DPRD Sulut Gelar Paripurna LHP BPK RI Terkait LKPD Tahun 2020

Written by  Josh Tinungki May 04, 2021

Kerja Hebat OD-SK, Sukses Raih WTP Atas LKPD 2020

Manado, Sulutnews.com - Penyerahan Laporan hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 termasuk rencana aksi yang telah direncanakan kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Saat membacakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI pada rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Franaiakus Andy Silangen, Senin (3/5/2021) di kantor DPPRD Sulut tersebut, Dr Isma Yatun, anggota IV BPK-RI menyampaikan LKPD Sulut tahun 2020 yang telah diperiksa mempunyai kwalitas informasi yang cukup handal.

"Selamat kepada Pemerintah Provinsi Sulut yang telah berhasil mempertahankan Opini WTP, semoga capaian dan prestasi ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan," ungkap Isma Yatun.

Sementara itu saat menyampaikan sanbutannya Gubernur Olly Dondokambey menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah kata akhir, tetapi bagaimana kita dapat melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan aturan yang ada, transparansi harus dikedepankan sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung kinerja pemerintah tanpa ada batas atau sekat ." Saya sangat bertrima kasih karena apa yang dilakukan selama ini termasuk kerja sama dengan legislatif berjalan sesuai dengan kewenangan masing- masing," ungkap OD.

Meski LKPD Pemerintah Sulut tahun 2020 mendapatkan Opini WTP, namun BPK RI memberikan catatan dimana dalam hal belum tersedianya mekanisme yang mengatur tentang tata pengesahan dan pelaporan atas belanja yang bersumber dari dana bos, juga kelemahan dalam sistim pengelolaan aset tetap yaitu masih adanya penatausahaan dan pengamanan aset yang tidak dilaksanakan secara maksimal, dan soal keterlambatan pelnyelesaian pekerjaan dan adanya kekurangan volume pekerjaan yang terjadi setiap tahun sehingga perlu dibuat mekanisme yang bisa mengeliminir masalah dan pemprov perlu meningkatkan pengawasan secara rutin selama proses pekerjaan berlangsung.

Prestasi kerja Hebat OD- SK yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 mendapatkan apresiasi dari Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen. Saat memimpin Rapat Paripurna penyampaian LHP BPK-RI Silangen mengatakan kinerja Hebat dan respon yang cepat dalam me gantisipasi pembangunan daerah terutama disaat awal terjadinya pandemi Covid 19 adalah bukti kinerja maksimal.

"pemerintahan ODSK telah berhasil menjaga kestabilan keberlangsungan pembangunan daerah sekalipun harus diperhadapkan dengan situasi krisis," ungkap FAS.

FAS juga berharap sinergitas yang sudah terjalin bersama Forkopimda agar terus dipertahankan dan dilanjutkan juga kerja bersama dari segenap Anggota DPRD Sulut sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Provinsi Sulut dibawa kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw agar terus juga dipertahankan." Kebersamaan dan saling mensuport, juga  kerja hebat yang ditampilkan serta komitmen kuat atas tugas kedewanan patut juga siberi apresiasi," ungkap FAS

Silangen berharap, Pemprov kiranya dapat mempertahankan prestasi ini. Dengan dukungan DPRD Sulut dalam mengimplementasikan cek and balance ditengah dinamika pemerintah daerah." Raihan WTP kiranya dapat terus memacu kinerja dalam pelaksanaan rugas kedewanan sebagai representasi masyarakat atas tugas dan pelaksana kedaulatan masyarakat Sulut," pungkas FAS.

Diketahui DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat paripurna. Dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020, Senin (3/5/2021). juga dihadiri pejabat BPK RI di Manado, Forkopimda Sulut, Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay serta pejabat struktural dilingkup pemerintah Provinsi.

Atas prestasi pemerintahan OD SK yang sudah 5 kali secara berturit tirit mensapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD ini membuktikan bahwa pemerintahan Provinsi berjalan dengan baik dan mampu melakukan perimbangan pebiayaan atas keuangan daerah dalam melaksanakan kewajiban untuk pelaksanaan program pembanhunan " Sangat patut diapresiasi dan ini adalah sebuah prestasi yang perlu terus dipertahankan, karena dengan WTP ibarat sebuah badan usaha Pemerintah Provinsi dalam kondisi Sehat," ungkap Ronal Sampel Anggota DPRD Sulut.

Hal yang sama juga disampaikan Anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) yang berharap opini BPK RI atas LKPD yang sudah 5 kali berturut turiut menandakan Pemerintahan OD-SK sukses menjalankan amanat rakyat Sulawesi Utara, berbagai capaian yang dilaksanakan bahkan mampu melakukan program inovatif meskipun ditengah pandemi Covid 19 yang masih terus berlangsung " Kerja sama dari berbagai stakeholder di Provinsi Sulawesi Utara, termasuk DPRD Sulut juha menjadi hal mendasar sehingga WTP dapat terus dipertahankan," ungkap MJP

Dalam paripurna yang juga sihadiri Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Utara dan juga para pejabat dilingkup BPK RI di Manado serta pejabat dilingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tersebut juga adalah sukses kerja sekertariat DPRD Sulut di bawa Pimpinan Sekertaris DPRD Glady Kawatu yang selalu sukses dalam setiap pelaksanaan rapat- rapat Paripurna" Peran Sekertariat DPRD dalam pelaksanaan tugas juga menjadi bagian dari sukses WTP yang diraih oleh Pemerintah Provinsi" ungkap Jongky Limen Sekertaris Komisi III DPRD Sulut.(ADVETORIAL/josh tinungki)