Manado, Sulutnews.com - Pengesahan Kesepakatan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrat Bersih Melayani) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Negeri Manado berlangsung lancar, Kamis (9/1) bertempat di Ruang Serba Guna PTN Manado.

Ketua Pengadilan Negeri Manado Lukman Bachmid yang dihubungi sulutnews.com usai mengadiri acara tersebut menjelaskan pengesahan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM bertujuan menciptakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat pencari keadilan dengan birokrasi yang bebas korupsi.

"Supaya lebih meningkatkan pelayanan lebih baik kedepannya kita canangkan Zona Integritas WBK dan WBBM," kata Lukman Bachmid di ruang kerjanya, Kamis (9/1).

Ia mengatakan pula Menpar RB meminta seluruh jajaran dan stakeholder bersama-sama membenah diri pada tahun 2020.

Khususnya di Jajaran Pengadilan Negeri Manado kini bersedia diuji dan diaudit guna mentaati seluruh progres negara, untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas korupsi.

Tahun 2019 Pengadilan Negeri di Manado bahkan di provinsi Sulawesi Utara baru sampai pada tingkat penilaian saja. Tahun ini, kata dia, mereka akan berusaha mendapatkan sertifikasi atau Seti WBK dan WBBM

Hakim yang selalu peduli dengan persoalan rakyat ini mengatakan kesepakatan Zona Integritas WBK dan WBBM tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya yang disahkan diantaranya Zona Penetapan Integrias Sumber Daya Manusia (SDM) di seluruh jajaran PTN dan PN. (*/yayuk)

Minsel-Amurang, Sulutnews.com -- Polres Minahasa Selatan (Minsel) bersama Polsek jajaran mengadakan kegiatan penanaman ratusan pohon secara serentak, pada Selasa (7/1/2020) pagi.

Kegiatan bertajuk ‘Polri Peduli Penghijauan’ ini dilaksanakan di halaman Markas Komando (Mako) Polres Minsel dan Polsek-Polsek serta di area perkebunan.

Penanaman pohon di lingkungan Mako Polres Minsel, dipimpin langsung oleh Kapolres Minsel AKBP Bangun Widi Septo, SIK, didampingi Wakapolres Kompol Achmad Sutrisno, SE, dan jajaran pejabat utama Polres Minsel.

Terpantau, kegiatan penanaman pohon ini melibatkan ratusan anggota dari berbagai bagian dan satuan fungsi serta Bhayangkari Cabang Minsel.

"Kegiatan penanaman pohon ini merupakan gerakan peduli lingkungan, yang merupakan perintah langsung dari Bapak Kapolri. Tujuan dari kegiatan penanaman ini yakni penghijauan bumi, pemeliharaan ekosistem lingkungan untuk masa depan anak cucu kita," kata Kapolres Minsel AKBP Bangun Widi Septo, SIK, saat ditemui disela-sela acara penanaman pohon.

Sementara itu, Kabag Sumda Polres Minsel Kompol Rony Loing, SH, saat dikonfirmasi menerangkan bahwa yang ditanam adalah pohon produksi kayu serta buah-buahan.

"Totalnya ada 500 pohon, terdiri dari pohon kayu Mahoni, kayu Cempaka, pohon Mangga, Matoa, Durian dan Nangka. Untuk lingkungan Polres Minsel ada 200 bibit pohon yang ditanam disesuaikan dengan luas lahan, untuk sisanya di tanam di lingkungan Polsek jajaran. Tidak lupa, kami juga menyampaikan terimakasih kepada jajaran Dinas Kehutanan serta semua pihak yang turut berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon ini," jelas Kompol Rony Loing.

(***/TamuraWatung)

Minsel-Amurang, SulutNews.com -- Banjir bandang terjadi di Desa Lebo, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), pada Jumat (3/1) lalu.

Atas kejadian ini, Polres Minahasa Selatan (Minsel) mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk para korban bencana alam banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Bantuan spontanitas ini dikumpulkan dari masing-masing Bagian, Satuan serta Polsek jajaran dan Bhayangkari Polres Minsel, sebagai bentuk kepedulian sosial untuk warga yang tertimpa musibah bencana alam.

"Bantuan yang kami kirimkan berupa air mineral, mie instan, susu, dan biskuit. Bahan-bahan ini dikumpulkan secara spontanitas oleh keluarga besar Polres Minsel, sebagai bentuk rasa kemanusian," ungkap Kabag Sumda Polres Minsel Kompol Rony Loing, SH.

Sementara itu, Kapolres Minsel AKBP Bangun Widi Septo, SIK, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Minggu pagi (5/1/2020), mengatakan bahwa bantuan yang terkumpul telah dibawa ke Polda Sulut untuk selanjutnya diberangkatkan ke Kepulauan Sangihe.

”Bantuan yang terkumpul ini sudah dibawa ke Polda Sulut untuk diberangkatkan ke Sangihe pada Minggu pagi ini,” ujar Kapolres Bangun Septo.

Dirinya berharap bantuan ini dapat membawa kebaikan serta meringankan beban saudara-saudara yang tertimpa bencana alam di Kepulauan Sangihe.(TamuraWatung)

TOMOHON, Sulutnews.com - Pencabulan anak di bawah umur, kini telah diamankan oleh Tim URC Totosik Polres kota Tomohon kamis, 2/1/2020.

JK alias Jefry (58) ini yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang, di duga mencabuli anak yang masih berumur 12 tahun hingga di lakukannya berulang-ulang. Tragisnya semenjak korban masih duduk dibangku SD pelaku sudah mengaulinya.

Perbuatan bejat sipelaku percabulan telah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan Tim URC Totosik bergegas memburu pelaku hingga berhasil diamankan.

Penjelasan dari Bripka Yanny Watung, sebagai pengakuan Korban mengatakan bahwa dirinya pertama kali disetubuhi oleh pelaku di perkebunan yang ada di Kelurahan Kaskasen Satu, tepatnya di belakang Rumah Makan Golden Egg, pada pertengahan tahun 2016 ketika korban masih SD.

Dengan membujuk korban agar mengikuti aksi bejatnya dengan memberi uang kepada korban sebesar Rp10.000.

Menurut Watung, korban mengaku, selang 2016 sampai hingga 2019, korban diduga telah disetubuhi oleh pelaku kurang lebih sembilan kali dengan tempat berbeda-beda di wilayah Kelurahan Kakaskasen Satu, antara lain di belakang Rumah Makan Golden Egg, pekuburan Cina dan belakang lumbung yang ada di dekat rumah korban.

“Korban menjelaskan, dirinya terakhir kali disetubuhi oleh pelaku sekitar akhir bulan November 2019, ketika korban sudah duduk di bangku SMP. Setiap pelaku menyetubuhi korban, korban dibujuk dan diberi sejumlah uang yang bervariasi dari Rp10.000, sampai Rp100.000.

“Pelaku mengakui telah menyetubuhi korban semenjak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 kurang lebih enam kali,” tuturnya.

Watung menegaskan, pelaku saat ini telah dibawa ke Mapolres Tomohon untuk diproses hukum.

“Saat ini pelaku telah kami amankan di Mapolres Tomohon untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tandas Watung.(Prise)

Amurang, Sulutnews.com -- Kapolres Minahasa Selatan (Minsel) Bangun Widi Septo, SIK, menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada segenap lapisan masyarakat, atas terselenggaranya seluruh rangkaian perayaan tahun baru 2020 dengan aman, tertib dan kondusif.

Hal tersebut disampaikan Kapolres saat ditemui di ruang kerjanya, pada Rabu (1/1/2020), usai memimpin apel konsolidasi pengamanan malam tahun baru.

“Mengatasnamakan pimpinan Polri, kami mengucapkan terimakasih kepada segenap warga masyarakat yang telah bersama-sama menjaga keamanan pada malam pergantian tahun serta kegiatan ibadah tahun baru di Gereja-Gereja, sehingga bisa berjalan dengan tertib, aman dan lancar,” ungkap Kapolres Bangun Septo.

Ditambahkan Kapolres Minsel, terselenggaranya perayaan malam tahun baru dengan aman merupakan hasil kerjasama dan kolaborasi aktif semua pihak, baik dari unsur pengamanan Polri, TNI, instansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, bahkanpun seluruh lapisan masyarakat.

“Kiranya situasi yang aman dan kondusif ini dapat kita pertahankan dan jaga terus demi kebaikan kita bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” pungkas Bangun Septo.(TamuraWatung)

Jakarta, Sulutnews.com - Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menolak semua eksepsi (nota keberatan) Terdakwa pemilik Hotel Kuta Paradiso, Bali, dalam sidang yang digelar di Denpasar, Rabu (27/11/2019).

"Menolak semua eksepsi Terdakwa dan lanjut sidang tanggal 3 Desember 2019 dengan agenda menghadirkan 2 saksi" kata Ketua Majelis Hakim Sobandi, Rabu (27/11/2019). Saksi yang akan dihadirkan oleh JPU adalah saksi korban (TW) & saksi pelapor (Desrizal)

Sehari sebelumnya, Selasa (26/11/2019) ketua JPU I Ketut Sujaya juga menolak semua eksepsi yang diajukan oleh bos Hotel Kuta Paradiso.  Sidang kasus penipuan dan pemalsuan akta otentik yang dilaporkan Tomy Winata (TW) terhadap bos Hotel Kuta Paradiso Harjanto Karyati

Hakim dan JPU menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh terdakwa. JPU beralasan bahwa surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan menyebutkan waktu, tempat tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP. 

"Waktu dan tempat tindak pidana itu yakni Senin tanggal 4 November 2011 di Kantor Notaris I Gusti Ayu Nilawati dengan alamat di Jl Raya Kuta No 87," ujar Jaksa Sujaya.

Dalam eksepsi juga disampaikan tentang hak membuat laporan dari Tomy Winata. Menurut JPU, laporan yang dibuat sudah dilakukan sesuai dengan pasal 108 ayat 2 KUHAP. Tomy Winata adalah orang yang memiliki hak untuk membuat laporan karena dirinya telah menjadi saksi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. TW adalah kreditur PT GWP yang menggantikan kedudukan Bank CCBI sangat berkepentingan karena akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka aset yang digunakan oleh terdakwa sebagai jaminan dialihkan ke orang lain secara tanpa hak dan melawan hukum. Bahkan, peristiwa pidana yang dilaporkan itu tidak hanya merugikan TW tetapi juga merugikan kreditur lainnya seperti Gaston, Alfort dan KP2LN

Eksepsi juga mempersoalkan hak tagih oleh BPPN. Kronologis yang dijelaskan dalam eksepsi sangat tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam dakwaan.

"Makanya kami memohon agar majelis hakim menolak semua eksepsi terdakwa," ujarnya.

JPU mendakwa Harijanto dengan dakwaan alternatif. Bahwa Harijanto Karjadi selaku Direktur PT Geria Wijaya Prestige/GWP (Hotel Kuta Paradiso) turut terlibat dan menyetujui pemberian keterangan palsu dalam akta otentik gadai saham. Sehubungan peristiwa pengalihan saham dari Hartono Karjadi kepada Sri Karjadi dalam RUPS tanggal 14 November 2011.

Akibat peristiwa tersebut, Tomy Winata selaku korban yang juga pelapor, dirugikan lebih dari 20 juta dolar AS.

 "Terdakwa melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, atau menyuruh memasukan keterangan palsu, ke dalam suatu akte outentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu. Seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran,” kata jaksa.(/Mercys)

Jakarta, Sulutnews.com -  Kuasa hukum Tomy Winata (TW),  Maqdir Ismail, menilai eksepsi pemilik PT Geria Wijaya Prestige (GWP) atau Hotel Kuta Paradiso Bali, Harijanto Karjadi sebagai terdakwa, dinilai tidak masuk logika hukum dan tidak cermat. Pernyataan ini merupakan tanggapan Maqdir mengenai eksepsi terdakwa dalam persidangan pidana di  Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Selasa (19/11) lalu.

“Kronologis yang disampaikan dalam Nota Keberatan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi karena piutang yang dialihkan oleh BPPN kepada PT Millenium Atlantic Securities (MAS) hanyalah tiga piutang dari kreditur yang berada di bawah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yaitu Bank PDFCI, Bank Rama, dan Bank Dharmala,” kata Maqdir, Jakarta, Minggu (24/11).

Maqdir mengatakan, kliennya membuat laporan karena telah menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.  Kliennya, selaku kreditur PT GWP -(yang menggantikan kedudukan Bank CCBI) memiliki kepentingan. Itu karena, kata dia, akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, aset yang dipergunakan sebagai jaminan hutang menjadi hilang atau berkurang. Akibatnya, kliennya mengalami kerugian sekitar 20 juta dollar Amerika Serikat (AS)

"Sehingga, laporan yang dibuat oleh klien kami telah memenuhi pengertian Pasal 108 ayat (1) KUHAP jo Pasal 1 angka 24 KUHAP tersebut.

Perihal Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) menyebutkan BPPN  hanya mengambil alih piutang dari 3 kreditur yang berada di bawahnya, yaitu PT Bank Dharmala, PT Bank PDFCI, dan PT Bank Rama, sedangkan di dalam Lampiran 3 (Daftar Harga Pembelian Piutang) disebutkan piutang yang dialihkan oleh BPPN kepada MAS adalah piutang Bank Dharmala, Bank PDFCI dan Bank Rama," paparnya.

Menurut dia, surat dari Tim Pemberesan BPPN pada 2004 perihal status penanganan BPPN Tmterhadap PT. GWP yang ditujukan kepada PT Bank Danamon Tbk. selaku Agen Sindikasi dengan jelas menyatakan, hak tagih BPPN (eks. Bank Dharmala, Bank Rama dan Bank PDFCI) telah dialihkan kepada MAS. Surat itu, ujar dia, ditandatangani oleh Wakil Ketua Pokja Penanganan Masalah Hukum Team Pemberesan BPPN Robertus Bilitea.

“Klaim terdakwa bahwa kesepakatan Bersama tanggal 8 November 2000 merupakan pengalihan seluruh piutang kreditur sindikasi kepada MAS dari BPPN merupakan klaim yang sama sekali tidak mempunyai dasar landasan hukum dan fakta,” ujar advokat senior nasional ini.

Maqdir meyakini, alasan pengalihan ini tidak mempunyai landasan hukum, yakni mufakat itu hanya kesepakatan agar BPPN melakukan penagihan terhadap PT GWP, bukan melakukan penjualan piutang, dan untuk melakukan penagihan,  BPPN harus mendapatkan surat kuasa khusus dari kreditur sindikasi lainnya, yaitu PT. Bank Multicor, PT. Bank Arta Niaga Kencana, Tbk, PT. Bank Finconensia, PT. Bank Indovest, Tbk (Dalam Likuidasi). Surat kuasa itu, kata dia, pada akhirnya tidak pernah dibuat oleh 4 kreditur tersebut.

Maqdir menjelaskan, perihal gugatan kliennya terhadap PT. GWP terkait dengan wanprestasi,  itu tidak ada relevansinya dengan perkara/laporan pidana tentang memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP) dan penggelapan sertifikat tanah yang dipergunakan sebagai jaminan hutang (Pasal 372 KUHP) sehingga perkara pidana tidak berkaitan dengan sengketa kepemilikan.

“Adanya perkara perdata yang diajukan oleh klien kami terhadap PT. GWP tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menghentikan atau menunda proses pidana karena gugatan yang diajukan tidak menyangkut mengenai sengketa kepemilikan. Dalam perkara pidana ini juga tidak menyangkut mengenai sengketa kepemilikan, tetapi mengenai memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik dan penggelapan sertifikat tanah yang dipergunakan sebagai jaminan hutang. Jadi, dalil adanya pre-judicial geschil yang diajukan oleh Terdakwa sama sekali tidak berdasar,” papar Maqdir.

Dia menambahkan, terhadap proses pidana yang sedang berlangsung ini, pihak terlapor Hartono Karjadi (kakak Harijanto Karjadi) sebenarnya telah melakukan Praperadilan di PN Jakarta Selatan September 2018 lalu terhadap Kapolri Cq. Kapolda Bali Cq. Direskrimsus Polda Bali. Namun, hukum memutuskan menolak pemohon Hartono Karjadi cs dan memenangkan Polda Bali (100/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. tgl 17 September 2018). 

"Dalam Praperadilan tersebut juga disampaikan terkait legal standing Tomy Winata dan adanya laporan polisi di Direktorat Pidum Bareskrim Polri, namun diputuskan bahwa tidak ada hubungannya dan relevansinya terhadap tindak pidana yang sedang berjalan saat ini," kata dia.(/Mercys)

Manado, Sulutnews.com - Brimob Sulut butuh 1.500 personil untuk bantu pengamanan di Sulut dan luar. Hal itu dikatakan Kasat Brimob Polda Sulut Kombes Pol Mulia Nugraha SIK MH kepada wartawan usai HUT ke 74 Brimob Di Markas Brimob Sulut Kamis 14 November.

Hadir Wakapolda Sulut Brigjen Pol A Mandalika dan Forkopinda serta ratusan undangan dan angota Brimob. Menurut Nugraha saat ini hanya 800 an personil Brimob. Dan sebagian di Papua dan luar negeri. Sementara kita butuh untuk pengamanan Pilkada 2020 dan pengamanan lain termasuk menambah di beberapa Polres baru di Sulut.

Nugraha menambahkan meskipun terbatas pihaknya tetap bekerja baik diusia ke 74 tahun ini. Kinerja tetap dilakukan dengan baik terutama menjaga NKRI. Apalagi tema HUT saat ini yakni Brimob untuk Indonesia. Kita tetap kompak dan bersatu dalam tugas .

Wakapolda Sulut Brigjen Polisi A Mandalika berharap Brimob Sulut tetap tingkatkan kualitas dan disiplin dan menjaga kebugaran tubuh supaya sehat dan maksimal dalam tugas. Wakapolda berterima kasih karena Brimob Sulut sudah membantu pengamanan di Jakarta pasca Pileg dan Pilpres serta di Papua yang saat ini di Papua belum kembali.

Acara HUT ditandai pemotongan tumpeng dan juga pemberian penghargaan kepada Personil yang tua dan muda serta purnawirawan serta acara hiburan tarian dan budaya lainnya.(/Fanny)

Minsel, Sulutnews.com - Kapolres Minahasa Selatan AKBP FX. Winardi Prabowo, SIK, memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) Kapolsek Tumpaan, Kapolsek Tareran, Kapolsek Ratatotok dan Kapolsek Amurang.

Upacara sertijab 4 (empat) Kapolsek ini dilaksanakan di gedung aula Polres Minsel, Kamis siang (07/11/2019), dihadiri oleh seluruh pejabat utama, perwira, personel jajaran, ASN, Pengurus Cabang dan para Ketua Ranting Bhayangkari Minsel.

Kapolsek Tareran kini dijabat oleh AKP Maxi Jansen, menggantikan Iptu Muhammad Amri yang dimutasikan sebagai Kapolsek Bintauna, Polres Kotamobagu. AKP Maxi Jansen dahulunya bertugas di Dit Binmas Polda Sulut.

Kapolsek Tumpaan dijabat Iptu Karel Efraim Lasut, menggantikan Iptu Duwi Galih, SIK, yang dimutasikan sebagai Kasat Lantas Polres Mitra. Iptu Karel Efraim Lasut sebelumnya bertugas di Biro SDM Polda Sulut.

Kapolsek Ratatotok kini dijabat oleh Iptu Stenly Korua, menggantikan Iptu Charles Lumanauw yang dimutasikan sebagai Kasubbag Pers Bag Sumda Polres Minsel. Iptu Stenly Korua sebelumnya bertugas di Bag Sumda Polres Minahasa.

Kapolsek Amurang dijabat oleh Iptu Mochamad Nandar, SIK, menggantikan AKP Edi Suryanto, SH, SIK, yang dimutasikan sebagai Kasat Reskrim Polres Bolmut. Iptu Mochamad Nandar, SIK, sebelumnya bertugas di Dit Reskrimum Polda Sulut.

Kapolres Minsel dalam sambutannya mengatakan, mutasi jabatan merupakan hal yang wajar terjadi di lingkungan Polri, sebagai sarana penyegaran organisasi serta pengembangan karier personel.

“Mutasi jabatan juga sebagai wujud berjalannya dinamika organisasi dalam rangka penyegaran dan promosi personel, serta merupakan konsekuensi dari tuntutan reformasi menuju Polri yang profesional, modern dan terpercaya,” ujar Kapolres.

Kepada pejabat lama, Kapolres menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan sumbangsih dalam upaya memajukan organisasi Polres Minsel. “Dan kepada para pejabat yang baru diminta untuk langsung menyesuaikan dengan lingkungan penugasannya. Berikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara,” tutup Kapolres.

Upacara sertijab ditutup dengan penyerahan cenderamata oleh Kapolres Minsel AKBP FX. Winardi Prabowo, SIK, dan Ketua Bhayangkari Cabang Minsel Ny. Tari Winardi, kepada para Kapolsek yang dimutasikan keluar dari lingkungan Polres Minsel. (ferrowaney)

Manado, Sulutnews.com - Asrama Mahasiswa Papua Kamasan VIII yang terletak di Kelurahan Talete Dua Lingkungan 3, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, terbakar pada Minggu (20/10/2019), sekitar pukul 10.00 WITA.

Kejadian tersebut mengundang perhatian serius Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Sigid Tri Hardjanto.

Sempat beredar informasi simpang siur terkait kejadian tersebut, maka Kapolda didampingi para Pejabat Utama, di antaranya Dirreskrimum, Dirintelkam dan Kabid Humas langsung menyambangi Mapolres Tomohon untuk memperoleh informasi pasti kejadian, Minggu sore.

Di Mapolres, Kapolda bertemu langsung dengan Kapolres Tomohon AKBP Raswin Sirait dan tersangka pembakaran, NRM alias Novel (21). Turut hadir saat itu, Walikota Tomohon Jimmy Eman.

Di hadapan Kapolda dan Walikota, Novel mengatakan bahwa ia juga kaget bisa terjadi kebakaran di asrama yang dihuninya. Iapun bercerita terkait kebakaran asrama tersebut. Saat di kamar sendirian, ia sengaja bermain api.

“Pas cuma main-main, pas bakar kertas biasa, pas mau kontak macis langsung terbakar. Pas mau buang langsung kena busa, busa langsung terbakar tiba-tiba mau padam, takut, jadi langsung keluar. Dapa dengar kebakaran, sudah samua langsung lari keluar,” ujar Novel dengan dialek Papuanya.

Saat itu katanya ada yang mau coba padamkan api, namun karena api terlanjur membesar akhirnya semua lari keluar bangunan.

Noval Ram Man Dibodibo sendiri merupakan salah satu mahasiswa UKIT Tomohon jurusan arsitek, yang masuk tahun 2018.

Saat ditanya bagaimana suasana Kampus dan Kota Tomohon, lelaki asal Biak Papua ini menjawab bahwa di Kampus ia tidak aktif belajar, dan ia hanya sering pulang ke asrama. Iapun mengakui jika hidup di Kota Bunga Tomohon itu enak. “Enak hidup di Sulawesi Utara, Tomohon, Minahasa, orangnya baik-baik, ramah-ramah,” katanya.

Sementara itu Kapolda Sulut saat wawancara wartawan mengaku prihatin dengan kejadian tersebut. Menurutnya kejadian ini menjadi pembelajaran bagaimana cara mengelola keamanan, jangan sampai kejadian ini terulang lagi.

“Saya lebih memprioritaskan tadi dengan Walikota Bagaimana membantu mahasiswa, adik-adik kita ini untuk mendapatkan penampungan sementara, mengingat mereka harus melanjutkan kuliah atau belajarnya. Kita juga meminta kepada Pemda untuk berkoordinsi dengan Pemda Papua untuk merenovasi atau merehabilitasi asrama Papua yang terbakar ini supaya cepat dipergunakan lagi,” tandas Kapolda.

Sementara itu Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Ibrahim Tompo menegaskan bahwa kejadian ini murni kecerobohan dari salah satu mahasiswa penghuni asrama Papua. “Kita berharap adik-adik mahasiswa ini secepatnya bisa kembali berkonsentrasi dalam belajar,” singkatnya.(/IT)