Manado, Sulutnews.Com - Dewan Perwakilan Rayakat Daerah (DPRD) Sulut menerima Ranperda APBD 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Keputusan ini disampaikan lewat juru bicara Badan Anggaran DPRD Sulut Edwin Lontoh saat membacakan Laporan Badan Anggaran pada rapat paripurna yang digelar Senin (8/7/2019).

Foto 2 : Penyerahan Dokumen Perda APBD 2018 oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw kepada Gubernur Oly Dondokambey

Dengan asumsi pengelolaan keuangan Daerah yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia, maka Enam Fraksi di DPRD Sulut juga menerima Ranperda APBD 2018 untuj ditetapkan menjadi Perda.

"Kami memberi apresiasi atas kinerja Pimpinan dan Anghota DPRD Sulut yang telah berhasil menetapkan Perda APBD 2018,ini adalah kerja bersama dalam mensukseskan program Sulut Hebat," ungkap Dondokambey saat menyampaikan sambutannya.

Foto :3 Penandatanganan Dokumen APBD

Terkait APBD 2018 DPRD Sulut lewat Badan Anggaran mengingatkan pemerintah propinsi agar,terkait Silpa 2018 yang cukup besar serta perencanaan anggaran segera diperbiaki dan diperkuat. Juga Secepatnya menyelesaikan inventarisir aset. Kemudian, ganti rugi pembebasan lahan secepatnya diselesaikan.Selain itu, perlu diperhatikan hutang piutang dan segera dibayar.

Foto  4 Penandataganan dokumen APBD 2018 oleh Gubernur

1. Konsistensi pelaksanaam APBD sesuai skala priroitas. 2. Pempeov lebih melaksanakan peogram tidak hanya da output tapi juga outcome. 3. Alokasi anggaran infratrukrtur menerapkan asas pemerataan dan tepat waktu. 4. Mengimbau perhatikan kegiatan sosial , sektor ril, dan infrastrukgur 5. Menflgharapkan pembebasan lahan tol dan RRIII dapat diseelsaikan tepat waktu

Foto 5 : Penyampaian laporan Badan anggaran DPRD Sulut oleh Juru Bicara Edwin Jerry Lontoh

6. Mengharapkan Pemprov tetap menjaga kualitas pembangunan dan pengelolaan keuangan 7. Hasil reses DPRD dapat ditindklanjuti pada APBD P 2019 dan APBD Induk 2020. Diharapkan dapat menindaklanjuto catatan BPK RI. 9. Memperhatikan sistem biaya masukan dalam melakukan perencanaan. 10. Sistem zonasi perlu dilaksanakan, diharpkan nomenklatur nama sekolah tidak pakai angka untuk menghilangkan sekolah favorit. Di samping memperhagikan fisik sekolah dan pengembangan SDM agar lebig kompetitif.11. Penganggaran keuangan diharapkan lebig efektif efisien dan akuntabel. 12. Diharapkan program berfokus pembangunan pertanian khsusunya kelapa

Foto 6 : Anggota DPRD Sulut saat mengikuti Paripurna pengesahan ABPD 2018

13.Semua SKPD diminta tanda tangan pakta integritas realiasi anggaran. 14. Lebih trasnparan berhubungan dengan pengawasan apbd. 15. Jembatan menghubungkan Boulevaed II menuju bandara secepatnya diselesaikan. 16. Standrmarisasi pelayanan kesehatan. 17. Dapat melakukan pengadan tanah bantuan stimulan program rumah swadya. 18. Anggaran peningkatan kapasitas aparatur dialihkan ke bansos. 19. Mengimbau Pemprov di APBD berikutnya dapat dilaksanakan semestinya. 20. Serapan anggaran harus lebih efektif 21. Dilakikan peningkatan objek wisata di Sulut. 22. Persetujuan Ranperda ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja. 23. Kordinasi dengan baik dinas uptd kabupaten/kota meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. (Adv/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Selasa (2/7/2019) DPRD Sulut menggelar Rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan penjelasan tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulut tahun 2018. Pada rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan dihadiri oleh Gubernur Olly Dondokambey tersebut disampaikan soal keberhasilan Pemprov Sulut yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Sulut tahun 2018.“Keberhasilan yang diraih tidak lepas dari peran DPRD Sulut, dan ini harus terus dipertahankan,” kata Dondokambey yang mengapresiasi kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut.

Dalam penjelasan tentang Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2018, Dondokambey mengatakan sebagai pemenuhan prinsip akuntabilitas dalam implementasi good governance di lingkungan Pemprov Sulut. Menurutnya berbagai komponen APBD mampu memacu gerak organisasi Pemprov Sulut melalui berbagai kebijakan dan program kerja yang telah dilakukan sepanjang T.A. 2018, sehingga turut memberikan sumbangsih pada percepatan gerak pembangunan daerah.

“Tertib administrasi dan disiplin anggaran dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan anggaran ditambah telah dilaksanakan, untuk melengkapi proses manajemen pengelolaan keuangan,”jelas Dondokambey.

Adapun rapat paripurna turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS dan para pejabat Pemprov Sulut. Terkait substansi materi penjelasan Gubernur Sulut tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut tahun 2018, Pendapatan Daerah

Dianggarkan sebesar Rp 3.8 Triliun kebih, dengan realisasi sebesar Rp 3.7 Triliun lebih, atau 98,86 persen, dengan rincian PAD yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dianggarkan Rp1, 2 Triliun lebih terealisasi Rp.1.253.804.977.826,74.

Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, dianggarkan Rp 2.586.413.233.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.505.226.773.486,00;

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, berasal dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, dianggarkan Rp.23.750.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.20.749.970.000,00.

Belanja Daerah Dianggarkan Rp 4,1 Triliun lebih terealisasi sebesar Rp 3,6 atau 88,55 persen, dengan rincian Belanja Tidak Langsung, yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dianggarkan Rp.2.297.489.330.632,00 terealisasi sebesar Rp.2.126.867.230.777,95.

Belanja Langsung, yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Rp.1.831.524.533.268,00 terealisasi sebesar Rp.1.529.234.730.260,00.

Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dianggarkan Rp.360.954.556.426,00 dan terealisasi sebesar Rp.300.954.556.426,00. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dianggarkan Rp.55.120.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.50.120.000.000,00.(*/Josh Tinungki)

Minsel, Sulutnews.com - Bupati Minahasa Selatan DR. Christiany Eugenia Paruntu, SE menghadiri Acara Baksos, Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan, yang diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Minahasa Selatan, Senin (13/5/19) Gereja GMIM KOINONIA Ranomea.

Kehadiran Bupati Tetty Paruntu didampingi langsung oleh Ketua PMI Minsel dr. Michaela Elsiana Paruntu, MARS, bersama Kepala Dinas Kesehatan. Pada kesempatan itu pula, Bupati Tetty Paruntu mendonorkan darah sebanyak 300 cc.

Dalam sambutannya Bupati Minsel DR. Christiany Eugenia Paruntu, SE mengatakan, kegiatan seperti ini sangat penting bagi masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Karena disamping kita membantu orang lain, dapat juga memberi kesehatan bagi para pendonor.

"Dengan mendonorkan darah, kita sudah membantu dan menyelamatkan nyawa manusia. Setetes banyak jiwa yang tertolong. Mari saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Minsel, untuk ikut berpartipasi dalam Baksos, Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan, yang merupakan wujud nyata pelayanan kemanusiaan." ujar Bupati Tetty

Ia menambahkan, sebagai pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan, sangat mendukung kegiatan yang bertujuan pelayanan kemanusiaan. Dengan begitu apa yang diharapkan masyarakat dalam hal kebutuhan darah dapat teratasi, serta benar-benar terpenuhi demi keselamatan banyak orang.

Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Minahasa Selatan dr. Michaela Elsiana Paruntu, MARS, menyampaikan terima kasih atas atensi dan dukungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam Baksos, Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan kali ini.

"Terima kasih buat Ibu Bupati DR. Christiany Eugenia Paruntu, SE yang sudah mendukung acara ini, serta ikut mendonorkan darah. Tentunya ini merupakan suport bagi PMI Minsel untuk terus memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Minahasa Selatan." pungkasnya. (/ferrowaney)

Minsel, Sulutnews.com - Kembali untuk ke tiga kalinya Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dengan Bupati dan Wakil Bupati, DR. Christiany Eugenia Paruntu, SE dan Franky Donny Wongkar, SH, mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan LKPD TA. 2018 oleh BPK RI perwakilan Sulut.

Seperti diketahui, bahwa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) telah melaksanakan pemeriksaan di Kabupaten Minahasa Selatan, selama 35 hari.

Dalam pemeriksaan tersebut Bupati DR. Christiany Eugenia Paruntu, SE terus memberikan suport dan dorongan, serta motifasi, agar seluruh OPD dapat bekerja sama memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Minahasa Selatan.

Dengan perjuangan dan kerja keras, apa yang diharapkan boleh di raih. Senin (27/5/2019), BPK RI menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD TA. 2018, dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) digedung aula BPK RI perwakilan Sulut.

Adapun penyerahan diterima langsung Bupati Minsel DR. Christiany Eugenia Paruntu, SE oleh Kepala Kantor Perwakilan BPK RI Prov Sulut Drs.Tangga Purba, bersama pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara.

Turut menerima, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Jenny Johana Tumbuan, SE, serta turut hadir Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Minsel bersama jajajaran. (/Ferrowaney)

Walikota Tomohon Raih WTP Ke-VI      
Tomohon, Sulutnews.com - Di bawah kepemimpinan Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak CA Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon kembali memperoleh Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)  yang ke 6 secara berturut-berturut.

Prestasi Spektakuler ini membuktikan komitmen Walikota, wakil walikota Tomohon bersama jajarannya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tomohon.

 

 

Manado, Sulutnews. Com - Upaya dan komitmen yang mengedepankan akuntabilitas dan disiplin dalam penggunaan keuangan, berhasil mengantarkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Foto  : Ketua DPRD Sulut menandatangani komitmen LHP

"Penyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2018, merupakan wujud dari kerja sama antara BPK RI perwakilan Provinsi Sulut sebagai aparat pengawas yang bebas dan Mandiri bersama DPRD, sebagai pengemban fungsi pengawasan juga diberi hak menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Ketua DPRD Andrei Angouw  di ruang paripurna DPRD Provinsi Sulut, Senin (27/5/2019).

Foto  : Sambutan Gubernur Sulut Olly Dondokambey pada pariourna LHK di DPRD Sulut

Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK yang diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sudah sesuai kewenangannya serta disampaikan pula kepada Presiden, gubernur, bupati, walikota sesuai kewenangannya juga sesuai kesepakatan bersama BPK RI perwakilan Provinsi Sulut dengan DPRD Provinsi Sulut tentang tata cara penyerahan hasil pemeriksaan.

Foto  : Ketua BPK-RI Sulut saat membacakan hasil penilaian BPK terkait pengelolaan APBD  Sulut di Pariourna DPRD Sulut

Capaian quintrick atau yang kelima kalinya atas laporan keuangan Pemprov Sulut tahun 2018,  diserahkan langsung oleh Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis kepada Gubernur Olly Dondokambey SE,

Menurut Harry capaian opini WTP untuk yang kelima kalinya secara berturut-turut, dan ketiga kalinya di masa kepemimpinan Olly Dondokambey SE dan Drs Steven Kandouw (ODSK). Hal ini membuktikan pengelolaan keuangan oleh Pemprov Sulut dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Foto : Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut foto bersama Gubernur  dan Forkopimda Sulut

"Capaian WTP ini, tujuan akhirnya adalah untuk meningkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal itu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Sulut sebesar 6,01%, jumlah penduduk miskin turun 7,5% dan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM mencapai 72,2. Kesemuanya lebih baik dari rata-rata nasional," kata Harry.

Sementara itu, Gubernur Olly pada kesempatan yang sama menyampaikan ungkapan terima kasih kepada BPK RI atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sulut.

Foto : Anggota DPRD Sulut saat mengikuti paripurna LHK

"Secara khusus, saya ucapkan terima kasih dan berikan apresiasi kepada BPK RI. Tentunya hasil yang diberikan akan mendorong manajemen pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien, dalam penyelenggaraan pemerintahan," ujar Olly.

Disamping itu, Gubernur Olly juga berjanji segera menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Sulut.

"Saya mengajak kita semua untuk tidak pernah puas dengan opini yang telah diraih selama ini, tetapi terus terpacu untuk melakukan perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan dan memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah," beber Olly.(*/Josh Tinungki)

Minsel, Sulutnews.com - Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Bupati Dr. Christiany Eugenia Paruntu, SE menyerahkan Laporan Keuangan T.A 2018 di kantor BPK-RI perwakilan Sulawesi Utara Jln 17 Agustus Manado.

 

Acara penyerahan tersebut di hadiri langsung oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE bersama kepala daerah lainnya. Dalam penyerahan Bupati Minsel Tetty Paruntu didampingi oleh Sekda, Kepala BPKAD, dan Inspektorat.

 

Dari informasi yang diperoleh media ini, Kepala Bagian Humas dan Protokoler Altin Sualang mengatakan, bahwa Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu optimis Kabupaten Minahasa Selatan raih opini WTP.

 

"Perjuangan untuk mendapatkan opini WTP memang tidak mudah, tapi dengan komitmen yang tinggi dan kerja keras seluruh SKPD, kita yakin minsel bisa." ungkapnya.

 

Lanjutnya mengatakan, Bupati juga mengingatkan SKPD untuk serius dan kerja keras, bahwa pengelolaan keuangan dimulai sejak perencanaan, jangan hanya fokus pada pelaporan, tapi sejak perencanaan kita harus teliti agar terjadi sinkronisasi antara perencanaan sampai pada pelaporan. (*/Advetorial/Ferrowaney)

Minsel, Sulutnews.com - Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-16 Kabupaten Minahasa Selatan, Pemkab Minsel melaksanakan upacara bendera di halaman kantor bupati, Senin (28/1/19).

Upacara peringatan Hari Jadi ke-16, sebagai Inspektur Upacara Wakil Bupati (Wabup) Minsel, Franky Donny Wongkar, SH dan Camat Tatapaan Meylisa Aring, STTP sebagai Pemimin Upacara.

Kabag Pemerintahan Tusrianto Rumengan mengawali dengan penyampaian sejarah Kabupaten Minsel dengan memaparkan awalnya terbentuknya Kabupaten Minahasa Selatan.

Amanat Bupati Minsel Dr. Christiany Eugenia Paruntu, SE yang dibacakan Wakil Bupati Franky Wongkar, SH mengatakan hari ini merupakan momen yang berbahagia bagi kita pemerintah dan masyarakat Kabupaten Minsel. Dimana kita bisa mengenang sejarah  berdirinya Kabupaten Minsel. Sejarah adalah guru kehidupan.

“Tentunya dengan peringatan ini, kita perlu melihat kembali apa yang kita berikan untuk daerah kita yang tercinta ini. Dalam merespon perjuangan para pejuang, sekaligus mengintrospeksi serta merefleksi apa yang telah kita perbuat bagi Kabupaten Minahasa Selatan,” jelas Wongkar

Dengan memperingati Hari Jadi Kabupaten Minsel ke-16 tahun, tentunya mempertegas kembali komitmen kita, dalam membangunan sinergitas serta kebersamaan memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Minahasa Selatan, mencapai Kabupaten hebat dan terdepan.

“Dengan semangat membangun, kiranya seluruh komponen masyarakat yang ada bisa bergandengan tangan untuk terus menjadikan Minsel menjadi Kabupaten yang hebat dan terdepan." pungkasnya.

Hadir dalam upacara ini, Kapolres Minsel AKBP FX. Winardi Prabowo SIK, Kajari Minsel I Wayan Eka Miartha SH, MH, Sekdakab Minsel Denny Kaawoan SE, MSi, Dandim 1302 Minahasa Letkol (Inf) Slamet Raharjo. Anggota DPRD Minsel, Kepala OPD serta seluruh jajaran Pemkab Minsel. (*/Advetorial/Ferrowaney)

Manado, Sulutnews.Com - DPRD Sulut selasa, 23 April 2019 menggelar Rapat Paripurna DPRD Sulut dengan agenda Penutupan Masa sidang pertama tahun 2019,  Laporan Kinerja Alat Kelengkapan Dewan, Pembukaan Masa Persidangan kedua  tahun 2019, Laporan Hasil  Reses Pertama tahun 2019,  Penyampaian  penjelasan Gubernur  terhadap laporan keterangan  Pertanggungjawaban Gubernur Sulut tahun 2018.

Foto : Gubernur Olly Dondokambey saat memberikan laporan LKPJ dihadapan rapat paripurna DPRD Sulut

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw, dan 3 Wakil Ketua masing masing, Drs.Vreke Runtu, Wenny Lumentut dan Marthen Manoppo.

Juga dihadiri oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandow. Dalam pengantarnya Ketua Dewan Andrei Angouw menjelaskan paripurna ini didasarkan pada Rapat Badan Musyawarah yang sejalan dengan UU Pemerintahan Daerah .

Untuk laporan AKD baik Pimpinan dewan dan Komisi serta Reses, disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah.

Untuk Dapil Manado, Amir Liputo selaku juru bicara menyatakan harapan besar warga Kota Manado, agar ada sinergitas antara Pemkot Manado dan Pemerintah Sulut.

Agar pembagunan di Sulut dan Kota Manado terkoneksi baik, termasuk dengan aspirasi soal pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.

Foto :  Suasana Ruang Sidang Paripurna DPRD Sulut

Ketua DPRD Provinsi Sulut, Andrei Angouw yang memimpin jalannya rapat paripurna menyampaikan bahwa agenda yang dilakukan seluruh kelengkapan dewan wajib disampaikan ke pimpinan untuk dipertanggungjawabkan.

Demikian dengan LKPJ Gubernur, jelasnya Laporan Pertanggungjawaban Gubenur, sesuai amanat UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, dimana menyebutkan kepala daerah menyampaikan pertanggungjawaban DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam  penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), mengatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan agenda Pilkada 2020, yang akan menyerap anggaran cukup fantastis dengan nominal Rp900 miliar.

Dengan anggaran yang cukup signifikan tersebut, Olly berharap jangan sampai menggerus dan berdampak terhadap kelangsungan pembangunan. Mengingat sejak semula, pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

Terkait dengan realisasi APBD 2018 yang diplot sebesar Rp2,5 triliun, lanjutnya sudah direalisasi sesuai dengan peruntukannya diantaranya program pro rakyat seperti kemiskinan, pendidikan,  pembangunan kesehatan, reformasi birokrasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, kedaulatan pangan, peningkatan daya saing, investasi serta penanggulangan bencana.

Turut hadir, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Sekda Sulut Edwin Silangen SE, Sekretaris DPRD Drs Bartolomeus Mononutu, Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Wenny Lumentut, anggota DPRD, Wakil BPKP, BNN, perwakilan perbankan dan jajaran SKPD. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw terus memberikan dukungan agar pelaksanaan Pemilu serentak 17 April 2019 mendatang, bisa berlangsung dengan baik. Terbukti pada Selasa (2/4/2019) bersama Gubernur menghadiri Rapat Koordinasi Terpadu yang dilaksanakan oleh KPUD Sulut bertemoat di Manado Convention Centre (MCC) Manado.

Foto 2 : Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambey  dan Komisioner KPU RI Viryan

Ketua DPRD Provinsi Sulut, Andrei Angouw , turut hadir dan terlibat diskusi yang dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Anggota KPU RI, Ryaas Rasyid, Dr Ardiles Mewoh, Sekretaris Provinsi Sulut, Edwin Silangen SE, jajaran Forkompinda dan Bawaslu se.kabupaten/kota.

Foto 3 : Gelar dialog soal kesiapan pemilu 2019 di Sulut

Angouw berharap melalui rapat koordinasi dan diskusi terpadu tersebut, berbagai persiapan untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu serentak dapat berjalan lancar, damai, terutama tidak ada yang  golput. “Pemilu ini sangat berharga. Karena one man one vote one value, satu orang satu pilihan satu nilai. Karena itu mari kita sukseskan Pemilu serentak tahun 2019,” kata Angouw.

Foto 4 : Ketua DPRD Sulut Bersama petinggi Kepolisian Daerah

Pada kesempatan diskusi itu, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE menyampaikan pesan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar seluruh masyarakat ikut menyukseskan Pemilu 2019. Sebab, tidak sedikit dana yang dianggarkan pemerintah.

"Pak Presiden mengajak seluruh masyarakat dapat terlibat secara langsung di dalam penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilu, karena lewat pemilu arah dan kebijakan pemerintahan 5 tahun kedepan ditentukan," kata Dondokambey. Juga dengan sukses penyelenggaraan Pemilu 2019 akan menstabilkan perekonomian didaerah khususnya Sulut." Ekonomi stabil juga mendorong pengembangan sektor lain seperti pariwisata yang saat ini telah mendirong pertumbuhan ekonomi di Sulut," jelas Dondokambey.

Foto 5: Peserta Rapat Koordinasi Terpadu Pemilu di Sulut

Angouw juga berharap agar masyarakat dapat memilih sesuai dengan hati nurani dan tidak Golput, sebab kita masing-masing memiliki pilihan.”Pemilu adalah untuk menjalankan amanat undang-undang untuk menentukan pemimpin Nasional lima tahun kedepan, "pungkas Angouw. (/Josh Tinungki)