Nasional

Nasional (9)

Jogja, Sulutnews.com - Tanggal 9 Februari menjadi  Hari Pers Nasional (HPN) terus muncul tiap tahunnya oleh  AJI dan kemudian diikuti IJTI. Penolakan mereka dilatarbelakangi oleh ‘dendam’ masa lalu, baik terhadap orde baru maupun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Sehingga menganggap bahwa tanggal 9 Februari 1946, merupakan hari kelahiran organisasi PWI dan penetapannya pun dilakukan pada masa orde baru.

Padahal sebetulnya, jika melihat sejarah, seperti kutipan berita Harian Kedaulatan Rakyat (KR) Yogyakarta yang terbit sejak 27 September 1945, dan fakta lainnya, tanggal tersebut merupakan momentum bertemunya sejumlah perhimpunan wartawan, perusahaan pers waktu itu, hingga pemerintah RI yang baru terbentuk, melalui Kongres Wartarwan Indonesia di Kota Solo. Kongres berlangsung selama 2 hari, 9-10 Februari 1946.

Kongres dilakukan dengan semangat mempersatukan para pelaku pers, untuk berperan besar dalam mempertahankan kemerdekaan RI. Apalagi saat itu, Belanda sedang gencar ingin merebut kembali wilayah Indonesia melalui agresi militernya. Pers pada waktu itu menjadi tonggak penting dalam memberikan informasi mengenai perjuangan, perang dan nasionalisme kepada masyarakat. Pers pula yang saat itu memberitakan kondisi terbaru mengenai kemenangan perang para pejuang melawan Belanda.

Nuansa kejuangan pun sangat terlihat dalam kongres tersebut. Terlebih menghadirkan tokoh pergerakan nasional yang cukup keras waktu, yakni Tan Malaka. Tokoh ini kemudian oleh Bung Karno ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tan seperti dikutip KR, menyampaikan kondisi peperangan di Asia dan semangat untuk menghadapi peperangan khususnya melawan penjajahan kembali.

Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan dalam kongres tersebut menyebutkan penting peran wartawan untuk menghadapi bahaya penjajahan kembali oleh Belanda.  Ancaman penjajahan kembali akan mengganggu pembangunan negara yang baru saja merdeka.

Untuk melawan penjajah tersebut, maka dibutuhkan persatuan, termasuk para wartawan yang waktu itu memang banyak terlibat dalam memberitakan perjuangan dan nasionalisme. Untuk itu kongres pun sepakat membentuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai wadah untuk mempersatukan  semangat kejuangan insan pers dalam melawan penjajahan Belanda.

Melihat peristiwa Kongres Wartawan Indonesia tersebut, sebetulnya tidak sebatas lahirnya organisasi PWI, tetapi harus dilihat bahwa tanggal 9 Februari merupakan momentum kesadaran bersama bersatunya insan pers dalam melawan penjajahan Belanda.

Peristiwa yang menunjukkan semangat kejuangan juga dilakukan sebelumnya, seperti Kongres Pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda tanggal 9 Oktober 1928 yang ditetapkan sebagai Hari Pemuda. Atau kemudian lahirnya organisasi Boedi Oetomo oleh dr Soetomo, Gunawan Mangoenkoesoemo dan Soeradji dan digagas oleh Wahidin Soedirohoesodo pada tanggal 20 Mei 1908 yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tanggal  20 Mei tersebut ditetapkan sebagai Kebangkitan Nasional, meski sebetulnya tanggal 20 Mei merupakan kelahiran organisasi Boedi Oetomo.

Jika kemudian ada upaya mencari tanggal HPN, termasuk gagasan tanggal yang disampaikan oleh AJI dan IJTI, tidak bisa mengalahkan momentum peristiwa Kongres Wartawan Indonesia yang begitu bermakna dan penting. Apalagi muncul ide memperingati dari meninggalnya tokoh pers, karena banyak sekali tokoh yang ada di Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan pers sehingga akan menimbulkan ketidakpuasan dari keluarga atau kelompok lain. Atau lahirnya UU Pers, yang tentu sangat berpeluang berganti atau direvisi.

 Jika kemudian mengabaikan peristiwa  Kongres Wartawan Indonesia ini, sama saja mengesampingkan peran besar dari banyak pihak waktu itu, baik para tokoh pers, perusahaan pers, maupun perhimpunan wartawan yang bertujuan sangat mulia untuk bersatu melawan penjajahan.

Melihat terus dimunculkannya wacana pergantian tanggal HPN, PWI Pusat perlu menyiapkan amunisi untuk melawannya dengan menggali sejarah peristiwa Kongres Wartawan Indonesia tersebut. Apalagi momentum peristiwa tersebut telah dimonumenkan oleh pemerintah dan menjadi museum di Solo.

Selanjutnya dalam setiap perayaan HPN terus digelorakan semangat kejuangan untuk lebih mengingat peristiwa 9 Februari 1945. Kalau dulu semangat kejuangan melawan penjajahan, maka saat ini tetap semangat kejuangan dalam konteks kekinian. (Primaswolo Sudjono, Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah PWI DIY)

Jakarta, Sulutnews.com - Dirjen Migas Kementrian ESDM Joko Siswanto mengatakan, harga BBM tidak akan naik meskipun harga bahan baku minyak dunia cenderung naik.

Pemerintah telah melakukan pembicaraan di tingkat legeslatif untuk kemungkinan harga BBM tidak akan dinaikan.

"Kalau ada yang bilang harga BBM akan naik ini tidak benar. Semua produk BBM harganya tetap stabil," kata Dirjen Migas Joko Siswanto, Selasa (10/4) kepada wartawan usai menghadiri Rapat Komisi DPR-RI di Senayan Jakarta.

Menjawab pertanyaan tentang SPBU nakal yang menaikan harga BBM tanpa seijin pemerintah, seperti yang terjadi di Jakarta dan Bali boleh jadi hal itu akan dilakukan namun pemerintah akan mengambil langkah antisipasi dengan peninjauan di lapangan. "Karena harga minyak dunia naik, SPBU bisa ikut menaikan harga BBM itu tidak benar."

Seandainya harga BBM akan dinaikan maka tidak mahal tetapi tetap terjangkau, katanya.(/Yy)

 

Jakarta, Sulutnews.com - Bupati Minahasa Selatan Dr. Christiany E. Paruntu, SE, bersama Ketua DPRD Kabupaten Minsel Jenny Johana Tumbuan, SE menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kebijakan dan Strategi Nasional (Rakornas Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2018 Yang diselengarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Rakornas Jakstranas ini dilakukan untuk menyosialisasikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota Rakornas diperkirakan dihadiri 2000 peserta dengan target para kepala daerah seluruh Indonesia, mulai dari gubernur hingga bupati dan walikota.

Pengelolaan sampah rumah tangga  memasuki paradigma baru sejak 2008, menjadi sesuatu yang dilakukan dengan memperhitungkan aspek ekonomi. Karenanya, pengelolaan sampah tidak bisa hanya dilakukan KLHK saja atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tetapi oleh seluruh Kementerian/Lembaga.

Perpres Jakstranas ini merupakan terobosan baru dalam pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengelolaan sampah terintegrasi mulai dari sumber sampai ke pemrosesan akhir.

Adapun target pengelolaan sampah yang ingin dicapai adalah 100 persen sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025 (Indonesia Bersih Sampah). 

Mendagri selaku pihak yang membina kepala daerah Dalam sambutannya menjelaskan kerja sama yang perlu dilakukan di daerah seperti apa untuk mengelola sampah, termasuk dengan swasta.

"Sangat penting menyosialisasikan Perpres ini ke kepala daerah mengingat wewenang sebagian besar pengelolaan sampah 60 persen ada di daerah." ujarnya.

Kepala Bappenas menjelaskan keterkaitan perencanaan pengurangan dan penanganan sampah yang harus sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sedangkan Menteri ESDM akan bicara soal energi baru terbarukan (EBT), terkait kebijakan pemanfaatan sampah untuk alternatif energi.

Adapun menteri yang  hadir dan menyosialisasikan Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tersebut antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PUPR, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri BUMN.(/Fw/Humas)

Jakarta, Sulutnews.com - Bupati Kabupaten Minahasa Selatan DR. Min. Christiany Eugenia Paruntu, SE mendapat penghargaan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia, oleh DPR RI di Gedung Nusantara III DPR RI. Rabu (14/3).

Penghargaan tersebut berdasarkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),  terutama  tujuan 5 mengenai pencapaian kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, serta untuk peningkatan kesadaran publik terhadap isu peran perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. 

Bupati DR. Min. Christiany Eugenia Paruntu, SE juga diberi penghargaan sebagai Bupati perempuan yang terpilih dua kali dalam pemilihan kepala daerah yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. 

Penghargaan juga diberikan kepada Presiden Jokowi Dodo, yang telah menempatkan kaum Perempuan di Kabinet Kerja, DPRD Provinsi Riau dengan jumlah anggota DPRD terbesar secara Nasional, diterima oleh sdr. Septima Primawati, SE (Ketua DPR), dan Bupati Tabanan Sdri Ni Putu Eka Wiryiastuti. Sebagai pembicara utama oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani.

Adapun acara tersebut Bupati DR. Min. Christiany Eugenia Paruntu, SE didampingi oleh Sekda Drs. Danny Rindengan, M.Si, Kadis Kominfo, dan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Henri Palit, SH bersama jajaran. (ferrowaney)

Jakarta, Sulutnews.com-KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Drs Suhadi Alius, MH, menegaskan, pengurus forum koordinasi pencegahan teroris (FKPT) dalam melaksanakan tugas, harus mengidentifikasi kearifan local berkoordinasi dengan pemerintah setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat mengantisipasi pengaruh radikalisme dikalangan masyarakat.

‘’Identifikasi kearifan local suatu daerah sangat penting dalam menyelaraskan program kerja yang disetujui pada rapat kerja nasional yang diikuti 32 FPKT se-Indonesia sebagai wadah koordinasi BNPT,’’ kata Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Drs Suhadi Alius, MH, di Jakarta, pekan lalu.

Dalam rangkaian acara Rakernas yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Kepala BNPT yang didampingi Deputi I bidang pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir, Direktur pencegahan Brigjen Pol Ir Hamli,ME dan Kasubdit Pemberdayaan masyarakat BNPT Dr Hj Andi Lintang Dulung, juga melantik 32 pengurus baru FKPT se-Indonesia.

Salah satu di antaranya, pengurus FKPT Sulawesi Utara baru diketuai James Tulangow,SE, Sekretaris Max Togas,SH, bendahara Diana Sondak. dilengkapi lima bidang. Masing-masing, Ketua bidang social budaya dan ekomoni, Winda Mintjelungan, Ketua bidang pemuda dan peemberdayaan perempuan, dr Makmun djafara, Ketua bidang agama, Nasruddin Jusuf, Ketua bidang penelitian Lesza lambok, dan Ketua bidang Humas, Drs Voucke Lontaan.

‘’Pengurus FKPT yang baru dilantik ini bertugas selama dua tahun atau periode 2018-2020. Sesuai hasil Rakernas, kegiatan empat bidang dilaksanakan di wilayah kabupaten/kota. Kecuali Bidang Humas pelaksanaannya dipusatkan di ibukota provinsi,’’ jelas Ketua FKPT JamesTulangow,SE, yang juga Ketua Satgas FKPT Sulut,terpisah, Senin (26/2).

Menurut James, ada sejumlah program kegiatan yang akan dilaksanakan ditahun 2018, yang tentunya berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Misalnya, bidang Humas dan BNPT akan mengelar lomba karya tulis jurnalistik dengan tema ‘’kearifan local sebagai penangkal redikalisme dan terorisme.’’

‘’Pesertanya selain wartawan juga terbuka untuk umum dengan hadiah Juara I mendapat uang tunai Rp 15 juta, juara II Rp 12,5 juta dan Juara III Rp 10 juta. Periode lomba atau pemasukan materi karya tulis mulai 1 April – 1 Oktober 2018, pengumuman pemenang 1 November 2018 oleh BNPT,’’ ujarnya.

Selain itu, lanjut James, bidang Humas juga memprogramkan kegiatan literasi media digital. Dijadwalkan tampil sebagai nara sumber Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo, dan Deputi BNPT. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung 5-7 Juni 2018 mendatang. (***)

Manado, sulutnews.com-Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan RI bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Sulut , Kamis (19/10)  menggelar Seminar Hari Museum Indonesia bertempat di Halaman Gedung Museum Negeri Sulut. 

Tema Seminar "Merajut Kerukunan Hidup Berbangsa. Ahli Prasejara Paleontropologi Indonesia DR Harry Widianto, tampil menjadi pembicara dalam Seminar ini. 

Selain Dr Harry, yang juga Direktur Jendral Kebudataan RI, ada pula Dr Benny Mamontto, Direktur Museum Anti Narkoba, dan Dr Frederik D Rotinsulu, Kepala Dinas Kebudayaan Prov. Sulut. Dr Benny Tooy, ahli ahli  peninggalan situs pubakala menjadi moderator.

Seminar diikuti sekitar 100 peserta terdiri dari unsur pemerhati budaya di Sulut, budayawan, dosen, pers dan ASN.

Sebelumnya,  Hari Museum Indonesia dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur, Dr Steven Kanouw. Diwarnai dengan Pemberian Penganugrahan Cagar Budaya Dan Museum Tahun 2017, kepada tokoh museum seIndonesia yang telah berjasa melestarikan kekayaan budaya dan Pameran Kain Batik (berlangsung 19-25 Oktober)

Tampak hadir para tokoh Prasejarah, budayawan dan Atropologi seIndonesia. Termasuk Dr Nunug Supriadi yang membagikan buku terbarunya berjudul Melacak Jejak, Setengah Abad Direktorat Jendral Kebudayaan RI. Buku ini dihadiahkan secara cuma>cuma kepada tamu yang hadir. (yy*)

 

 

 

Sidoarjo, Sulutnews.com - Perayaan Puncak Hari Santri Nasional (HSN), yang akan digelar 22 Oktober 2017, InshaAllah dilaksanakan di Gelora Delta Sidoarjo. Direncanakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Rois Aam PBNU KH Ma’ruf Amin, Ketua PBNU KH. Said Agil Siradj dan Kiai-kiai Nusantara dari berbagai wilayah, ikut hadir.

Persiapan menjelang puncak HSN, Rabu (18/10), dilaksanakan rapat kordinasi dipandu Sekretaris PCNU Sidoarjo, Drs. H. Suwarno didampingi Katib PCNU Sidoarjo KH. Sholeh Qosim. Intinya, Sidoarjo siap menyukseskan peringatan HAN 2017.

Dikatakan Ketua Panitia HSN 2017 di Sidoarjo, M. Nizar, sejumlah acara akan dimulai pada hari-hari sebelum puncak acara. “Ada kegiatan baksos santri, beda buku, seminar nasional dan kegiatan santri lainnya,” katanya.

HSN nanti juga akan diadakan pemecahan rekor membaca kitab kuning yang melibatkan sekitar 55 ribu santri utusan dari Robithotul Ma’ahid Islamiyah (RMI) se-Jatim.

“Targetnya yang membaca kitab kuning sebanyak 45 ribu. Utusan RMI-RMI yang mendaftar sudah ada 50 santri. Kitab kuning yang akan dibaca nanti Nasho-ihul ‘Ibad karya Syaikh Nawawi Albantani,” tambahnya.

Ketua PC GP Ansor Kab. Sidoarjo H. Rizza Ali Faizin menandaskan, kegiatan ngaji bareng nanti akan memecahkan rekor Muri. “Insya-Allah rekor MURI baca kitab kuning ini akan bisa tercapai,” harapnya.

Rizza menjelaskan, kenapa HSN di Sidoarjo ini diadakan secara berbeda. Karena keinginan besarnya mengajak para santri untuk terus giat membaca dan menulis.

“Seperti yang dicontohkan oleh Syaikh Nawawi Albantani, beliau banyak berkarya dalam membuat kitab-kitab. Mulai masalah ubudiyah (tauhid) ilmu fiqih, akhlak, tasawwuf dan masalah lainnya,” jelasnya.

Dari hal yang dicontohkan oleh ulama besar seperti Syaikh Nawawi Albantani yang karyanya diakui di dunia, harapannya, santri juga terus gemar dalam literasi, membaca dan menulis.

“Apalagi saat ini banyak dan gampang dijumpahi soal adanya berita hoax. Santri harus bisa memerangi hal yang tidak baik itu. Kita kembalikan santri dengan kebiasaan literasi bahwa santri hari ini harus bisa menulis,” pungkas Rizza dengan menyebut pada puncak HSN nanti akan ada ijazah dari KH Ma’ruf Amin yang merupakan cicid Syaikh Nawawi Albantani.smsi

Pangkal Pinang, Sulutnews.com - GUBERNUR  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), DR. Erzaldi Rosman menandatangi memorandum of  Understanding  (MoU)  dengan Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) setempat. Penandatangan nota kesepahaman itu dilakukan dalam rangkaian Rapimnas SMSI pertama.

Rapat pimpinan SMSI itu dilaksanakan sejak 10 – 12 Oktober di Hotel Soll Marina, Kota Pangkalpinang, dihadiri utusan 27 provinsi di Indonesia. ‘’MoU dengan Pengurus SMSI saya yang minta dibuat, dalam rangka mempublikasi program pemerintah, termasuk menunjang sektor pariwisata,’’ kata Gubenur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman.

Menurut Erzaldi, sekarang ini merupakan era tehnologi digital, sehingga pengaruh informasi melalui android ke masyarakat sangat dasyat,  tidak bisa dibendung. Karena itu, diharapan kehadiran SMSI dapat  mengawasi informasi yang disajikan media siber.

‘’Perkembangan tehnologi informasi sekarang dengan kehadiran media online sangat luar biasa. Saya harapkan Rapimnas SMSI dapat member pengaruh positif bagi kemajuan pembangunan bangsa Indonesia diberbagai sector. Sebab, media online tidak sekedar menyajikan berita, tetapi memberikan edukasi kepada masyarakat, serta menjadi control social bagi pelaksanaan pembangunan di daerah maupun bangsa Indonesia,’’ ujarnya.

Ketua Umum SMSI Teguh Santosa, pada kesempatan itu menjelaskan terbentuknya SMSI. ‘’Saat ini pengurus SMSI berada di 27 provinsi, dengan jumlah anggota 800 pemilik Media Online, dan organisasi ini sudah terdaftar di Dewan Pers akan membantu pemerintah Daerah untuk publikasi potensi pariwisata di Babel’’ katanya.

Peserta yang hadir dalam Rapimnas perdana SMSI, utusan 27 provinsi. Di antaranya, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Bengkulu, Lampung, Papua, DKI, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Nanggro Aceh Darusalam.(MS)

Manado, Sulutnews.com – Sekretariat regional prakarsa segitika karang untuk terumbu karang, perikanan dan ketahanan pangan atau Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) di dukung oleh United States Agency International Development (USAID) dan United States Department Of Interior (USDOI). Menyelenggarakan Workshop selama 2 hari 25-26 September 2017, dalam rangka mengantisipasi penerapan sistem Catch Documentation And Traceability (CDT) di 6 negara anggota CTI-CFF.

Workshop kali ini membahas Catch Documentation And Traceability (CDT) yaitu proses pengembangan dan penerapan sistim dokumentasi hasil tangkap dan ketelusuran yang diharapkan dari proses pengembangan dan penerapan sistim ini maka kegiatan Illegal, Unreported, Undocumented Fishing (IUUF) dan seafood fraud dapat dikurangi sekaligus meningkatkan praktek perikanan berkelanjutan dan mendukung upaya-upaya pelestarian kekayaan aneka ragam hayati laut.

Dr. Muhammad Lukman pada confrensi pers di Gedung CTI Kairagi Manado mengatakan per 1 januari 2018 semua seafood (makanan laut) yang masuk ke negeri paman sam Amerika Serikat mengsyaratkan adanya dokumen ketelusuran CDT, terutama komoditas ikan tuna dan ikan karang hidup yang merupakan ekspor unggulan dari Indonesia.

“Implementasi CDT di Negara-negara anggota CDI-CFF adalah sebuah keniscayaan, karena persyaratan yang sangat  ketat dari Negara inportir hasil perikanan, namun menjadi peluang dalam menggarap pasar perdagangan perikanan yang masih sangat terbuka lebar khususnya pasar Amerika Serikat yang bernilai USD 96 Milyar”, Ujar Lukman.

Sementara itu Dr. Alan Koropitan salah satu Fasilitator menjelaskan dalam Workshop kali ini turut dilakukan identifikasi secara komprehensif 4 (empat) faktor utama di masing-masing Negara anggota CTI untuk membangun CDT yang kuat yaitu sistim ketelusuran, teknologi, oprasional dan regulasi.

“Memang enam negara CTI berbeda kesiapannya dalam mengadopsi sistim yang disampaikan seperti Indonesia, Malaysia, dan filipina dari segi ketelusuran mereka sangat siap tapi masih sebatas manual” kata Koropitan.

Universitas Samratulangi Manado, diwakili Dr. Ir. Reiny Tumbol menjelaskan untuk pelaksanaan CDT dikawasan CTI telah ditetapkan kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai tempat pembelajaran, meliputi implementasi dokumen hasil tangkap dan ketelusuran pada perusahaan ikan dan pelabuhan untuk tujuan ekspor.(MS)