Polres Mitra

Polres Mitra (3)

JAKARTA,Sulutnews.com - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipidkor) Bareskrim Polri melakukan pelimpahan tahap II atau penyerahan barang bukti dan tersangka, kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung). 

 

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan bahwa, pelimpahan tahap II itu dilakukan setelah Kejaksaan Agung menyatakan berkas Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dan enam tersangka lainnya, lengkap atau P-21. Mereka langsung dibawa ke Nganjuk untuk diserahkan kepada JPU Kejagung di Kejari Nganjuk. 

 

"Pada tanggal 5 Juli Kejagung menyatakan berkas penyidikan lengkap atau P-21. Hari ini sampai Surabaya didampingi JPU dari Kejaksaan Agung dan menuju ke Nganjuk lewat transportasi darat dengan protokol kesehatan yang ketat," kata Argo kepada wartawan, Jakarta, Kamis (8/7/2021).

 

Dengan dilakukannya proses tahap II ini, Bupati Nganjuk dan enam tersangka lainnya bakal segera disidang. 

 

Selama proses penyidikan, kata Argo, penyidik Dit Tipidkor Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan sebanyak 49 saksi, tiga saksi ahli dan melakukan penggeledahan serta melakukan penyitaan terhadap sejumlah uang dan dokumen. 

 

"Selanjutnya terhadap tujuh tersangka tersebut dilakukan penahanan oleh pihak Kejaksaan Agung di rumah tahanan negara Polda Jawa Timur," ujar Argo.

 

Dalam kasus ini, KPK bersama Bareskrim Polri telah menetapkan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) sebagai tersangka dugaan suap terkait pengisian jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur.

 

Selain Novi, KPK dan Bareskrim Polri juga telah menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka.

Mereka yakni Camat Pace Dupriono (DR), Camat Tanjungnaom Plt. Camat Sukomoro Edie Srijato (ES), Camat Berbek Haryanto (HY), Camat Loceret Bambang Subagio (BS), Mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo (TBW), dan Ajudan Bupati Ngajuk M. Izza Muhtadin.

 

Dalam kasus ini, Bupati Nganjuk dan ajudannya disangka Pasal 5 ayat (2) dan atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi yang diubah dan ditambah melalui UU Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Sedangka tersangka lima Camat disangka Pasal 5 ayat (1) huruf A dan atau B dan Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2021 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Humas Polres Mitra/Indri)

Mitra,Sulutnews.com - Upaya Pemberantasan Perjudian termasuk Judi Togel (Toto Gelap) terus dimaksimalkan Pihak Polres Minahasa Tenggara (Mitra).

 

Kapolres Mitra Rudi Hartono lewat kasat Reskrim Iptu Ahmad Muzaki menegaskan bukan hanya pengedar namun masyarakat yang kedapatan turut andil dalam judi togel akan di tindak tegas.

 

"Ya, kalau kedapatan ada masyarakat yang terlibat dalam perputaran judi tersebut tentunya kami akan ambil tindakan tegas," ujar Muzaki.

 

Ia membeberkan terkait penanganan judi togel oleh pihaknya, bahwa ada empat kasus yang ditangani selang beberapa bulan di tahun 2021. Dimana Januari 3 kasus dan Februari 1 kasus. 

 

"Itu kasus judi togel yang kami tangani ditahun 2021. Dimana kasus tersebut berdasarkan pengembangan informasi dari masyarakat," katanya.

 

Penanganan kasus tersebut membuktikan bahwa pihak Polres Mitra tak tinggal diam dalam memusnahkan peredaran judi togel yang merupakan penyakit masyarakat. Bahkan langkah penegak hukum tersebut mementahkan pemberitaan beberapa media yang kuaat dugaan hanya menyudutkan dan mengaburkan tindakan aparat. Justru sebaliknya, pihak Polres Mitra tidak ada pembiaran dalam penanganan judi togel.

 

"Pada prinsipnya yang namanya judi, mau judi togel atau sejenisnya yang beredar luas dimasyarakat tetap kami sikat," tegas Kasat Reskrim sembari meminta teman-teman media agar dapat memberitakan informasi seimbang dan jangan hanya sepihak saja.

 

Untuk dapat melakukan tindakan hukum terkait pergerakan judi togel, ia kemudian meminta peran masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam memberikan informasi. Agar supaya memudahkan pihaknya dalam melakukan penanganan hukum dilapangan.

 

"Dalam hal ini kami tidak bekerja sendirian. Kami butuh informasi dari masyarakat untuk memudahkan langkah penanganan kami dilapangan," serunya sembari memastikan Polres Mitra terus berkomitmen dalam memberantas peredaran judi di tanah Minahasa Tenggara.

Mitra,Sulutnews.com - Kapolres Minahasa Tenggara (Mitra) AKBP Dr. Rudi Hartono, S.I.K., M.H., M.Si memimpin Apel Gelar pasukan operasi keselamatan Samrat 2021, senin (12/4/2021) di Lapangan Ompi Ratahan.

 

Kapolres dalam arahan selaku pemimpin apel mengatakan, Apel Gelar pasukan saat inu dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personil maupun sarana pra sarana pendukung lainnya, sehingga kegiatan Operasi yang akan dilaksankaan selama 14 hari mulai tanggal 12 sampai dengan 25 April 2021 dapat berjalan sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

 

"Sasaran Operasi Keselamatan Samrat 2021 pada tahun ini adalah pelanggar Protokol Kesehatan yang tidak mematuhi Protokol Kesehatan dan pelanggar yang tidak disiplin dalam berlalu lintas, serta masyarakat yang belum memahami tentang larangan mudik lebaran tahun 2021, dengan mengedepankan kegiatan Preemtif dan Preventif secara persuasif dan humanis," jelas Kapolres.

 

 

Adapun Penekanan dan arahan dalam himbauan Kapolda Sulawesi Utara sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas selama Ops Keselamatan Samrat 2021 antara lain:

1. Selalu bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan awali dengan berdoa sebelum melaksanakan tugas.

2. Jalin kerja sama yang aktif antar Institusi Negara, karena tujuan kita sama yaitu untuk melayani masyarakat.

3. Jaga keselamatan kesatuan, baik keselamatan pribadi dan kehormatan Institusi dalam pelaksanaan tugas.

4. Wujudkan pelayanan yang humanis dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kegiatan gelar pasukan Operasi Keselamatan Samrat 2021 Polres Minahasa Tenggara berakhir Pukul 08.30 Wita dalam keadaan aman dan tertib.