Opini

Opini (11)

Uras tak Dilarang, Kamtibmas Harus Terjaga

(Oleh : Lexie Kalesaran)

Unjuk rasa (uras) sebagai salah satu bagian dari mengemukakan pendapat di muka umum tak dilarang. Kebebasan berpendapat merupakan suatu hal yang biasa di alam demokrasi seoerti sekarang ini.

Siapa saja, baik perorangan, beberapa orang, kelompok orang atau beberapa kelompok orang tidak dilarang mengadakan uras.

Kendati demikian, uras atau mengemukakan pendapat di muka umum tidak sertamerta bebas-sebebasnya. Ada 'rambu-rambu' yang seyogianya dipatuhi, yang tidak boleh diabaikan. Ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar.

Ada hal-hal yang patut dipertimbangkan agar uras atau berpendapat di muka umum tidak merugikan kepentingan umum/orang banyak, tidak menimbulkan gesekan atau dampak yang bisa meluas, tidak menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan lain-lain.

Sebab, bila terjadi sesuatu sebelum, saat atau setelah uras, siapa yang akan berlangsung jawab ? Bila terjadi kerusakan fasilitas umum atau kepentingan orang lain, adanya korban baik luka maupun meninggal dan lain-lain, siapkah mereka menggantinya /bertanggung jjawab ?

Apakah pengunjuk rasa atau penanggung jawab uras mempertimbangkan bila uras mereka bisa menimbulkan uras balik dari orang, kelompok  atau beberapa kelompok orang yang tidak senang dengan gerakan mereka (entah karena berbeda pendapat atau merasa terganggu) ?

Apakah pengunjuk rasa atau penanggung jawab kegiatan uras bisa memastikan bahwa orang-orang yang ada dalam kelompok uras adalah murni dari kelompoknya dan tidak melibatkan anak-anak di bawah usia ?

Bagaimana jadinya bila, ternyata ada pihak atau orang/kelompok lain yang mendompleng pada kegiatan itu sehingga lari dari maksud/tujuan uras ?

Banyak pertimbangan yang seyogianya menjadi acuan/pegangan pengunjuk rasa atau penanggung jawab uras sebelum melakukan uras, dan tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri.

Mengemukakan pendapat di muka unum atau uras boleh-boleh saja, diberikan kebebasannya tapi beriringan dengan itu ada kewajiban yang harus dipenuhi/dipatuhi. Ada aturan atau rambu-rambu yang wajib ditaati/diikuti atau tidak boleh diabai/disepelekan.

Sebab, bila melanggar,  apalagi di masa pandemi covid-19 ini maka ada konsekuensinya, ada sanksinya, ada ancaman pidananya. Dan, pihak kepolisian tidak akan main-main dengan hal tersebut karena ada jaminan hukumnya karena menjadi tugas pokok Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebelum melakukan uras, pengunjuk rasa atau penanggung jawab uras harus memberitahukan kepada pihak kepolisian selaku penanggung jawab keamanan dalam negeri, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang ada.

Pemberitahuan itu tidaklah berarti membatasi uras melainkan agar dipersiapkan langkah-langkah antisipatif agar pelaksanaan uras bisa berjalan dengan aman, tertib dan tidak mengganggu kepentingan unum/banyak orang (bila melewati fasilitas umum) dan lain-lain.

Dengan adanya pemberitahuan, petugas polisi akan mengawalnya agar bisa berjalan lancar dan tertib, mengatur/merekayasa arus lalulintas yang akan dilalui (bila menggunakan sarana jalan), dan lain-lain.

Seyogianya pula siapapun yang akan melakukan uras mempertimbangkan dengan seksama  bagaimana baiknya dalam melakukan uras agar tidak menimbulkan dampak yang bisa mengganggu kamtibmas dan kepentingan umum.

Kalau ngin mengemukakan pendapat  atau uras dengan berdelegasi (beberapa orang saja) sudah cukup mengapa harus mengorganisasi banyak orang ?

“MENUMBUHKAN KESADARAN KAUM MUDA DI ERA MILENIAL DALAM EKONOMI SYARIAH UNTUK MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0”

(Oleh: Astri Simbolon, R. Rama Muamar Rifki, Ferry Irawan, Lesgawati Purwonegoro, M. Mifta Salhindra)

Mahasiswa Fakultas ekonomi  dan Bisnis

Universitas Jambi

 

Negara RI merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar didunia. Bahkan penduduknya pun mayoritas berada diusia produktif termasuk generasi milenial didalamnya. oleh karena itu jika potensi ini didorong dan masuk kedalam ekonomi syariah maka Indonesia bisa menjadi Negara basis industri halal. Pemerintah pun ikut mendorong generasi milenial menjadi pelaku ekonomi syariah, misalnya menjadi pengusaha atau entrepreneur yang membidik sektor-sektor industri halal mulai dari fashion muslim, makanan, hingga jasa.

Di era milenial, sistem ekonomi islam dipercayakan dapat mampu mengatasi masalah-masalah ekonomi ditanah air. Ada strategi yang dapat mendukung peran, prospek, dan perubahan sistem ekonomi konvensional menuju sistem ekonomi syariah. Strateginya adalah dengan melakukan perubahan-perubahan dalam sistem ekonomi disesuaikan dengan sistem syariah.

Dilansir dari kompas.com Bambang menyampaikan, pentingnya mengoptimalkan gaya hidup halal untuk mendorong perekonomian syariah. Mengingat, jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim, tentu menjadi peluang yang sangat besar untuk mengembangkan industri halal. Di sisi lain, negara-negara lain juga sudah melihat betapa besarnya potensi dari industri halal ini.

"Kita penting untuk optimalkan pertumbuhan gaya hidup halal. Teknologi juga harus diterapkan untuk percepat pengoperasian proses industri ini jadi lebih efisien," pungkasnya.

Selain di sektor makanan dan fesyen, industri halal juga bisa bergerak di bidang pariwisata. Selama ini, sektor pariwisata berbasis syariah masih sangat minim. Padahal, mayoritas penduduk Indonesia merupakan Muslim. Karena itu, pemerintah bersama dengan pemerintah daerah terus mendorong pengembangan wisata halal.

"Pertumbuhan industri halal ini harus fokus ke pariwisata, ini tentu bisa melayani berbagai macam konsumen atau wisata halal busana dan makanan ini mampu ciptakan lapangan kerja kesejahteraan dan fungsi naikkan konsumen," paparnya. 

Dalam kesempatan yang sama Gubernur BI Perry Warjiyo menerangkan populasi Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi salah satu kekuatan untuk mendorong industri halal ke kancah global. Permintaan untuk industri halal tidak hanya datang dari negara dengan penduduk Muslim tetapi juga bisa dari negara-negara lainnya.

"Ini tren bagaimana bisa membentuk model bisnis secara ekonomi dan keuangan. Ini sudah menjadi alternatif dari sistem atau sumber modal bisnis ekonomi dan keuangan lainnya. Banyak manfaat nggak hanya umat Muslim saja tapi umat lain dan semua manusia di bumi," jelas dia

Di Indonesia, fenomena untuk menggunakan produk halal terjadi di berbagai segmen mulai dari makanan minuman, fesyen, hingga produk kecantikan. Kesempatan ini, yang menurut Perry, harus bisa dimanfaatkan demi menggaungkan ekonomi dan keuangan syariah.

Data The State of the Global Islamic Economy Report 2018-2019 menunjukkan besaran pengeluaran makanan dan gaya hidup halal dunia di 2017 mencapai 2,1 triliun dolar AS dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai 3 triliun dolar AS pada 2023.Faktor utama pertumbuhan tersebut adalah peningkatan jumlah penduduk Muslim dunia yang mencapai 1,84 miliar jiwa di 2017 dan akan terus meningkat hingga 27,5 persen dari total populasi dunia di 2023. Peningkatan ini berdampak pada permintaan produk dan jasa halal yang terdiri dari makanan halal, pariwisata halal, fesyen muslim, rekreasi dan halal travel, serta farmasi dan kosmetik halal.

Ia meyakinkan bahwa pemerintah Indonesia akan mendorong pengembangan ekonomi syaroah dengan beberapa langkah kongkrit. Mulai dari sertifikasi halal, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memastikan infrastruktur, dukungan teknologi informasi dan regulasi yang bertaraf internasional, membangun jaringan platform, memperkuat integrasi paket wisata, meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap produk halal, melindungi hak cipta, dan menginisiasi inovasi produk berorientasi ekspor. Sehingga bisa
mendapat pengakuan internasional terhadap konten lokal keislaman Indonesia.

Dilansir dari Liputan6.com, Jakarta Generasi muda atau generasi milenial punya peran penting dalam menggerakkan ekonomi Indonesia ke depan. Apalagi, dengan perkembangan dunia digital seperti sekarang ini. Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat menjadi pembicara di hadapan para bloger di kawasan Lippo Mall Kemang, Jakarta, Sabtu (21/10/2017).

"Generasi ini potensial penggerak ekonomi. Kalian adalah pemain, pelaku. Anda bukan penonton. Anda yang memiliki, Anda yang melaksanakan, Anda yang jadi pelaku ekonomi kita," kata dia.

Platform digital, lanjut Sri Mulyani, menjadi wadah bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Menurutnya, itu adalah peluang baru yang mesti dimanfaatkan.

"Platform digital dalam kegiatan ekonomi jadi sangat besar. Maka ini a new opportunity. Contohnya Anda punya produk yang bagus, tapi tidak dekat dengan market physically tidak Jakarta. Anda dapat mendekatkan market dari digital," jelas dia.

Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, mendukung pengembangan teknologi digital itu melalui pembangunan infrastruktur. Sebab, kegiatan usaha digital tak akan terwujud dengan baik tanpa adanya infrastruktur.

"Anda punya produk bagus di Pulau Samosir tapi kalau tidak bisa didatangkan ke customer di Bandung, Semarang, ya enggak akan pernah bisa ketemu," sambungnya.

Pemerintah juga membuat program acara yang memperkenalkan industri halal kepada masyarakat khususnya generasi milenial sekaligus pre-launching Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang bernama IIEFest.

Direktur Eksekutif KNKS Ventje Rahardjo menuturkan IIEFest 2019 bertujuan untuk memperkenalkan industri halal kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran untuk menjalankan gaya hidup halal dan potensi manfaatnya terhadap perekonomian Indonesia. Kegiatan ini terdiri dari bincang-bincang industri digital halal, pariwisata halal, Islamic edutainment, moslem modest fashion, dan pameran industri halal yang diramaikan pelaku industri, regulator, start-up milenial, UMKM, dan masyarakat umum.

Ia menyebutkan KNKS juga akan meluncurkan masterplan ekonomi syariah 2019-2024. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 akan menjadi jawabab tantangan sekaligus menjadi peta jalan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sehingga dapat mendukung pengembangan ekonomi nasional.

Selain itu, milenial dianggap cocok karena hidup di era digital. memajukan ekonomi syariah berupa industri halal di Indonesia saat ini harus mengikuti perkembangan jaman.

 

 

 

“ NIKMAT SEMENTARA YANG MENJADI ANCAMAN”

(Oleh: Astri Simbolon, R. Rama Muamar Rifki, Ferry Irawan, Lesgawati Purwonegoro, M. Mifta Salhindra)

Mahasiswa Fakultas ekonomi  dan Bisnis

Universitas Jambi

Harta merupakan sesuatu yang bernilai dan sangat diinginkan oleh manusia dan harta merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan manusia dalam mewujudkan kebutuhan ekonomi.Kebanyakan manusia mencari harta semata-mata hanya sebagai sarana untuk mendapatkan kekuasaan serta kehormatan.
Dalam islam,harta adalah segala sesuatu yang di manfaat kan secara legel menurut syariat dan dapat di miliki oleh seseorang untuk memenuhi hajat hidup nya. Jadi, segala sesuatu dapat di kategorikan sebagai al-maal jika hal itu bisa memenuhi kebutuhan manusia, mendatangkan kepuasan dan ketenangan karna mengonsumsi nya serta bisa dimiliki atau dikuasai oleh manusia tersebut

Allah Swt. Berfirman:

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang   ingin kan,berupa perempuan-perempuan,anak-anak,harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak kuda pilihan,hewan ternak dan sawah ladang.Itulah kesenangan hidup didunia,dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik”.(Q.S.Ali Imran[3]:14).

Dalam pandangan Alquran, harta adalah segala sesuatu yang disenangi manusia dan dibutuhkan dalam hidupnya. Contohnya emas,hewan ternak, dan lahan pertanian. Harta pun memiliki makna baik jika dipergunakan dijalan Allah dan sesuai syariat islam.

Berikut hadis Nabi Muhammad saw. Yang menunjukan tentang harta:

Rasulullah sallallahu’alaihi wa sallam bersabda: “Sebaik-sebaiknya harta ialah yang berada pada orang saleh”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa harta akan menjadi nikmat dan berkah jika digunakan dijalan kebaikan yang diibaratkan seperti orang saleh yang menggunakan harta tersebut. Meski demikian, harta bukanlah tujuan hidup yang utama dalam islam.

 

 

Jenis Pembagian Harta

  • Harta benda dibagi menjadi dua kategori :
  1. Pertama, harta berbentuk benda yaitu segala sesuatu yang berbentuk materi yang dapat dirasakan oleh indera, seperti mobil dan lain sebagainya.
  2. Kedua, harta berbentuk manfaat, yaitu faedah yang diperoleh dari suatu benda.
  • Harta juga dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan asumsi berikut ini :

Pertama : Perlindungan Syara’

Harta yang bernilai

Yaitu harta yang memiliki harga. Orang yang membuat harta jenis ini jika rusak harus menggantinya, apabila digunakan dengan cara yang tidak sebagaimana mestinya. Harta ini dapat dikategorikan sebagai harta bernilai yang berdasarkan dua ketentuan.

Pertama, harta yang merupakan hasil usaha dan bisa dimiliki. Kedua, harta yang bisa dimanfaatkan menurut syara’ dalam keadaan lapang dan tidak mendesak, seperti uang, rumah, dan sebagainya.

Harta yang tidak bernilai

Yaitu harta yang tidak memenuhi salah satu dari dua kriteria di atas. Seperti ikan di dalam air laut, semua ikan yang ada di dalam lautan bukan hak milik siapapun. Demikian pula dengan minuman keras dan babi, kedua jenis harta ini tidak termasuk harta yang bernilai bagi seorang muslim. Karena seorang muslim dilarang untuk memanfaatkannya.

Kedua : Harta yang Bergerak dan Tidak Bergerak

Harta yang tidak bergerak

Yaitu semua jenis harta yang tidak bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Seperti tanah, bangunan, dan yang sejenisnya.

Harta yang bergerak

Yaitu semua harta yang bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Seperti mobil, perabotan rumah tangga, dan yang sejenisnya.

Ketiga : Harta yang memiliki Kesamaan

Harta yang serupa

Yaitu jenis harta yang ada padanannya di pasar, sedikitpun tidak ada perbedaannya. Seperti beras, kurma, dan yang sejenisnya.

Harta yang tidak serupa

Yaitu harta yang pada dasarnya tidak ada padanannya. Seperti sebuah permata langka. Atau harta yang mempunyai padanan, tetapi terdapat perbedaan dalam memperlakukannya. Seperti hewan, pohon, dan sejenisnya.

Keempat : Harta yang konsumtif dan Tidak Konsumtif

Harta yang konsumtif

Yaitu semua harta akan habis ketika dimanfaatkan. Seperti makanan, minuman, dan yang sejenisnya.

Harta yang tidak konsumtif

Yaitu harta yang dapat dimanfaatkan sementara bahannya tetap ada. Seperti buku, mobil, dan yang sejenisnya.

Kelima : Harta yang Dapat Dimiliki dan Tidak Dapat Dimiliki

Harta yang mutlak dapat dimiliki

Yaitu harta yang dikhususkan untuk kepentingan umum. Seperti jalan umum, jembatan dan lain sebagainya.

Harta yang tidak dapat dimiliki kecuali atas izin syara'

Seperti harta yang telah diwakafkan. Harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, kecuali dikhawatirkan atau jelas-jelas biaya pengeluaran untuk menjaga harta wakaf itu lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

 Konsepsi kepemilikan dalam islam

Kepemilikan harta adalah hubungan antara manusia dan harta yang ditentukan oleh syara’ dalam bentuk perlakuan khusus terhadap harta tersebut, yang memungkinkan untuk mempergunakannya secara umum sehingga ada larangan untuk menggunakannya. Secara bahasa, kepemilikan berarti penguasan manusia atas harta dan penggunaannya secara pribadi. Adapun secara istilah, kepemilikan adalah pengkhususan hak atas sesuai tanpa orang lan, dan ia berhak untuk menggunakannya sejak awal, kecuali ada halangan syar’i

Pembagian harta menurut boleh-tidaknya dimiliki adalah sebagai berikut.

  1. Harta yang tidak dapat dimiliki dan dihakmilikkan orang lain. Contoh; jalan umum, jembatan dan taman kota.
  2. Harta yang tidak bias dimiliki, kecuali dengan ketentuan syariat. Contoh; warisan, wasiat, harta wakaf, harta baitul mal dan sebagainya
  3. Harta yang dapat dimiliki dan di hakmilikan kepada orang lain. Harta inilah yang merupakan hak milik pribadi setiap orang.

         Pemilikan secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu;

  1. Al-milk al-tamm (milik sempurna), yaitu materi dan manfaat harta itu dimiliki oleh seseorang, misalnya seseorang memiliki rumah mak ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan dia boleh memanfaatkannya secara bebas.
  2. Al-milk an-naqish (milik yang tidak sempurna), yaitu seseorang hanya menguasai materi harta, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti rumah yang diserahkan kepada orang lain untuk disewa.

Dampak yang disebabkan oleh kesalahan dalam mengelolah harta

Tamak: Pengertian tamak adalah cinta kepada dunia (hubbud dunya) berupa harta benda terlalu berlebihan tanpa memperdulikan hukum haram yang menyebabkan adanya dosa besar. Pelakunya tidak pernah merasa puas, segala cara dianggap halal.

Pada dasarnya tamak dan bermegah-megahan dengan harta bisa mencelakakan manusia. Sebagaimana firman Allah Swt.

Bermegah-megahan dengan harta telah mencelakakan kalian.”(QS.At Takatsur: 1)

Dampak buruk dari sifat tamak, bisa membuat seseorang melakukan segala cara yang diharamkan demi mendapatkan harta yang diinginkan, seperti korupsi, suap, curang, riba, mengurangi timbangan, berbohong, menipu, mencuri, merampok, bisa pula nekat melakukan ritual-ritual syirik, dan lain-lain.

Maka dari itu kita sebagai manusia yang mudah tergiur dengan manisnya harta, jangan sampai kita itu dibutakan oleh harta tersebut. Kelolalah harta kalian sesuai dengan apa yang telah di syariatkan baik berupa firman Allah maupun perkataan Nabi Muhammad Saw. Kenapa demikian karena harta bagi kita itu bagaikan pisau yang tanjamnya ada dua sisi, kadang kala bisa melukai orang lain dan tidak jarang juga melukai diri kita sendiri.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Semua kekayaan dan harta benda merupakan milik Allah, manusia memilikinya hanya sementara, semata-mata sebagai suatu amanah atau pemberian dari Allah. Manusia menggunakan harta berdasarkan kedudukannya sebagai pemegang amanah dan bukan sebagai pemilik yang kekal. Karena manusia mengemban amanah mengelola hasil kekayaan di dunia, maka manusia harus bisa menjamin kesejahteraan bersama dan dapat mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah Swt.

SIKECIL MENJADI PERHATIAN

BAGI NEGERI KITA

(Suti Hayati, Windi Afriani Azhari,  Zaini Ghani, Mila Novriani, Widya Ika Juliana)

Mahasiswa Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi 

 

Si kecil ini sangat tangguh, sangat kuat dan sangat berpengaruh di Negara tercinta kita ini yakni Indonesia. Nah, kalian pasti bertanya-tanya siapa sikecil yang dimaksud? Si kecil yang dimaksud yaitu UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah.  Menurut Amir Machmud (2017) pengertian dari UMKM itu sendiri yaitu sekelompok orang atau individu yang dengan segala daya upaya miliknya berusaha dibidang perekonomian dalam skala yang sangat terbatas. Di Indonesia sendiri terdapat cukup banyak UMKM yang berdiri. Justru UMKM dinilai menjadi sector ekonomi yang tangguh di kala berhadapan dengan krisis, baik di tahun 1997 maupun kris global yang melanda baru-baru ini. Sekaligus mempunyai ketahanan yang relative lebih baik dibandingkan dengan usaha yang besar karena UMKM tidak bergantung pada bahan baku impor.

UMKM memiliki potensi untuk menciptakan ekonomi baru didaerah melalui UMKM unggulan di daerah yang dapat meningkatkan aktivitas local sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi baru, menyerap tenaga kerja sehingga perekonomian di daerah berputar. Dengan berputarnya roda perekonomian di daerah-daerah Indonesia maka akan membuat daerah tersebut menjadi produktif. Yang akan berdampak pada majunya perekonomian di daerah tersebut, kurangnya angka pengangguran dan kemiskinan.

UMKM dapat bertujuan untuk pembangunan nasional dan menciptakan lapangan kerja yang sangat berkontribusi dalam upaya mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2009, Indonesia memiliki 51,3 juta unit UMKM atau sekitar 99,91% dari total pelaku usaha yang bergerak disektor UMKM. Selain itu, terdapat 97,1% atau sekitar 90,9 juta tenaga kerja di negeri ini yang bergantung pada sektor UMKM. Kontribusi UMKM bagi produk domestic bruto (PDB) mencapai 2.609,4 triliun rupiah atau 55,6%. UMKM juga menyumbang devisa Negara sebesar 183,8 triliun rupiah atau 20,2 %. Selanjutnya UMKM juga turut andil bagi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar dua hingga empat persen dan nilai investasinya signifikan mencapai 640,4 triliun rupiah atau 52,9%. 

Menurut Amir Machmud (2017) permasalahan klasik dari UMKM itu sendiri yaitu keterbatasan modal. Namun para UMKM cenderung meminjam modal pada sumber-sumber informal seperti rentenir, unit simpan pinjam dan bentuk-bentuk lain.  Karena sumber-sumber informal lebih fleksibel, persyaratannya tidak serumit perbankan serta penacairan kredit yang lebih mudah.

Dalam operasionalnya sumber dana informal tersebut menerapkan bunga, hal ini pun berakibat pada eksistensinya UMKM. Ketika usahanya mengalami kendala yang berakibat kerugian maka UMKM harus membayar beban bunga. Kondisi ini lah yang menyebabkan ketidakberdayaan UMKM yang dapat bermuara pada meningkatnya angka kemiskinan. Dalam perspektif islam sendiri, kemiskinan dapat timbul salah satunya karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya terdapat pada (Q.S Ali Imran [3] : 180 ; Q.S Al-Ma’arij)

UKM menghadapi dua permasalahan utama yaitu finansial dan nonfinansial. Menurut Urata (2000) dalam Muhyi dkk. (2016), yang tergolong masalah finansial antara lain:

  1. Kurangnya kesesuaian antara dana yang tersedia dan dana yang dapat diakses oleh UMKM.
  2. Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UKM
  3. Adanya biaya transaksi yang tinggi
  4. Kurangnya akses ke sumber danan formal
  5. Adanya bunga kredit untuk investasi ataupun untuk modal kerja
  6. Banyaknya UKM yang belum bankable

Masalah nonfinansial antara lain:

  1. Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control
  2. Kurangnya pengetahuan pemasaran
  3. Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi

Untuk menghadapi permasalahan ini, kita dapat menempatkan prinsip syariah. Saat ini, bank syariah telah melakukan kerja sama dalam penyaluran pembiayaan ke sector UMKM. Kerja sama yang dilakukan berupa pembiayaan menggunakan konsep linkage , yaitu bank syariah yang lebih besar akan menyalurkan pembiaayaan UMKM nya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil seperti BPRS dan BMT.

Seiring dengan perkembangannya, lembaga keuangan berbasis syariah menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Seperti pembiayaan BUS (Bank UMum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah) pada sector UMKM pada akhir tahun 2010 mencapai 52,6  triliun rupiah atau dengan porsi (share) sebesar 77,1% dari seluruh pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS ke sector usaha. Kondisi tersebut memberikan indikasi bahwa peranan bank syariah dalam pengembangan sector riil dalam hal ini UMKM menunjukkan porsinya.

Pada tahun 2008 pemerintah juga telah meluncurkan program pembiayaan baru bagi UMKM dan koperasi, yaitu kredit usaha rakyat (KUR). Dana yang di sediakan sebesar 14,5 triliun rupiah dan disalurkan melalui enam bank yaitu BRI, BNI, BTN, Bukopin, Bank Mandiri,, dan Bank Syariah Mandiri. Kredit yang diberikan mulai dari 5jt sampai 500jt rupiah dengan bunga sebesar 16% per tahun.

Berkaca dari fenomena di atas, tentu harus ada solusi yang dilakukan untuk mencari jalan keluarnya. Yaitu dengan menempatkan UMKM sebagai subjek dan  ekonomi islam sebagai prinsip dasar operasional, dalam sinergi antara pihak pemerintah dan dunia perbankan. Harapannya, konsep ekonomi islam dapat memberikan kontribusi di tengah pencarian bentuk ideal pemberdayaan UMKM diindonesia. Tujuan akhirnya tak lain adalah mencapai hasil seoptimal mungkin, mengurangi angka kemiskinan, sekaligus memajukan pengembangan ekonomi diindonesia. Jika para pengusaha UMKM melakukan pengembangan usahanya dengan prinsip ekonomi islam maka kebutuhan akhiratnya juga akan terpenuhi tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dunia semata.

Artikel ini ditulis Suti Hayati, Windi Afriani Azhari,  Zaini Ghani, Mila Novriani, Widya Ika Juliana dari Mahasiswa Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi 

“SI LINTAH DARAT YANG MENJERAT UMAT ISLAM”

(Oleh: Astri Simbolon, R. Rama Muamar Rifki, Ferry Irawan, Lesgawati Purwonegoro, M. Mifta Salhindra)

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Jambi

 

Di zaman sekarang di Indonesia banyak umat islam yang terjerat dalam lingkaran “lintah darat”, lintah darat disini maksudnya Mereka adalah orang atau badan yang usahanya memberikan pinjaman dana kepada orang atau badan lain dengan mengenakan bunga sangat tinggi. Pemberian pinjaman ini biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan atau kesulitan hidup dari peminjamnya; seorang lintah darat tidak jarang mengancam bahkan tak segan-segan mengambil barang-barang milik si peminjam apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Akan tetapi, hingga saat ini pengambilan riba masih saja terjadi diberbagai aktivitas, baik dalam aktivitas jual beli, hutang piutang, maupun transaksi-transaksi lainnya. Dalam mu’amalah (ekonomi Islam), riba tidak hanya dipandang sebagai hal yang haram untuk dilakukan, seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an riba merupakan perbuatan yang tidak memiliki moralitas bagi pelaku riba.

Banyak umat islam yang terhasut karna dengan Riba membuat orang malas untuk berusaha, maksudnya adalah karna dengan riba akan membuat orang berfikir, buat apa kerja susah payah sementara dengan riba dirinya bisa mendapatkan aliran uang dengan mudahnya .contohnya:seseorang bisa saja menyimpan uang nya sebesar Sepuluh juta rupiah dibank, Tanpa bersusah payah, dia pun akan memperoleh bunga sebesar 2% , dan 2% itu adalah Riba “si lintah darat”dan Haram hukum nya didalam Islam.

Adapun Tujuan dan Manfaat dilarangnya Riba yaitu. Mencapai Kebahagiaan didunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata  kehidupan yang baik dan terhormat (Hayyah thayyibah) dan Mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah.

Sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan  RIBA? Pengertian riba adalah pemberlakuan bunga atau penambahan pada saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Secara etimologis, istilah riba berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna ziyadah atau tambahan. Dengan kata lain, arti riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Dalam Agama islam, Riba adalah praktik yang diharamkan Bagi umat Islam, pemberlakuan bunga dengan persentase tertentu pada pinjaman Bank Konvensional atau lembaga keuangan lainnya dianggap sebagai praktik riba.

Pengertian Riba Menurut Para Ahli Fiqih

Agar lebih memahami apa arti riba, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli. Berikut ini adalah pengertian riba menurut para ahli fiqih:

1.Al-Mali

Menurut Al-Mali pengertian riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut saya’, ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya.

2.Rahman Al-Jaziri

Menurut Rahman Al-Jaziri arti riba adalah akad yang terjadi dengan pertukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara’ atau terlambat salah satunya.

3.Syeikh Muhammad Abduh

Menurut Syeikh Muhammad Abduh pengertian riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Secara umum riba dapat dibedakan menjadi dua, yaitu riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Berikut penjelasan mengenai kedua jenis riba tersebut:

1.Riba Hutang-Piutang

Pengertian riba hutang-piutang adalah tindakan mengambil manfaat tambahan dari suatu hutang. Riba hutang-piutang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

Riba Qardh, yaitu mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan kepada penerima hutang (muqtaridh).

Riba Jahiliah, yaitu penambahan hutang lebih dari nilai pokok karena penerima hutang tidak mampu membayar hutangnya tepat waktu.

2.Riba Jual-Beli

Apa itu riba jual-beli? Riba jual-beli seringkali terjadi ketika konsumen membeli suatu barang dengan cara mencicil. Penjual menetapkan penambahan nilai barang karena konsumen membelinya dengan mencicil.

Landasan Hukum Riba

Seperti yang telah disebutkan pada paragraf awal, praktik riba diharamkan dalam Islam. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran berikut ini:

  1. Q.S. Al-Baqarah: 276

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَوا وَيُرْبِى الصَّدقَتِ واللهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْم

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah SWT tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. ” (Q.S. Al-Baqarah: 276).

  1. Q.S. Al-Baqarah : 275

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَوا لَايَقُمُوْنَ إِلّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبُّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْل الرِّبَوا وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa (gila). Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba . . . (Q.S. Al-Baqarah: 275).

  1. Q.S. Al-Baqarah : 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (Q.S. Al-Baqarah : 278).

  1. Q.S Ali ‘Imran : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba…” (Ali ‘Imran/3: 130)”.

  1. Q.S Ar-Ruum 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah…” (Ar-Ruum/30: 39).

Contoh Riba Dalam Masyarakat

Setelah memahami apa itu riba dan landasan hukumnya, tentu kita juga perlu mengetahui apa saja contoh riba yang pernah dilakukan sehari-hari. Adapun contoh praktik riba adalah sebagai berikut:

1.Bunga Bank Konvensional

Bunga yang diterapkan oleh Bank konvensional ternyata termasuk dalam praktik riba. Ketika kita meminjam dana dari Bank, maka kita akan dikenakan bunga setiap kali membayar angsuran pinjaman tersebut.

Hal ini (riba) juga terjadi pada lembaga keuangan lainnya, misalnya lembaga pembiayaan. Ketika kita membeli kendaraan bermotor atau properti secara mencicil maka kita akan dikenakan bunga, dan ini termasuk praktik riba.

2.Pinjaman Dengan Syarat

Ketika kita ingin meminjam uang dari pihak lain, seringkali pinjaman tersebut disertai dengan syarat. Misalnya bunga atau hal lainnya sebagai syarat agar pemilik uang mau meminjamkannya pada orang lain.

Contoh lain, misalnya seorang kerabat ingin meminjam uang dari kamu, lalu kamu memberikan syarat memberikan pinjaman yaitu harus bersedia menjemput dan mengantar kamu setiap hari. Hal-hal seperti ini ternyata sudah termasuk dalam praktik riba yang dilarang.

Dampak Riba pada Ekonomi

  • Riba (bunga) menahan pertumbuhan ekonomi dan membahayakan kemakmuran nasional serta kesejahteraan individual dengan cara menyebabkan banyak terjadinya distrosi didalam perekonomian nasional seperti inflasi, penggangguran, distribusi kekayaan yang tidak merata, dan resersi.
  • Bunga menyebabkan timbulnya kejahatan ekonomi. Ia mendorong orang melakukan penimbunan (hoarding) uang, sehingga mempengaruhi peredarnya diantara sebagian besar anggota masyarakat. Ia juga menyebabkan timbulnya monopoli, kertel serta konsentrasi kekayaan ditangan sedikit orang.

Dengan demikian, distribusi kekayaan didalam masyarakat menjadi tidak merata dan celah antara si miskin dan kaya pun melebar. Masyarakat pun dengan tajam terbagi menjadi dua kelompok kaya dan miskin yang pertentangan kepentingan pula mereka mempengaruhi kedamaian dan harmoni didalam masyarakat. Lebih lagi karna bunga pula maka distorsi ekonomi seperti resesi, depresi, inflasi, dan penggangguran terjadi.

Investasi modal terhalang dari perusahaan-perusahaan yang tidak mampu menghasilkan laba yang sama lebih tinggi dari suku bunga yang sedang berjalan, sekalipun proyek yang ditangani oleh perusahaan itu amat penting bagi negara dan bangsa.

Semua aliran sumber-sumber finansial di dalam negara berbelok ke arah perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek laba yang sama atau lebih tinggi dari suku bunga yang sedang berjalan, sekaliun perusahaan tersebut tidak atau sedikit saja memiliki nilai sosial.·

Riba (bunga) yang dipungut pada utang internasional akan menjadi lebih buruk lagi karena memperparah DSR (debt-service ratio) negara-negara debitur. Riba (bunga) itu tidak hanya menghalangi pembangunan ekonomi negara-negara miskin, melainkan juga menimbulkan transfer sumber daya dari negara miskin ke negara kaya. Lebih dari itu, ia juga memengaruhi hubungan antara negara miskin dan kaya sehingga membahayakan keamanan dan perdamaian internasional.

 

Riba memiliki beberapa pengertian, menurut para ahli fiqih salah satunya Al-Mali pengertian riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut saya’, ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya.

Riba juga dapat memicu over produksi karena riba membuat daya beli sebagian besar masyarakat lemah sehingga persediaan barang dan jasa semakin tertimbun. Akibatnya perusahaan macet dan berujung pada pengangguran.

Dalam pandangan Islam menurut Al-Qu’an dan Ekonomi Islam bahwa hukum antara riba dan bunga bank adalah haram. Karena hukum asal riba adalah haram baik itu dalam Al-Qur’an, Hadis, dan Ijtihad. Seluruh ummat Islam wajib untuk meninggalkannya, serta menjauhinya yakni dengan cara bertaqwa kepada Allah. Dan riba juga merupakan salah satu perbuatan yang tidak menyenangkan dalam hukum syariah yang dipengaruhi oleh pengambilan keuntungan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Oleh :  Faisal Wijaya, Mayang Oktaviani Malik Putri, Andini Alma Dita, Mey Sundari, Fatkur Muhlis.

Mahasiswa/i Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Jambi

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar maupun kecil. Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat ke-4 di dunia setelah China, India, Amerika. Kelahiran merupakan faktor penambahan jumlah penduduk di samping migrasi  jumlah kelahiran setiap tahun di Indonesia masih cukup besar, jumlah bayi yang lahir di tahun 2000 masih tetep tinggi jumlahnya tiap-tiap tahun jumlah kelahiran di Indonesia menginjak angka sekitar 4,5 juta bayi, angka kelahiran bayi yang cukup relatif tinggi yang membuat meledaknya jumlah penduduk di Indonesia. Jumlah penduduk yang banyak ini jelas menimbulkan banyak masalah, antara lain kemiskinan, pendidikan dan lain-lain. Hal inilah yang memicu timbulnya permasalahan kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kesenjangan ini terpicu oleh adanya kemiskinan yang merajalela dan kekurangan lapangan kerja.

Dalam 5 tahun terakhir ini. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pencapaian ini telah mengurangi kemiskinan dan memperbesar jumlah kelas menengah keatas namun manfaat dari pertumbuhan ekonomi ini lebih di nikmati oleh 20% rakyat kaya dan 80% penduduk rawan merasa tertinggal, ini lah  yang menjadi bukti ketimpangan di Indonesia relatif masih tinggi hal ini. Mengakibatkan timbulnya kecemburuan yang muncul di masyarakat. Akhirnya menyebabkan masyarakat menjadi iri-irian, hasad, dengki. Padahal dalam islam hal tersebut termasuk perbuatan tercela.

Menurut Amir Machmud (2017) kemiskinan merupakan masalah sosial yang berdampak sistematis bagi kehidupan masyarakat. Kemiskinan mempunyai efek yang multidimensi, menyangkut keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Menurut Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) kemiskinan adalah situasi yang kekurangan karena keadaan yang tidak dapat untuk dihindari oleh individu atau seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya. Dalam pengertian yang lebih definitif, An-Nabhani mengategorikan yang punya harta (uang), tetapi tak mencukupi kebutuhan pembelanjaannya sebagai orang fakir. Sementara itu, orang miskin adalah orang yang tak punya harta (uang), sekaligus tak punya penghasilan. (Nidzamul Iqtishadi fil Islam, hlm. 236, Darul Ummah-Beirut). Disampaikan dalam sebuat Hadist (H.R Abu Na’im) bahwa” kemiskinan itu dekat dengan kekufuran”, yang mana artinya kemiskinan bisa terjadi karena adanya kekufuran yakni membenci perintah dari Allah SWT. Seperti halnya benci atau tidak suka bekerja,berusaha, dan lain sebagainya.   

Adapun permasalahan ketimpangan di Indonesia :

  • Ketimpangan kesempatan. Ini yang memperkecil peluang sukses untuk anak-anak dari keluarga miskin. Dengan terbatasnya sumber daya, mereka berpotensi mengalami stunting yang bayak kita jumpai di Indonesia bagian timur. Stunting  atau kekurangan gizi di Indonesia sebanyak 37% bayi. Bayi lahir dan tumbuh sampai umur dua tahun dalam keadaan kurang gizi. Hal ini berdampak pada pertumbuhan organ vital seperti otak sehingga perkembangan kemampuan kognitif lambat.
  • Ketimpangan upah. Dalam dunia kerja, pasar kerja kini di penuhi oleh tenaga kerja, baik trampil atau tidak mereka yang punya kecakapan tinggi akan di gaji besar sekali. sebaliknya, yang belum cakap dan belum punya kesempatan untuk mengembangkan diri akan terjebak dalam pekerjaan informal bergaji kecil dan kurang produktif.
  • Pemusatan kekayaan. Sebanyak 10% orang kaya memiliki 77% seluruh kekayaannya negara. Pundi-pundi uang yang didapat dari aset finansial dan fisik hanya mengalir ke kantong para orang kaya sehingga penghasilan yang di dapat lebih besar. Korupsi menjadi salah satu alasan di balik munculnya fenomena pemusatan harta kekayaan ini.
  • Persoalan guncangan. Misalnya PHK dan bencana alam. Apa bila hal itu terjadi, orang kaya tidak akan kesulitan mengatasi masalah. Sebaliknya, rumah tangga yang tergolong miskin dan rentan miskin akan rentan ambruk jika terjadi guncang ekonomi, kesehatan, sosial, politik dan bencana alam. Masyarakat miskin cendrung tidak memiliki asuransi, sehingga jaringan pengaman sosialnya adalah temen dan keluarga besar. Indonesia sendiri ada 11,3% atau sebesar 28 juta orang miskin selain itu ada pula 26,9% atau 68 juta orang rentan miskinmiskin yang bisa jatuh miskin akibat shok

 Upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi ketimpangan

  • Langkah yang pertama kepemilikan aset “ harus ada property owning system. Jadi tiap warga mempunyai aset.
  • Langkah yang kedua. Dengan menyiapkan subsidi perumahan secara besar-besaran. Meski begitu aset jangka panjang tetap di berikan berupa biaya siswa untuk vokasi, magang dan bisnis.
  • Langkah yang tiga ialah dengan menerapkan besic income. Setiap anak di Indonesia di beri uang untuk di tabung yang ketika di butuhkan bisa di ambil.
  • Langkah yang keempat yaitu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan memberi beasiswa training development fund atau skill development fund (SDF) SDF berfungsi untuk menyokong kerja kementrian ketenagakerjaan dalam rangka mengurusi tenaga kerja dan meningkatkan kemampuan para pekerja.

Kesenjangan sosial itu muncul karena egoisme dari masyarakat indonesia. Padahal dalam islam, orang memiliki harta berlebih harus berbagi dengan rakyat atau orang yang miskin (saling membantu). Allah juga memerintahkan agar kita tidak menggunakan harta dengan berlebih-lebihan atau boros karena hal tersebut tindakan yang sangat mubadzir. Dan Indonesia merupakan negara yang dapat menjadi negara yang maju dan negara yang mampu mensejahterakan masyarakatnya , karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya dan melimpah tetapi mengapa negeri yang kaya akan sumber daya alamnya ini , kesenjangan sosial nya masih tinggi.

Hal ini masih menjadi menjadi pertanyaan besar yang perlu adanya jawaban dan titik terang. Ini merupakan tugas pemerintah untuk bisa lebih mensejahterakan rakyat nya serta mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat. Dan masyarakat pun harus ikut andil dalam mengentas kemiskinan yang terjadi dalam Indonesia dengan cara menuntut ilmu, berusaha, belajar, bekerja,dan berdoa. Satu hal yang harus diterapkan dalam mindset masyarakat Indonesia, bahwa “Bekerja dan berusaha kunci dari kesuksesan” dengan mindset yang seperti itu pengangguran diIndonesia akan sangat berkurang. “Jangan tanyakan apa yang Negara berikan kepadamu, Tapi tanyakan apa yang kamu beri kepada Negaramu” (Jonh F Kennedy).

Banten, Sulutnews.com - Jurnalisme Kenabian (Prophetic Journalism). Berlebihankah impian ini, ketika kegalauan tentang bias dalam praktik jurnalistik mengembang di era disrupsi, yang antara lain memunculkan fenonema kabar bohong (hoax) dan informasi palsu (fake news)?

Idealisme memang boleh menabrak realitas, karena hanya dari impianlah manusia akan merajut arah hidup, membangun cita-cita untuk meraih masa depan. Di tengah arus kemarakan media sosial yang menggeser peran praksis media arus utama itulah, seorang tokoh media, Firdaus Zainuddin Dahlan digelisahkan oleh pikiran tentang upaya-upaya untuk kembali ke substansi jurnalisme, yakni menyampaikan kebenaran dan keadilan.

Tokoh pers Banten itu, sejak pertengahan dasawarsa 2000-an menggagas, lalu pada 2018, benar-benar mewujudkan gagasannya untuk mendirikan lembaga pendidikan jurnalistik yang menjadi antitesis fenomena kekinian. “Sementara ini saya menamainya Journalist Boarding School atau JBS, tempat menempa para calon wartawan dan praktisi multimedia dengan tinggal di pondok pesantren yang berbasis tahfiz Alquran di berbagai level,” tutur Firdaus.

Berlokasi di Jalan Cikerai, Desa Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, walaupun masih berupa bangunan gedung yang sekelilingnya masih digarap, “pesantren jurnalistik” itu berdiri megah. Sebagai mantan Ketua PWI Banten, Firdaus juga mendedikasikan gedung tersebut sebagai Pusdiklat PWI Banten, dan pada 6-7 September lalu dijadikan tempat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk 27 wartawan dari kabupaten dan kota di provinsi Banten dan Jakarta.

“Saya akui, Pak Firdaus selalu punya ide kreatif untuk memberi warna dalam kehidupan dunia jurnalistik di Provinsi Banten. Kami kolega-koleganya tentu mendukung gagasan besar pengembangan Jurnalisme Kenabian ini,” tutur Moh Hofip, pengurus PWI Provinsi Banten yang di kalangan dunia radio lebih dikenal sebagai Iqbal.

Dua Program

Firdaus Zainuddin Dahlan, yang juga Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat itu menjelaskan, JBS merupakan program berkelanjutan yang menyasar anak muda milenial dan kaum profesional untuk memiliki kemampuan jurnalistik, public relations, dan kehumasan. JBS juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten, dalam waktu dekat akan kerjasama dengan perguruan tinggi dan beberapa kementerian.

“Kami punya dua program. Pertama, Program Intensif, mukim dan tidak mukim yang bersifat reguler, dengan masa pendidikan dan pelatihan selama satu minggu, satu bulan, dan tiga bulan,” katanya.

Pada tahap pertama setelah pembukaan program, dibatasi 20 peserta. Mereka dibimbing oleh para profesional media, baik dalam pengenalan dan praktik-praktik berjurnalistik dan bermedia, maupun dalam eksplorasi etika profesi.

Kedua, Program Intersip, pendidikan selama setahun setara D1. Tiap peserta akan mendapat pembinaan dan pendidikan agam berupa tahfiz Alquran. “Ini menjadi standar nilai (way of life) yang harus dimiliki oleh setiap kader JBS. Lalu Program Intensif Mukim, yakni peserta program satu tahun untuk alumni SMU, dan sarjana,” tutur Firdaus yang juga Sekjen Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat itu.

Kurikulum JBS disusun dengan mengacu pada dasar-dasar penyampaian informasi (dakwah) yang berbasis sifat-sifat kenabian, yakni siddiq, amanah, tabligh, fathanah. Dengan karakter ini, nilai-nilai pendidikan ditransformasikan untuk membentuk anak-anak muda berkemampuan jurnalistik dengan tetap memegang prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan sebagai way of life. “Kita bermaksud melawan realitas kondisi sekarang ini, yakni penyampaian informasi dan menerima informasi yang berkecenderungan membelakangi nilai-nilai kebenaran,” jelas Firdaus.

Program lain yang disiapkan oleh JBS adalah wisata religi. Program ini diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat yang berniat menyegarkan visi kehidupan dan ingin kembali kepada ketenangan dan kedamaian spiritual. JBS akan menyediakan tempat untuk berwisata religi dengan hunian tempat mukim yang setara hotel, tetapi tidak dengan kelengkapan fasilitas televisi. Peserta memang diajak melepaskan diri dari rutinitas kehidupan.

“Selain program-program keagamaan seperti shalat  berjamaah dan berzikir, peserta kita ajak untuk menjalankan penyegaran aktivitas kemasyarakatan yang bersifat alternatif, seperti membuat batu bata, menyiangi tanaman, membuat tahu, dan sebagainya,” tuturnya.

Firdaus menambahkan, kurikulum JBS disusun antara lain dengan mengadopsi ide-ide yang diserap dari sejumlah koleganya yang berpengalaman berkiprah di dunia media. Maka terasa spirit kebangsaan dalam menopang konsep Jurnalisme Kenabian yang mentransformasi penyerapan dan pengayaan nilai-nilai. Untuk mendedikasikan sumbangan pikiran kawan-kawannya, Firdaus mengabadikan nama mereka untuk menandai nama setiap ruang, kamar, dan sudut bangunan JBS.

“Setiap saat, secara teragenda kami akan mengundang kawan-kawan dan para stakeholder untuk mengevaluasi program, pelaksanaan, dan capaiannya. Ini penting untuk pengembangan ke depan impian ini,” ungkapnya.(*/SMSI)

TAK ada rencana sebelumnya, Kamis 24 Juli 2019 lalu saya harus ke Kota Cilegon,  Provinsi Banten. Tujuannya untuk menunaikan tugas organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat selama dua hari (25-26 Juli) di kota ujung barat Pulau Jawa itu, yakni menjadi asesor Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan PWI Provinsi Banten.

Perjalanan selama tiga hari tersebut terasa menjadi sangat bersejarah dalam hidup saya, sekurangnya karena dua alasan tambahan. Pertama, sudah sangat lama saya tidak mengunjungi Provinsi Banten, khususnya Kota Cilegon. Kedua, tidak saya duga sebelumnya bahwa selain menghadiri UKW, saya –dan rekan-rekan asesor-- juga berkesempatan meninjau Kampus Journalism Boarding School (JBS) milik Firdaus Ansueto di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Firdaus yang sebelumnya menjabat Ketua PWI Provinsi Banten, sejak akhir September 2018 lalu promosi menjadi Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat hasil Kongres XXIV PWI di Solo, Provinsi Jawa Tengah.

Bagi saya, momentum silaturahim dengan Firdaus tersebut terasa menjadi lebih bersejarah lagi. Karena dari penjelasannya tentang “padepokan” penggodokan calon-calon wartawan profetik tersebut, ditambah paparannya pada acara penutupan UKW PWI Provinsi Banten yang terdiri atas dua angkatan (13 dan 14) itu, tergambar secara jelas apa yang menjadi misi suci Firdaus baik dalam kapasitas pribadi sebagai wartawan maupun dalam kapasitas sebagai pengurus PWI Pusat.

Dalam pandangan Bapak Firdaus yang juga pemilik beberapa beberapa perusahaan media itu, bekal awal dan mendasar untuk menjadi seorang wartawan adalah memiliki idealisme. Bahkan akan lebih baik apabila idealisme itu memiliki kadar yang sangat tinggi. Sejalan dengan itu, Firdaus yang juga disebut-sebut punya peluang kuat sebagai bakal calon walikota, punya keyakinan sebetulnya hanya dengan “tidak memiliki niat buruk” seperti dipesankan Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) maka “cukuplah” atau “selesailah” misi pekerjaan seorang wartawan. (Isi selengkapnya Pasal 1 KEJ adalah, “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”)
Tentu saja Firdaus bermaksud menggarisbawahi pentingnya niat baik dimiliki para wartawan sejak yang bersangkutan memilih profesi wartawan sebagai jalan hdiupnya. Dengan sejak awal sudah memiliki niat baik, maka dalam perjalanan selanjutnya insyaallah wartawan akan mau memahami dan mampu menerapkan KEJ produk Dewan Pers yang terdiri atas 11 pasal itu. Bahwa kemudian KEJ yang disusun Dewan Pers –dengan melibatkan para insan pers nasional—pada tahun 2006 itu dewasa ini terasa perlu disempurnakan lagi, maka pesan-pesan moral yang diserukan dalam kode etik tersebut masih relevan. Kalaupun dinilai masih ada kekurangan sehubungan dengan perkembangan zaman, maka Dewan Pers pun telah mengeluarkan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) pada tahun 2012 dan terakhir Dewan Pers juga mengeluarkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA). Selain itu, Dewan Pers juga telah melahirkan beberapa peraturan tentang wartawan dan perusahaan pers yang secara garis besar ingin menuju profesionalisme yang ideal.

Dengan berbekal sikap taat KEJ dan pedoman turunannya serta UU Pers dan peraturan terkait pers, mudah-mudahan para reporter muda yang akan dilahirkan “pondok pesantren jurnalis” Pak Firdaus tersebut akan menjadi wartawan profetik seperti yang diinginkan. Hal itu juga sangat relevan dengan kebutuhan bangsa Indonesia saat ini dan ke depan sehubungan dengan maraknya korupsi dan tindak perkeliruan lainnya. Dalam situasi dan kondisi yang cenderung menuju kerusakan moral itu, sangat diperlukan kehadiran dan kiprah para wartawan profetik.
Sekadar menyegarkan ingatan, istilah jurnalisme profetik atau wartawan profetik di Indonesia terasa lebih menggema ketika wartawan senior Parni Hadi yang juga mantan Sekretaris Jenderal PWI Pusat itu meluncurkan buku berjudul Jurnalisme Profetik pada Maret 2014. Buku tersebut merupakan hasil pergulatan pemikiran dan perenungan Parni Hadi sejak ia menapaki karier jurnalistik awal 1973 hingga kini (Republika.co.id, Senin, Maret 2014).
Parni Hadi yang pernah memimpin Republika, Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara dan Radio Republik Indonesia (RRI) serta terlibat dalam beberapa organisasi pers di dalam dan luar negeri itu, merasa didera pertanyaan “untuk apa semua karier jurnalistiknya” itu. Dia juga berusaha mencari makna atas profesi yang digelutinya secara intens sejak 1973. Dengan berbagai pengalaman naik dan turun, akhirnya Pak Parni Hadi menemukan jawaban ini: “Menjadi wartawan sebagai ibadah”.
Kata profetik berasal dari bahasa Inggris prophetic. Artinya adalah kenabian. Karena itu, jurnalisme profetik adalah jurnalisme kenabian. Maksudnya,  jurnalisme yang meneladani akhlak dan perilaku mulia para nabi dan rasul dari semua agama.
Tugas para nabi dan rasul, menurut Alquran, adalah untuk: “menyampaikan kabar dan memberi peringatan”, mengajak orang berbuat kebaikan dan memerangi kebatilan atau amar makruf nahi munkar. Tugas itu sama dengan apa yang diemban para wartawan, menurut fungsi pers dan kode etik jurnalistik yang bersifat universal. Dengan demikian, menurut Parni Hadi, pada dasarnya para wartawan adalah pewaris dan penerus tugas kenabian.
Kurang lebih seperti itu pulalah yang akan diwujudkan oleh Firdaus melalui Journalism Boarding School (JBS) yang beliau dirikan dengan fasilitas gedung, tempat tinggal peserta, dan peralatan yang relevan. Para peserta didik –saat ini rata-rata berusia muda—digembleng untuk menjadi wartawan profetik yang bukan saja harus mahir menulis, tetapi yang juga lebih penting adalah memiliki karakter yang baik, jujur, disiplin, dan taat beribadah.
Dengan “ponpes wartawan” ini, Firdaus ingin melahirkan para wartawan sekaligus juru dakwah yang unggul seperti halnya beberapa pendiri bangsa Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai wartawan, penulis, dan negarawan yang berbobot dan sangat idealis. Semoga Allah Swt, Tuhan Yang Mahakuasa, meridloi nya serta menganugerahi kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Amiin Ya Rabbal ‘Aalamiin.

(Penulis adalah anggota tim asesor UKW PWI Pusat dan mantan Pemimpin Redaksi II Harian Pikiran Rakyat)

Oleh Amir Machmud NS

KEGELISAHAN konstruktif Ganjar Pranowo tentang masa depan media, saya tangkap dari ungkapan-ungkapannya saat menerima audiensi pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Tengah, 2 Januari lalu. Dia terutama menanyakan, jaminan kesejahteraan seperti apa yang bisa diberikan oleh para pengelola media terhadap manusia profesional wartawan?

Pertanyaan tersebut pernah disampaikan Gubernur Jawa Tengah itu kepada pengurus PWI Pusat dalam sebuah diskusi menjelang Kongres 2018. Keberpihakan pada masalah ini, menurut dia, perlu menjadi komitmen organisasi profesi dan serikat perusahaan media untuk mendorong terciptanya rasa "aman" bagi wartawan dalam menjalani tugas profesinya. Juga supaya ada standar yang menjauhkan dari pikiran-pikiran yang membuat performa mereka tidak kredibel.

Wacana tentang masa depan profesi wartawan rasanya patut diapungkan sebagai arus diskusi menjelang peringatan Hari Pers Nasional, 9 Februari 2019 nanti. Pertanyaan awal, sebagai ungkapan kegelisahan, pernah saya diskusikan dengan Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Firdaus Banten dalam sebuah Uji Kompetensi Wartawan (UKW), "Masih cukup berprospekkah profesi dunia jurnalistik dari sisi jaminan ketercukupan ekonomi?"

Tak mudah menjawab gambaran tersebut. Pertama, bagaimanapun media -- dengan topangan sumber daya manusia profesi jurnalis -- masih harus ada seiring dengan naluri kebutuhan manusia akan informasi. Kedua, faktanya kini sebagian kebutuhan informasi itu bisa diakses melalui browsing mesin pencari penyedia apa pun info yang dikehendaki. Ketiga, dengan aneka platform media sosial, sekarang “setiap orang bisa menjadi wartawan untuk dirinya sendiri dan orang lain".

Tiga gambaran itu memang masih menyisakan ruang eksistensial bagi wartawan dengan media arus utamanya, namun apakah cukup memberi garansi keleluasaan ruang kehidupan dari sisi kesejahteraan?

Saya akan secara dini memagari, jangan hanya bicara tentang idealisme. Sikap ini menjadi ruh kehidupan para pemilih profesi wartawan, akan tetapi konteks realitas zaman tidak mungkin menuntut idealisme yang buta akan penopang kredibilitas sikap tersebut. Ekspresi idealisme hanya akan kredibel manakala seseorang merasa "aman" dalam kebutuhan dasar hidupnya, dan ini adalah opini sepatutnya yang berlaku sekarang. Bagaimanapun, wartawan bukan "pertapa" atau orang yang memilih ber-zuhud dalam hidupnya demi memperjuangkan keyakinan profetik.

Bukankah dunia jurnalistik juga mencatat sejumlah "kisah sukses" wartawan yang bermigrasi menjadi anggota legislatif, kepala daerah, staf ahli pejabat publik, komisioner penyelenggara pemilu, pebisnis non-media, juga ragam pekerjaan lain? Sebagian dari kisah sukses itu, bagaimanapun, mulanya ditopang oleh eksistensi profesi kewartawanan.

Jaminan di Sisa Ruang

Lalu bagaimana memasuki lorong pilihan profetik itu dengan memberikan keyakinan masih ada jaminan sisa ruang hidup?

Dinamika kehidupan manajemen bisnis media -- khususnya media cetak dan sebagian online -- secara nyata kita lihat sekarang sebagai "jihad" mempertahankan diri. Pada sisi lain kita juga melihat pelbagai platform media sosial tampak "meriah" dengan promosi produk dan jasa yang seolah-olah mewartakan bahwa iklan-iklan yang hengkang dari media cetak, justru bermigrasi ke media sosial, dan tidak serta merta beralih orientasi sebagai lahan bisnis media online.

Sebenarnya terdapat peluang kalkulasi teknis-kolaboratif yang bisa memberi keuntungan finansial menjanjikan antara media-media digital dengan berbagai platform media sosial. Jadi peluang tetap ada, meskipun model, pola, dan perilaku advertising ini, yang kita tangkap di banyak media online, seperti menomorduakan hakikat nilai berjurnalistik. Dengan perkembangan bentuk adaptasi sajian iklan itu, apakah produk jurnalistik nantinya akan sepenuhnya terartikulasikan seperti hanya "numpang lewat" menemani ingar-bingar wajah advertisment business?

Pertanyaan lanjutannya, apakah perilaku bermedia pada saatnya memang bakal menomorsekiankan ritus-ritus "spiritualitas jurnalistik"? Artinya, sikap berjurnalistik kelak akan sekadar menjadi mitos idealistik ketika praktik semesta media lebih tergantung pada "jualan" berbasis klickers (viewers) dengan kiat-kiat pendekatan yang lebih teknis ketimbang mengarusutamakan nilai-nilai berjurnalistik.

Sekarang ini, yang dibutuhkan oleh profesi wartawan adalah pengelaborasian sisa ruang untuk dimasuki dengan membawa keyakinan akan ada prospek kesejahteraan yang bisa diraih. Masalahnya, bagaimana manajemen bisnis media berkreasi memberi jaminan ruang kehidupan profetik sebagai "manusia", yang bisa dikolaborasikan dengan ruang ekspresi nilai-nilai jurnalistik. Bentuk inilah yang bakal saling menopang mewujudkan "manusia wartawan yang kredibel".

-- Amir Machmud NS, wartawan Suara Merdeka, Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah

Festival Panasbumi

The 4th Indonesia Geothermal Festival 2018: Pesona Panas Bumi Indonesia oleh Tim KKN-PPM 2018-SA003 Universitas Gadjah Mada

30 Juli – 3 Agustus 2018

 

Festival Panasbumi Indonesia merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh tim KKN-PPM UGM sejak tahun 2015 di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Festival tahun ini adalah festival yang ke empat. Menurut Ir. Pri Utami, MSc., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN UGM, festival ini diselenggarakan sebagai perayaan atas karunia berupa energi panas bumi yang bersih dan ramah lingkungan, dan sebagai ekspresi partisipasi seluruh lapisan masyarakat di dalam mengembangkannya. Kegiatan ini terselenggara atas sinergi Universitas Gadjah Mada dengan seluruh pemangku kepentingan panas bumi di antaranya jajaran pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Tomohon, Pemerintah Kabupaten Minahasa, kalangan akademisi, industri panas bumi, industri pariwisata, serta seluruh komponen masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, walikota Tomohon, Jimmy F. Eiman, SE. Ak. Menyampaikan bahwa festival yang diselenggarakan di Kota Tomohon ini merupakan satu-satunya festival panas bumi di dunia. Dekan Fakultas Teknik UGM, Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D mengharapkan agar di masa mendatang pemerintah daerah mampu melanjutkan promosi potensi panasbumi serta meningkatkan pengembangan sumber daya manusia pendukungnya.

Pada tahun ini Festival Panas Bumi diawali dengan Funtrip untuk siswa SMP dan SMA Kota Manado, Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa yang sudah terlaksana pada tanggal 30 Juli 2018. Tempat-tempat strategis seperti Manifestasi Geothermal di Leilem, Pabrik Gula Aren Masarang, Pertamina Geothermal Energy di Tondangow dan Tompaso, serta PLTP di Tompaso dipilih sebagai tempat tujuan Fun Trip untuk pengenalan langsung tentang manifestasi hingga pemanfaatan energi panas bumi di Sulawesi Utara. Peserta Fun Trip tingkat SMP selanjutnya mengikuti lomba bercerita tentang energi panas bumi dan manfaat serta keunggulannya. Siswa SMA mengikuti lomba debat panas bumi dengan tema “Pemanfaatan Energi Panas Bumi untuk Pembangunan Energi Berkelanjutan” Lomba bercerita dan lomba debat dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 di SMA Lokon St. Nikolaus.

Puncak acara The 4th Indonesian Geothermal Festival dikemas dalam bentuk pesta rakyat yang mengusung tema Pesona Panas Bumi Indonesia. Puncak acara dihadiri oleh para petinggi pemerintahan daerah, akademisi, industri panas bumi, pelaku pariwisata, dan masyarakat luas.  Acara dimulai dengan pempilan Tari Kabasaran sebagai tarian penyambut bagi para pemangku kepentingan serta mitra-mitra The 4th  Indonesian Geothermal Festival. Penampilan selanjutnya adalah Drumband yang ditampilkan oleh para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Disusul pemaparan hasil kerja Tim KKN-PPM UGM Unit Lahendong oleh Koordinator Mahasiswa, Yosua Priambodo. Pemberian sambuatan oleh  Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dan Mariam Rau S.H, M.H selaku Staf Ahli Walikota Bidang Administrasi dan Sumber Daya Manusia Kota Tomohon. Dalam sambutannya, Marian Rau mengatakan “Indonesian Geothermal Festival akan menjadi wadah untuk pembelajaran terkait pengetahuan menganai panas bumi sehingga dapat mengelola dan memelihara potensi panas bumi yang ada”. Acara resmi dibuka saat penyerahan Buku Panas Bumi SMA dan Buku Panduan IGF dari UGM kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon sebagai simbol terjalinnya kerjasama antara kedua belah pihak. Rangkaian acara meliputi Talkshow Geothermal, Pementasan Seni Budaya, Pentas Kuliner Khas Sulawesi Utara, Lomba Anak-Anak, Pameran Geothermal, Pameran Foto Geothermal, serta penyerahan tanda penghargaan kepada para mitra UGM, dan hadiah bagi para pemenang lomba.

Tampil memeriahkan acara puncak ini adalah Tari Kabasaran SMP Kristen Tomohon, penampilan drumband dari praja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN), Tari Maengket SMP 4 Tomohon, Musik Kolintang SMP 1 Tomohon, Tari Kreasi Baru SMP Lokon, ABI Band yang merupakan binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang dibantu dengan program CSR PT. PGE. Selain penampilan kesenian, dilaksanakan juga demo masak oleh ibu-ibu PKK Kelurahan Lahendong, Pangolombian, Tondangow dan Desa Leilem dengan bahan utama ikan cakalang dan daun gedi serta hasil-hasil bumi khas Sulawesi Utara lainnya.