Jakarta, Sulutnews.com - Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menolak semua eksepsi (nota keberatan) Terdakwa pemilik Hotel Kuta Paradiso, Bali, dalam sidang yang digelar di Denpasar, Rabu (27/11/2019).

"Menolak semua eksepsi Terdakwa dan lanjut sidang tanggal 3 Desember 2019 dengan agenda menghadirkan 2 saksi" kata Ketua Majelis Hakim Sobandi, Rabu (27/11/2019). Saksi yang akan dihadirkan oleh JPU adalah saksi korban (TW) & saksi pelapor (Desrizal)

Sehari sebelumnya, Selasa (26/11/2019) ketua JPU I Ketut Sujaya juga menolak semua eksepsi yang diajukan oleh bos Hotel Kuta Paradiso.  Sidang kasus penipuan dan pemalsuan akta otentik yang dilaporkan Tomy Winata (TW) terhadap bos Hotel Kuta Paradiso Harjanto Karyati

Hakim dan JPU menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh terdakwa. JPU beralasan bahwa surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan menyebutkan waktu, tempat tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP. 

"Waktu dan tempat tindak pidana itu yakni Senin tanggal 4 November 2011 di Kantor Notaris I Gusti Ayu Nilawati dengan alamat di Jl Raya Kuta No 87," ujar Jaksa Sujaya.

Dalam eksepsi juga disampaikan tentang hak membuat laporan dari Tomy Winata. Menurut JPU, laporan yang dibuat sudah dilakukan sesuai dengan pasal 108 ayat 2 KUHAP. Tomy Winata adalah orang yang memiliki hak untuk membuat laporan karena dirinya telah menjadi saksi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. TW adalah kreditur PT GWP yang menggantikan kedudukan Bank CCBI sangat berkepentingan karena akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka aset yang digunakan oleh terdakwa sebagai jaminan dialihkan ke orang lain secara tanpa hak dan melawan hukum. Bahkan, peristiwa pidana yang dilaporkan itu tidak hanya merugikan TW tetapi juga merugikan kreditur lainnya seperti Gaston, Alfort dan KP2LN

Eksepsi juga mempersoalkan hak tagih oleh BPPN. Kronologis yang dijelaskan dalam eksepsi sangat tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam dakwaan.

"Makanya kami memohon agar majelis hakim menolak semua eksepsi terdakwa," ujarnya.

JPU mendakwa Harijanto dengan dakwaan alternatif. Bahwa Harijanto Karjadi selaku Direktur PT Geria Wijaya Prestige/GWP (Hotel Kuta Paradiso) turut terlibat dan menyetujui pemberian keterangan palsu dalam akta otentik gadai saham. Sehubungan peristiwa pengalihan saham dari Hartono Karjadi kepada Sri Karjadi dalam RUPS tanggal 14 November 2011.

Akibat peristiwa tersebut, Tomy Winata selaku korban yang juga pelapor, dirugikan lebih dari 20 juta dolar AS.

 "Terdakwa melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, atau menyuruh memasukan keterangan palsu, ke dalam suatu akte outentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu. Seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran,” kata jaksa.(/Mercys)

Jakarta, Sulutnews.com -  Kuasa hukum Tomy Winata (TW),  Maqdir Ismail, menilai eksepsi pemilik PT Geria Wijaya Prestige (GWP) atau Hotel Kuta Paradiso Bali, Harijanto Karjadi sebagai terdakwa, dinilai tidak masuk logika hukum dan tidak cermat. Pernyataan ini merupakan tanggapan Maqdir mengenai eksepsi terdakwa dalam persidangan pidana di  Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Selasa (19/11) lalu.

“Kronologis yang disampaikan dalam Nota Keberatan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi karena piutang yang dialihkan oleh BPPN kepada PT Millenium Atlantic Securities (MAS) hanyalah tiga piutang dari kreditur yang berada di bawah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yaitu Bank PDFCI, Bank Rama, dan Bank Dharmala,” kata Maqdir, Jakarta, Minggu (24/11).

Maqdir mengatakan, kliennya membuat laporan karena telah menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.  Kliennya, selaku kreditur PT GWP -(yang menggantikan kedudukan Bank CCBI) memiliki kepentingan. Itu karena, kata dia, akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, aset yang dipergunakan sebagai jaminan hutang menjadi hilang atau berkurang. Akibatnya, kliennya mengalami kerugian sekitar 20 juta dollar Amerika Serikat (AS)

"Sehingga, laporan yang dibuat oleh klien kami telah memenuhi pengertian Pasal 108 ayat (1) KUHAP jo Pasal 1 angka 24 KUHAP tersebut.

Perihal Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) menyebutkan BPPN  hanya mengambil alih piutang dari 3 kreditur yang berada di bawahnya, yaitu PT Bank Dharmala, PT Bank PDFCI, dan PT Bank Rama, sedangkan di dalam Lampiran 3 (Daftar Harga Pembelian Piutang) disebutkan piutang yang dialihkan oleh BPPN kepada MAS adalah piutang Bank Dharmala, Bank PDFCI dan Bank Rama," paparnya.

Menurut dia, surat dari Tim Pemberesan BPPN pada 2004 perihal status penanganan BPPN Tmterhadap PT. GWP yang ditujukan kepada PT Bank Danamon Tbk. selaku Agen Sindikasi dengan jelas menyatakan, hak tagih BPPN (eks. Bank Dharmala, Bank Rama dan Bank PDFCI) telah dialihkan kepada MAS. Surat itu, ujar dia, ditandatangani oleh Wakil Ketua Pokja Penanganan Masalah Hukum Team Pemberesan BPPN Robertus Bilitea.

“Klaim terdakwa bahwa kesepakatan Bersama tanggal 8 November 2000 merupakan pengalihan seluruh piutang kreditur sindikasi kepada MAS dari BPPN merupakan klaim yang sama sekali tidak mempunyai dasar landasan hukum dan fakta,” ujar advokat senior nasional ini.

Maqdir meyakini, alasan pengalihan ini tidak mempunyai landasan hukum, yakni mufakat itu hanya kesepakatan agar BPPN melakukan penagihan terhadap PT GWP, bukan melakukan penjualan piutang, dan untuk melakukan penagihan,  BPPN harus mendapatkan surat kuasa khusus dari kreditur sindikasi lainnya, yaitu PT. Bank Multicor, PT. Bank Arta Niaga Kencana, Tbk, PT. Bank Finconensia, PT. Bank Indovest, Tbk (Dalam Likuidasi). Surat kuasa itu, kata dia, pada akhirnya tidak pernah dibuat oleh 4 kreditur tersebut.

Maqdir menjelaskan, perihal gugatan kliennya terhadap PT. GWP terkait dengan wanprestasi,  itu tidak ada relevansinya dengan perkara/laporan pidana tentang memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP) dan penggelapan sertifikat tanah yang dipergunakan sebagai jaminan hutang (Pasal 372 KUHP) sehingga perkara pidana tidak berkaitan dengan sengketa kepemilikan.

“Adanya perkara perdata yang diajukan oleh klien kami terhadap PT. GWP tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menghentikan atau menunda proses pidana karena gugatan yang diajukan tidak menyangkut mengenai sengketa kepemilikan. Dalam perkara pidana ini juga tidak menyangkut mengenai sengketa kepemilikan, tetapi mengenai memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik dan penggelapan sertifikat tanah yang dipergunakan sebagai jaminan hutang. Jadi, dalil adanya pre-judicial geschil yang diajukan oleh Terdakwa sama sekali tidak berdasar,” papar Maqdir.

Dia menambahkan, terhadap proses pidana yang sedang berlangsung ini, pihak terlapor Hartono Karjadi (kakak Harijanto Karjadi) sebenarnya telah melakukan Praperadilan di PN Jakarta Selatan September 2018 lalu terhadap Kapolri Cq. Kapolda Bali Cq. Direskrimsus Polda Bali. Namun, hukum memutuskan menolak pemohon Hartono Karjadi cs dan memenangkan Polda Bali (100/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. tgl 17 September 2018). 

"Dalam Praperadilan tersebut juga disampaikan terkait legal standing Tomy Winata dan adanya laporan polisi di Direktorat Pidum Bareskrim Polri, namun diputuskan bahwa tidak ada hubungannya dan relevansinya terhadap tindak pidana yang sedang berjalan saat ini," kata dia.(/Mercys)

Manado, Sulutnews.com - Brimob Sulut butuh 1.500 personil untuk bantu pengamanan di Sulut dan luar. Hal itu dikatakan Kasat Brimob Polda Sulut Kombes Pol Mulia Nugraha SIK MH kepada wartawan usai HUT ke 74 Brimob Di Markas Brimob Sulut Kamis 14 November.

Hadir Wakapolda Sulut Brigjen Pol A Mandalika dan Forkopinda serta ratusan undangan dan angota Brimob. Menurut Nugraha saat ini hanya 800 an personil Brimob. Dan sebagian di Papua dan luar negeri. Sementara kita butuh untuk pengamanan Pilkada 2020 dan pengamanan lain termasuk menambah di beberapa Polres baru di Sulut.

Nugraha menambahkan meskipun terbatas pihaknya tetap bekerja baik diusia ke 74 tahun ini. Kinerja tetap dilakukan dengan baik terutama menjaga NKRI. Apalagi tema HUT saat ini yakni Brimob untuk Indonesia. Kita tetap kompak dan bersatu dalam tugas .

Wakapolda Sulut Brigjen Polisi A Mandalika berharap Brimob Sulut tetap tingkatkan kualitas dan disiplin dan menjaga kebugaran tubuh supaya sehat dan maksimal dalam tugas. Wakapolda berterima kasih karena Brimob Sulut sudah membantu pengamanan di Jakarta pasca Pileg dan Pilpres serta di Papua yang saat ini di Papua belum kembali.

Acara HUT ditandai pemotongan tumpeng dan juga pemberian penghargaan kepada Personil yang tua dan muda serta purnawirawan serta acara hiburan tarian dan budaya lainnya.(/Fanny)

Minsel, Sulutnews.com - Kapolres Minahasa Selatan AKBP FX. Winardi Prabowo, SIK, memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) Kapolsek Tumpaan, Kapolsek Tareran, Kapolsek Ratatotok dan Kapolsek Amurang.

Upacara sertijab 4 (empat) Kapolsek ini dilaksanakan di gedung aula Polres Minsel, Kamis siang (07/11/2019), dihadiri oleh seluruh pejabat utama, perwira, personel jajaran, ASN, Pengurus Cabang dan para Ketua Ranting Bhayangkari Minsel.

Kapolsek Tareran kini dijabat oleh AKP Maxi Jansen, menggantikan Iptu Muhammad Amri yang dimutasikan sebagai Kapolsek Bintauna, Polres Kotamobagu. AKP Maxi Jansen dahulunya bertugas di Dit Binmas Polda Sulut.

Kapolsek Tumpaan dijabat Iptu Karel Efraim Lasut, menggantikan Iptu Duwi Galih, SIK, yang dimutasikan sebagai Kasat Lantas Polres Mitra. Iptu Karel Efraim Lasut sebelumnya bertugas di Biro SDM Polda Sulut.

Kapolsek Ratatotok kini dijabat oleh Iptu Stenly Korua, menggantikan Iptu Charles Lumanauw yang dimutasikan sebagai Kasubbag Pers Bag Sumda Polres Minsel. Iptu Stenly Korua sebelumnya bertugas di Bag Sumda Polres Minahasa.

Kapolsek Amurang dijabat oleh Iptu Mochamad Nandar, SIK, menggantikan AKP Edi Suryanto, SH, SIK, yang dimutasikan sebagai Kasat Reskrim Polres Bolmut. Iptu Mochamad Nandar, SIK, sebelumnya bertugas di Dit Reskrimum Polda Sulut.

Kapolres Minsel dalam sambutannya mengatakan, mutasi jabatan merupakan hal yang wajar terjadi di lingkungan Polri, sebagai sarana penyegaran organisasi serta pengembangan karier personel.

“Mutasi jabatan juga sebagai wujud berjalannya dinamika organisasi dalam rangka penyegaran dan promosi personel, serta merupakan konsekuensi dari tuntutan reformasi menuju Polri yang profesional, modern dan terpercaya,” ujar Kapolres.

Kepada pejabat lama, Kapolres menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan sumbangsih dalam upaya memajukan organisasi Polres Minsel. “Dan kepada para pejabat yang baru diminta untuk langsung menyesuaikan dengan lingkungan penugasannya. Berikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara,” tutup Kapolres.

Upacara sertijab ditutup dengan penyerahan cenderamata oleh Kapolres Minsel AKBP FX. Winardi Prabowo, SIK, dan Ketua Bhayangkari Cabang Minsel Ny. Tari Winardi, kepada para Kapolsek yang dimutasikan keluar dari lingkungan Polres Minsel. (ferrowaney)

Manado, Sulutnews.com - Asrama Mahasiswa Papua Kamasan VIII yang terletak di Kelurahan Talete Dua Lingkungan 3, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, terbakar pada Minggu (20/10/2019), sekitar pukul 10.00 WITA.

Kejadian tersebut mengundang perhatian serius Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Sigid Tri Hardjanto.

Sempat beredar informasi simpang siur terkait kejadian tersebut, maka Kapolda didampingi para Pejabat Utama, di antaranya Dirreskrimum, Dirintelkam dan Kabid Humas langsung menyambangi Mapolres Tomohon untuk memperoleh informasi pasti kejadian, Minggu sore.

Di Mapolres, Kapolda bertemu langsung dengan Kapolres Tomohon AKBP Raswin Sirait dan tersangka pembakaran, NRM alias Novel (21). Turut hadir saat itu, Walikota Tomohon Jimmy Eman.

Di hadapan Kapolda dan Walikota, Novel mengatakan bahwa ia juga kaget bisa terjadi kebakaran di asrama yang dihuninya. Iapun bercerita terkait kebakaran asrama tersebut. Saat di kamar sendirian, ia sengaja bermain api.

“Pas cuma main-main, pas bakar kertas biasa, pas mau kontak macis langsung terbakar. Pas mau buang langsung kena busa, busa langsung terbakar tiba-tiba mau padam, takut, jadi langsung keluar. Dapa dengar kebakaran, sudah samua langsung lari keluar,” ujar Novel dengan dialek Papuanya.

Saat itu katanya ada yang mau coba padamkan api, namun karena api terlanjur membesar akhirnya semua lari keluar bangunan.

Noval Ram Man Dibodibo sendiri merupakan salah satu mahasiswa UKIT Tomohon jurusan arsitek, yang masuk tahun 2018.

Saat ditanya bagaimana suasana Kampus dan Kota Tomohon, lelaki asal Biak Papua ini menjawab bahwa di Kampus ia tidak aktif belajar, dan ia hanya sering pulang ke asrama. Iapun mengakui jika hidup di Kota Bunga Tomohon itu enak. “Enak hidup di Sulawesi Utara, Tomohon, Minahasa, orangnya baik-baik, ramah-ramah,” katanya.

Sementara itu Kapolda Sulut saat wawancara wartawan mengaku prihatin dengan kejadian tersebut. Menurutnya kejadian ini menjadi pembelajaran bagaimana cara mengelola keamanan, jangan sampai kejadian ini terulang lagi.

“Saya lebih memprioritaskan tadi dengan Walikota Bagaimana membantu mahasiswa, adik-adik kita ini untuk mendapatkan penampungan sementara, mengingat mereka harus melanjutkan kuliah atau belajarnya. Kita juga meminta kepada Pemda untuk berkoordinsi dengan Pemda Papua untuk merenovasi atau merehabilitasi asrama Papua yang terbakar ini supaya cepat dipergunakan lagi,” tandas Kapolda.

Sementara itu Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Ibrahim Tompo menegaskan bahwa kejadian ini murni kecerobohan dari salah satu mahasiswa penghuni asrama Papua. “Kita berharap adik-adik mahasiswa ini secepatnya bisa kembali berkonsentrasi dalam belajar,” singkatnya.(/IT)

Manado, Sulutnews.com - Sebuah bangunan asrama Papua yang terletak di Kelurahan Talete Dua, Kecamatan Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut) terbakar, Minggu (20/10/2019).

Peristiwa yang terjadi kira-kira pukul 10.00 WITA itu, diduga api berasal dari salah satu kamar mahasiswa bernama Noval  Ram Man Dibodibo asal Biak, yang saat itu berada dalam kamarnya.

Mahasiswa Papua yang tinggal saat itu sebanyak 15 orang, dan saat kejadian ada enam orang yang tinggal, dan lainnya sementara ke gereja.

Sebanyak tujuh unit pemadam kebakaran berada di lokasi kebakaran, dan api sudah berhasil dijinakkan.

Kabid Humas Polda Sulut saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa kebakaran tersebut.

"Memang betul ada kebakaran asrama Papua, saat ini Polisi sudah turun ke TKP dan melakukan investigasi penyebab kebakaran," ujar Kabid.

Dijelaskan oleh Kabid kronologi kejadian berawal  ketika Noval saat itu sedang bermain-main korek serta membakar kertas dan tidak sengaja jatuh ke busa tempat tidur, yang akhirnya membakar seluruh kamar. Karena takut, ia akhirnya meninggalkan kamarnya yang sedang terbakar.

"Kita saat ini sedang mendalami apakah kebakaran ini disengaja oleh Noval atau karena kelalaiannya," ujar Kabid.

Untuk menampung para penghuni asrama, pihak Polres dan Walikota Tomohon sudah berkoordinasi untuk menyiapkan tempat sementara.(/IT)

Manado, Sulutnews.com - Ratusan Polwan Polda Sulawesi Utara dipimpin Pakor Polwan AKBP Marlien Tawas hadir  di Lapangan KONI Sario Manado. Kehadiran Polwan-Polwan cantik ini dalam rangka mendampingi peserta Parade

Pagi itu, Pemprov Sulut menggelar Parade Sulut Hebat Cinta Damai 191019, dengan tema 'Mari Torang Jaga Indonesia, Sulut Hebat, Rukun, Aman dan Nyaman’, yang digelar di Lapangan KONI, Sabtu (19/10/2019).

"Kehadiran Polwan sebabai wujud kebersamaan antara Polri dengan masyarakat dan seluruh stakeholders di Sulawesi Utara, sehingga pelaksanaan berbagai agenda nasional termasuk pelantikan Presiden dan Wapres besok (20 Oktober) bisa berjalan aman dan kondusif," ucap Pakor Polwan.

Kegiatan ini sendiri dihadiri oleh Forkopimda Sulut, dan ribuan elemen masyarakat, termasuk TNI, Polri, ASN, FKUB, Ormas dan masyarakat Sulut.

Kegiatan tersebut mengambil start dari Lapangan KONI Sario Manado dan berakhir di Taman Kesatuan Bangsa (TKB) Pusat Kota Manado.

Disamping mendampingi para peserta Parade, para Polwan juga membagikan permen kepada peserta.(/IT)

Manado, Sulutnews.com - Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kepemudaan di Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Diskusi dan Deklarasi Damai Menolak Aksi Radikalisme dan Terorisme serta Mendukung Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI).

Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Kopi K8, Jalan Ahmad Yani Sario, Kota Manado, Rabu (16/10/2019) sore. Dihadiri oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Benny Bawensel bersama para Pejabat Utama.

Sedangkan para Pimpinan ataupun perwakilan Ormas dan Organisasi Kepemudaan yang hadir, antara lain Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Pancasila, FKUB, Panji Yosua, DPP LMI, Granat, Brigade Manguni, DPP BMI, Barmas, DPW Manguni Indonesia, LSM Laskar Manguni Kabasaran, Pemuda Katolik, serta GP Ansor Manado.

Kapolresta dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada para Pimpinan Ormas maupun Organisasi Kepemudaan yang telah hadir dalam diskusi dan deklarasi damai ini.

“Kehadiran saudara-saudara sekalian merupakan bukti nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama menjelang pelantikan Presiden dan Wapres RI, 20 Oktober mendatang,” kata Kapolresta.

Dirinya pun terus mengajak seluruh Ormas dan Organisasi Kepemudaan untuk tetap menjaga kondusifitas keamanan di Sulut khususnya Manado, yang diketahui berpredikat sebagai Kota Paling Toleran di Indonesia.

“Kami meminta keterlibatan aktif dari Ormas dan Organisasi Kepemudaan untuk menjaga keamanan di Manado. Termasuk dalam mencegah aksi radikalisme dan terorisme,” ajak Kapolresta.

Dijelaskannya, situasi Kota Manado hingga saat ini aman dan kondusif. Hal ini menurut Kapolresta, dapat terwujud karena terpeliharanya sinergitas dari seluruh elemen masyarakat.

Sementara itu dalam sesi diskusi, Ketua Umum DPP LMI Hanny Pantouw, mengapresiasi kegiatan ini. Pihaknya pun siap bersinergi lanjut dengan kepolisian untuk mengawal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI agar berjalan aman dan damai.

“Kita semua juga harus menjaga Kota Manado dari gangguan radikalisme dan terorisme,” ujarnya.

Senada dengan Ketua Umum DPP LMI, Ketua FKUB Pendeta Lucky Rumopa menambahkan, perlunya ditingkatkan peran Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) ditiap desa.

“Pos Kamling perlu diaktifkan kembali untuk menanangkal gangguan kamtibmas, radikalisme dan terorisme,” sarannya.

Kegiatan tersebut diakhiri dengan pembacaan deklarasi yang dipimpin oleh Sekretaris Pemuda Pancasila Manado, Decky Maskikit. Deklarasi ini berisi tentang penolakan terhadap radikalisme dan terorisme, mendukung pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, serta NKRI harga mati.(/IT)

Tondano, Sulutnews.com - Rektor Universitas Negeri Manado (Unima) Prof Dr Julyeta P.A Runtewene, M. S memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Bakti Kesehatan Polri yang digelar Polda Sulut khususnya Bidang Dokkes, di Poliklinik Unima Tondano, Selasa (15/10/2019).

"Selaku rektor saya menyampaikan penghargaaan dan terima kasih yang tinggi kepada jajaran Kepolisian Sulawesi Utara yang telah mempercayakan Poliklinik Kampus ini menjadi tempat pusat bakti kesehatan Polda Sulut," ujar Rektor saat menyampaikan sambutan.

Ia juga menegaskan bahwa saat ini Kampus Unima dalam kondisi aman dan kondusif sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan baik.

"Tentunya ini tak lepas dari dukungan dan peran aparat Kepolisian dengan berbagai pendekatan inovatif terhadap mahasiswa, baik melalui olah raga maupun diskusi. Terimakasih untuk dukungan jajaran kepolisian atas peran tersebut," ucapnya.

Rektor juga mengatakan kegiatan bakti kesehatan ini sebagai wujud bahwa polisi peduli dan salah satu upaya untuk mendekatkan diri polisi dengan masyarakat.

"Orang tahu polisi hanya untuk penegakkan hukum, ternyata tidak. Ini suatu keteladanan yang luar biasa, maju terus jajaran Kepolisian , kami akan terus mendukung semua program yang ada," tegas Rektor Unima.(/IT)

Tondano, Sulutnews.com - Halaman Universitas Negeri Manado (Unima)  di Tondano mendadak didatangi ribuan warga sekitar dan para tenaga medis, Selasa (15/10/2019).

Pagi itu, di halaman dekat pintu masuk Unima, Polda Sulawesi Utara khususnya Bidang Dokkes bersama Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III bekerjasama dengan stakeholders terkait dan Unima, menggelar bakti sosial kesehatan Polri.

Bakti kesehatan Polri ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

Terlihat berbagai kesiapan telah dilakukan oleh Bidang Dokkes Polda Sulawesi Utara sehari sebelum pelaksanaan bakti kesehatan.

Menurut Panitia, target pemeriksaan akan dilakukan terhadap kurang lebih 1000 warga termasuk mahasiswa.

Berbagai pemeriksaan telah disiapkan oleh Panitia, diantaranya KB, khitanan umum, pemeriksaan IVA, pengobatan umum, pengobatan gigi, donor darah.(/IT)