Sulutnews

Sulutnews

Jogja, Sulutnews.com - Tanggal 9 Februari menjadi  Hari Pers Nasional (HPN) terus muncul tiap tahunnya oleh  AJI dan kemudian diikuti IJTI. Penolakan mereka dilatarbelakangi oleh ‘dendam’ masa lalu, baik terhadap orde baru maupun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Sehingga menganggap bahwa tanggal 9 Februari 1946, merupakan hari kelahiran organisasi PWI dan penetapannya pun dilakukan pada masa orde baru.

Padahal sebetulnya, jika melihat sejarah, seperti kutipan berita Harian Kedaulatan Rakyat (KR) Yogyakarta yang terbit sejak 27 September 1945, dan fakta lainnya, tanggal tersebut merupakan momentum bertemunya sejumlah perhimpunan wartawan, perusahaan pers waktu itu, hingga pemerintah RI yang baru terbentuk, melalui Kongres Wartarwan Indonesia di Kota Solo. Kongres berlangsung selama 2 hari, 9-10 Februari 1946.

Kongres dilakukan dengan semangat mempersatukan para pelaku pers, untuk berperan besar dalam mempertahankan kemerdekaan RI. Apalagi saat itu, Belanda sedang gencar ingin merebut kembali wilayah Indonesia melalui agresi militernya. Pers pada waktu itu menjadi tonggak penting dalam memberikan informasi mengenai perjuangan, perang dan nasionalisme kepada masyarakat. Pers pula yang saat itu memberitakan kondisi terbaru mengenai kemenangan perang para pejuang melawan Belanda.

Nuansa kejuangan pun sangat terlihat dalam kongres tersebut. Terlebih menghadirkan tokoh pergerakan nasional yang cukup keras waktu, yakni Tan Malaka. Tokoh ini kemudian oleh Bung Karno ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tan seperti dikutip KR, menyampaikan kondisi peperangan di Asia dan semangat untuk menghadapi peperangan khususnya melawan penjajahan kembali.

Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan dalam kongres tersebut menyebutkan penting peran wartawan untuk menghadapi bahaya penjajahan kembali oleh Belanda.  Ancaman penjajahan kembali akan mengganggu pembangunan negara yang baru saja merdeka.

Untuk melawan penjajah tersebut, maka dibutuhkan persatuan, termasuk para wartawan yang waktu itu memang banyak terlibat dalam memberitakan perjuangan dan nasionalisme. Untuk itu kongres pun sepakat membentuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai wadah untuk mempersatukan  semangat kejuangan insan pers dalam melawan penjajahan Belanda.

Melihat peristiwa Kongres Wartawan Indonesia tersebut, sebetulnya tidak sebatas lahirnya organisasi PWI, tetapi harus dilihat bahwa tanggal 9 Februari merupakan momentum kesadaran bersama bersatunya insan pers dalam melawan penjajahan Belanda.

Peristiwa yang menunjukkan semangat kejuangan juga dilakukan sebelumnya, seperti Kongres Pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda tanggal 9 Oktober 1928 yang ditetapkan sebagai Hari Pemuda. Atau kemudian lahirnya organisasi Boedi Oetomo oleh dr Soetomo, Gunawan Mangoenkoesoemo dan Soeradji dan digagas oleh Wahidin Soedirohoesodo pada tanggal 20 Mei 1908 yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tanggal  20 Mei tersebut ditetapkan sebagai Kebangkitan Nasional, meski sebetulnya tanggal 20 Mei merupakan kelahiran organisasi Boedi Oetomo.

Jika kemudian ada upaya mencari tanggal HPN, termasuk gagasan tanggal yang disampaikan oleh AJI dan IJTI, tidak bisa mengalahkan momentum peristiwa Kongres Wartawan Indonesia yang begitu bermakna dan penting. Apalagi muncul ide memperingati dari meninggalnya tokoh pers, karena banyak sekali tokoh yang ada di Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan pers sehingga akan menimbulkan ketidakpuasan dari keluarga atau kelompok lain. Atau lahirnya UU Pers, yang tentu sangat berpeluang berganti atau direvisi.

 Jika kemudian mengabaikan peristiwa  Kongres Wartawan Indonesia ini, sama saja mengesampingkan peran besar dari banyak pihak waktu itu, baik para tokoh pers, perusahaan pers, maupun perhimpunan wartawan yang bertujuan sangat mulia untuk bersatu melawan penjajahan.

Melihat terus dimunculkannya wacana pergantian tanggal HPN, PWI Pusat perlu menyiapkan amunisi untuk melawannya dengan menggali sejarah peristiwa Kongres Wartawan Indonesia tersebut. Apalagi momentum peristiwa tersebut telah dimonumenkan oleh pemerintah dan menjadi museum di Solo.

Selanjutnya dalam setiap perayaan HPN terus digelorakan semangat kejuangan untuk lebih mengingat peristiwa 9 Februari 1945. Kalau dulu semangat kejuangan melawan penjajahan, maka saat ini tetap semangat kejuangan dalam konteks kekinian. (Primaswolo Sudjono, Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah PWI DIY)

Manado, SulutNews.com - Direktur Lalu Lintas Polda Sulut menggelar sosialisasi Model Sinergis Pendidikan Tertib Berlalu Lintas Untuk Mata Pelajaran PKN di Lingkungan sekolah.

"Siswa dan siswi sangat penting dalam menciptakan tertib berlalulintas saat mereka pergi bersekolah, dan pertemuan Polisi dengan guru bidang Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) adalah langkah kemajuan guna membangun kerjasama," kata Dirlantas Polda Sulut Kombes (Pol) Ari Sugiarto di Manado kepada pers, Rabu (14/3). 

Kegiatan ini berlangsung di Hotel Paninsula Manado, dihadiri oleh seluruh Kepala Sekolah dan wakil guru Mata Pelajaran PKN di sekolah tingkat SD, SMP,SMA dan SMK se Sulut.

Dibuka Dirlantas Polda Sulut, yang juga bertindak sebagai pembicara. Dalam Acara sosialisasi ini dibahas tentang MOU tahun 2015 antara Menteri Pendidikan dan Kapolri tentang sikap dan Kerjasama dalam menghadapi globalisasi tertib berlalulintas di lingkungan sekolah, kata Dirlantas.(/Yy)

Minsel, Sulutnews.com - Mengisi hari libur Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Dr. Min. Christiany Eugenia Paruntu, SE didampingi Wakil Bupati Franky Donny Wongkar, SH bermasa Kapolres Minsel dan jajarannya, melakukan aktifitas bersepeda disepanjang jalan seputaran kota amurang  dan tumpaan.

Kegiatan yang mulai dari rumah dinas bupati, terlihat Bupati Tetty Paruntu besama rombongan langsung menuju kecamatan Tumpaaan dan kembali ke arah kota amurang dengan finis di wiata bolevard I'am Amurang. Sabtu (17/3).

Kegiatan bersepeda (Fun Bike) juga sebagai upaya pemerintah bersama polri, mengajak masyarakat untuk mendukung memerangi anti hoax dan isu sara, serta memberikan motifasi agar masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan untuk terus melaksanakan gerakan hidup sehat.

"Kegiatan ini merupakan aksi dalam menolak gerakan anti hoax dan isu sara. Dimana sangat diharapkan peran masyarakat dalam memerangi berita hoax dan isu sara sebagai pemecah kesatuan bangsa. Untuk itu saya harap masyarakat jangan terpancing." ujar Bupati Tetty Paruntu.

Ia juga menghimbau, masyarakat dapat lebih memperhatikan tentang hidup sehat. Karena dengan hidup sehat maka aktifitas kita bisa berjalan dengan baik. (ferrowaney)

Minsel, Sulutnews.com - Personil gabungan unit piket fungsi Polsek Tenga mengamankan seorang pelaku tindak pidana penganiayaan, RL (Reinal), 21 tahun, warga Desa Pakuure Satu Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, pada Rabu malam (14/3/2018).

Kapolres Minahasa Selatan AKBP FX. Winardi Prabowo, SIK, saat dikonfirmasi melalui Kapolsek Tenga Iptu Muhammad Amri, membenarkan penangkapan ini. Ia mengatakan setelah mendapat laporan langsung melakukan penangkapan.

“Kami mengamankan tersangka tindak pidana penganiayaan, seorang lelaki berinisial RL alias Reinal, 21 tahun, warga Desa Pakuure Satu, atas tindak pidana penganiayaan terhadap korban Max Panambunan, 61 tahun, seorang pensiunan pegawai negeri, warga Desa Pakuure Satu,” ungkap Kapolsek.

Tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan senjata tajam jenis pisau sangkur, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka robek di tangan kanan dan kirinya. 

“Tersangka dan barang bukti pisau sangkur telah kami amankan, untuk kasus ini masih akan dilakukan pengembangan terkait dengan motif, kronologis dan modus operandinya,” ungkap Kapolsek. (ferrowaney)

 

Minsel, Sulutnews.com - Polres Minahasa Selatan melibatkan ratusan personil gabungan dalam kegiatan pengamanan Rapat Pemilihan Komisi Pelayanan Pemuda dan Komisi Pelayanan Remaja Sinode GMIM, Sabtu (3/3/2018), yang dilaksanakan di GMIM Syalom Sentrum Amurang dan GMIM Maranatha Makasili.

Hajatan akbar warga GMIM dalam agenda pesta demokrasi untuk pemilihan Komisi Pemuda dan Remaja periode pelayanan tahun 2018-2022 dilaksanakan di wilayah Minahasa Selatan, sebagaimana surat panitia pelaksana nomor 07/Panpel/PemKPSG/II-2018 tanggal 18 Februari 2018 dan surat nomor 012/PANPEL-RKP KPRS GMIM/II/2018 tanggal 27 Februari 2018.

“Acara pemilihan adalah kegiatan masyarakat yang wajib mendapatkan pengamanan, penjagaan dan pengawalan kepolisian, olehnya kami melibatkan personil dari unsur organik maupun dukungan perkuatan dari anggota Polsek jajaran,” ungkap Kapolres Minsel AKBP FX. Winardi Prabowo, SIK.

Pelibatan kekuatan skala besar ini dibagi dalam 2 (dua) sistem pengamanan yaitu pengamanan terbuka oleh personil berseragam serta pengamanan tertutup dari unsur Intelijen dan Reskrim.

“Kita tetap berupaya menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan nyaman selang pelaksanaan rapat pemilihan ini yang diprediksi dihadiri oleh ratusan perwakilan jemaat dan wilayah se-sinode GMIM; diimbau juga untuk warga masyarakat baik yang ada di wilayah Amurang maupun Makasili untuk bersama-sama menjaga kamtibmas selama kegiatan berlangsung,” pungkas Kapolres. (ferrowaney)

Minsel, Sulutnews.com - Sabtu (3/3) Rapat Pemilihan Komisi Pelayanan Remaja Sinode GMIM periode pelayanan 2018-2022, di Jemaat GMIM Syaloom Sentrum Amurang Wilayah Amurang Satu, Kebupaten Minahasa Selatan, berlangsung seru.

Pasalnya pemilihan tersebut berlangsung tiga putaran dengan putaran pertama terdapat tiga kandidat ketua, putaran kedua, 2 kandidat ketua. Sampai akhirnya dr. Michaela Elsiana Paruntu, MARS diputaran ketiga terpilih sebagai Penatua Remaja Sinode GMIM periode pelayanan 2018-2022.

Adapun hasil pemilihan putaran ketiga, Pnt dr. Michaela Elsiana Paruntu, MARS, mendapatkan 564 suara atau 65% dari total hasil pemilihan, sedangkan Billy Lombok hanya mampu meraup 308 suara atau 35%.

  1. Michaela Elsiana Paruntu, MARS Penatua terpilih Komisi Pelayanan Remaja Sinode GMIM mengatakan, terima kasih kepada seluruh penatua aras jemaat dan wilayah atas dukungan dan topangan, sehingga boleh mempercayakan menjadi ketua KPRS GMIM di periode pelayanan 2018-2022. Sebagai harapan, kiranya dengan kita bekerja bersama-sama, akan membawa Komisi Pelayan Sinode GMIM kearah lebih baik.

“Tanpa dukungan dan kerja sama serta koordinasi dari seluruh aras jemaat dan wilayah, maka pelayanan ini tidak akan berjalan dengan baik. Saya yakin dengan kita bersatu paduh, Komisi Pelayanan Remaja Sinode GMIM akan mampu berakar, bertumbuh dan berbuah didalam Kristus, serta dapat menjadi teladan ditengah-tengah masyarakat dan jemaat.” tukas dr. Michaela Elsiana Paruntu, MARS dengan sapaan Mikha.

Sementara itu Penatua Remaja Jemaat GMIM Tesalonika Buyungon Angelin Nayoan mengatakan, sangat mendukung dan banyak selamat atas terpilinya dr. Michaela Elsiana Paruntu, MARS sebagai Ketua KPRS GMIM periode pelayanan 2018-2022. Semoga kedepan Komisi Pelayanan Remaja Sinode GMIM akan mampu menjadi remaja yang kreatif, bertumbuh dalam iman, serta menjadi teladan bagi jemaat dan masyarakat.

"Banyak selamat buat Penatua Komisi Pelayanan Remaja Sinode GMIM yang baru dr. Michaela Elsiana Paruntu, MARS. Saya yakin dengan kepemimpinan Ibu Mikha akan mampu membawa perubahan bagi pelayanan Komisi Pelayanan Remaja Sinode GMIM seluruh jemaat dan wilayah." pungkasnya. (ferrowaney)

Minsel, Sulutnews.com - Tokoh masyarakat sekaligus politis Partai Golkar Kabupaten Minahasa Selatan Karel Lakoy sebut galian Fiber Optik Telkom yang sementara di laksanakan di jalan trans Sulawesi tepat seputaran kota Amurang perusak trotor dan pinggiran jalan.

Menurutnya, bahwa galian tersebut sangat meresahkan para pengguna jalan, karena bisa menyebabkan kecelakan, sebab tertimbun dipinggiran jalan dan trotoar. Selain itu juga sangat mengganggu arus lalulintas.

"Tentunya ini sangat menggangu aktifitas para pengguna jalan. Karena ini merupakan fasilitas umum yang harus diperhatikan dan dipelihara. Jika terjadi suatu hal yang merugikan masyarakat seperti kecelakaan siapa yang bertanggungjawab." jelas Lakoy Politis asal Sinonsayang ini. Rabu (21/2).

Lanjutnya mengatakan, ini harus ada klarifikasi dari pihak Telkom serta secepatnya melakukan perbaikan kembali, agar tidak terjadi hal-hal yang membayakan bagi masyarakat pengguna jalan. Ia juga menjelaskan, pengerjaan proyek galian fiber optik Telkom harus berkoordinasi dan mempunyai ijin dari pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga tidak asal dikerjakan begitu saja.

"Saya harap ini menjadi perhatian bagi pihak Telkom untuk secepatnya melakukan perbaikan kembali. Sehingga para pengguna jalan aman dalam menjalankan aktifitasnya," pungkas Lakoy.

Minsel, Sulutnews.com - Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu, SE di dampingi Wakil Bupati Franky Donny Wongkar, SH menghadiri Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan 2017, selasa 20/2-2018 di lantai empat kantor Pemkab Minsel. 

Dimana Pelaporan SPT Tahunan atau Lapor Pajak adalah kewajiban setiap Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP. Tentu, hal ini harus dilakukan karena yang namanya kewajiban pasti ada sanksi jika tidak dilaksanakan. Sesuai UU KUP, batas waktu lapor SPT Tahunan adalah akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, dan ini telah di lakukan Pemkab Minsel saat ini. 

"Melalui Pekan Panutan Penyampaiian SPT, Tahunan kita akan melaporkan SPT tahunan pajak Penghasilan kita dengan menggunakan Fasilitas E-Filing, yang telah di mudahkan oleh system, lewat pelaporan SPT, saya harapkan akan bermuara pada semakin Optimalnya Penerimaan Pajak demi Pembangunan dan peningkatan pelayanan publik." ujar Tetty Paruntu.

Lanjutnya, dalam kaitan itu saya minta komitmen dari seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemkab Minsel, agar taat membayar pajak tepat waktu. Sebagai bentuk Nasionalisme dan dukungan kita bagi kelangsungan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat sejalan dengan “Gerakan Nasional Revolusi Mental.” 

"Saya menghimbau mari kita tanamkan, semangat taat pajak, mulai dari diri dan keluarga kita masing-masing, saya yakin kita mampu mewujudkan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan Minsel yang hebat dan terdepan." pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut, Sekda Minsel Drs. Danny Rindengan, M.Si. Keasistenan  Sekretariat daerah beserta Pejabat Esalon II,III,IV dan Staf/Bendahara Perangkat Daerah masing-masing. (ferrowaney)

Minsel, Sulutnews.com - Dalam rangka peningkatan kierja serta kualitas pelayanan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Sekertaris Daerah Drs. Danny Rindengan M.Si, Selasa (20/2) melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) di beberapa Organiasi Perangkat Daerah (OPD).

Rindengan mengatakan sidak ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 yaitu tentang disiplin PNS. Menurutnya, setiap PNS harus mentaati dan berkewajiban menghindari larangan sesuai peraturan per undang undangan atau peraturan kedinasan. Apabila tidak di taati atau di langgar oleh PNS, maka akan di jatuhi hukuman disiplin, baik sanksi disiplin administrasi bahkan sanksi yang lebih berat.

"Sesuai dengan makanisme peraturan pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, maka harus menaatinya. Karena ini berkaitan dengan kinerja PNS dalam meningkatkan program kerja pemerintah, baik kabupaten, provinsi dan pusat." ujar Rindengan

Dalam sidak tersebut yang di lakukan sekda Rindengan, bahwa untuk memotivasi sekaligus menilai para PNS dalam lingkup kabupaten Minahasa selatan terhadap kedisiplinan kerja dan seperti sebelumnya sekda secara langsung mengecek absensi di dinas OPD terkait.

Rindengan juga menambahkannya bahwa kegiatan ini akan terus di lakukan ke OPD yang lain dengan jadwal yang tidak akan di tentukan sehingga nantinya sekertaris daerah serta pejabat lainnya dapat melihat secara langsung tingkat ke disiplinan ASN di jajaran pemerintahan. (ferrowaney)

Minsel, Sulutnews.com - Rapat kerja uji publik penataan dapil dan alokasi kursi untuk Pemilu 2019 Kabupaten Minahasa Selatan, yang di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minsel, di Hotel Sutan Raja Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur, Rabu (13/2).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan Fanley Pangemanan mengatakan, bahwa forum rapat uji publik ini, memberikan kontribusi pemikiran dan ide melalui lembaran format yang di siapkan oleh KPU yang berisikan masukan dan  saran, serta perimbangan sebagai respon dari draf penataan Dapil KPU Minsel.

"Rapat uji publik ini, akan memberikan pengarahan kepada Parpol, dimana lewat format tersebut, dapat memberikan respon dan tanggapan, agar supaya benar-benar Pemilihan 2019 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme yang berlaku." tukas Pangemanan.

Ia juga mengatakan, forum ini adalah forum yang bukan memutuskan atau memberikan kesimpulan tentang format yang sudah ada, tetapi sebatas menerima masukan untuk kemudian di tindak lanjuti oleh KPU Provinsi dan di tujukan ke KPU RI, sebagai pemberi keputusan akhir perihal tentang penataan dapil di kabupaten kota.

Hadir dalam kegiatan forum tersebut,  forkompimda, Kesbang Pol Minsel, Panwas, pimpinan Parpol, dan stekholder pemilu yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. (ferrowaney)