DPRD Sulut Tetapkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020 Menjadi Perda

Written by  Josh Tinungki Jun 30, 2021

Berikan 8 Catatan Strategis Terkait Pertanggungjawaban APBD 2020

Manado, Sulutnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara kembali menetapkan Pengambilan keputusan terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020 menjadi Peraturan Daerah. Pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2020 dilaksanakn melalui rapat paripurna yang dipimpin langsung Kerua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen dan dihadiri oleh Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steweno OE Kandouw.

Saat menyampaikan sambutannya Gubernur Olly Dondokambey mengatakan penetapan pertanggungjawaban APBD 2020 menjadi Peraturan Daerah adalah salah satu tahapan dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan agar terjadi kesinambungan pembangunan daerah yang berkorelasi dengan pembangunan nasional sehingga keberhasilan proses pembangunan mampu diukur untuk kemudian dijadikan patokan pada pelaksanaan program dalam APBD selanjutnya.

 

Dalam kaitan penetapan Ranperda APBD tahun 2020 menjadi Perda, sebagaimana hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang dibacakan oleh Anggota DPRD Amir Liputo, diuraikan jika pengambilan keputusan terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 didasarkan pada pembangunan yang menjadi tanggung jawab bersama dan pembangunan yang bermakna sebuah perubahan.

 

Kita harus menjalankan pembangunan yang berkesinambungan dengan mengikuti persyaratan dengan merupakan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian covid 19 komponen Pembangunan Daerah ini untuk senantiasa bersinergi dalam melakukan percepatan di sektor-sektor strategis pembangunan pemulihan kondisi daerah dan negara yang maju di Asia Pasifik. Situasi pandemi covid 19 kita belum tahu sampai kapan ini bisa berakhir tapi saya percaya dan yakin keberadaan pemerintahan OD-SK  bersama DPRD mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

 

Ada sedikitnya 8 catatan strategis yang menjadi perhatian DPRD dalam kaitan fungsi pengawasan yang diberikan terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun 2020 diantaranya terkait program pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus didukung dengan SDM yang berkopetensi, penyerapan anggaran dapat lebig dioptimalkan serta mengevaluasi kinerja SKPD, Penanganan Covid 19 dapat lebih dipersiapkan termasuk alokasi anggaran, Penonaktifan kartu BPJS dan KIS dalam Anggaran APBD harus memiliki mekanisme, indikator dan tolak ukur yang jelas agar peserta tidak kebingungan seperti apa mekanisme yang akan dilakukan pasca penonaktifan.

 

Pelaksanaan paripurna penetapan Ranperda pertanggungjawab APBD Tahun 2020 menjadi Ranperda  yang digelar Rabu (30/6/2021) tersebut dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dan dihadiri jajaran SKPD dilingkup pemerintah Provinsi Sulut. (Advetorial/DPRD Sulut)

Last modified on Thursday, 01 July 2021 05:58