Caption : Suasana rapat paripurna DPRD Sulit dalam ranfka LHP BPK-RI terhadap LKPD Sulut tahun 2021 Caption : Suasana rapat paripurna DPRD Sulit dalam ranfka LHP BPK-RI terhadap LKPD Sulut tahun 2021

OD-SK Sukses Pertahankan Opini WTP Atas LKPD Pemprov Sulut Ke Delapan Kali

Written by  Josh Tinungki May 13, 2022

Manado, Sulutnews.com - Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara  tahun 2021 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI). Hasil laporan ini disampaikan Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang dihadapan Rapat Paripurna DPRD Sulut Jumat (13/3/2021) di kantor DPRD Sulut.

Caption ; Sambutan Ketua VI BPK- RI Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CFrA., CSFA

Dalam sambutannya Lustrilanang menyampaikan pemberian Opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021 tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. "Pemeriksaan terhadap laporan keuangan tetapi bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan," ungkap Lustrilanang.

Caption : Foto Bersama Jajaran Forkopimda Sulut

Juga dikatakan Ketua VI BPK- RI ini, jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundangundangan, khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP." BPK mengapresiasi usaha perbaikan yang telah dilakukan okeh pemerintah daerah  atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 sehingga teejadi perbaikan pada penyajian laporan keuangan," kata Lustrilanang.

Caption : Penandatanganan LHP BPK-RI atas LKPD Sulut tahun 2021

Opini terhadap.LKPD merupakan pernyataan pemeriksa mengenai kewajaran oleh pemeriksa yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatutan teehadap peraturan perundang undangan dan efektifitas sistim pengensalian interen, sehingga atas kesesuaian kriteria maka BPK menyimpulkan bahwa penyususnan Laporan keuangan pemerintah Sulut tahun 2021 telah sesuai dengan SAP berbasis aktual dan diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidak patutan yang mempengaruhi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, Informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Caption : Penyerahan LHP BPK- RI kepada Ketua DPRD Sulut

Terkait opini WTP yang telah diraih atas LHP LKPD 2021, BPK masih menemukan adanya permasalahan yang kiranya menjadi perhatian OD-SK agar tidak kembali terjadi antara lain:

1.Pengelolaan pajak dan retribusi yang belum tertib.  2.Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih perlu perbaikan terutama dalam hal masih ditemukannya beberapa realisasi BOS tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.3.Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan adanya kekurangan volume pekerjaan yang terjadi setiap tahun.

 

Caption : Gubernur Sulut Olly Domdokambey saat menyampaikan sambutan pada Paripurna LHP BPK- RI

Sementara itu terkait LHP BPK terhadap LKPD tahun 2021 dan ....Gubernur menyampaikan terima kasih kepada pimpinan BPK- RI bersama jajaran yang dari tahun ke tahun secara optimal melakukan audit terhadap LKPD, bahkan tahun anggaran 2021 BPK ridak pernah putus melakukan koreksi terhadap kelemahan ataupun kekurangan." Pemerintah Sulut bersama segenap jajaran sangat bersyukur dan berbahagia karena LKPD 2021 memperoleh opini WTP." Raihan WRP sudah ke delapan kali secara berturut turut dimana Enam kali dimasa pemerintahan OD-SK," ungkap OD.

 

Caption : Ketua DPRD Sulut Fransiskus A Silangen saat memimpin sidang paripurna LHP BPK- RI

Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen juga bersyukur karena pemerintah Sulut dibawa kepemimpinan OD-SK kembali berhasil mendapatkan opini WTP, ini tentu sebuah prestasi yang terus dipertahankan." DPRD dalam fungsi pengawasan akan melakukan pengawasan khususnya terhadap catatan yang diberikan oleh BPK dalam LHP LKPD," kata Silangen.

 

Caption : Kerua VI BPK-RI bersama Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pimpinan DPRD Sulut

Atas raihan opini WTP Delapan kali berturut- turut, Anggota Komisi I DPRD Sulut Arthur Kotambunan juga memberikan apresiasi  dan berharap agar apa yang sudah dicapai kiranya lebih memotifasi kinerja pemerintah, sebab dengan delapan kali berturut- turit akan makin banyak tantangan yang harus dilewati, lebih berhati- hati dan lebih meningkatkan kinerja." Raihan delapan kali Opini WTP telah menjadi besik yang tidak mudah untuk dipertahankan," kata Kotambunan.

 

Caption : Sekertaris DPRD.Sulut Glady Kawatu diantara Pimpinan DPRD

Sukses pelalsanaan rapat paripurna dalam rang penyerahan LHP BPK- RI atas LKPD tahun 2021 dan Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja atas efektifitas upaya pemerintah daerah menanggulangi kemiskinan disyukuri oleh Sekertaris DPRD Gledy Kawatu karena gelar paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut.Fransiskus A Silangen didampingi Wakil Ketua Vicktor.Mailangkai dan Wakil Ketua Billy Lombok tersebut berjalan dengan baik." Berayukur kepada Tuhan atas tuntunannyalah acara paripurna LHP BPK terhadap LKPD Sulut bisa sukses," ungkap Kawatu.(* ADV/Josh Tinungki)