah kita tanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dan menjaga keutuhan NKRI serts mengisi kemerdekaan dengan cita-cita bangsa. Mari kita tingkatkan kualitas SDM, dengan bekerja keras dan keahlian di bidang masing-masing sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang disegani lewat kepribadian maupun kebudayaan," kata Angouw.

Foto : Foto bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut, Gubernur dan Wakil Gubernur, Forkopimda dan pejabat teras dijajaran pemprov

Juga kata Angouw, Kemerdekaan harus diisi dengan menyebarkan nilai-nilai Pancasila, bertoleransi dan bergotong-royong antar sesama anak bangsa, berpikir positif agar supaya menghasilkan tindakan positif bagi kita dan bangsa Indonesia."Tindakan -tindakan  yang positif akan menghasilkan kehidupan yang positif bagi kita dan bangsa Indonesia. Karena pikiran negatif hanya akan memberikan kehidupan yang negatif dan kalau sebagian besar masyarakat berpikir negatif maka kehidupan berbangsa akan negatif," ujarnya.

Foto: Anggota DPRD Sulut saat mengikuti sidang paripurna

Pidato Presiden RI ini, intinya mengingatkan semua pihak agar bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi. "Arus komunikasi dan interaksi yang semakin mudah dan terbuka harus dimanfaatkan sekaligus diwaspadai. Demikian juga dengan kemudahan informasi dan interaksi yang membawa ancaman-ancaman. Terutama terhadap ideologi Pancasila, ancaman adab, sopan santun kita, ancaman terhadap tradisi seni budaya kita, ancaman terhadap warisan dan kearifan lokal bangsa kita, dalam bidang pertahanan keamanan. Kita harus tanggap dan siap menghadapi intoleransi, menghadapi radikalisme, menghadapi terorisme serta menghadapi ancaman kejahatan lainnya," kata Jokowi.

Foto : Suasana sidang paripurna DPRD Sulut pada paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Ir Joko Widodo

Selain itu Jokowi juga menegaskan berkaitan dengan menghadapi persaingan ketat di era global, perlu disiapkan dengan sumber daya manusia yang unggul."Kita tidak perlu takut terhadap persaingan, karena kita hadapi persaingan dengan kreativitas dan inovasi serta kecepatan yang kita miliki, karena itu kita harus berubah, kita harus berani jadi pemain kelas dunia, itu harus. Kita harus memiliki reputasi yang diperhitungkan oleh dunia internasional. Itu yang harus kita siapkan. Sekali lagi kita harus semakin ekspansif, kita semua harus berbenah bersama saya yakin kita mampu melakukan lompatan-lompatan kemajuan secara signifikan," tandasnya.

Rapat paripurna ini turut dihadiri Gubernur Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, Forkopimda Sulut, Pejabat struktural dan masyarakat. (/Adv/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara Selasa (13/8/2019) menggelar paripurna Penyampaian dan penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Perubahan APBDP 2019. Pada rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw tersebut, Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw menyampaikan jika Pendapatan dalam APBD Perubahan tahun 2019 yang ditetapkan sebesar Rp 4.098.657.797. 000 Milyar berubah menjadi Rp4.110. 613.637.599 Miliyar atau mengalami kenaikan 0, 92 persen yakni menjadii Rp 11.955.840.599 Milyar.

Sementara Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp1,269.244.160.000 Triliun berubah menjadi Rp 1.277. 215.768.899,00 bertambah sebesar Rp. 7. 971.608. 899.00, sehingga total belanja daerah ditargetkan sebesar Rp.4,504.485.84.000,00 berubah menjadi Rp 4,770.127.954.299,79 atau mengalami kenaikan 5,90 persen yakni sebesar Rp 265.642. 113.299, 79 Milyar.

 

Foto : Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs. Steven O.E. Kandouw

Sementar itu menanggapi penyampaian Rancangan APBD Perubahan yang sudah disampaikan Gubernur lewat Wakil Gubernur Steven OE Kandouw,, Enam Fraksi pada paripurna tersebut, memberikan tanggapan masing- masing

 

Foto : Anggota Fraksi PDIP Dirk Makagansa saat membacakan pemandangan Umum Fraksi

Fraksi PDIP dibaca oleh Dirk Makagansa, menyoroti soal rektrukturisasi birokrasi agar dapat dilakukan sesuai ketentuan dan mekanism, juga F-PDIP memberikan Empat point patut diantaranya konsisten mendukung kepemimpinan OD-SK, pengembangan sektor pariwisata dan ifrastruktur perlu ditinfkatkan

Pembahasan Ranperda perubahan dpt mematuhi kaidah  dan dapat dibahas profesional sesuai mekanisme, mendukung percepatan realisasi pekerjaan proyek strategis nasional, pemerintah dpt memberi perhatian kepada sektor Perkebunan dan pertanian dan perikanan agar Pemerintah dengan membuat program peningkatan kesejahtraan masyarakat.

 

Foto : Meiva Lintang saat membacakan pemandangan umum Fraksi Golkar

Fraksi Partai Golkar yang dibacakan Anggota Meiva Lintang menyorot soal peningkatan kemiskinan di Sulut, juga soal pemanfaatan asrama mahasiswa di Jogya yang sampai hari ini belum digunakan, juga terkait tindak lanjut pembangunan ring road tiga.

 

Foto : Anggota DPRD Amir Liputo Saat membacakan pemandangan Umum Fraksi Amanat Keadilan

Sementara itu Fraksi Amanat Keadilan yang dibacakan oleh Anggota Amir Liputo juga mengharapkan agar anggatan perubahan yang minim untuj dapat diarahkan keada prioritas program yang lebih nenyentuh langaung bagi peningkatan kesejahtraan masyarakat, juga fraksi ini menyorot soal pengentasan kemiskinan dapat diarahkan pada masyarakat perkotaan.

 

Foto : Anggota DPRD Syenny Kalangi saat menyerahkan pemandangan Umum Fraksi Gerindra

Terkait pemandangan umum fraksi teehadap APBDP Sulut tahun 2019 ini Fraksi Demokrat, Fraksi Gwrindra dan Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan (FRNK) hanya diserahkan. (josh tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Sekertariat DPRD Propinsi Sulawesi Utara kembali menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Forum Komunikasi Sekertariat DPRD yang melibatkan Pimpinan dan staf Sekertariat DPRD Kabupaten Kota se Sulut. Pada kegiatan yang akan berlangsung dua hari mulai 18-19 Juli 2019 bertempat di Hotel Grand Puri Manado tersebut dilaksanakab dengab tujuan untuk membekali staf sekertariat dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kesekertariatan.

 

"Ini adalah kegiatan tahunan yang dilaksanakan untuk tujuan pengembangan kemampuan serta lebih memberikan penguatan terkait perkembangan terkini tentang tupoksi ASN khusunya dilingkup sekwan termasuk mempersiapkan pelantikan Anggota DPRD yang baru hasil Pileg 2019,"kata Sekertaris DPRD Sulut Bartholomeus Mononutu saat membuka secara resmi pelaksanaan Forkom Sekwan.

 

Sementara itu Kepala Bagian Keuangan Sekwan DPRD Sulut Dami Tendean mengatakan untuk pelaksanaan Bimtek Forum Komunikasi Sekwan DPRD se Sulut tahun 2019 ini dilaksanakan berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya, karena menghadirkan narasumber Profesional Trainer Samsul Rahman MA dari yayasan LUMORING.

 

juga Kasubag penyusunan anggaran dan peloporan Okta Lapian, S.IP yang membawakan materi Penyusunan Laporan Angkutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)." Manfaat yang didapat dari Bimtek sangat baik dalam peningkatan kapasitas ASN dilingkup sekertariat DPRD," kata Tendean.

 

Pada pelaksanaan hari ke dua Bimtek juga menghadirkan Sekwan DPRD Propinsi Jawa Timur Ahmad Jailani, SH, MM bersama staf guna shering tupoksi, juga menghadirkan narasumber dari Kemendagri, . (Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Dewan Perwakilan Rayakat Daerah (DPRD) Sulut menerima Ranperda APBD 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Keputusan ini disampaikan lewat juru bicara Badan Anggaran DPRD Sulut Edwin Lontoh saat membacakan Laporan Badan Anggaran pada rapat paripurna yang digelar Senin (8/7/2019).

Foto 2 : Penyerahan Dokumen Perda APBD 2018 oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw kepada Gubernur Oly Dondokambey

Dengan asumsi pengelolaan keuangan Daerah yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia, maka Enam Fraksi di DPRD Sulut juga menerima Ranperda APBD 2018 untuj ditetapkan menjadi Perda.

"Kami memberi apresiasi atas kinerja Pimpinan dan Anghota DPRD Sulut yang telah berhasil menetapkan Perda APBD 2018,ini adalah kerja bersama dalam mensukseskan program Sulut Hebat," ungkap Dondokambey saat menyampaikan sambutannya.

Foto :3 Penandatanganan Dokumen APBD

Terkait APBD 2018 DPRD Sulut lewat Badan Anggaran mengingatkan pemerintah propinsi agar,terkait Silpa 2018 yang cukup besar serta perencanaan anggaran segera diperbiaki dan diperkuat. Juga Secepatnya menyelesaikan inventarisir aset. Kemudian, ganti rugi pembebasan lahan secepatnya diselesaikan.Selain itu, perlu diperhatikan hutang piutang dan segera dibayar.

Foto  4 Penandataganan dokumen APBD 2018 oleh Gubernur

1. Konsistensi pelaksanaam APBD sesuai skala priroitas. 2. Pempeov lebih melaksanakan peogram tidak hanya da output tapi juga outcome. 3. Alokasi anggaran infratrukrtur menerapkan asas pemerataan dan tepat waktu. 4. Mengimbau perhatikan kegiatan sosial , sektor ril, dan infrastrukgur 5. Menflgharapkan pembebasan lahan tol dan RRIII dapat diseelsaikan tepat waktu

Foto 5 : Penyampaian laporan Badan anggaran DPRD Sulut oleh Juru Bicara Edwin Jerry Lontoh

6. Mengharapkan Pemprov tetap menjaga kualitas pembangunan dan pengelolaan keuangan 7. Hasil reses DPRD dapat ditindklanjuti pada APBD P 2019 dan APBD Induk 2020. Diharapkan dapat menindaklanjuto catatan BPK RI. 9. Memperhatikan sistem biaya masukan dalam melakukan perencanaan. 10. Sistem zonasi perlu dilaksanakan, diharpkan nomenklatur nama sekolah tidak pakai angka untuk menghilangkan sekolah favorit. Di samping memperhagikan fisik sekolah dan pengembangan SDM agar lebig kompetitif.11. Penganggaran keuangan diharapkan lebig efektif efisien dan akuntabel. 12. Diharapkan program berfokus pembangunan pertanian khsusunya kelapa

Foto 6 : Anggota DPRD Sulut saat mengikuti Paripurna pengesahan ABPD 2018

13.Semua SKPD diminta tanda tangan pakta integritas realiasi anggaran. 14. Lebih trasnparan berhubungan dengan pengawasan apbd. 15. Jembatan menghubungkan Boulevaed II menuju bandara secepatnya diselesaikan. 16. Standrmarisasi pelayanan kesehatan. 17. Dapat melakukan pengadan tanah bantuan stimulan program rumah swadya. 18. Anggaran peningkatan kapasitas aparatur dialihkan ke bansos. 19. Mengimbau Pemprov di APBD berikutnya dapat dilaksanakan semestinya. 20. Serapan anggaran harus lebih efektif 21. Dilakikan peningkatan objek wisata di Sulut. 22. Persetujuan Ranperda ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja. 23. Kordinasi dengan baik dinas uptd kabupaten/kota meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. (Adv/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Selasa (2/7/2019) DPRD Sulut menggelar Rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan penjelasan tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulut tahun 2018. Pada rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan dihadiri oleh Gubernur Olly Dondokambey tersebut disampaikan soal keberhasilan Pemprov Sulut yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Sulut tahun 2018.“Keberhasilan yang diraih tidak lepas dari peran DPRD Sulut, dan ini harus terus dipertahankan,” kata Dondokambey yang mengapresiasi kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut.

Dalam penjelasan tentang Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2018, Dondokambey mengatakan sebagai pemenuhan prinsip akuntabilitas dalam implementasi good governance di lingkungan Pemprov Sulut. Menurutnya berbagai komponen APBD mampu memacu gerak organisasi Pemprov Sulut melalui berbagai kebijakan dan program kerja yang telah dilakukan sepanjang T.A. 2018, sehingga turut memberikan sumbangsih pada percepatan gerak pembangunan daerah.

“Tertib administrasi dan disiplin anggaran dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan anggaran ditambah telah dilaksanakan, untuk melengkapi proses manajemen pengelolaan keuangan,”jelas Dondokambey.

Adapun rapat paripurna turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS dan para pejabat Pemprov Sulut. Terkait substansi materi penjelasan Gubernur Sulut tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut tahun 2018, Pendapatan Daerah

Dianggarkan sebesar Rp 3.8 Triliun kebih, dengan realisasi sebesar Rp 3.7 Triliun lebih, atau 98,86 persen, dengan rincian PAD yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dianggarkan Rp1, 2 Triliun lebih terealisasi Rp.1.253.804.977.826,74.

Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, dianggarkan Rp 2.586.413.233.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.505.226.773.486,00;

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, berasal dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, dianggarkan Rp.23.750.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.20.749.970.000,00.

Belanja Daerah Dianggarkan Rp 4,1 Triliun lebih terealisasi sebesar Rp 3,6 atau 88,55 persen, dengan rincian Belanja Tidak Langsung, yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dianggarkan Rp.2.297.489.330.632,00 terealisasi sebesar Rp.2.126.867.230.777,95.

Belanja Langsung, yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Rp.1.831.524.533.268,00 terealisasi sebesar Rp.1.529.234.730.260,00.

Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dianggarkan Rp.360.954.556.426,00 dan terealisasi sebesar Rp.300.954.556.426,00. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dianggarkan Rp.55.120.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.50.120.000.000,00.(*/Josh Tinungki)

Minsel, Sulutnews.com - Bupati Minahasa Selatan DR. Christiany Eugenia Paruntu, SE menghadiri Acara Baksos, Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan, yang diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Minahasa Selatan, Senin (13/5/19) Gereja GMIM KOINONIA Ranomea.

Kehadiran Bupati Tetty Paruntu didampingi langsung oleh Ketua PMI Minsel dr. Michaela Elsiana Paruntu, MARS, bersama Kepala Dinas Kesehatan. Pada kesempatan itu pula, Bupati Tetty Paruntu mendonorkan darah sebanyak 300 cc.

Dalam sambutannya Bupati Minsel DR. Christiany Eugenia Paruntu, SE mengatakan, kegiatan seperti ini sangat penting bagi masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Karena disamping kita membantu orang lain, dapat juga memberi kesehatan bagi para pendonor.

"Dengan mendonorkan darah, kita sudah membantu dan menyelamatkan nyawa manusia. Setetes banyak jiwa yang tertolong. Mari saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Minsel, untuk ikut berpartipasi dalam Baksos, Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan, yang merupakan wujud nyata pelayanan kemanusiaan." ujar Bupati Tetty

Ia menambahkan, sebagai pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan, sangat mendukung kegiatan yang bertujuan pelayanan kemanusiaan. Dengan begitu apa yang diharapkan masyarakat dalam hal kebutuhan darah dapat teratasi, serta benar-benar terpenuhi demi keselamatan banyak orang.

Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Minahasa Selatan dr. Michaela Elsiana Paruntu, MARS, menyampaikan terima kasih atas atensi dan dukungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam Baksos, Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan kali ini.

"Terima kasih buat Ibu Bupati DR. Christiany Eugenia Paruntu, SE yang sudah mendukung acara ini, serta ikut mendonorkan darah. Tentunya ini merupakan suport bagi PMI Minsel untuk terus memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Minahasa Selatan." pungkasnya. (/ferrowaney)

Minsel, Sulutnews.com - Kembali untuk ke tiga kalinya Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dengan Bupati dan Wakil Bupati, DR. Christiany Eugenia Paruntu, SE dan Franky Donny Wongkar, SH, mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan LKPD TA. 2018 oleh BPK RI perwakilan Sulut.

Seperti diketahui, bahwa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) telah melaksanakan pemeriksaan di Kabupaten Minahasa Selatan, selama 35 hari.

Dalam pemeriksaan tersebut Bupati DR. Christiany Eugenia Paruntu, SE terus memberikan suport dan dorongan, serta motifasi, agar seluruh OPD dapat bekerja sama memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Minahasa Selatan.

Dengan perjuangan dan kerja keras, apa yang diharapkan boleh di raih. Senin (27/5/2019), BPK RI menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD TA. 2018, dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) digedung aula BPK RI perwakilan Sulut.

Adapun penyerahan diterima langsung Bupati Minsel DR. Christiany Eugenia Paruntu, SE oleh Kepala Kantor Perwakilan BPK RI Prov Sulut Drs.Tangga Purba, bersama pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara.

Turut menerima, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Jenny Johana Tumbuan, SE, serta turut hadir Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Minsel bersama jajajaran. (/Ferrowaney)