Advertorial

Advertorial (62)

 

Mitra,sulutnews.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) terus berkomitmen mensukseskan kegiatan keagamaan, kali ini sukses mensuport kegiatan Pesta Seni Remaja (PSR) se Sinode GMIM di Wilayah Ratahan, 23-24 September 2022.

Bupati Mitra James Sumendap saat membawakan sambutan di pelaksanaan Ibadah agung PSR di lapangan ompi Ratahan , mengatakan, sudah tugas pemerintah untuk memberikan dukungan serta memfasilitasi setiap kegiatan keagamaan.

" Komitmen besar membantu kegiatan keagamaan itu yang terus kami pemerintah pertahankan, bukan hanya kegiatan PSR kali ini tapi sudah beberapa kegiatan keagamaan dari denominasi semua kami support," terang Bupati. 

Dihadapan peserta PSR serta pengurus KPRS Sinode GMIM, JS sapaan akrab bupati Mitra mengatakan adik-adik remaja dapat menjadi jembatan bagi pembangunan bangsa Republik Indonesia, menjadi jembatan pembangunan Gereja dan nantinya dipersiapkan menjadi pemuda-pemuda cerdas dikemudian hari.

“Semoga kegiatan ini menjadi bermanfaat, begitu juga diharapkan bagi remaja Sinode GMIM dapat mengembangkan kegiatan ini menjadi event pariwisata,”ujar Sumendap.

Sementara ketua panitia PSR , Sabrina Sumendap dalam laporannya, menyampaikan tujuan dilaksanakan kegiatan ini tidak lain untuk kemuliaan nama Tuhan.

“Kegiatan ini diadakan yang terutama agar segala talenta yang Tuhan beri dikembalikan untuk memuliakan Tuhan di masa remaja ini,”ujar Ketua Panitia PSR GMIM 2022 ini.

Sabrina juga berterima kasih kepada seluruh remaja se-Sinode GMIM atas antusiasnya dalam mengikuti event besar tersebut.Selain itu putri tercinta Bupati Mitra ini menyampaikan banyak terima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Mitra hingga pelaksanaan kegiatan bole berjalan baik.

“Saya berikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mitra mulai dari pak Bupati James Sumendap, Wabup Joke Legi, Sekda Mitra David Lalandos AP,MM serta panitia lainya yang telah mendukung kegiatan PSR GMIM tahaun 2022,”tutur Sebrina.

Turut hadir dalam ibadah tersebut yakni mewakili Gubernur Dr. Jemmy Kumendong MSi, Wakil Bupati Jocke Legi, Ketua DPRD Marty Ole,Sekda David Lalandos AP.MM, pejabat dilingkup Pemkab Mitra, serta adik-adik Remaja Sinode GMIM

Manado, Sulutnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara kembali menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah. Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Dr Fransiakus Andy Silangen didampingi Wakil Ketua James Arthur Kojongian tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw.

Caption : Ketua DPRD bersama Wakil Ketua dan Wakil Gubernur saat memimpin Rapat Paripurna

Dalam sambutannya Silangen menyampaikan apresiasi atas komitmen Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw yang terus membangun sinergitas dengan Legislatif untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Sulawesi Utara." Mari kita terus memberikan segala daya dan upaya terbaik dalam setiap pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawab masing- masing, demi terwujudnya Sulawesi Utara yang sejajtra" ungkap Silangen saat membuka pelaksanaan paripurna Rabu (21/9/2022) malam

Caption : Ketua DPRD Sulut bersama Wakil Gubernur dan Wakim Ketua DPRD

Juga Silangen menyampaikan jika Lembaga dewan akan tetap setia mengawal setiap kepentingan masyarakat, agar sinergitas yang sudah tercipta selama ini menjadi dasar untuk bersama- sama menjadikan masyarakat sejahtra sehingga sasaran pembangunan yang telah ditetapkan benar- benar direalisasikan dan dapat dinikmati oleh segenap masyarakst Sulawesi Utara.

Caption Suasana Rapat Paripurna Ranperda APBDP 2022 dikantor DPRD Sulut

Sementara itu dalam sambutannya Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw menyampaikan terima kasih dan apresiasi dari lubuk hati yang paling atas upaya Badan Anggaran DPRD yang dengan singkat tapi substansial telah berhasil merampungkan pembahasan terkait APBD Perubahan tahun 2022." Dengan pembahasan yang sangat cepat ini berarti memiliki ekspetasi yang sangat tinggi bagi kami jangan dilihat APBD baru dimasukan kemarin dan langsung ditetapkan terua ini dinilai gampang -gampang tetapi Pak Gubernur inhatkan bahwa ekspetasi DPRD sangat tinggi," tegas Kandouw.

Caption : Wakil Gubernur saat menyampaikan sambutan

Wakil Gubernur juga mengingatkan SKPD bahwa dengan pembahasan yang cepat oleh Banggar DPRD memiliki makna memberikan kepercayaan bagi Pemprov agar pelaksanaan APBD dilakukan sesuai road map visi dan misi Bapak Gubernur." Kita harus autokritik dan bisa menerima masukan dari DPRD, sehingga bagi SKPD yang mendapatkan tambahan anggaran harus dapat melihat output dan outcsmnya," kata Kandouw.

Seperti yang dibacakan oleh Anggota Badan Anggaran Amir Liputo, sejumlah catatan yang diberikan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut terhadap APBDP tahun 2022 meliputi keberadaan Dinas Sosial diharapkan dapat menjadi cermin keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat akibat kenaikan BBM, Penambahan anggaran di APBD adalah dalam tujuan penanganan kemiskinan', Mengharapkan keberpihakan Pemerintah terhadap subsidi transportasi, bantuan terhadap nelayan dan masyarakat terkena PHK.

Caption : Anggota DPRD Amir Liputo saat membacakan laporan Banggar

Keberpihakan pemerintah bagi masyarakat yang berpenfhasilan Rp 3 juta ke bawah sangat dibutuhkan dengan pemberian bantuan, Penetapan anggaran harus mengacu pada indikator yang jelas khususnya pada Rumah Sakit OD-SK yang terjadi penurunan target menjadi kurang lebih Rp 33 Miliar dapat tercapai.  Penambahan anggaran untuk Rumah Sakit Noongan untuk perbaikan infrastruktur dan penyelesaian jasa tenaga medis. Penambahan anggaran dinas Kebudayaan untuk penyelenggaraan kegiatan masyarakat. Penambahan anggaran Dinas Oariwisata mengingat destinasi Pariwisata Sulut menjadi Super Prioritas. Penambahan anggaran di Biro Hukum dalam menunjang instrumen bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan sosialisasi Perda dan pembuatan peraturan dibidang legislasi.

Caption : Penandatanganan Rancangan APBD menjadi Perda

Terkait APBDP tahun 2022 dari Lima Fraksi yang ada di DPRD Sulut, hanya Tiga yang menyampaikan pemandangan umum Fraksinya yakni F-PDIP, F- GOLKAR dan Fraksi Nyiur Melambaui sementara F- Nasdem dan F- Demokrat terinformasih akan menyusul meskipun Ranperda APBD telah disahkan menjadi Perda.

Caption : Penyerahan Perda APBD Tahun 2022

Terkait Rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2022 yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah telah diterima dan disetunui oleh seluruh Fraksi yang ada di DPRD Sulut (*/Advetorial/Josh)

Manado, Sulutnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut menggelar Paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan  Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sulut Tahun 2023,.Pada giat yang dilaksanakan Selasa (9/8/2022) dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen dan dihadiri Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw. Saat mengawali paripurna Silangen mengatakan Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi (PE) Sulawesi Utara (Sulut) yang menyentuh angka 5,93% secara year on year. Atau di atas Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang hanya diangka 5,44% di triwulan II tahun 2022.

Setelah pada dua triwulan sebelumnya ekonomi Sulut tumbuh di bawah rata-rata nasional., capaian tersebut buah dari komitmen dan kerja keras Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw (OD-SK) dalam mensejahterakan rakyat Sulut. “Usaha dan kerja keras dalam upaya pemulihan ekonomi yang saat ini masih di tengah pandemi Covid-19 mulai menunjukkan hasil yang baik. Kita semua berharap pertumbuhan ekonomi akan bertahan bahkan meningkat sehingga masyarakat semakin merasakan dampak dari kebijakan kebijakan pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat,”ungkap Silangen.

 

Saat menyampaikan sambutannya Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan aktualisasi dari berbagai program dan kegiatan 2023 nanti mampu mewujudkan beberapa proyeksi ekonomi makro Sulut. Proyeksi ekonomi makro yang dimaksud antara lain, pertumbuhan ekonomi berada dikisaran 5-5,7 persen, inflasi dapat dikendalikan pada angka 3±1 persen,PDRB per kapita dapat mencapai Rp 60 Juta, indeks pembangunan manusia meningkat hingga pada angka 74, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dapat ditekan sampai pada kisaran 6,0-6,5 persen, angka kemiskinan dapat diturunkan sampai pada 5,93 persen. " Prioritas-prioritas pembangunan, khususnya dalam upaya mencapai target kebijakan makro daerah, menjadi tanggung jawab bersama,sehingga kita harus mengupayakannya secara bersama-sama,” kata OD

 

Sambil memberikan apresiasi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Sulut yang telah mengkritisi, menyempurnakan isi, dan menyepakati substansi KUA dan PPAS APBD Sulut Tahun Anggaran 2023, maka dirinya mengajak semua stakeholder pembangunan di daerah ini, untuk terus berjuang bersama.

“Kita kawal pembangunan di Sulut untuk capaian dan dampaknya bisa terlihat dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai dan memberkati kita semua dalam kerja keras, langkah kita mengukir karya untuk memulihkan kondisi daerah, membangun daerah, memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat,” tuturnya.

 

KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023 ini,telah melewati beberapa tahapan, pembahasan-pembahasan telah kita lewati.mulai  dari Skala Prioritas Pembangunan Tahap ke-4 RPJPN 2005-2025 (RPJMN 2020-2024) yang disadur dari Undang-Undang RPJPN Nomor 17 Tahun 2007;  Tema Pembangunan RKP 2023; hingga pada  Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.

KUA dan PPAS yang kita sepakati bersama  hari ini, nantinya akan menjadi dasar berpijak dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan  di setiap Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2023, termasuk sebagai acuan penyusunan RKA Perangkat Daerah.

 

Terkait dengan itu, maka kembali perlu dipahami bahwa arah kebijakan Pembangunan Daerah kita  di Tahun 2023 adalah “Meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan Sumber Daya Manusia  dan infrastruktur yang berkualitas serta  berwawasan lingkungan”.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan itu, bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja di  lingkup Pemprov Sulawesi Utara nantinya akan melaksanakan kegiatan-kegiatan utama.

 

Selain itu, tersirat jelas bahwa alokasi anggaran pada program dan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja juga masih tetap akdifokuskan pada kegiatankegiatan pemulihan kondisi daerah, serta peningkatan perekonomian daerah. Aktualisasi     dari      berbagai          program dan  kegiatan kita di Tahun 2023 nanti, diharapkan mampu mewujudkan beberapa proyeksi ekonomi makro Provinsi Sulawesi Utara, antara lain:

  • Pertumbuhan Ekonomi berada dikisaran 5-5,7%;
  • Inflasi dapat dikendalikan pada angka 3±1%;
  • PDRB per Kapita dapat mencapai 60 Juta Rupiah;
  • Indeks Pembangunan Manusia meningkat hingga pada angka 74;
  • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat ditekan sampai pada kisaran 6,0-6,5%;
  • Angka Kemiskinan dapat diturunkan sampai pada 5,93%;
  • Indek Gini atau Gini Rasio pada kondisi yang baik yaitu diangka 0,355.

 

Merealisasikan prioritas pembangunan, khususnya dalam upaya mencapai target kebijakan makro daerah, menjadi tanggung jawab kita  bersama, sehingga kita harus mengupayakannya secara bersama-sama.

Oleh karena itu, sambil sekali lagi memberikan apresiasi kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provins.(Adv. josh tinungki)

Minahasa Tenggara - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara terus mencatatkan capaian luar biasa dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.Sesuai dengan tema, yang telah dicanangkan Bupati James Sumendap pada tahun 2022 yakni 'Membangun Reputasi dan Berprestasi', maka kali ini rekor baru kembali dicatatkan Pemkab Minahasa Tenggara.Pemkab Minahasa Tenggara berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terhadap Laporan Keuangan dan Aset tahun anggaran 2021, yang telah diterima di kantor BPK RI perwakilan provinsi Sulawesi Utara di Manado, Jumat (13/5).

Opini WTP ini merupakan rekor baru bagi Pemkab, karena telah mempertahankannya selama tujuh kali secara berturut-turut, sejak dipimpin Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap.Bupati Minahasa Tenggara sendiri berterima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Minahasa Tenggara yang berkomitmen untuk bekerja profesional, khususnya dalam pengelolaan keuangan."Ini tentunya komitmen dan kerja dari seluruh jajaran, dan kami mampu mempertahankan opini WTP tujuh kali secara berturut-turut," katanya.

Lebih lanjut kata James, pihak Pemkab Minahasa Tenggara berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan keuangan, dan aset sesuai dengan, kepatuhan terhadap ketentuan, serta aturan perundang-undangan."Dengan capaian ini, maka pengelolaan keuangan dan aset di Minahasa Tenggara untuk pemenuhan pembangunan demi kepentingan rakyat dapat terpenuhi," ujarnya.Bupati juga bersyukur karena capaian dan prestasi ini menjadi kado manis bagi Pemkab dan jajarannya menjelang hari ulang tahun Kabupaten Minahasa Tenggara ke-15 tahun.(Advetorial)

Manado, Sulutnews.com - Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara  tahun 2021 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI). Hasil laporan ini disampaikan Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang dihadapan Rapat Paripurna DPRD Sulut Jumat (13/3/2021) di kantor DPRD Sulut.

Caption ; Sambutan Ketua VI BPK- RI Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CFrA., CSFA

Dalam sambutannya Lustrilanang menyampaikan pemberian Opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021 tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. "Pemeriksaan terhadap laporan keuangan tetapi bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan," ungkap Lustrilanang.

Caption : Foto Bersama Jajaran Forkopimda Sulut

Juga dikatakan Ketua VI BPK- RI ini, jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundangundangan, khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP." BPK mengapresiasi usaha perbaikan yang telah dilakukan okeh pemerintah daerah  atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 sehingga teejadi perbaikan pada penyajian laporan keuangan," kata Lustrilanang.

Caption : Penandatanganan LHP BPK-RI atas LKPD Sulut tahun 2021

Opini terhadap.LKPD merupakan pernyataan pemeriksa mengenai kewajaran oleh pemeriksa yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatutan teehadap peraturan perundang undangan dan efektifitas sistim pengensalian interen, sehingga atas kesesuaian kriteria maka BPK menyimpulkan bahwa penyususnan Laporan keuangan pemerintah Sulut tahun 2021 telah sesuai dengan SAP berbasis aktual dan diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidak patutan yang mempengaruhi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, Informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Caption : Penyerahan LHP BPK- RI kepada Ketua DPRD Sulut

Terkait opini WTP yang telah diraih atas LHP LKPD 2021, BPK masih menemukan adanya permasalahan yang kiranya menjadi perhatian OD-SK agar tidak kembali terjadi antara lain:

1.Pengelolaan pajak dan retribusi yang belum tertib.  2.Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih perlu perbaikan terutama dalam hal masih ditemukannya beberapa realisasi BOS tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.3.Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan adanya kekurangan volume pekerjaan yang terjadi setiap tahun.

 

Caption : Gubernur Sulut Olly Domdokambey saat menyampaikan sambutan pada Paripurna LHP BPK- RI

Sementara itu terkait LHP BPK terhadap LKPD tahun 2021 dan ....Gubernur menyampaikan terima kasih kepada pimpinan BPK- RI bersama jajaran yang dari tahun ke tahun secara optimal melakukan audit terhadap LKPD, bahkan tahun anggaran 2021 BPK ridak pernah putus melakukan koreksi terhadap kelemahan ataupun kekurangan." Pemerintah Sulut bersama segenap jajaran sangat bersyukur dan berbahagia karena LKPD 2021 memperoleh opini WTP." Raihan WRP sudah ke delapan kali secara berturut turut dimana Enam kali dimasa pemerintahan OD-SK," ungkap OD.

 

Caption : Ketua DPRD Sulut Fransiskus A Silangen saat memimpin sidang paripurna LHP BPK- RI

Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen juga bersyukur karena pemerintah Sulut dibawa kepemimpinan OD-SK kembali berhasil mendapatkan opini WTP, ini tentu sebuah prestasi yang terus dipertahankan." DPRD dalam fungsi pengawasan akan melakukan pengawasan khususnya terhadap catatan yang diberikan oleh BPK dalam LHP LKPD," kata Silangen.

 

Caption : Kerua VI BPK-RI bersama Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pimpinan DPRD Sulut

Atas raihan opini WTP Delapan kali berturut- turut, Anggota Komisi I DPRD Sulut Arthur Kotambunan juga memberikan apresiasi  dan berharap agar apa yang sudah dicapai kiranya lebih memotifasi kinerja pemerintah, sebab dengan delapan kali berturut- turit akan makin banyak tantangan yang harus dilewati, lebih berhati- hati dan lebih meningkatkan kinerja." Raihan delapan kali Opini WTP telah menjadi besik yang tidak mudah untuk dipertahankan," kata Kotambunan.

 

Caption : Sekertaris DPRD.Sulut Glady Kawatu diantara Pimpinan DPRD

Sukses pelalsanaan rapat paripurna dalam rang penyerahan LHP BPK- RI atas LKPD tahun 2021 dan Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja atas efektifitas upaya pemerintah daerah menanggulangi kemiskinan disyukuri oleh Sekertaris DPRD Gledy Kawatu karena gelar paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut.Fransiskus A Silangen didampingi Wakil Ketua Vicktor.Mailangkai dan Wakil Ketua Billy Lombok tersebut berjalan dengan baik." Berayukur kepada Tuhan atas tuntunannyalah acara paripurna LHP BPK terhadap LKPD Sulut bisa sukses," ungkap Kawatu.(* ADV/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara Jumat (22/4/2022) menggelar rapat paripurna terkait Rekomendasi Pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2021. Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andy Silangen didampingi Wakil Ketua Billy Lombok dan dihadiri langsung Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw tersebut, Pansus memberikan 6 point Rekomendasi yang dibacakan langsung Ketua Pansus Vonny Paat dihadapan rapat paripurna.

 

caption : Ketua DPRD Sulut Fransiscus A Silangen didampingi Wakil Ketua Billy Lombok bersama Gubernur Olly Dondokamney dan Wakil Gubernur Steven O Kandouw

"Pansus menyimpulkan untuk penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilalsanakan oleh pemerintah daerah telah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku," kata Paat saat membacakan rekomemdasi pansus dihadapan rapat paripurna.

 

Caption : Ketua DPRD didampingi Wakil Ketua saat memimpin rapat paripurna

Sememtara itu Gubernur Sulut Olly Dondokamney dalam sambutannya menegaskan jika kritikan dan masukan terhadap LKPJ Gubernur 2021 lewat rekomendasi yang disampaikan telah melalui suatu kajian yang matang dan konfrehenship didalamnya tercermin suatu kepedulian perhatian dan tanggungjawab untuk terus memacu laju gerak roda pemerintahan melalui semakin optimal dalam menjawab harapan dan keinginan rakyat.

 

Caption: Kerua Bapemperda DPRD Sulut Careiq Naikel Runtu saat menuerahkan laporan Bapemperda

"Menjadi hal yang membanggakan ketika pimpinan dan anggota DPRD tetap menjalankan fungsinya meskipun ditengah kondisi sulit akibat pandemi 19 yang sudah hampir secara penuh terkendali." Kolaborasi dengan melahirkan pemikiran inofatif dan konfrehenship dalam menyikapi dinamika tantangan dalam pembangunan daerah, kiranya terus berlanjut" ungkap Dondokambey.

 

Caption : Berty Kapojos Anggota DPRD Sulut Dapil Bitung Minut saat menyerahkan laporan Reses

Berdasarkan hasil pembahasan Pansus DPRD terkait LKPJ Gubernur tahun 2021 yang dituangkan melalui Rekomendasi antara lain Pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran untuk tahun anggaran berjalan dengan tahun berikutnya dengan tetap memperhatikan kebutuhan daerah yang prioritas sesuai dengan kebijakan yang berlaku,, Sinergitas penerapan aturan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah , Penyaluran bantuan kepada masyarakat untuk segera ditindak lanjuti, Pemerintah dapat mengontrol laju pertumbuhan pe dusuk agar seimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi,  Pencegahan konflik sosial teekait dengan pwndisikan politik untuk dapat ditingkatkan kembali karena merupakan hal sensitif unruk kegiatan politik ditengah masyarakat.

 

Caption : Boy Tumiwa, Anggota DPRD Dapil Minsel - Mitra saat menyerahkan laporan reses

Terhadap kebijakan umum pemerintah daerah Pansus merekomemdasikan adanya silpa tahun 2021 adanya gaji 13 THL dàn tujangan ASN yang belum dibayarkan akibat revokusing covid 19 realisasi APBD dan APBN yang masih mines 2,5 Miliar yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kiranya pemprof perlu mendorong  dan memaksimalkan sinergitas dengan Pemkab/ Pemkot dalam percepatan realisasi belanja modal dan oprasional.

 

Caption : Penyerahan Rekomemdasi Pansus LKPJ oleh Ketua Dewan kepada Gunernur

Penyelenggaran pemerintah daerah berupa urusan wajib, Pansus merekomemdasikan  disektor pendidikan  dapat menetapkan standar rasio guru agar target yang akan dicapai melalui program dan kegiatan yang ditetapkan, kekurangan giri didaerah tertentu dapat diperhatikan termasuk kesejahtraan dan pemnerian tunjangan guru, juga merealiaasikan program pendidikan bantuan study bagi mahasiswa S1,S2 di smester akhir penuelesaian skripsi.

 

Captin : Buku Rekomemdasi Pansus LKPJ diterima Gubernur

Disektor.kesehatan DPRD merekomemdasikan untuk peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit ODSK dan rumah sakit lainya dibawah kewenangan pemrof dengan memberikan sarana prasarana juga memetapkan tenaga ahli dibidangnya masing- masing dalam mendukung kinerja rumah sakit, mengoptimalkan vaksinasi dengan memberikan inobasi bagi masyarakst. Juga disektor lingkungan pemerintah dapat mengawasi dampak lingkungan dari oroses pembangunan gedung dan juga limbah rumah sakit.

 

Caption : Suasana Penutupan sidang paripurna DPRD Sulut terkait Pansus LKPJ Gubernur

Pada paripurna tersebut juga dibacakan surat masuk oleh Sekwan Gledy Kawatu terkait permohonan pemerintah provinsi agar DPRD dapat membahas Rancangan Peraturan Daerah ketingkat selanjutnya (**/Advetorial/josh tinumgki)

Manado,Sulutnews.com -- Sebagai Wakil Rakyat yang juga bertanggungjawab menciptakan rasa aman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ditengah masyarakat, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara sejak 15-28 Februari 2022 turun ke Masyarakat menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang). sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 71 Tahun 2021.

Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay menggelar Sosbang wawasan kebangsaan di dapilnya yakni Kota Manado tepatnya di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Jemaat Ranotana, Karombasan – Manado, Selasa (15/2/22).dalam Sosbang tersebut, DR. Johanes Victor Mailangkay SH MH didampingi narasumber DR. Merry Elisabeth Kalalo SH MH yang juga dekan Fakultas Hukum Unsrat periode 2008-2014 dan sebagai moderator Ellen Goni Tarunajaya ST MM.

Sosbang juga dilaksanakan oleh Anggota Fabian Kaloh  yang memberikan sosialisasi kepada jajaran pemerintah Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Rabu 23/2/2022. Saat menjabarkan Wawasan Kebangsaan " Sebagai ASN prioritaskan dulu kerja, jangan belum kerja so minta imbalan. Kalau torang kerja baik deng cepat dengan sendirinya masyarakat akan senang. Bahkan dorang memberi ndak pikir pikir lagi karena cara kerja yang baik. Saya sudah melakukan itu selama 26 tahun sebagai ASN ,” kata Mantan Birokrat senior ini.

Sementara itu, Legislator DPRD Sulut Johny Panambunan, Senin (21/02/22) siang, menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang dipusatkan di Desa Paslaten Kecamatan ikupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara

Pelaksanaan Sosbang di desa Paslaten ini dihadiri oleh Pemerintah setempat, tokoh agama dan masyarakat dengan tetap menerapkan protokol Covid 19 secara ketat mengingat situasi masih pandemi.

Bertindak sebagai Narasumber,  Akademisi Unsrat Eugenius Paransi, SH.MH yang memaparkan mengenai Wawasan Kebangsaan yang berharap semangat nasionalisme semakin mantap akan jiwa dan semangat kebangsaan.

"Dengan sosbang ini diharapkan masyarakat akan memiliki jiwa dan nilai nilai kebangsaan Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai ancaman yang dapat memecah persatuan dan kesatuan. Terlabih tegasnya masyarakat akan memiliki pemahaman yang jelas," ungkap politisi Dapil Minut-Bitung ini.

Pelaksanaan Sosbang juga dilaksanakan oleh Anggota Komisi I Hendry Walukouw di Desa Tatelu Kecamatan Dimembe Minahasa Utara yang memsosialisasikan wawasan kebangsaan kepada tukang ojek. Ini dianggap penting karena jasa tukang ojek bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga pemahaman wawasan kebangsaan penting untuk kembali diingatkan.

Juga Sosbang di laksanakan oleh Kerua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos yang memaparkan soal pentingnya menjaga dan melestarikan  4 pilar kebangsaan ditengah- tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Teekait wawasan kebangsaan ada 4 tujuan nasional bangsa indonesia yang tercantum dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945 yaitu :

1.Yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia

2.Memajukan kesejahteraan umum

3 Mencerdaskan kehidupan bangsa

4.Melaksanakan ketertiban dunia, kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang teeus disosialisasikan oleh para wakil rakyat Sulut yang duduk di Lembaga politik DPRD Sulut.( Adv*Josh Tinungki)

Mitra,sulutnews.com - Perwujudan janji di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) di bawah pimpinan Bupati James Sumendap dan Wakil Bupati Jesaja Legi mampu menghadirkan kebijakan yang cepat dan tanggap menghadapi bencana non alam Pandemi COVID-19.

Penanganan COVID-19, baik lewat pembatasan kegiatan masyarakat hingga menggalakkan program vaksinasi, terus dimaksimalkan guna memutus mata rantai penyebaran Virus Corona. Upaya tersebut mampu membawa Kabupaten Mitra masuk PPKM level 1 dan dikategorikan zona hijau berdasarkan peta risiko. Sementara sadar bahwa bencana non alam ini juga turut berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, Pemkab Mitra melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan sembako bagi masyarakat yang terkena dampak. Beberapa kecamatan, yakni Ratatotok, Touluaan Selatan, Tombatu, Tombatu Timur, Silian Raya, dan Touluaan, telah tersentuh bantuan sembako tersebut.

Penyaluran bantuan sembako masih berlanjut untuk kecamatan lain dan dipastikan menjangkau seluruh kecamatan, seperti Ratahan, Ratahan Timur, Pasan, Belang, Tombatu Utara, Pusomaen, dan proses penyaluran dipastikan tepat sasaran.Adapun sembako yang disalurkan berupa beras, ikan, kaleng, telur, susu, dan kacang hijau.Bantuan bagi Penyandang Disabilitas.

Di masa Pandemi COVID-19, Pemkab Mitra juga memberikan perhatian bagi penyandang disabilitas yang terdampak. Bekerja sama dengan Balai Netra Manado, Dinas Sosial juga telah menyalurkan bantuan bagi kaum disabilitas. Dipusatkan di dua kecamatan, yakni Tombatu dan Ratahan, sekitar 40-an penyandang disabilitas menerima bantuan berupa tongkat, tas, kaos, masker, dan hand sanitizer. Seluruh bantuan ini merupakan komitmen Pemkab Mitra demi menjamin keselamatan warganya di masa pandemi.

Bantuan Penguatan Ekonomi

Tak hanya bantuan sosial, Pemkab juga menyiapkan bantuan bagi warga Mitra, dalam upaya mengembalikan gairah perekonomian masyarakat di tengah pandemi, yang bantuan tersebut disebar ke sejumlah dinas.

Pada Dinas Pertanian, Pemkab Mitra memberikan bantuan kepada para petani berupa mesin paras serta pupuk, untuk mengairahkan sektor pertanian yang terdampak COVID-19.

Dinas Perikanan, bantuan diberikan kepada para kelompok pembudidaya ikan, seperti benih ikan, serta pakan dalam rangka meningkatkan kembali produksi ikan air tawar.

 

Sedangkan pada Dinas Perindagkop dan UMKM, Pemkab Mitra memberikan bantuan berupa peralatan usaha kepada para pelaku UMKM yang terdampak akibat pandemi COVID-19.

Bantuan juga disiapkan Pemkab Mitra pada Dinas Ketahanan Pangan, untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dengan memberikan bantuan kepada para petani holtikultura berupa bibit, serta mesin gilingan untuk mengolah hasil tanam.

Adanya sejumlah bantuan tersebut diharapkan, ekonomi masyarakat akan lebih baik, dan mampu mengembalikan perputaran sejumlah sektor perekonomian daerah yang terdampak pandemi COVID-19.

Penanganan Pasien COVID-19

Pemkab juga menyiapkan langkah-langkah penanganan bagi para pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, dengan menyiapkan rumah isolasi terpadu di Ratatotok.

Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemkab Mitra menyiapkan anggaran untuk mendukung operasional rumah isolasi tersebut.

Dengan adanya rumah isolasi tersebut, Pemkab Mitra memberikan solusi kepada masyarakat untuk melakukan isolasi di tempat khusus yang telah disiapkan pemerintah, dan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden agar setiap daerah mempunyai tempat isolasi terpadu.(advetorial)

Manado, Sulutnews.com --- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (17/11/2021), menggelar rapat paripura terkait Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sulut tahun 2022 dan Pengambilan keputusan terhadap ranperda tentang APBD provinsi Sulut tahun anggaran 2022. Pada rapat paripura dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen, didampingi wakil ketua, Vicktor Mailangkay, dan Billy Lombok, serta dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Steven O. E Kandouw.

 

Rapat paripurna didahului dengan pembacaan surat masuk yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu, yang dilanjutkan dengan laporan Bapemperda DPRD Sulut yang disampaikan oleh Ketua Bapemperda Careig N. Runtu. Dalam laporannya, CNR menyampaikan bahwa program pembentukan peraturan daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, serta disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan.

"Pentingnya perencanaan dan proses penilaian terhadap rencana produk peraturan daerah sebagai langkah awal pembentukan instrumen hukum di daerah tidak terlepas dari kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, setiap rancangan peraturan daerah yang masuk dalam propemperda, disamping soal kuantitas sangat penting juga memperhatikan kualitas rancangan peraturan daerah, sehingga nantinya propemperda yang dihasilkan dapat memberikan solusi kebutuhan hukum bagi masyarakat," kata CNR.

Adapun ranperda usul prakarsa gubernur yang disampaikan berdasarkan surat gubernur Sulut nomor 180/21.6289/sekr-ro.hukum tanggal 11 november tahun 2021 hal penyampaian usulan propemperda tahun 2022, berjumlah 11 (sebelas) ranperda, yakni :  1. Ranperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah 2. Ranperda tentang pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah regional 3. Ranperda tentang rencana induk pembangunan pariwisata 4. Ranperda tentang pt. jamkrida 5. Ranperda tentang rencana umum energi daerah 6. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi sulawesi utara tahun 2021-2051 7. Ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan 8. Ranperda tentang kawasan tanpa rokok 9. Ranperda keamanan pangan segar 10. Ranperda tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di Sulut 11. Ranperda tentang inovasi daerah provinsi Sulut

APBD 2022 yang kita sepakati, meliputi total Pendapatan Daerah sebesar Rp 4.000.115.968.022,-(Empat Triliun, Seratus Lima Belas Juta, Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu, Dua Puluh Dua Rupiah); Total Belanja Daerah sebesar Rp.3.817.647.909.769,-

(Tiga Triliun, Delapan Ratus Tujuh Belas Miliar, Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta, Sembilan  Ratus Sembilan Ribu, Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah); serta Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Miliar), dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.217.468.058.253,- (Dua Ratus Tujuh Belas Miliar, Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta, Lima Puluh Delapan Ribu, Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)," beber gubernur Olly.

 

Gubernur Olly juga mengungkaokan, walaupun kita masih diperhadapkan dengan  pandemi, kiranya di Tahun 2022 nanti, kita dapat mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur, sebagaimana arah kebijakan pembangunan daerah yang kita tetapkan.

 

Dengan terus melandainya kasus COVID, mudah-mudahan kita dapat membuat geliat pariwisata kembali meningkat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat pemulihan ekonomi di daerah Sulut," tutup gubernur Olly. (advetorial//josh tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara, Selasa (19/10/2021) siang, menggelar rapat paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022.  Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut, dr Fransiscus Andi Silangen (FAS) didampingi Wakil Ketua DPRD Victor Mailangkay, Billy Lombok serta dihadiri Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O. E. Kandouw.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen mengatakan bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan TAPD Pemprov Sulut telah melaksanakan rapat pembahasan dan menyetujui KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya disampaikan Andi Silangen, berdasarkan hasil rapat pembahasan Banggar DPRD bersama TAPD dimana telah disepakati bahwa beberapa point diantaranya ;

Pertama, untuk pendapatan pada APBD tahun 2022 mengalami perubahan yaitu, semula pada perencanaan awal sebesar Rp 4.720.073.317.072 dan berkurang sebesar Rp 88.157.349.050, sehingga menjadi Rp 3.983.915.968.022.

Kedua, Total pagu belanja mengalami perubahan yang sebelumnya sesuai pada rencana awalsebesar Rp. 3.871.355.258.819 dan berkurang sebesar Rp. 78.157.349.050 sehingga menjadi, Rp 3.793.197.909.769.

Ketiga, penerimaan pembiayaan tidak mengalami perubahan yaitu, sebesar RP 35 Miliar, pengeluaran pembiayaan perubahan sebesar 50 Miliar dan berkurang 10 Miliar sehingga menjadi 40 Miliar.

Keempat, penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja internet pada setiap perangkat daerah akan dipusatkan penganggarannya pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik. Kelima, adanya penambahan sub kegiatan yang baru yang sebelumnya tidak tercantum pada RKPD tahun 2022 pada beberpa perangkat daerah yangakan dituangkan dalam lampiran berita acara penambahan sub kegiatan, dan kesepakatan lain sebagaimana hasil rapat pembahasan  KUA PPAS APBD Sulut TA 2022.

"hasil pembahasan Banggar DPRD bersama TAPD provinsi Sulut yang telah disampaikan tadi, menjadi dasar dalam penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD TA 2022. Selanjutnya berdasarkan peraturan DPRD Provinsi Sulut No 2 Tahun 2019 tentang Tatib DPRD Sulut bahwa KUA PPAS yang telah mendapatkan persetujuan bersama di tandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD," jelas Andi Silangen.

Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam penyampainnya mengatakan, tema pembangunan RKT tahun 2022 dilihat pada prioritas pembangunan masional tahun 2022. "KUA PPAS yang kita bahas dalam mempercepat Pemulihan Ekonomi daerah melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur searah dengan kebijakan itu bagi perangkat daerah dan unit kerja dipemerintahan provinsi sulut nantinya akan melaksanakan kegiatan kegiatan utama selanjutnyas tersirat jelas pada alokasi anggaran pada beberapa kegiatan angggaran perangkat daerah dan unit kerja masih tetap akan difokuskan pada kegiatan kegiatan kondisi daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah," kata Gubernur Olly

Gubernur Olly juga menguraikan bahwa aktualisasi dari berbagai program dan kegiatan di tahun 2022 nanti diharapkan mampu mewujudkan beberapa proyeksi ekonomi makro provinsi Sulut antara lain perekonomian daerah akan tumbuh 4,5 sampai 55 persen. Kemiskinan turun dari angka 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka pada angka 6,6. IPM naik menjadi 73 persen."Merealisasikan prioritas pembangunan dalam upaya mencapai target kebijakan makro daerah menjadi tanggungjawab kita bersama ketika kita harus mengupayakan secara bersama-sama,"urai Gubernur.

Lanjut, dari gambaran APBD yang ada semua anggaran infrastruktur yang ada di Dinas PU tidak seperti yang diharapkan oleh bapak/ibu. Tapi percaya pemerintah provinsi tetap memprioritaskan pembangùnan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan yang ada di Miangas sampai di Pinagoluman. "Kami akan tuntaskan seluruh infrastruktur, tetapi tentunya kita juga kita perlu ada prioritas lain dalam rangka menunjang peningkatan IPM, peningkatan ekonomi, termasuk peningkatan SDM," ungkapnya.

Nantinya dalam pembahasan nanti dengan eksekutif ditambahkan Gubernur Olly, pihaknya sangat mengharapkan masukan masukan bapak ibu anggota dewan yang terhormat.

"Tentunya kita pemerintah juga memprioritaskan persoalan batas batas wilayah yang ada di provinsi sulut karena belum ada kesepakatan beberapa tempat batas wilayah mengakibatkan Dana bagi Hasil pemprov Sulut sudah hampir 5 tahun tidak dapat kita ambil. Intinya kita harus mempunyai kesadaran para pemimpin di daerah masing-masing sehingga bisa ada peningkatan PAD," tutup Gubernur Olly. (Advetorial/ josh tinungki)