Advertorial

Advertorial (55)

Mitra,sulutnews.com - Perwujudan janji di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) di bawah pimpinan Bupati James Sumendap dan Wakil Bupati Jesaja Legi mampu menghadirkan kebijakan yang cepat dan tanggap menghadapi bencana non alam Pandemi COVID-19.

Penanganan COVID-19, baik lewat pembatasan kegiatan masyarakat hingga menggalakkan program vaksinasi, terus dimaksimalkan guna memutus mata rantai penyebaran Virus Corona. Upaya tersebut mampu membawa Kabupaten Mitra masuk PPKM level 1 dan dikategorikan zona hijau berdasarkan peta risiko. Sementara sadar bahwa bencana non alam ini juga turut berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, Pemkab Mitra melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan sembako bagi masyarakat yang terkena dampak. Beberapa kecamatan, yakni Ratatotok, Touluaan Selatan, Tombatu, Tombatu Timur, Silian Raya, dan Touluaan, telah tersentuh bantuan sembako tersebut.

Penyaluran bantuan sembako masih berlanjut untuk kecamatan lain dan dipastikan menjangkau seluruh kecamatan, seperti Ratahan, Ratahan Timur, Pasan, Belang, Tombatu Utara, Pusomaen, dan proses penyaluran dipastikan tepat sasaran.Adapun sembako yang disalurkan berupa beras, ikan, kaleng, telur, susu, dan kacang hijau.Bantuan bagi Penyandang Disabilitas.

Di masa Pandemi COVID-19, Pemkab Mitra juga memberikan perhatian bagi penyandang disabilitas yang terdampak. Bekerja sama dengan Balai Netra Manado, Dinas Sosial juga telah menyalurkan bantuan bagi kaum disabilitas. Dipusatkan di dua kecamatan, yakni Tombatu dan Ratahan, sekitar 40-an penyandang disabilitas menerima bantuan berupa tongkat, tas, kaos, masker, dan hand sanitizer. Seluruh bantuan ini merupakan komitmen Pemkab Mitra demi menjamin keselamatan warganya di masa pandemi.

Bantuan Penguatan Ekonomi

Tak hanya bantuan sosial, Pemkab juga menyiapkan bantuan bagi warga Mitra, dalam upaya mengembalikan gairah perekonomian masyarakat di tengah pandemi, yang bantuan tersebut disebar ke sejumlah dinas.

Pada Dinas Pertanian, Pemkab Mitra memberikan bantuan kepada para petani berupa mesin paras serta pupuk, untuk mengairahkan sektor pertanian yang terdampak COVID-19.

Dinas Perikanan, bantuan diberikan kepada para kelompok pembudidaya ikan, seperti benih ikan, serta pakan dalam rangka meningkatkan kembali produksi ikan air tawar.

 

Sedangkan pada Dinas Perindagkop dan UMKM, Pemkab Mitra memberikan bantuan berupa peralatan usaha kepada para pelaku UMKM yang terdampak akibat pandemi COVID-19.

Bantuan juga disiapkan Pemkab Mitra pada Dinas Ketahanan Pangan, untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dengan memberikan bantuan kepada para petani holtikultura berupa bibit, serta mesin gilingan untuk mengolah hasil tanam.

Adanya sejumlah bantuan tersebut diharapkan, ekonomi masyarakat akan lebih baik, dan mampu mengembalikan perputaran sejumlah sektor perekonomian daerah yang terdampak pandemi COVID-19.

Penanganan Pasien COVID-19

Pemkab juga menyiapkan langkah-langkah penanganan bagi para pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, dengan menyiapkan rumah isolasi terpadu di Ratatotok.

Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemkab Mitra menyiapkan anggaran untuk mendukung operasional rumah isolasi tersebut.

Dengan adanya rumah isolasi tersebut, Pemkab Mitra memberikan solusi kepada masyarakat untuk melakukan isolasi di tempat khusus yang telah disiapkan pemerintah, dan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden agar setiap daerah mempunyai tempat isolasi terpadu.(advetorial)

Manado, Sulutnews.com --- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (17/11/2021), menggelar rapat paripura terkait Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sulut tahun 2022 dan Pengambilan keputusan terhadap ranperda tentang APBD provinsi Sulut tahun anggaran 2022. Pada rapat paripura dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen, didampingi wakil ketua, Vicktor Mailangkay, dan Billy Lombok, serta dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Steven O. E Kandouw.

 

Rapat paripurna didahului dengan pembacaan surat masuk yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu, yang dilanjutkan dengan laporan Bapemperda DPRD Sulut yang disampaikan oleh Ketua Bapemperda Careig N. Runtu. Dalam laporannya, CNR menyampaikan bahwa program pembentukan peraturan daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, serta disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan.

"Pentingnya perencanaan dan proses penilaian terhadap rencana produk peraturan daerah sebagai langkah awal pembentukan instrumen hukum di daerah tidak terlepas dari kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, setiap rancangan peraturan daerah yang masuk dalam propemperda, disamping soal kuantitas sangat penting juga memperhatikan kualitas rancangan peraturan daerah, sehingga nantinya propemperda yang dihasilkan dapat memberikan solusi kebutuhan hukum bagi masyarakat," kata CNR.

Adapun ranperda usul prakarsa gubernur yang disampaikan berdasarkan surat gubernur Sulut nomor 180/21.6289/sekr-ro.hukum tanggal 11 november tahun 2021 hal penyampaian usulan propemperda tahun 2022, berjumlah 11 (sebelas) ranperda, yakni :  1. Ranperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah 2. Ranperda tentang pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah regional 3. Ranperda tentang rencana induk pembangunan pariwisata 4. Ranperda tentang pt. jamkrida 5. Ranperda tentang rencana umum energi daerah 6. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi sulawesi utara tahun 2021-2051 7. Ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan 8. Ranperda tentang kawasan tanpa rokok 9. Ranperda keamanan pangan segar 10. Ranperda tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di Sulut 11. Ranperda tentang inovasi daerah provinsi Sulut

APBD 2022 yang kita sepakati, meliputi total Pendapatan Daerah sebesar Rp 4.000.115.968.022,-(Empat Triliun, Seratus Lima Belas Juta, Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu, Dua Puluh Dua Rupiah); Total Belanja Daerah sebesar Rp.3.817.647.909.769,-

(Tiga Triliun, Delapan Ratus Tujuh Belas Miliar, Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta, Sembilan  Ratus Sembilan Ribu, Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah); serta Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Miliar), dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.217.468.058.253,- (Dua Ratus Tujuh Belas Miliar, Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta, Lima Puluh Delapan Ribu, Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)," beber gubernur Olly.

 

Gubernur Olly juga mengungkaokan, walaupun kita masih diperhadapkan dengan  pandemi, kiranya di Tahun 2022 nanti, kita dapat mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur, sebagaimana arah kebijakan pembangunan daerah yang kita tetapkan.

 

Dengan terus melandainya kasus COVID, mudah-mudahan kita dapat membuat geliat pariwisata kembali meningkat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat pemulihan ekonomi di daerah Sulut," tutup gubernur Olly. (advetorial//josh tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara, Selasa (19/10/2021) siang, menggelar rapat paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022.  Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut, dr Fransiscus Andi Silangen (FAS) didampingi Wakil Ketua DPRD Victor Mailangkay, Billy Lombok serta dihadiri Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O. E. Kandouw.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen mengatakan bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan TAPD Pemprov Sulut telah melaksanakan rapat pembahasan dan menyetujui KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya disampaikan Andi Silangen, berdasarkan hasil rapat pembahasan Banggar DPRD bersama TAPD dimana telah disepakati bahwa beberapa point diantaranya ;

Pertama, untuk pendapatan pada APBD tahun 2022 mengalami perubahan yaitu, semula pada perencanaan awal sebesar Rp 4.720.073.317.072 dan berkurang sebesar Rp 88.157.349.050, sehingga menjadi Rp 3.983.915.968.022.

Kedua, Total pagu belanja mengalami perubahan yang sebelumnya sesuai pada rencana awalsebesar Rp. 3.871.355.258.819 dan berkurang sebesar Rp. 78.157.349.050 sehingga menjadi, Rp 3.793.197.909.769.

Ketiga, penerimaan pembiayaan tidak mengalami perubahan yaitu, sebesar RP 35 Miliar, pengeluaran pembiayaan perubahan sebesar 50 Miliar dan berkurang 10 Miliar sehingga menjadi 40 Miliar.

Keempat, penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja internet pada setiap perangkat daerah akan dipusatkan penganggarannya pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik. Kelima, adanya penambahan sub kegiatan yang baru yang sebelumnya tidak tercantum pada RKPD tahun 2022 pada beberpa perangkat daerah yangakan dituangkan dalam lampiran berita acara penambahan sub kegiatan, dan kesepakatan lain sebagaimana hasil rapat pembahasan  KUA PPAS APBD Sulut TA 2022.

"hasil pembahasan Banggar DPRD bersama TAPD provinsi Sulut yang telah disampaikan tadi, menjadi dasar dalam penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD TA 2022. Selanjutnya berdasarkan peraturan DPRD Provinsi Sulut No 2 Tahun 2019 tentang Tatib DPRD Sulut bahwa KUA PPAS yang telah mendapatkan persetujuan bersama di tandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD," jelas Andi Silangen.

Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam penyampainnya mengatakan, tema pembangunan RKT tahun 2022 dilihat pada prioritas pembangunan masional tahun 2022. "KUA PPAS yang kita bahas dalam mempercepat Pemulihan Ekonomi daerah melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur searah dengan kebijakan itu bagi perangkat daerah dan unit kerja dipemerintahan provinsi sulut nantinya akan melaksanakan kegiatan kegiatan utama selanjutnyas tersirat jelas pada alokasi anggaran pada beberapa kegiatan angggaran perangkat daerah dan unit kerja masih tetap akan difokuskan pada kegiatan kegiatan kondisi daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah," kata Gubernur Olly

Gubernur Olly juga menguraikan bahwa aktualisasi dari berbagai program dan kegiatan di tahun 2022 nanti diharapkan mampu mewujudkan beberapa proyeksi ekonomi makro provinsi Sulut antara lain perekonomian daerah akan tumbuh 4,5 sampai 55 persen. Kemiskinan turun dari angka 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka pada angka 6,6. IPM naik menjadi 73 persen."Merealisasikan prioritas pembangunan dalam upaya mencapai target kebijakan makro daerah menjadi tanggungjawab kita bersama ketika kita harus mengupayakan secara bersama-sama,"urai Gubernur.

Lanjut, dari gambaran APBD yang ada semua anggaran infrastruktur yang ada di Dinas PU tidak seperti yang diharapkan oleh bapak/ibu. Tapi percaya pemerintah provinsi tetap memprioritaskan pembangùnan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan yang ada di Miangas sampai di Pinagoluman. "Kami akan tuntaskan seluruh infrastruktur, tetapi tentunya kita juga kita perlu ada prioritas lain dalam rangka menunjang peningkatan IPM, peningkatan ekonomi, termasuk peningkatan SDM," ungkapnya.

Nantinya dalam pembahasan nanti dengan eksekutif ditambahkan Gubernur Olly, pihaknya sangat mengharapkan masukan masukan bapak ibu anggota dewan yang terhormat.

"Tentunya kita pemerintah juga memprioritaskan persoalan batas batas wilayah yang ada di provinsi sulut karena belum ada kesepakatan beberapa tempat batas wilayah mengakibatkan Dana bagi Hasil pemprov Sulut sudah hampir 5 tahun tidak dapat kita ambil. Intinya kita harus mempunyai kesadaran para pemimpin di daerah masing-masing sehingga bisa ada peningkatan PAD," tutup Gubernur Olly. (Advetorial/ josh tinungki)

Mitra,Sulutnews.com – Pemerintah Desa tolombukan terus berkomitmen menanggulangi penyebaran covid 19, kali ini lewat alokasi 8 persen dana desa.

Hukum Tua tolombukan Delvy Lumbu menuturkan penyaluran 8 persen dana desa untuk penanggulangan Covid 19 sudah sesuai mekanisme dan aturan yang ada.

“ tentu setiap apa yang disalurkan lewat Dana Desa sudah lewat Musyawarah tak terkecuali untuk 8 persen, dan itu sudah akan disalurkan,” ucapnya.

 

Dirinya juga menerangkan, kali ini pihaknya membagikan masker dan hand sanitizer kepada seluruh kepala keluarga.

“ berharap pandemic cepat selesai dan kiranya masyarakat terus menjaga porkes yang ada agar tidak kena covid 19,” pungkas Lumbu. Advetorial

Sulut,Sulutnews.com – Sulut terus bangkit dan berprestasi meski masa pandemi Covid-19. Komitmen ini terekam jelas di puncak acara HUT ke – 57 Provinsi Sulawesi Utara, 23 September 2021.

Puncak acara peringatan ini dilaksanakan di Halaman kantor Gubernur, diikuti para pejabat Provinsi, Kabupaten/Kota, instansi vertical, mantan Gubernur, Anggota DPR-RI, DPRD-RI dan Tokoh Pejuang, acara disiarkan secara langsung (live) oleh TVRI, RRI, dan channel youtube Pemprov Sulut.

Hal ini dilakukan dengan maksud agar masyarakat dapat mengikuti dan menikmati keseluruhan acara yang dikemas secara visual terkait kilas balik sejarah, prestasi dan beragam kerja sertakan launching aplikasi, termasuk tampilan Vidio atas Penganugerahan Gubernur Terpopuler di Media Digital AHI 2021.

Gubernur Olly Dondokambey SE bersama istri Ir Rita Maya Dondokambey Tamuntuan, dan Wagub Drs Steven OE Kandouw dan istri, dr Kartika Devi Kandouw-Tanos MARS.

Pada kesempatan ini, Gubernur Olly Dondokambey SE bertindak sebagai Inspektur Upacara. Semua peserta upacara dan undangan mengenakan busana adat dan budaya daerah asal mereka.

Penyerahan penghargaan bagi daerah yang berhasil melaksanakan program pro rakyat dilakukan langsung Gubernur Olly didampingi Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw. Penghargaan yang diberikan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi penerima, sekaligus menjadi motivasi untuk terus berkarya, berprestasi demi rakyat dan banyak orang meskipun badai pandemi masih terjadi.

Peluncuran Aplikasi terbaru layanan inovasi milik Pemprov Sulut

Perayaan HUT ke-57 Provinsi Sulut, membawa arus kekuatan bagi masyarakat karena walaupun di tengah pandemi dan serba terbatas, tapi tidak membatasi ruang dan waktu untuk terus berkomunikasi dan mendorong untuk siap berubah masuk di era digitalisasi ini.

Capaian keberhasilan disertai penghargaan begitu banyak yang diraih Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan OD-SK, benar-benar membuktikan bahwa karya patut dihasilkan untuk masa depan daerah dan generasi.

Gubernur Olly Dondokambey saat rapat paripurna HUT ke 57 Provinsi Sulut

Peluncuran tiga Aplikasi terbaru layanan inovasi publik yakni; Aplikasi 1DataSulut, Aplikasi Dashboard Pimpinan Start, dan Modul Aplikasi E-Sign dilakukan Gubernur Olly didampingi Wagub Kandouw, Sekdaprov Silangen dan Kadis Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik (DKIPS) Sulut, Christiano Talumepa.

Saat menyampaikan sambutan, Gubernur Olly memaparkan upaya kerja keras yang dilakukan pemerintah dan masyarakat provinsi dalam setahun terakhir ini.

“Ini bisa dilihat dimana pada triwulan kedua tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Sulut tumbuh menjadi 8,49%,” kata Gubernur Olly.

Gubernur Olly didampingi Wagub Kandouw menyerahkan Penghargaan kepada Walikota Manado

Upaya direct call peningkatan kerjasama dengan pemerintah Jepang soal ekspor komoditi pertanian dan perikanan. Selain itu, umpan balik program ‘mari jo ba kobong’ serta melakukan pengembangan UMKM, mendapatkan penghargaan Paritrana dari Kementerian Tenaga Kerja dan penghargaan lainnya di sejumlah bidang.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Bima Haria Wibisana, menyerahkan langsung kepada Gubernur Olly dan Wagub Kandouw Penghargaan BKN Award untuk Pemprov Sulut tahun 2021 untuk dua kategori.

Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka HUT ke 57 Provinsi Sulut

“Semua sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi tetap berjalan di tahun ini meski kita diterpa dengan pandemi Covid-19. Kita harus tetap tangguh menghadapinya. Begitu pula dengan proyek-proyek strategis maupun program prioritas Nasional yang berlokasi di Sulut, termasuk KEK Pariwisata Likupang yang merupakan salah satu destinasi wisata yang akan terus kita kembangkan sesuai target yang telah ditetapkan,” ungkap Gubernur Olly.

“Demikian juga dengan sektor kesehatan yang terus kami prioritaskan dengan berbagai pembangunan rumah sakit daerah,” sambungnya.

Gubernur Olly Dondokambey melakukan ziarah ke makam mantan Gubernur Sulut Periode 1967-1978 H. V Worang

Upacara peringatan HUT ke-57 Provinsi Sulut dihadiri Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Wanti Waranei Franky Mamahit, Kapolda Sulut Irjen Pol Nana Sudjana, Ketua TP PKK Sulut Ir Rita Dondokambey-Tamuntuan, Sekdaprov Edwin Silangen SE MS, Sekretaris dr Kartika Devi Kandouw-Tanos MARS, Bupati/Walikota, Wabup/Wawali se-Sulut, pejabat teras pemprov dan undangan.

Penerapan prokes selama upacara berlangsung tetap dilakukan.

Selain Upacara, Gubernur Olly dan Wagub Kandouw menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sulut dalam rangka HUT ke-57 Provinsi Sulut di DPRD Sulut.

Wakil Gubernur Sulut  Steven Kandouw melakukan ziarah ke makam Wakil Gubernur Sulut Periode 1991-1996 Achmad Nadjamudin di Tuminting

Rapat paripurna inipun dipimpin langsung Ketua DPRD, dr Fransiskus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay SH MH, Billy Lombok dihadiri Anggota DPRD Sulut. Nuansa budaya lokal pun nampak. Berbagai prestasi baik dari pemerintahan, usaha masyarakat, pelajar, mahasiswa disampaikan Ketua DPRD Sulut.

Gubernur Olly pun menyampaikan terimakasih atas kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan program pembangunan di tengah masa pandemi Covid-19.

Namun sebelum puncak acara HUT ke-57 Provinsi Sulut, telah dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya Ziarah ke Makam para mantan Gubernur/Wagub Sulut baik di Jakarta maupun di daerah.

Gubernur Olly Dondokambey ziarah ke makam Wakil Gubernur Sulut 2 Periode Tahun 2000-2005 dan 2005-2010 Freddy Harry Sualang.

Hal ini dilakukan agar generasi muda tetap mengingat perjuangan, cita-cita dan pengorbanan para pendahulu untuk tetap dilanjutkan, agar generasi tidak melupakan Sejarah.

Seperti yang dilakukan Gubernur Olly dan Wagub Kandouw, melanjutkan tradisi dari tahun ke tahun tetap berlanjut sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa, dedikasi dan komitmen membangun Sulut.

Gubernur Olly berziarah di TMP Kalibata Jakarta, mengambil waktu saat dia melakukan kunjungan kerja ke Jakarta.

Ziarah ke makam mantan Gubernur/Wagub juga dilakukan di daerah Sulut oleh Gubernur Olly dan Wagub Kandouw didampingi para pejabat teras Pemprov Sulut.

Tim Gubernur Olly didampingi Sekdaprov Sulut Edwin Silangen melakukan ziarah di makam mantan Gubernur Dr Sam Ratulangi, SH Sarundajang dan AJ Sondakh.

Gubernur Olly Dondokambey memimpin Upacara ziarah ke makam mantan Gubernur/Wakil Gub Sulut di Taman Makam Pahlawan Kalibata

Tim Wagub Kandouw ziarah di makam mantan Gubernur CJ Rantung dan Makam Wakil Gubernur Ahmad Nadjamudin.

Sementara untuk upacara ziarah di makam mantan Wakil Gubernur Freddy Harry Sualang, bersama Tim Gubernur dan Tim Wagub. Gubernur Olly Dondokambey didampingi Ketua TP-PKK Sulut Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan pun ikut berziarah ke makam mantan Gubernur Sulut Hein Victor Worang di Desa Tontalete, Kabupaten Minut.

Melengkapi kado manis HUT Sulut ke-57 Gubernur Sulawesi Utara meperoleh CI-EL Medal of Distinction 2021, dalam even The 2nd Planet Tourism Indonesia 2021 sebagai bentuk pengakuan atas capaian, melalui kreatifitas dan inovasi yang dilakukan dalam setahun terakhir ini seperti kreativitas dalam menjadikan pengembangan Sulut sebagai salah satu destinasi wisata utama menjadi daerah tujuan utama untuk perdagangan dan investasi di Sulawesi.

Patutlah diakui bahwa meskipun masih pandemi Covid-19, Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly dan Wagub Kandouw akan terus dan tetap berprestasi dan merealisasikan program kerja sesuai Visi dan Misi demi kesejahteraan rakyat dan Sulut makin tambah hebat.(/Adv/Diskominfo-Sulut)

 

Manado, Sulutnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (23/9/2021) menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 57. Momentum bersejarah yang memiliki nilai historis terbentuknya provinsi Sulut yang dulunya masih dalam provinsi Suluttenggo kini telah berhasil menjelma menjadi provinsi yang maju dan hebat baik dari sisi pembangunan fisik maupun capaian diberbagai bidang.

" Hari ini adalah hari bersejarah bagi kita segenapi masyarakst Sulut, karena kita boleh merayakan HUT ke 57 tahun. Meski diperhadapkan dengan situasi sulit akibat bencana non alam pandemi virus covid 19, namun semangat kemeriahan menjadi penyemangat untuk meraih impian bersama menuju Sulut Hebat," ungkap Fransiskus Andy Silangen Ketua DPRD Sulut saat membuka sidang paripurna.

Berbagai capaian keberhasilan pembangunan di Sulawesi Utara dibacakan politisi PDIP ini pada paripurna yang dihadiri Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O E Kandouw."Perjalanan cukup panjang sehingga Sulawesi Utara tiba diusia ke-57 tahun tepat Kamis 23 September. Tentu dengan berbagai kemajuan dan keberhasilan, namun itu tidak lepas dari beragam upaya dan kerja keras pemimpin-pemimpin daerah sebelumnya yang didukung oleh segenap komponen masyarakat Sulut

Dari Miangas sampai Tontulow Pinagoluman yang dikenal sebagai masyarakat yang religius, adaptif dan pekerja keras. Hal itu dikatakan Ketua DPRD Sulut, dr Fransiscus Andi Silangen

“Jauh sebelum bangsa besar ini berdiri, kiprah dan karya putra-putri terbaik Sulut tercatat dengan tinta emas dalam lintasan sejarah bangsa,” ujarnya. Tradisi mencetak prestasi bagi negeri ini, kata dia, terus dilanjutkan oleh para pemimpin daerah.

“Termasuk di dalamnya Gubernur Pak Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Pak Steven Kandouw,” ucapnya.

Dikatakan legislator asal Nusa Utara ini, walaupun di kondisi pandemi covid-19, tidak melunturkan semangat Olly-Steven untuk menggerakkan semua sektor pembangunan.

Sehingga kerja tulus ini diapresiasi oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.“Itu dibuktikan dengan diterimanya sejumlah penghargaan disepanjang tahun 2021,” kata Silangen.

Diungkapkannya, kinerja pemerintah daerah yang luar biasa ini tentulah

menginspirasi DPRD untuk terus berkarya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulut melalui optimalisasi tugas pokok dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.“Berkenaan dengan fungsi pembentukan perda, dalam tahun 2021 ini, DPRD bersama pemerintah daerah telah menetapkan 5 (lima) peraturan daerah. Seiring dengan itu, telah pula ditetapkan 30 keputusan DPRD dan 6 nota kesepakatan bersama,” paparnya.

Terkait dengan fungsi anggaran, telah diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan APBD bersama-sama dengan pemerintah daerah, yakni penetapan ranperda tentang Perubahan APBD 2021 dan ranperda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020.“Terakhir, fungsi pengawasan. DPRD telah melakukan 89 rapat dengar pendapat dan rapat-rapat lainnya, menerima 15 aspirasi, baik aspirasi secara langsung maupun aspirasi secara tertulis,” tambah Silangen.

Pada sisi lain, lanjutnya, DPRD juga menerima 72 kunjungan kerja dari pimpinan dan anggota DPRD baik dari luar daerah

maupun dari kabupaten/kota se-provinsi Sulut.

“Dalam kaitan dengan hal tersebut maka kami konsisten mengawal sejumlah program dan kegiatan pemerintah daerah. Termasuk menangani pandemi covid-19 dan penanganan berbagai bencana lainnya, seperti bencana banjir yang menimpa sebagian masyarakat Kabupaten (*/Adv/Josh)

Manado, Sulutnews.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Senin (16/8/2021) pagi menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Repoblik Indonesia Ir Joko Widodo pada sidang tahunan MPR RI serta pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian Rancangan Undang Undang dan Nota Keuangan APBN 2022. Pada paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen didamping para Wakil Ketua masing- masing Victor Mailangkay Billy Lombok tersebut tampak hadir Gubernur Olly Domdokambey, Wakil Gubernur Steven OE Kandouw Hadir juga Forkopimda Sulut, Sekprov Sulut Edwin Silangen dan Sekwan Glady Kawatu.

Diungkapkan ketua DPRD, paripurna ini memadukan kehadiran fisik dan virtual dalam uoaya mengatasi pandemi covid 19 yang masih terus berlangsung diwilayah Sulawesi Utara. Saat membuka rapat paripurna tersebut Ketua DPRD menyampaikan Dirgahayu kemerdekaan Indonesia ke 76 dan berharap momentum ini menjadikan masyarakat Sulut bangjit dan berjuang melawan pandemi virus covid 19 sehingga ini dapat segera berakhir.

Usai membuka rapat paripurna, ketua DPRD mengarahkan ke siaran langsung melalui media elektronik ke sidang paripurna yang sedang berlangsung di Senayan, Jakarta. Diketahui, sejumlah poin disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pada sidang tahunan MPR RI. Di antaranya Presiden Jokowi mengakui kesadaran, partisipasi dan gotong royong masyarakat dinilai semakin baik di bidang kesehatan.

Presiden juga mengapresiasi lembaga pemerintah lintas sektor yang membuat kapasitas kesehatan meningkat pesat.

Kemudian, Jokowi menilai kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di semakin tinggi. Dilihat dari kebiasaan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Kemudian mengenai vaksinasi, Jokowi mengatakan antusiasme masyarakat sangat tinggi. Menurutnya pandemi ini telah menguatkan institusi sosial di masyarakat.

Selanjutnya, presiden mengatakan Kerja sama antarlembaga serta kepemimpinan responsif dan konsolidatif menjadi kunci dalam menangani pandemi.Di samping itu, presiden berterimakasih pada lembaga legislatif dan pemeriksa memberikan dukungan kepada pemerintah untuk cepat mengkonsolidasikan kekuatan fiskal. Bahkan TNI/Polri terus mendisiplinkan protokol kesehatan, 3T, vaksinasi serta isolasi terpusat.

Pada paripurna yang semarak dengan nuansa 17 Agustus, dìmana seluruh ruangan paripurna utama kantor DPRD Sulut ditata asri dengan berbagai ornamen dan beraneka bunga yang menampilkan nuansa warna kebangsaan Merah Putih sebagai pembangkit semangat patriotisem dalam menjalankan amanat rakyat meskipun ditengah kondisi sulitakibat pandemi covid 19.(*/ADVERORIAL/Josh)

Manado, Sulutnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Provinsi menetapkan Rancangan Pembangunan Jangkah Menegah Daerah (RPJMD) Sulut tahun 2021-2026 menjadi Peraturan Daerah. Penetapan ditandai dengan penandatanganan dokumen RPJMD oleh Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen Wakil Ketua Vicktor Mailangkay dan Billy Lombok dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw didampingi Oleh Sekertaris Provinsi Edwin Silangen dan Ketua Pansus pembahas RPJMD Vonny Paat lewar rapat paripurna DPRD Selasa (10/8/2021) siang.

 

Saat membuka paripurna yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat karena hanya dihadiri oleh 25 persen undangan sebagai upaya memutus penyebaran virus covid 19 tersebut, Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen menyampaikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat yang menimbulkan kesulitan kepada masyarakat kiranya dapat dicermati dengan lebih jeli lagi untuk melakukan penghematan diberbagai bidang dan melaksanakan sejumlah program terobosan yang berpihak pada kepentingan masyarakat terutama disektor Kesehatan, Pendisikan dan Sosial Kemasyarakatan.

 

Sementara itu, saat membacakan rekomemdasi Pansus terhadap pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026, Vonny Paat menegaskan 14 point penting yang akan menjadi prioritas, untuk nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam APBD untuk disinergikan sasaran dan arah kebijakan dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun anggaran.

Pemerintah Sulut diharapkan untuk dapat berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kota dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan dikarenakan lokasi pembangunan berada diwilayah Kabupaten Kota dengan memprioritaskan sektor Kesehatan, Pendidikan, Usaha Mikro Kecil Menegah, Perikanan, Pertanian, Peternakan, yang berhubungan langsung dengan pelayanan dan kesejahtraan masyarakat terutama dalam upaya pemulihan ekonomi dimasa pandemi covid 19.

Penetapan RPJMD 2021-2024 diharapkan visi pembangunan OD-SK menjadikan Sulut Maju dan Sejahtra sebagai pintu gerbang Indonesia di Asia Pascifik dapat terwujut dan diterjemahkan lewat lima Misi yaitu peningkatan kwalitas SDM, pengutana ekonomi yang bertumpu pada industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa, Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektifitas pembangunan daerah yang berkelanjutan serta pemerintahan yang berkelanjutan yang baik dan bersih didukung sinerfitas antar daerah.

 

Pada paripurna tersebut juga disampaikan Pemandangan akhir Fraksi - fraksi terhadap penetapan RPJMD dimana oleh Wakil Gubernur dijawab bahwa arah dan kebijakan pelaksanaan pembangunan Sulut tidak memilih dan menganak emaskan daerah tertentu semua dilakukan diatas plafon kerja untuk seluruh rakyat Sulut. Strategi pembangunan lima tahun dengan fòkus pada pelayanan publik masa covid 19 saat ini menjadi hal mutlak dilakukan yakni ketersediaan Oksigen, Ventilator dan Tunjangan tenaga kesehatan (Nakes). Terima kasih Anggota DPRD Sulut tidak henti- hentinya mengingatkan Pemerintah tentang bagaimana mengutamakan ketersediaan fasilitas dalam menangani pasien darurat covid 19," ungkap Kandouw.

 

Rapat paripurna penetapan RPJMD 2021-2026 kali ini lebih diarahkan pada penanganan kondisi darurat covid 19 dengan tidak mengabaikan prioritas pembangunan disektor yang bersentuhan langsung dengan peningkatan ekonomi rakyat dengan tujuan agar apa yang menjadi harapan masyarakat dapat segera diatasi, ini yergambar dari berbagai kepentingan masyarakat yang dituangkan dalam 14 catatan  yang direkomemdasikan pansus dan telah masuk dalam rancangan RPJMD.

 

Perhatian pemerintah provinsi masa kepemimpinan pasangan OD-SK  saat ini patut diapresiasi, karena dapat melihat secara global apa yang dirasakan oleh rakyat sulut, seperti terkait perhatian disektor peternakan jenis hewan tertentu, dimana usaha ternak Babi yang menjadi penyangga ekonomi masyàrakat kini juga terakomodir dalam rencana strategis." Saya salut dengan kepemimpinan OD - SK yang telah mampu mengesampingkan perbedaan warna politik dan mengutamakan kepentingan kebutuhan rakyat diatas kepentingan politik," kata Priscilla Cindy Wurangian anggota Fraksi Golkar DPRD Sulut. (Advetorial/ josh tinungki)

Berikan 8 Catatan Strategis Terkait Pertanggungjawaban APBD 2020

Manado, Sulutnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara kembali menetapkan Pengambilan keputusan terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020 menjadi Peraturan Daerah. Pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2020 dilaksanakn melalui rapat paripurna yang dipimpin langsung Kerua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen dan dihadiri oleh Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steweno OE Kandouw.

Saat menyampaikan sambutannya Gubernur Olly Dondokambey mengatakan penetapan pertanggungjawaban APBD 2020 menjadi Peraturan Daerah adalah salah satu tahapan dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan agar terjadi kesinambungan pembangunan daerah yang berkorelasi dengan pembangunan nasional sehingga keberhasilan proses pembangunan mampu diukur untuk kemudian dijadikan patokan pada pelaksanaan program dalam APBD selanjutnya.

 

Dalam kaitan penetapan Ranperda APBD tahun 2020 menjadi Perda, sebagaimana hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang dibacakan oleh Anggota DPRD Amir Liputo, diuraikan jika pengambilan keputusan terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 didasarkan pada pembangunan yang menjadi tanggung jawab bersama dan pembangunan yang bermakna sebuah perubahan.

 

Kita harus menjalankan pembangunan yang berkesinambungan dengan mengikuti persyaratan dengan merupakan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian covid 19 komponen Pembangunan Daerah ini untuk senantiasa bersinergi dalam melakukan percepatan di sektor-sektor strategis pembangunan pemulihan kondisi daerah dan negara yang maju di Asia Pasifik. Situasi pandemi covid 19 kita belum tahu sampai kapan ini bisa berakhir tapi saya percaya dan yakin keberadaan pemerintahan OD-SK  bersama DPRD mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

 

Ada sedikitnya 8 catatan strategis yang menjadi perhatian DPRD dalam kaitan fungsi pengawasan yang diberikan terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun 2020 diantaranya terkait program pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus didukung dengan SDM yang berkopetensi, penyerapan anggaran dapat lebig dioptimalkan serta mengevaluasi kinerja SKPD, Penanganan Covid 19 dapat lebih dipersiapkan termasuk alokasi anggaran, Penonaktifan kartu BPJS dan KIS dalam Anggaran APBD harus memiliki mekanisme, indikator dan tolak ukur yang jelas agar peserta tidak kebingungan seperti apa mekanisme yang akan dilakukan pasca penonaktifan.

 

Pelaksanaan paripurna penetapan Ranperda pertanggungjawab APBD Tahun 2020 menjadi Ranperda  yang digelar Rabu (30/6/2021) tersebut dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dan dihadiri jajaran SKPD dilingkup pemerintah Provinsi Sulut. (Advetorial/DPRD Sulut)

Sulut, Sulutnews.com – Merespon Permintaan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan jumlah vaksinasi diseluruh daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) menaruh perhatian besar mengejar target program vaksinasi untuk melindungi masyarakat dari ancaman Covid-19.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan sigap meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan di kabupaten/kota se Sulawesi Utara.

Kehadiran Gubernur Olly tersebut mendorong serta mempercepat kuota vaksin yang ditargetkan agar segera tercapai. Kegiatan vaksinasi di sejumlah lokasi yang tersebar di Bumi Nyiur Melambai ini, memang harus dilakukan guna menjadikan setiap warga Sulut, kuat dan kokoh serta sehat dalam beraktivitas, meski di tengah pandemi Covid-19.

Bahkan lebih dari itu, kehadiran Gubernur Olly sangat mempengaruhi masyarakat dalam memberi diri divaksin serta berhasil menyadarkan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi untuk menangkal Covid-19, apalagi Virus Delta sebagai varian terbaru Covid-19 yang telah merajalela dimana-mana.

Masyarakat menyatakan salut kepada Pemprov Sulut khususnya Gubernur Olly atas sinergitas dengan Forkopimda yang telah turun langsung melihat dari dekat vaksinasi sampai ke pulau-pulau, yang diawali.di Balai Desa Tumaluntung Minahasa Utara (Minut) pada Rabu (16/06/2021).

Pada kesempatan itu, gubernur didampingi Bupati Minut Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung.

Selanjutnya, gubernur meninjau vaksinasi di  objek wisata Pantai Ranowangko, Kecamatan Minahasa, Jumat (18/6/2021). “Vaksinasi di tempat wisata ini merupakan program baru untuk mencegah penyebaran Covid 19. Kita siapkan posko lalu memberikan vaksin kepada semua yang datang,” kata gubernur. Sasarannya agar tempat berkumpulnya orang, semua sudah divaksin, baik tamu maupun karyawan.

Gubernur juga melihat bahwa wilayah Tondano Pantai sedang tren, sehingga banyak orang berkunjung terutama di hari libur. “Kita jemput bola dan bekerja sama dengan pengelola wisata dan Pengunjung yang datang kita vaksin. Kalau tidak mau jangan dikasih masuk, supaya tidak kena dampak yang lain,” ungkap Olly.

Pemberian vaksinasi secara luas terus digencarkan. Kali ini, sasarannya masyarakat yang ada di Desa Talise Minut. Gubernur Olly didampingi Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) VIII Brigadir Jenderal TNI (Mar) I Wayan Ariwijaya SE CFrA, melakukan peninjauan pemberian Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan Lantamal VIII di Kampung Bahari Nusantara (KBN) TNI AL yang berada di Desa Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Senin (21/6/2021).

Gubernur Olly pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa vaksinasi Covid-19 tersebut merupakan program pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Saat ini kita laksanakan salah satu program Kampung Bahari Nusantara yaitu cluster kesehatan, di mana semua masyarakat yang berada di KBN Talise kita berikan vaksinasi Covid-19,” ujar Gubernur Olly.

Selain di KBN TNI AL Desa Talise, dengan menggunakan jet ski Gubernur Sulut bersama dengan Forkopimda Provinsi Sulut juga melakukan peninjauan serbuan Vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat yang berada di beberapa pulau diantaranya Pulau Gangga, Lihaga dan Pulau Talise.

Saat mengunjungi pulau Talise rombongan Gubernur mengunjungi kegiatan vaksinasi di Kampung Bahari Nusantara Talise. Gubernur menyampaikan pesan kepada masyarakat agar mengikuti anjuran pemerintah untuk vaksinasi Covid-19 dan tetap menjaga kesehatan terutama dengan melaksanakan protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Kegiatan vaksinasi di Kampung Bahari Nusantara Talise melibatkan puluhan tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Lantamal VIII dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulut, dengan ratusan vaksin Astrazeneca.

Sementara itu, Wali Kota Bitung Maurits Mantiri, mengatakan akan terus melakukan segala upaya guna mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dengan menargetkan 1.000 warga per hari, dimulai Senin (21/06/2021) di tiap Puskesmas dan lokasi lainnya.

Berkat kerja sama seluruh pihak, pada hari pertama vaksinasi, jumlah warga yg divaksin 1.309 orang, melebihi target yang ditetapkan. Olehnya pada hari Selasa, Pemkot. Bitung menaikkan targetnya menjadi 2.500 orang per hari.

“Hari ini target kami coba naiknya menjadi 2.500 orang yang divaksin, karena kami yakin perangkat pemerintah kepala lingkungan, ketua RT, lurah dan camat akan mengarahkan masyarakat untuk mau divaksin,” tuturnya.

Untuk memastikan pemberian vaksin, Gubernur Olly secara khusus juga menyasar wilayah perbatasan. Hal itu sebagai komitmen, bahwa warga Sulut telah divaksin.

Percepatan pemberian vaksin kembali dipusatkan di Balai Kelurahan Kasawari Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, Selasa (22/6/2021).

Dalam pantauan, Gubernur Olly mengungkapkan bahwa Pemprov Sulut menargetkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berjumlah 100 ribu vaksin, hingga akhir bulan Juni 2021. “Target itu bisa tercapai, jika seluruh 15 kabupaten/kota se-Provinsi Sulut punya target setiap hari, berapa banyak jumlah warga yang divaksinasi Covid-19,” ungkapnya.

Gubernur memberikan apresiasi kepada Pemkot Bitung atas upaya yang dilakukan, dan berharap agar dapat diteladani oleh Kabupaten/Kota lain di Sulut guna mempercepat proses vaksinasi Covid-19.

“Seperti di Kota Bitung punya target 1.000 orang per hari. Kabupaten/kota lain harus mengikuti jejak Pemkot Bitung dalam percepatan vaksinasi Covid-19 dengan melibatkan semua pihak,” tambahnya.

Guna memperlancar proses vaksinasi di Sulut, Gubernur meminta kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk fokus pada pelaksanaan vaksinasi, dan Pemprov Sulut akan mendukung dengan menyediakan pasokan vaksin.

“Kabupaten/kota fokus saja mengajak masyarakat agar mau divaksin agar semua masyarakat terlindungi. Soal stok tidak usah kuatir, itu urusan saya. Mudah-mudahan minggu depan, akan ketambahan lagi vaksin dari pemerintah pusat. Ditambah dengan stok 100 ribu yang ada saat ini,” tandasnya.

Kali ini Gubernur Olly bersama Forkopimda Sulut, memantau langsung hingga ke Kabupaten Kepulauan Talaud, Kamis (24/6/2021).

Kedatangan Gubernur Olly bersama rombongan di Bandara Melonguane disambut Bupati Talaud Elly Lasut disertai dengan tarian adat Porodisa. Selanjutnya Gubernur bersama Forkopimda menuju Desa Kakorotan Kecamatan Nanusa (Wilayah Perbatasan) Kabupaten Kepulauan Talaud dengan menggunakan KRI Kakap

Di Desa Kakorotan, Gubernur Olly bersama rombongan disambut para siswa SD dan SMP.

Sesampainya di lokasi kegiatan, Gubernur Olly langsung memantau pelaksanaan vaksinasi yang sudah memasuki hari kelima. Setiap harinya ada sekitar 30 orang disuntik vaksin. Melihat antusias masyarakat, Gubernur optimis target yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa sejumlah 500 orang, akan dapat dipenuhi.

“Sebelumnya kita sudah meninjau di Manado dan sekitarnya. Sekarang di Sangihe dan Talaud. Seluruh masyarakat harus divaksin agar supaya mereka tidak takut menerima tamu karena mereka sudah kebal, sehingga ekonomi dapat berjalan baik,” tutur Olly.

Olly mengatakan vaksin dilakukan bagi seluruh masyarakat di pulau guna mencegah dari penyebaran virus Corona. Olehnya pelaksanaan vaksinasi di daerah kepulauan menjadi prioritas. “Saya pesan seluruh pulau jangan takut divaksin, supaya di sini tidak ada hambatan, tidak takut terjangkit dengan Virus Corona,” jelasnya.

“Kekurangan vaksin, kita akan drop lagi. Nakes (tenaga kesehatan) untuk lakukan vaksin massal. Tapi lebih dulu di pulau supaya terkonsentrasi,” tambahnya.

Gubernur Olly menjelaskan, hingga kini pelaksanaan vaksin di Sulut, sudah berada di angka 400 ribu. Target kami 1,4 juta penduduk di Sulut atau 70 persen tercapai hingga bulan Desember 2021.

Selanjutnya, Gubernur menyerahkan bantuan dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulut yang dikelola oleh Dinas Pangan Daerah, berupa beras sebanyak 26,05 ton kepada masyarakat terdampak cuaca ekstrim angin kencang dan gelombang tinggi.

Bantuan ini tersebar di Kecamatan Kepulauan Miangas bagi 288 KK sebanyak 5,15 ton dan Kecamatan Nanusa 1.073 KK tersebar di 9 desa sebanyak 20,90 ton. Penyerahan bantuan diserahkan Gubernur Olly lewat Bupati Talaud Elly Lasut, diawali pada masyarakat Desa Kakorotan sebanyak 3.750 Kg untuk 195 KK.

Gubernur Olly juga berjanji akan membantu lagi Kakorotan yang merupakan salah satu desa terpencil di Sulut itu. “Sudah disampaikan tadi. Seperti perbaikan jalan lingkar, bantuan listrik dan bantuan rumah ibadah,” tegasnya.

Dalam kesempatan Bank SulutGo (BSG) ikut menyerahkan bantuan berupa seperangkat kursi dan meja. Direktur Utama BSG Revino Pepah berharap bantuan yang diberikan ini tidak dilihat dari jumlahnya, melainkan dari fungsinya, karena ini sesuai dengan permintaan desa, khususnya lembaga adat untuk keperluan pengurus dan anggota adat.

“Walaupun nilainya ekonomis mungkin belum terlalu signifikan, tapi fungsinya sangat diperlukan desa ini,” ujarnya sembari menambahkan bahwa BSG berkomitmen untuk membantu daerah-daerah di pulau perbatasan.

Dalam kunjungan ini, turut hadir, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, Sekprov Edwin Silangen, serta Pejabat Tinggi Pratama di lingkup Pemprov. Sulut.

Diketahui, Gubernur Olly bersama Ketua Tim Penggerak PKK Sulut, Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan mengadakan kunjungan ke Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Jumat (25/6/2021).

Gubernur Olly dan istri mengawali kunjungannya di Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding, Minsel, sentra holtikultura Provinsi Sulawesi Utara. Kunjungan ini dalam rangka Pencanangan Kawasan Desa Hortikultura, yang diselenggarakan oleh TP-PKK Prov. Sulut.

Selanjutnya Gubernur bersama istri berkesempatan memanen kentang dan menanam bibit kentang di daerah yang terkenal sebagai penghasil kentang.

Dalam kesempatan Gubernur Olly turut meninjau pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.

Gubernur menyampaikan, Pemprov Sulut tetap serius menangani pandemi Covid-19 di bumi Nyiur Melambai yaitu dengan pelaksanaan vaksinasi. Melalui Satgas Covid-19 yang terus memacu penyuntikan vaksin ke masyarakat dengan menetapkan target 100.000 orang divaksin dalam dua pekan ini, “Bulan Juni 100.000 sejak Minggu kemarin. Ternyata mendekati target,” tuturnya.

Gubernur optimistis target dapat dicapai karena didukung oleh kabupaten/kota yang mematok target vaksinasi ribuan orang per hari. “Dengan demikian, Gubernur menargetkan jika pasokan vaksin dari pusat lancar, maka 1,2 juta warga Sulut dapat menerima vaksin hingga Desember 2021” ungkapnya

 

Selanjutnya Gubernur Olly dan istri melakukan kunjungan di Desa Ranoyapo, Kecamatan Ranoyapo dalam rangka Pencanangan Desa Keluarga Gagah Bencana. (Advertorial Diskominfo Sulut)