Advertorial

Advertorial (59)

Manado, Sulutnews.Com - Sekertariat DPRD Propinsi Sulawesi Utara kembali menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Forum Komunikasi Sekertariat DPRD yang melibatkan Pimpinan dan staf Sekertariat DPRD Kabupaten Kota se Sulut. Pada kegiatan yang akan berlangsung dua hari mulai 18-19 Juli 2019 bertempat di Hotel Grand Puri Manado tersebut dilaksanakab dengab tujuan untuk membekali staf sekertariat dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kesekertariatan.

 

"Ini adalah kegiatan tahunan yang dilaksanakan untuk tujuan pengembangan kemampuan serta lebih memberikan penguatan terkait perkembangan terkini tentang tupoksi ASN khusunya dilingkup sekwan termasuk mempersiapkan pelantikan Anggota DPRD yang baru hasil Pileg 2019,"kata Sekertaris DPRD Sulut Bartholomeus Mononutu saat membuka secara resmi pelaksanaan Forkom Sekwan.

 

Sementara itu Kepala Bagian Keuangan Sekwan DPRD Sulut Dami Tendean mengatakan untuk pelaksanaan Bimtek Forum Komunikasi Sekwan DPRD se Sulut tahun 2019 ini dilaksanakan berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya, karena menghadirkan narasumber Profesional Trainer Samsul Rahman MA dari yayasan LUMORING.

 

juga Kasubag penyusunan anggaran dan peloporan Okta Lapian, S.IP yang membawakan materi Penyusunan Laporan Angkutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)." Manfaat yang didapat dari Bimtek sangat baik dalam peningkatan kapasitas ASN dilingkup sekertariat DPRD," kata Tendean.

 

Pada pelaksanaan hari ke dua Bimtek juga menghadirkan Sekwan DPRD Propinsi Jawa Timur Ahmad Jailani, SH, MM bersama staf guna shering tupoksi, juga menghadirkan narasumber dari Kemendagri, . (Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Dewan Perwakilan Rayakat Daerah (DPRD) Sulut menerima Ranperda APBD 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Keputusan ini disampaikan lewat juru bicara Badan Anggaran DPRD Sulut Edwin Lontoh saat membacakan Laporan Badan Anggaran pada rapat paripurna yang digelar Senin (8/7/2019).

Foto 2 : Penyerahan Dokumen Perda APBD 2018 oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw kepada Gubernur Oly Dondokambey

Dengan asumsi pengelolaan keuangan Daerah yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia, maka Enam Fraksi di DPRD Sulut juga menerima Ranperda APBD 2018 untuj ditetapkan menjadi Perda.

"Kami memberi apresiasi atas kinerja Pimpinan dan Anghota DPRD Sulut yang telah berhasil menetapkan Perda APBD 2018,ini adalah kerja bersama dalam mensukseskan program Sulut Hebat," ungkap Dondokambey saat menyampaikan sambutannya.

Foto :3 Penandatanganan Dokumen APBD

Terkait APBD 2018 DPRD Sulut lewat Badan Anggaran mengingatkan pemerintah propinsi agar,terkait Silpa 2018 yang cukup besar serta perencanaan anggaran segera diperbiaki dan diperkuat. Juga Secepatnya menyelesaikan inventarisir aset. Kemudian, ganti rugi pembebasan lahan secepatnya diselesaikan.Selain itu, perlu diperhatikan hutang piutang dan segera dibayar.

Foto  4 Penandataganan dokumen APBD 2018 oleh Gubernur

1. Konsistensi pelaksanaam APBD sesuai skala priroitas. 2. Pempeov lebih melaksanakan peogram tidak hanya da output tapi juga outcome. 3. Alokasi anggaran infratrukrtur menerapkan asas pemerataan dan tepat waktu. 4. Mengimbau perhatikan kegiatan sosial , sektor ril, dan infrastrukgur 5. Menflgharapkan pembebasan lahan tol dan RRIII dapat diseelsaikan tepat waktu

Foto 5 : Penyampaian laporan Badan anggaran DPRD Sulut oleh Juru Bicara Edwin Jerry Lontoh

6. Mengharapkan Pemprov tetap menjaga kualitas pembangunan dan pengelolaan keuangan 7. Hasil reses DPRD dapat ditindklanjuti pada APBD P 2019 dan APBD Induk 2020. Diharapkan dapat menindaklanjuto catatan BPK RI. 9. Memperhatikan sistem biaya masukan dalam melakukan perencanaan. 10. Sistem zonasi perlu dilaksanakan, diharpkan nomenklatur nama sekolah tidak pakai angka untuk menghilangkan sekolah favorit. Di samping memperhagikan fisik sekolah dan pengembangan SDM agar lebig kompetitif.11. Penganggaran keuangan diharapkan lebig efektif efisien dan akuntabel. 12. Diharapkan program berfokus pembangunan pertanian khsusunya kelapa

Foto 6 : Anggota DPRD Sulut saat mengikuti Paripurna pengesahan ABPD 2018

13.Semua SKPD diminta tanda tangan pakta integritas realiasi anggaran. 14. Lebih trasnparan berhubungan dengan pengawasan apbd. 15. Jembatan menghubungkan Boulevaed II menuju bandara secepatnya diselesaikan. 16. Standrmarisasi pelayanan kesehatan. 17. Dapat melakukan pengadan tanah bantuan stimulan program rumah swadya. 18. Anggaran peningkatan kapasitas aparatur dialihkan ke bansos. 19. Mengimbau Pemprov di APBD berikutnya dapat dilaksanakan semestinya. 20. Serapan anggaran harus lebih efektif 21. Dilakikan peningkatan objek wisata di Sulut. 22. Persetujuan Ranperda ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja. 23. Kordinasi dengan baik dinas uptd kabupaten/kota meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. (Adv/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Selasa (2/7/2019) DPRD Sulut menggelar Rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan penjelasan tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulut tahun 2018. Pada rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan dihadiri oleh Gubernur Olly Dondokambey tersebut disampaikan soal keberhasilan Pemprov Sulut yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Sulut tahun 2018.“Keberhasilan yang diraih tidak lepas dari peran DPRD Sulut, dan ini harus terus dipertahankan,” kata Dondokambey yang mengapresiasi kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut.

Dalam penjelasan tentang Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2018, Dondokambey mengatakan sebagai pemenuhan prinsip akuntabilitas dalam implementasi good governance di lingkungan Pemprov Sulut. Menurutnya berbagai komponen APBD mampu memacu gerak organisasi Pemprov Sulut melalui berbagai kebijakan dan program kerja yang telah dilakukan sepanjang T.A. 2018, sehingga turut memberikan sumbangsih pada percepatan gerak pembangunan daerah.

“Tertib administrasi dan disiplin anggaran dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan anggaran ditambah telah dilaksanakan, untuk melengkapi proses manajemen pengelolaan keuangan,”jelas Dondokambey.

Adapun rapat paripurna turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS dan para pejabat Pemprov Sulut. Terkait substansi materi penjelasan Gubernur Sulut tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut tahun 2018, Pendapatan Daerah

Dianggarkan sebesar Rp 3.8 Triliun kebih, dengan realisasi sebesar Rp 3.7 Triliun lebih, atau 98,86 persen, dengan rincian PAD yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dianggarkan Rp1, 2 Triliun lebih terealisasi Rp.1.253.804.977.826,74.

Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, dianggarkan Rp 2.586.413.233.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.505.226.773.486,00;

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, berasal dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, dianggarkan Rp.23.750.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.20.749.970.000,00.

Belanja Daerah Dianggarkan Rp 4,1 Triliun lebih terealisasi sebesar Rp 3,6 atau 88,55 persen, dengan rincian Belanja Tidak Langsung, yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dianggarkan Rp.2.297.489.330.632,00 terealisasi sebesar Rp.2.126.867.230.777,95.

Belanja Langsung, yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Rp.1.831.524.533.268,00 terealisasi sebesar Rp.1.529.234.730.260,00.

Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dianggarkan Rp.360.954.556.426,00 dan terealisasi sebesar Rp.300.954.556.426,00. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dianggarkan Rp.55.120.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.50.120.000.000,00.(*/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews. Com - Upaya dan komitmen yang mengedepankan akuntabilitas dan disiplin dalam penggunaan keuangan, berhasil mengantarkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Foto  : Ketua DPRD Sulut menandatangani komitmen LHP

"Penyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2018, merupakan wujud dari kerja sama antara BPK RI perwakilan Provinsi Sulut sebagai aparat pengawas yang bebas dan Mandiri bersama DPRD, sebagai pengemban fungsi pengawasan juga diberi hak menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Ketua DPRD Andrei Angouw  di ruang paripurna DPRD Provinsi Sulut, Senin (27/5/2019).

Foto  : Sambutan Gubernur Sulut Olly Dondokambey pada pariourna LHK di DPRD Sulut

Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK yang diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sudah sesuai kewenangannya serta disampaikan pula kepada Presiden, gubernur, bupati, walikota sesuai kewenangannya juga sesuai kesepakatan bersama BPK RI perwakilan Provinsi Sulut dengan DPRD Provinsi Sulut tentang tata cara penyerahan hasil pemeriksaan.

Foto  : Ketua BPK-RI Sulut saat membacakan hasil penilaian BPK terkait pengelolaan APBD  Sulut di Pariourna DPRD Sulut

Capaian quintrick atau yang kelima kalinya atas laporan keuangan Pemprov Sulut tahun 2018,  diserahkan langsung oleh Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis kepada Gubernur Olly Dondokambey SE,

Menurut Harry capaian opini WTP untuk yang kelima kalinya secara berturut-turut, dan ketiga kalinya di masa kepemimpinan Olly Dondokambey SE dan Drs Steven Kandouw (ODSK). Hal ini membuktikan pengelolaan keuangan oleh Pemprov Sulut dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Foto : Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut foto bersama Gubernur  dan Forkopimda Sulut

"Capaian WTP ini, tujuan akhirnya adalah untuk meningkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal itu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Sulut sebesar 6,01%, jumlah penduduk miskin turun 7,5% dan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM mencapai 72,2. Kesemuanya lebih baik dari rata-rata nasional," kata Harry.

Sementara itu, Gubernur Olly pada kesempatan yang sama menyampaikan ungkapan terima kasih kepada BPK RI atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sulut.

Foto : Anggota DPRD Sulut saat mengikuti paripurna LHK

"Secara khusus, saya ucapkan terima kasih dan berikan apresiasi kepada BPK RI. Tentunya hasil yang diberikan akan mendorong manajemen pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien, dalam penyelenggaraan pemerintahan," ujar Olly.

Disamping itu, Gubernur Olly juga berjanji segera menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Sulut.

"Saya mengajak kita semua untuk tidak pernah puas dengan opini yang telah diraih selama ini, tetapi terus terpacu untuk melakukan perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan dan memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah," beber Olly.(*/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - DPRD Sulut selasa, 23 April 2019 menggelar Rapat Paripurna DPRD Sulut dengan agenda Penutupan Masa sidang pertama tahun 2019,  Laporan Kinerja Alat Kelengkapan Dewan, Pembukaan Masa Persidangan kedua  tahun 2019, Laporan Hasil  Reses Pertama tahun 2019,  Penyampaian  penjelasan Gubernur  terhadap laporan keterangan  Pertanggungjawaban Gubernur Sulut tahun 2018.

Foto : Gubernur Olly Dondokambey saat memberikan laporan LKPJ dihadapan rapat paripurna DPRD Sulut

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw, dan 3 Wakil Ketua masing masing, Drs.Vreke Runtu, Wenny Lumentut dan Marthen Manoppo.

Juga dihadiri oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandow. Dalam pengantarnya Ketua Dewan Andrei Angouw menjelaskan paripurna ini didasarkan pada Rapat Badan Musyawarah yang sejalan dengan UU Pemerintahan Daerah .

Untuk laporan AKD baik Pimpinan dewan dan Komisi serta Reses, disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah.

Untuk Dapil Manado, Amir Liputo selaku juru bicara menyatakan harapan besar warga Kota Manado, agar ada sinergitas antara Pemkot Manado dan Pemerintah Sulut.

Agar pembagunan di Sulut dan Kota Manado terkoneksi baik, termasuk dengan aspirasi soal pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.

Foto :  Suasana Ruang Sidang Paripurna DPRD Sulut

Ketua DPRD Provinsi Sulut, Andrei Angouw yang memimpin jalannya rapat paripurna menyampaikan bahwa agenda yang dilakukan seluruh kelengkapan dewan wajib disampaikan ke pimpinan untuk dipertanggungjawabkan.

Demikian dengan LKPJ Gubernur, jelasnya Laporan Pertanggungjawaban Gubenur, sesuai amanat UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, dimana menyebutkan kepala daerah menyampaikan pertanggungjawaban DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam  penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), mengatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan agenda Pilkada 2020, yang akan menyerap anggaran cukup fantastis dengan nominal Rp900 miliar.

Dengan anggaran yang cukup signifikan tersebut, Olly berharap jangan sampai menggerus dan berdampak terhadap kelangsungan pembangunan. Mengingat sejak semula, pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

Terkait dengan realisasi APBD 2018 yang diplot sebesar Rp2,5 triliun, lanjutnya sudah direalisasi sesuai dengan peruntukannya diantaranya program pro rakyat seperti kemiskinan, pendidikan,  pembangunan kesehatan, reformasi birokrasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, kedaulatan pangan, peningkatan daya saing, investasi serta penanggulangan bencana.

Turut hadir, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Sekda Sulut Edwin Silangen SE, Sekretaris DPRD Drs Bartolomeus Mononutu, Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Wenny Lumentut, anggota DPRD, Wakil BPKP, BNN, perwakilan perbankan dan jajaran SKPD. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw terus memberikan dukungan agar pelaksanaan Pemilu serentak 17 April 2019 mendatang, bisa berlangsung dengan baik. Terbukti pada Selasa (2/4/2019) bersama Gubernur menghadiri Rapat Koordinasi Terpadu yang dilaksanakan oleh KPUD Sulut bertemoat di Manado Convention Centre (MCC) Manado.

Foto 2 : Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambey  dan Komisioner KPU RI Viryan

Ketua DPRD Provinsi Sulut, Andrei Angouw , turut hadir dan terlibat diskusi yang dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Anggota KPU RI, Ryaas Rasyid, Dr Ardiles Mewoh, Sekretaris Provinsi Sulut, Edwin Silangen SE, jajaran Forkompinda dan Bawaslu se.kabupaten/kota.

Foto 3 : Gelar dialog soal kesiapan pemilu 2019 di Sulut

Angouw berharap melalui rapat koordinasi dan diskusi terpadu tersebut, berbagai persiapan untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu serentak dapat berjalan lancar, damai, terutama tidak ada yang  golput. “Pemilu ini sangat berharga. Karena one man one vote one value, satu orang satu pilihan satu nilai. Karena itu mari kita sukseskan Pemilu serentak tahun 2019,” kata Angouw.

Foto 4 : Ketua DPRD Sulut Bersama petinggi Kepolisian Daerah

Pada kesempatan diskusi itu, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE menyampaikan pesan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar seluruh masyarakat ikut menyukseskan Pemilu 2019. Sebab, tidak sedikit dana yang dianggarkan pemerintah.

"Pak Presiden mengajak seluruh masyarakat dapat terlibat secara langsung di dalam penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilu, karena lewat pemilu arah dan kebijakan pemerintahan 5 tahun kedepan ditentukan," kata Dondokambey. Juga dengan sukses penyelenggaraan Pemilu 2019 akan menstabilkan perekonomian didaerah khususnya Sulut." Ekonomi stabil juga mendorong pengembangan sektor lain seperti pariwisata yang saat ini telah mendirong pertumbuhan ekonomi di Sulut," jelas Dondokambey.

Foto 5: Peserta Rapat Koordinasi Terpadu Pemilu di Sulut

Angouw juga berharap agar masyarakat dapat memilih sesuai dengan hati nurani dan tidak Golput, sebab kita masing-masing memiliki pilihan.”Pemilu adalah untuk menjalankan amanat undang-undang untuk menentukan pemimpin Nasional lima tahun kedepan, "pungkas Angouw. (/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Pimpinan dan Anggota DPRD Sulawesi Utara, mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dalam rangka pendalaman tugas, Senin (11/2/2019)

Saat membuka kegiatan Ketua Komisi I Ferdinand Mewengkang, mengatakan, pelaksanaan Bimtek pendalaman tugas kali ini memiliki nilai tambah dan sangat positif, apalagi untuk pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD, karena dapat langsung memahami implementasi Permendagri 86 tahun 2017 dalam pengimputan pelaksanaan tugas pokok dan pikiran DPRD melalui E-planning.

"E-planning penting untuk dipahami, agar berbagai pokok pikiran Anggota Dewan yang didasari pada aspirasi masyarakat bisa langsung di masukan lewat E-planning," jelas Mewengkang.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw saat menyampaikan sambutannya mengatakan, sistim E-planning adalah jawaban untuk membantu DPRD dalam menyampaikan pokok pikiran sebagai implementasi dari aspisrasi masyarakat."E-planning adalah perubahan paradigma menyerap aspirasi dari masyarakat, sehingga pokok pikiran bisa disampaikan bersinergi dengan kebijakan eksekutif," jelas Angouw.

Sementara itu Kwinthatmaka, SE, MM Kepala BPKP Sulut mengatakan, E-planning hadir untuk mendukung akuntabilitas pelaksanaan kinerja Anggota DPRD dan pengelolaan keuangan yang lebih baik, sehingga peningkatan kwalitas pelayanan publik dapat dicapai."Sistem e-planning membantu Anggota DPRD agar pokok pikiran bisa langsung dimasukan lewat E-planning," ungkap Kwhintatmaka.

Sejumlah Anggota DPRD Sulut yang hadir diantaranya, Edison Masengi, Netty Pantouw, Ainun Talibo, Syenny Kalangi, Rita Lamusu, Ayub Ali, Noldy Lamalo, Cindy Wurangian, Audy Wongjar, Hanafi Sako, Teddy Kumaat, Norry Supit, Rasky Mokodomoit, Dirk Makagansa dan Khristopirus Decky Palinggi. (Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, menggelar sidang Paripurna terkait capaian hasil kinerja sepanjang Tahun 2018, pada rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw Rabu (16/1/2019) juga disampaikan laporan hasil masa reses 3, dan penutupan masa persidangan ke 3 tahun 2018 serta pembukaan masa persidangan pertama tahun 2019.

Pada paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Steven O E Kandouw tersebut juga disampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD, Laporan kinerja Komisi Komisi, Laporan Kinerja Badan Pembuat Peraturan Daerah (Baoemoerda) dan laporan Badan Kehormatan.

"Laporan disampaikan untuk mengevaluasi kinerja, dan ini biasa dilaksanakan berdasarkan amanat undang undang," kata Angouw.

Sementara itu, wakil Gubernur Steven OE Kandouw saat menyampaikan sambutannya menegaskan, apa yang telah disampaikan oleh masyarakat lewat anggota DPRD akan segera ditindak lanjuti. Menurutnya hasil reses tidak akan lewat, tapi akan dibahas lebih lanjut oleh Gubernur bersama SKPD dan apa yang menjadi kewenangan pemerintah propinsi pasti akan ditindak lanjuti, juga yang kewenangan pemerintah Kabupaten kota " Sekecil apapun aspirasi yang berhasil dijaring pasti akan langsung ditindak lanjuti," tegas Kandouw.

Sejumlah aspirasi yang berhasil dijaring yakni untuk Kota Manado, yakni terkait penyaluran KIS dan dana BOS diharapkan tepat manfaat, juga di Dapil Nusa Utara, Soal harga BBM dan Gas LPG yang dijual diatas harga HET, juga anjloknya harga Pala yang menjadi komoditi unggulan masyarakat, dan Dapil Minsel Mitra terkait pelebaran jalan, serta pelestarian lingkungan hidup menjadi harapan rakyat yang disampaikan saat Reses Anggota DPRD Sulut.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Memaknai peringatan kelahiran Yesus Kristus yang nanti jatuh pada 25 Desember 2018, Keluarga Besar DPRD Sulut menggelar ibadah menyambut natal.

Pada perayaan yang digelar di ruang rapat paripurna kantor DPRD Sulut Selasa (11/12/2018) Pdt Hany Awuy dalam khotbahnya yang diambil lewat pembacaan Lukas 2:10 menyampaikan berita sukacita natal tidak hanya sekedar perayaan dengan memasang ornamen natal, bukan hanya berbicara kegiatan liturgi, tetapi ada hal penting yakni berita sukacita tentang kelahiran Yesus untuk membawa perubahan dan menjadikan semua orang percaya agar dapat menjadi terang bagi orang lain dan dapat menyinari semua yang ada disekitar kita  menuju keselamatan kekal yang dirancangkan Allah bagi kita.

Sementara itu dalam acara perayaan yang bertemakan “Menjadi Terang dan Damai dalam Perbedaan”, ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dalam sambutan Natal menyampaikan, bagaimana anggota DPRD dapat menjadi terang dan juga berkat bagi masyarakat lewat tugas dan pekerjaan,  setiap keputusan politik DPRD diharapkan dapat menjadi terang bagi nasyarakat Sulut. Program yang ditetapkan oleh DPRD bertujuan dapat menerangi masyarakat agar masyarakat sulut dapat menikmati kemakmuran maka DPRD dalam setiap keputusannya menjaga inflasi agar tidak tinggi, sehingga stabilitas ekonomi masyarakat dapat dipertahankan." Anggota DPRD dalam setiap pelaksanaan tugas kiranya dapat menjadi terang dan berkat bagi masyarakat," kata Angouw

Juga Angouw mengharapkan semua perangkat yang membantu tugas kesekretariatan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dipercayakan secara profesional." Masih terdapat hal-hal yang justru mengganggu setiap pelaksanaan kegiatan dari Anggota DPRD, yang dilakukan oleh staf dan kedepannya diharapkan untuk diperbaik untuk peningkatan kinerja," ungkap Angouw.

Juga dalam menghadapi pesta demokrasi Pemilu 2019, Angouw juga mengajak segenap komponen masyarakat turut mensukseskan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR-RI, DPD-RI, DPRD Sulut dan DPRD Kabupaten Kota." Politik sangat penting namun jangan jadikan politik menjadi kotor." kata Angouw

Pada perayaan natal tahun 2018 yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Sulut Stevanus Vreke Runtu, Anggota Meiva Lintang, Noldy Lamalo, Novie Mewengkang. Edwin Lontoh, Edison Masengi, Adriana Dondokambey, Jane Mumek, James Tuuk, dan Forkopimda, Ketua Panitia Jeane Mumek tersebut juga mengacarakan penyerahan diakonia Natal oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD DAN Anggota DPRD bagi sejumlah panti Asuhan yang ada di Kota Manado. (*/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Guna menjalankan amanat undang - undang jika Anggota DPRD wajib melaksanakan kegiatan menyerap aspirasi langsung ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing - masing yang juga disebut Reses, maka sejak tanggal 30 November sampai 7 Desember 2018, pimpinan dan Anggota DPRD Sulut, mengunjungi konstituen guna menjaring aspirasi.

Ketua DPRD Sulut Andrey Angouw pada Jumat (07/12/2018) menyerap aspirasi lewat kegiatan Reses III tahun 2018 di dua tempat berbeda yakni  di Gereja KGPM Sidang Petra, Cempaka, Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken Manado dan di Gereja GPDI Kemah Daud Perum Sekar Alam Sumompo, Manado. Beberapa aspirasi warga cempaka menyampaikan perbaikan Drainase, bantuan untuk Kelompok Nelayan, penertiban dan pengesahan sertifikat-sertifikat tanah. Yang juga diminta untuk diperjuangkan adalah pengadaan air bersih. Masyarakat juga meminta adanya pemekaran lingkungan sebab Cempaka hanya satu Lingkungan  yakni Lingkungan V dengan jumlah KK seribuan/penduduk tiga ribuan lebih dalam satu lingkungan.

Sementara di Sumompo ikut dikemukakan persoalan Drainase, lampu jalan dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya.

Reses di dua tempat ini sekaligus dikaitkan dengan Ibadah Pohon Terang menyambut Natal Yesus Kristus. Dalam Ibadah ini, Angouw turut menyampaikan sambutan sekaligus pesan-pesan agar masyarakat tidak terjebak pada hal-hal yang sifatnya konsumtif yakni mempersiapkan segala sesuatu diluar kemampuan. Bagi Angouw, hal yang paling penting menghadapi Natal adalah kesiapan Iman dan hidup sederhana seperti 'kedatangan' Yesus Kristus ke dunia ini yang juga sangat sederhana.

"Hadapi Natal agar bisa menjadi berkat dan terang bagi banyak orang, juga menjadi berguna bagi Bangsa dan Negara," kata Angouw.

Foto Reses Wenny Lumentut

Sementara itu wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut juga menggelar reses di Kelurahan Kayawu Kecamatan Tomohon Selatan. Selasa (4/12/2018)  warga mengharapkan ada perhatian pemerintah kepada petani yang berharap bantuan mesin pengering, bantuan,

Foto reses Mangumbahang

Anggota DPRD Sulut Ferdinand Mangumbahang juga menggekar reses Rabu (5/12/2018) menggelar Reses di Desa Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe. Kegiatan yang dilaksanakan guna menjaring aspirasi masyarakat tersebut mendapat apresiasi dari warga setempat yang datang menyampaikan aspirasi.

Sebagaimana aspirasi yang berhasil dijaring, warga Desa Naha mengeluhkan soal turunya harga komoditi pertanian, dukungan Pupuk bagi petani, bantuan modal usaha bagi Nelayan dan pedagang pasar, juga soal pengangguran yang tinggi dan bantuan sosial untuk rumah rumah ibadah.

Foto reses Amir Liputo

Juga Anggota DPRD Sulut Amir Liputo yang menggelar reses pada Sabtu (8/12/2018) di kelurahan Mahawu Lingk IV Kota Manado dan berhasil menjaring aspirasi masyarakat yang mengeluhkan soal Bantuan Rumah Layak Huni, bantuan Bea Siswa, BPJS, juga mengeluhkan soal fasilitas Pos Yandu yang tidak mendapatkan perhatian pemerintah. Pada reses tersebut Liputo menyerahkan bantuan kursi roda, juga digelar pemeriksaan Kesehatan dan kacamata gratis

Foto Reses James Karinda

Pada Jumat (7/12/2018) Anggota DPRD Sulut James Karinda juga menggelar Reses bersama warga di Kelurahan Dendengan Dalam Kota Manado dan berhasil menjaring aspirasi masyarakat yang mengeluhkan soal lapangan pekerjaan terutama untuk para tukang yang mengeluhkan soal banyaknya pekerja dari luar yang dianggap telah mengganggu lahan pekerjaan para tukang yang ada di Sulut, juga soal penanggulangan banjir terutama di wilayah kampung merdeka yang menjadi langganan banjir.

Foto Reses Ingrid Sondakh

Kegiatan reses juga dilaksanakan oleh Anggota DPRD Sulut Ingrid Sondakh pada Kamis (6/12/2018) di Desa Kalasey Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. Dalam reses tersebut, Inggrid bekerjasama dengan Pemprov Sulut dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi, juga membagikan sekitar 250 kaca mata gratis dan lima kursi roda untuk masyarakat.

Begitu pula masalah galian C yang materialnya sangat mengganggu lingkungan.

Untuk pelaksanaan reses kali ini merupakan reses terakhir di tahun 2018 dan nantinya akan digelar paripurna untuk menyampaikan hasil reses dari daerah pemilihan. (Josh Tinungki)