Uras tak Dilarang, Kamtibmas Harus Terjaga

Written by  Lexie Kalesaran Nov 22, 2020

Uras tak Dilarang, Kamtibmas Harus Terjaga

(Oleh : Lexie Kalesaran)

Unjuk rasa (uras) sebagai salah satu bagian dari mengemukakan pendapat di muka umum tak dilarang. Kebebasan berpendapat merupakan suatu hal yang biasa di alam demokrasi seoerti sekarang ini.

Siapa saja, baik perorangan, beberapa orang, kelompok orang atau beberapa kelompok orang tidak dilarang mengadakan uras.

Kendati demikian, uras atau mengemukakan pendapat di muka umum tidak sertamerta bebas-sebebasnya. Ada 'rambu-rambu' yang seyogianya dipatuhi, yang tidak boleh diabaikan. Ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar.

Ada hal-hal yang patut dipertimbangkan agar uras atau berpendapat di muka umum tidak merugikan kepentingan umum/orang banyak, tidak menimbulkan gesekan atau dampak yang bisa meluas, tidak menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan lain-lain.

Sebab, bila terjadi sesuatu sebelum, saat atau setelah uras, siapa yang akan berlangsung jawab ? Bila terjadi kerusakan fasilitas umum atau kepentingan orang lain, adanya korban baik luka maupun meninggal dan lain-lain, siapkah mereka menggantinya /bertanggung jjawab ?

Apakah pengunjuk rasa atau penanggung jawab uras mempertimbangkan bila uras mereka bisa menimbulkan uras balik dari orang, kelompok  atau beberapa kelompok orang yang tidak senang dengan gerakan mereka (entah karena berbeda pendapat atau merasa terganggu) ?

Apakah pengunjuk rasa atau penanggung jawab kegiatan uras bisa memastikan bahwa orang-orang yang ada dalam kelompok uras adalah murni dari kelompoknya dan tidak melibatkan anak-anak di bawah usia ?

Bagaimana jadinya bila, ternyata ada pihak atau orang/kelompok lain yang mendompleng pada kegiatan itu sehingga lari dari maksud/tujuan uras ?

Banyak pertimbangan yang seyogianya menjadi acuan/pegangan pengunjuk rasa atau penanggung jawab uras sebelum melakukan uras, dan tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri.

Mengemukakan pendapat di muka unum atau uras boleh-boleh saja, diberikan kebebasannya tapi beriringan dengan itu ada kewajiban yang harus dipenuhi/dipatuhi. Ada aturan atau rambu-rambu yang wajib ditaati/diikuti atau tidak boleh diabai/disepelekan.

Sebab, bila melanggar,  apalagi di masa pandemi covid-19 ini maka ada konsekuensinya, ada sanksinya, ada ancaman pidananya. Dan, pihak kepolisian tidak akan main-main dengan hal tersebut karena ada jaminan hukumnya karena menjadi tugas pokok Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebelum melakukan uras, pengunjuk rasa atau penanggung jawab uras harus memberitahukan kepada pihak kepolisian selaku penanggung jawab keamanan dalam negeri, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang ada.

Pemberitahuan itu tidaklah berarti membatasi uras melainkan agar dipersiapkan langkah-langkah antisipatif agar pelaksanaan uras bisa berjalan dengan aman, tertib dan tidak mengganggu kepentingan unum/banyak orang (bila melewati fasilitas umum) dan lain-lain.

Dengan adanya pemberitahuan, petugas polisi akan mengawalnya agar bisa berjalan lancar dan tertib, mengatur/merekayasa arus lalulintas yang akan dilalui (bila menggunakan sarana jalan), dan lain-lain.

Seyogianya pula siapapun yang akan melakukan uras mempertimbangkan dengan seksama  bagaimana baiknya dalam melakukan uras agar tidak menimbulkan dampak yang bisa mengganggu kamtibmas dan kepentingan umum.

Kalau ngin mengemukakan pendapat  atau uras dengan berdelegasi (beberapa orang saja) sudah cukup mengapa harus mengorganisasi banyak orang ?